Abstrak: Latar Belakang: Sistem remunerasi bagi pegawai RSUD Tebet telah ditetapkan sejak tahun 2022 di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tebet, mengacu pada Peraturan Gubernur DKI Nomor 51 Tahun 2021. Kebijakan remunerasi ini diantaranya bertujuan agar terjadi peningkatan kualitas kinerja bagi pegawai. Penerapan kebijakan remunerasi ini belum memberikan dampak yang signifikan dari capaian kinerja pegawainya, khususnya pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Banyak PNS tampak kurang peduli dan ada juga yang menyatakan kurang transparan sistem dan perhitungan remunerasi di RSUD Tebet. Metode: Penelitian ini adalah studi kasus menggunakan desain kualitatif yang mengangkat tema tentang pelaksanaan kebijakan sistem remunerasi di RSUD Tebet. Telaah dokumen kebijakan dan wawancara mendalam dilakukan termasuk melibatkan sembilan (9) informan kunci. Lokasi penelitian terletak di lingkungan DKI Jakarta dengan status kelas C. Hasil: Transmisi komunikasi dan kejelasan sistem remunerasi di RSUD Tebet sudah dilaksanakan tetapi belum optimal, sehingga menghambat pemahaman tentang perhitungan formula remunerasi khususnya bagi PNS. Dalam pelaksanaan sistem remunerasi, keterbatasan sumber daya pengelola data, baik secara kuantitas dan kualitas dirasakan sudah cukup walau masih membutuhkan peningkatan substansi melalui pelatihan dan/atau sosialisasi perhitungan yang lebih komprehensif. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sistem remunerasi yang dijalankan di RSUD Tebet saat ini mengkondisikan PNS berada di zona nyaman karena insentif belum memasukkan variable kinerja dan kompleksitas pekerjaan dalam formula remunerasi. Kendati demikian, pegawai PNS siap memberikan dukungan untuk peningkatan pendapatan RSUD yang juga akan menjadi dasar besarnya remunerasi. Dalam mendukung implementasi sistem remunerasi di RSUD Tebet, ketersediaan SOP serta regulasi yang berkaitan dengan kebijakan masih harus di integrasikan untuk menghindari bureaucratic fragmentation. Kesimpulan: Komunikasi adalah hal terpenting dalam implementasi kebijakan remunerasi di RSUD Tebet, sehingga proses perhitungan remunerasi dapat dijelaskan secara transparan kepada para PNS. Kedepan, dibutuhkan perbaikan terhadap sistem pemberian insentif kepada seluruh pegawai dengan menerapkan insentif berbasis kinerja agar tercapai rasa keadilan dan kelayakan remunerasi bagi pegawai dan dapat memacu motivasi dan kinerja pegawai menjadi lebih baik.

---

Background: In 2022, RSUD Tebet, a class C Regional General Hospitals in DKI Jakarta, implemented a remuneration system for its workforce following the guidelines set in DKI Governor Regulation Nomor 51 of 2021. Contrary to the aim of this policy, the adoption of this remuneration system did not yield substantial enhancement in employee performance quality, particularly among civil servants. Some civil servants appeared disinterested, highlighting a lack of transparency in the remuneration process at RSUD Tebet. Employing a qualitative approach, this study examines how the 2022 implementation of this remuneration system policy at RSUD Tebet using the policy implementation theory by Edward III (1980). Methods: Researchers analyzed the implementation of the remuneration system policy by reviewing documents and conducting in-depth interviews with nine informants from RSUD Tebet, all within the framework of Edward III (1980)’s policy implementation theory. Results: The outcomes of this qualitative study underscored that communication transmission and clarity surrounding the remuneration system at RSUD Tebet fell short of optimazation, thus hindering transparency. While the data management resources for the remuneration system's implementation were adequate in quantity, there was a noticeable need for improvements in training and/or the dissemination of more comprehensive calculation methodologies. Furthermore, it was revealed that the remuneration system in place at RSUD Tebet tended to maintain civil servants within their comfort zones, as the incentives failed to assess performance variables and the intricacy of job roles in the remuneration formula. Nevertheless, civil servants were inclined to support revenue generation, as it is directly correlated with the extent of remuneration obtained. The study also highlighted the necessity of integrating operational standards and regulations related to the policy, with the objective of preventing bureaucratic fragmentation and reinforcing the implementation of the remuneration system at RSUD Tebet. Conclusion: Effective communication emerged as a central theme to ensure the successful implementation of the remuneration policy at RSUD Tebet. Transparent articulation of remuneration calculations is pivotal to engage civil servants. Moving forward, it is imperative to improve the incentive distribution system for all employees, incorporating performance-based mechanisms to cultivate a sense of equity and appropriateness in remuneration. Such reforms can ignite employee motivation and subsequently drive enhanced performance levels.

Abstrak: RSUD Pesanggrahan adalah sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah menerapkan pola keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Tesis ini membahas Analisis Kesiapan Sistem Remunerasi di RSUD Pesanggrahan berdasarkan Peraturan Gubernur No 222 Tahun 2016. Saat ini RSUD Pesanggrahan menggunakan pola pemberian penghasilan berdasarkan Peraturan Gubernur No 221 Tahun 2016. Kedua peraturan tersebut menerapkan pola pemberian gaji dan tunjangan kinerja dengan komponen perhitungan yang berbeda. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kesiapan diberlakukannya sistem Remunerasi berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No 222 Tahun 2016 di RSUD Pesanggrahan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif dengan simulasi penghitungan sistem yang akan diterapkan dan penggalian persepsi kesiapan stakeholder melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian diketahui bahwa secara umum informan sudah puas dengan penghasilan yang diterima sekarang, namun hasil simulasi penerapan sistem remunerasi dan berbagai skenario pada periode transisi memperlihatkan bahwa rumah sakit belum mampu memberlakukan sistem remunerasi. Dinas Kesehatan diharapkan dapat menurunkan berbagai kebijakan memberi kesempatan bagi RS BLUD untuk menerapkan sistem remunerasi. Dinas Kesehatan sebagai regulator dapat memberikan regulasi memberikan kesempatan bagi RS dengan pola keuangan BLUD yang dipandang mampu untuk memerapkan sistem remunerasi , melakukan evaluasi terhadap pendapatan BLUD, membuat standar kinerja adalah beberapa rekomendasi yang diajukan kepada Dinas Kesehatan sebagai hasil dari penelitian ini. Kata Kunci : Remunerasi, Pergub DKI Jakarta No 222 Tahun 2016 RSUD Pesanggrahan as a Health Service Unit of Special Capital Region of Jakarta which has applied financial pattern of Regional Public Service Board (BLUD). This thesis examines Remuneration System Readiness Analysis at RSUD Pesanggrahan based on Governor Regulation No 222/ 2016. Currently RSUD Pesanggrahan uses income generating pattern based on Governor Regulation No 221/2016. Both regulations apply salary and performance allowances with different component of calculation. The purpose of this research is to analysis readiness on the implementation of remuneration system at RSUD Pesanggrahan based on Governor Regulation No 222 year 2016. This research uses quantitative and qualitative methods. Quantitative with simulation of system calculation to be applied and qualitative with explore stakeholder perception readiness with indepth interview. From the result of research it is known that in general the informant is satisfied with the income received now. And from the simulate conducted, RSUD Pesanggrahan has not been able to apply the system based on Governor Regulation No 222/2016 yet. Suggestion to the Health Department as a regulator is to give the opportunity to the hosital that its BLUD income is capable to apply Remuneration system is supported by regulation, to evaluate the potential income of RSUD to make standard of employee performance target as indicator of hospital as some recommendation as a result from this research. Key word : Remuneration, Governor Regulation No 222 Year 2016.

Abstrak:

---

Abstrak: RSKO merupakan RS milik Kementerian Kesehatan yang menerapkan sistemremunerasi sejak tahun 2014. Penelitian ini bertujuan menghasilkan sistemremunerasi yang dapat diterima oleh stakeholder di RSKO Jakarta. Penelitian inimenggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitianmenemukan bahwa sistem remunerasi saat ini sudah memenuhi prinsip kepatutannamun belum memenuhi prinsip keadilan dan kelayakan, belum transparan sertabelum tersosialisasi dengan baik. Nilai nominal remunerasi yang kecil,kesenjangan antara remunerasi yang diterima dengan tunjangan kinerjaKementerian Kesehatan dan rasa kurang dihargai menyebabkan ketidakpuasanterhadap sistem remunerasi. Disarankan kepada RSKO untuk melakukan evaluasisistem remunerasi secara berkala dan meningkatkan PNBP.Kata Kunci:Analisis, remunerasi, rumah sakit

---

RSKO is a hospital that belongs to Ministry of Health that have beenimplementing remuneration system since 2014. Purpose of this study is to identifya remuneration system that accepted by stakeholder in RSKO Jakarta. Thisresearch is qualitative with case study. The current remuneration system alreadymeets the principles of decency but not currently meet the eligibility principlesand fairness. Low nominal value of remuneration, the gap between remunerationin RSKO with performance allowance in Ministry of Health and feeling lessappreciated caused dissatisfaction of the remuneration system. RSKO have toevaluate periodically the remuneration system and raise the revenue.Keyword:Analysis, remuneration, hospital.

Abstrak: Skripsi ini membahas tentang kepuasan pegawai non PNS Bidang Penunjang Medis terhadap remunerasi berbasis Competency Based Human Resource Management (CBHRM) di RSUD Pasar Rebo Tahun 2011. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain studi potong lintang. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Sebanyak 134 kuesioner disebarkan dan hanya 107 kuesioner lengkap yang kembali. Responden pada penelitian ini adalah 107 pegawai non PNS Bidang Penunjang Medis RSUD Pasar Rebo yang terbagi ke dalam 6 instalasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 53,3% pegawai yang menyatakan tidak puas terhadap remunerasi yang diterima. Dalam penelitian ini diketahui bahwa lama kerja, pengetahuan pegawai mengenai sistem remunerasi, kepemimpinan, supervisi, kebijakan remunerasi, sosialisasi sistem remunerasi berhubungan dengan kepuasan pegawai non PNS Bidang Penunjang Medis terhadap remunerasi berbasis CBHRM. Pihak rumah sakit perlu menindaklanjuti hasil penelitian tersebut dengan melakukan evaluasi kembali terhadap remunerasi berbasis CBHRM serta meningkatkan sosialisasi sistem remunerasi di RSUD Pasar Rebo dengan melibatkan manajemen terkait serta pegawai dari setiap instalasi yang bersangkutan.

---

This study examines about the satisfaction of medical support affairs of non-civil servants of the remunerations based Competency Based Human Resource Management (CBHRM) in Pasar Rebo Hospital in 2011. This research is a cross sectional research using quantitative methods. The data was collected by filling questionnaires. A total of 134 questionnaires distributed but only 107 complete questionnaires are returned to the researcher. Respondents in this research are 107 medical support affairs of non-civil servants in Pasar Rebo Hospital which is divided into 6 installations. The result showed that there are 53.3 % officers who stated that they are not satisfied with the remuneration received. By this research, known that amount of time working, knowledge about remuneration system, leadership, supervision, remuneration policy, dissemination of remuneration system associated with satisfaction of medical support affairs of non-civil servants of the remunerations based CBHRM. The hospital needs to follow up these findings by evaluating remuneration and improve dissemination of the remuneration system in Pasar Rebo Hospital, involving relevant management and employees of related installation.

Abstrak:

---

Abstrak: Skripsi ini membahas tentang kepuasan kerja pegawai non Pegawai Negeri Sipil (PNS) di RSUD Pasar Rebo pada tahun 2013. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif Cross Sectional, selain itu, dalam penelitian ini peneliti juga melakukan wawancara mendalam dengan pegawai yang di pilih secara acak untuk memperkuat dan menggali lebih dalam lagi mengenai hasil penelitian yang di dapat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kepuasan kerja dan hubungan antara karakteristik individu terhadap kepuasan kerja. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pegawai di RSUD Pasar Rebo masih dikatakan rendah dan tidak terdapat hubungan anatara karakteristik individu dengan kepuasan kerja. Berdasarkan hasil penelitian ini maka peneliti memberikan saran kepada RSUD Pasar Rebo untuk melakukan survey kepuasan kerja secara berkala agar mengetahui dan melakukan evaluasi terhadap faktor-faktor yang belum optimal.

---

This research is discussed as regards to job satisfaction of the Non-Civil Servants at Pasar Rebo General Hospital at the year 2013. Researcher use a cross sectional quantitative method, moreover, in this research, researcher also conducted in-depth interviews with employees who were randomly selected to strengthen and probe deeper into the research results obtained. The purpose of this study was to determine the level of job satisfaction and the correlation between individual characteristics on job satisfaction. The results of the study represented that the level of employee satisfaction in Pasar Rebo General Hospital still said to be less and there is no correlation between individual characteristics and job satisfaction. Based on these results, the researcher gives recommendation to the hospital to perform periodic surveys of job satisfaction in order to determine and evaluate the factors considered not optimal.

Abstrak: Abstrak
Tesis ini membahas implementasi kebijakan remunerasi di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dan diskusi kelompok terfokus dari informan terpilih. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan remunerasi pada aspek kondisi lingkungan secara umum mendapatkan persepsi positif. Sedangkan hubungan antar organisasi didapatkan persepsi yang negatif. Persepsi yang negatif ditujukan pada implementasi remunerasi pada aspek sumber daya organisasi khususnya ketepatan alokasi anggaran dan komitmen birokrasi yang relatif rendah. Aspek karakteristik dan kapabilitas instansi pelaksana mendapat persepsi positif. Data sekunder menunjukkan adanya peningkatan kinerja pelayanan dan keuangan jika dibandingkan sebelum dan setelah remunerasi. Kesimpulan penelitian menunjukkan impelementasi kebijakan remunerasi di RSJPDHK berlangsung cukup baik dengan beberapa kekurangan yang perlu mendapatkan perhatian. Perubahan bertahap dan berkesinambungan untuk mengubah paradigmadan budaya kerja karyawan, meningkatkan kualitas dan kuantitas komunikasi antar organisasi maupun manajemen dengan karyawan menyangkut tranparansi dan mengoptimalkan sosialisasi kebijakan remunerasi. Selain itu, disarankan pula untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, melakukan evaluasi dan revisi secara komprehensif Keputusan Menteri Keuangan nomor 165 tahun 2008 adalah beberapa rekomendasi dari hasil penelitian ini.

---

This thesis studied the implementation of remuneration in National Cardiovascular Center Harapan Kita Hospital. A qualitative method applied in this research by conducting in depth interview and focus group discussion. This study revealed that the environment condition aspect is positively percept in general. On the contrary, negative perception was found on inter-organization connection and the organization resource aspect. Characteristic and capability of implementer agents is positively percept in general, except internal communication between implementer and program receiver. The secondary data showed an increase of medical services and financial performance comparing before and after remuneration implemented. Thus, remuneration policy in NCVC Harapan Kita Hospital is relatively well implemented. In view of improving implementation policy, a step and continuous changes in terms of paradigm and work culture should be done. Increasing the quality and quantity of inter-organization communications, including management-employee communications, transparency and optimize socialization remuneration policy is recommended as well as enhancing any efforts of continuous monitoring and evaluation. Another recommendation is an evaluation and revision of the previous regulation regarding Decision of Finance Minister Number 165/2008 should be conducted comprehensively.