Ditemukan 38886 dokumen yang sesuai dengan query :: Simpan CSV
Ajeng Kusumawardani; Pembimbing: Pujiyanto; Penguji: Kurnia Sari, Amila Megraini
Abstrak:
Read More
Pengendalian biaya merupakan salah satu strategi untuk mengendalikan biaya pelayanan kesehatan supaya tidak terjadinya over budget dan untuk memastikan keberlangsungan program asuransi kesehatan nasional. Keberadaan program Jaminan Kesehatan juga membawa dampak positif bagi masyarakat untuk dapat mengakses pelayanan kesehatan tanpa adanya kesulitan finansial. Program asuransi kesehatan nasional sebagai bentuk dari jaminan kesehatan juga diharuskan dapat mencakup seluruh populasi, peningkatan penggunaan layanan kesehatan yang berlebih oleh masyarakat juga dapat membawa efek negatif yaitu biaya kesehatan yang semakin meningkat jika tidak dikendalikan akan menimbulkan inflasi pada sektor kesehatan serta akan berdampak pada kualitas layanan kesehatan dan kualitas kesehatan masyarakat. Untuk itu pentingnya mengetahui lebih jauh dan menerapkan skema pengendalian biaya pada program asuransi kesehatan nasional karena dalam strategi skema pengendalian biaya, tidak hanya biaya kesehatan yang dikendalikan tetapi juga pada kualitas layanan kesehatan. Metode yang digunakan adalah literature review menggunakan online database Pubmed, Scopus, ProQuest, dan EBSCOHost yang menghasilkan 4 jurnal terinklusi yang diterbitkan sepuluh tahun terakhir (2013-2023) yang dipilih berdasarkan kategori negara middle income. Hasil dari 4 jurnal yang terinklusi menjelaskan mengenai penerapan skema pengendalian biaya dan dampaknya yaitu dengan diterapkannya skema pengendalian biaya dengan metode kapitasi, cost sharing, dan metode campuran dapat berdampak pada penurunan utilisasi rawat jalan dan rawat inap, penurunan biaya klaim dan Out Of Pocket, penurunan kemiskinan dan kualitas layanan kesehatan.
Cost control is one of the strategies to control the cost of health services so as not to overbudget and to ensure the sustainability of the national health insurance program. The existence of the Health Insurance program also has a positive impact on the community to be able to access health services without financial difficulties. The national health insurance program as a form of health insurance is also required to cover the entire population, increasing the use of excessive health services by the community can also have a negative effect, namely increasing health costs if not controlled will cause inflation in the health sector and will have an impact on the quality of health services and the quality of public health. For this reason, it is important to know more and apply the cost control scheme to the national health insurance program because in the cost control scheme strategy, not only health costs are controlled but also on the quality of health services. The method used is literature review using online databases Pubmed, Scopus, ProQuest, and EBSCOHost which produces 4 inclusive journals published in the last ten years (2013-2023) selected based on the middle income country category. The results of the 4 included journals explain the application of cost control schemes and their impacts, namely the implementation of cost control schemes with capitation methods, cost sharing, and mixed methods can have an impact on reducing outpatient and inpatient utilization, decreasing claim costs and Out Of Pocket, reducing poverty and health service quality.
S-11510
Depok : FKM-UI, 2024
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Eko Aprizon Nanda; Pembimbing: Mardiati Nadjib; Penguji: Pujiyanto, Amila Megraini
Abstrak:
Read More
Cost-sharing merupakan metode pengendalian biaya pada sistem asuransi kesehatan yang mana pasien dan perusahaan asuransi kesehatan sama-sama membayar sebagian dari biaya medis pasien sepanjang tahun. Cost-sharing memiliki beberapa model yang sering digunakan pada sistem asuransi kesehatan seperti deductible, copayment, coinsurance dan out-of-pocket maximum. Dalam pelaksanaannya cost-sharing tidak hanya memberikan dampak positif dalam pengendalian biaya kesehatan yang dikeluarkan oleh asuransi kesehatan namun juga memberikan dampak negatif kepada peserta asuransi kesehatan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui penerapan pembayaran cost-sharing pada sistem asuransi kesehatan di berbagai negara dan dampaknya baik positif maupun negatif. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah literature review. Pencarian studi menggunakan online database yaitu EBSCOhost, ProQuest, PubMed, dan ScienceDirect. Hasil Pencarian awal ditemuka 1.803 studi, menggunakan prinsip PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta Analyses) studi diseleksi sesuai dengan kriteria inklusi sehingga ditemukan 8 studi yang sesuai dengan topik penelitian dan berasal dari berbagai negara berbeda. Hasil penelitian meunjukkan penerapan pembayaran cost-sharing pada sistem asuransi kesehatan telah dilakukan di berbagai negara dengan kebijakan yang berbeda-beda. Perbedaan kebijakan cost-sharing yang diterapkan memberikan dampak positif dalam pengendalian utilisasi pelayanan kesehatan dan sebagai upaya membantu proteksi finansial pasien dengan penyakit tertentu yang membutuhkan perawatan bahkan obat-obatan yang mahal. Selain itu kebijakan cost-sharing juga memberikan dampak negatif yaitu dapat menghanbat akses ke perawatan emergency, hambatan akses layanan kesehatan bagi lansia yang tergolong rentan terkena penyakit serta desinsensitif (penghalang) kepatuhan dan persistensi (berkelanjutan) pasien minum obat.
Cost-sharing is a cost control method in the health insurance system in which patients and health insurance companies both pay a portion of the patient's medical expenses throughout the year. Cost-sharing has several models that are often used in health insurance systems such as deductibles, copayments, coinsurance and out-of-pocket maximums. In practice, cost-sharing not only has a positive impact on controlling health costs incurred by health insurance but also has a negative impact on health insurance participants. This research was conducted with the aim of knowing the implementation of cost-sharing payments in the health insurance system in various countries and its positive and negative impacts. The method used in this research is literature review. Study searches used online databases, namely EBSCOhost, ProQuest, PubMed, and ScienceDirect. Results The initial search found 1,803 studies, using the PRISMA principle (Preferred Reporting Items for Systematic review and Meta Analyzes) studies were selected according to inclusion criteria so that 8 studies were found that matched the research topic and came from different countries. The results of the study show that the implementation of cost-sharing payments in the health insurance system has been carried out in various countries with different policies. The different cost-sharing policies implemented have had a positive impact on controlling the utilization of health services and as an effort to help financially protect patients with certain diseases that require treatment, even expensive medicines. In addition, the cost-sharing policy also has a negative impact, namely it can hinder access to emergency care, hinder access to health services for the elderly who are classified as susceptible to disease and be deinsensitive (barrier) to adherence and persistence (sustainability) of patients taking medication.
S-11208
Depok : FKM-UI, 2023
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Emmy Kezia; Pembimbing: Mardiati Nadjib; Penguji: Jaslis Ilyas, Amila Megraini
Abstrak:
Read More
Penelitian ini mengkaji Willingness to Pay (WTP) iuran asuransi kesehatan sosial di kalangan pekerja informal. Meskipun WTP merefleksikan kesediaan membayar, realitas pendapatan fluktuatif dan kendala operasional di sektor informal menjadi tantangan signifikan bagi kepatuhan iuran, berbeda dengan sistem formal yang terjamin melalui pemotongan gaji. Tujuan penelitian ini adalah menyintesis faktor-faktor dominan yang memengaruhi WTP pekerja informal berdasarkan tinjauan pustaka yang komprehensif. Hasil analisis menunjukkan bahwa faktor sosioekonomi, literasi asuransi, persepsi manfaat, dan kepercayaan, serta kualitas dan aksesibilitas layanan secara kolektif memengaruhi WTP. Temuan ini menggarisbawahi bahwa WTP pekerja informal cenderung di bawah tarif iuran JKN yang berlaku, dipicu oleh ketidaksesuaian premi dengan kemampuan membayar. Studi ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang determinan WTP pekerja informal, sebagai dasar perumusan kebijakan premi yang lebih adaptif dan strategi peningkatan kepatuhan yang efektif untuk mencapai UHC.
This research examines the Willingness to Pay (WTP) for social health insurance premiums among informal sector workers. Although WTP reflects the willingness to pay, the reality of fluctuating incomes and operational constraints in the informal sector poses a significant challenge to premium compliance, unlike the formal system which is guaranteed through salary deductions. The objective of this study is to synthesize the dominant factors influencing WTP among informal sector workers based on a comprehensive literature review. The analysis results indicate that socioeconomic factors, insurance literacy, perception of benefits, and trust, as well as service quality and accessibility, collectively influence WTP. These findings highlight that informal workers' WTP tends to be below the prevailing JKN premium rates, triggered by a mismatch between premiums and their ability to pay. This study contributes to a better understanding of the determinants of WTP among informal sector workers, serving as a basis for formulating more adaptive premium policies and effective compliance improvement strategies to achieve UHC.
S-11991
Depok : FKM-UI, 2025
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Dessya Suci Ramadhanti; Pembimbing: Pujiyanto; Penguji: Kurnia Sari, Laksmi Damaryanti
Abstrak:
Read More
Asuransi kesehatan sosial merupakan mekanisme pendanaan pelayanan kesehatan yang digunakan untuk meningkatkan kualitas kesehatan, dan memberikan manfaat pengendalian penyakit. Penyakit tidak menular merupakan salah satu penyakit mematikan yang terkadang tidak menunjukan gejala seperti, penyakit hipertensi yang dapat menyebabkan penyakit komplikasi lainnya. Pengendalian penyakit hipertensi yang dilakukan oleh asuransi kesehatan sosial berbeda-beda di setiap negara. Hal ini, berhubungan dengan bagaimana sistem pembayaran provider yang dilakukan di tiap negara tersebut. Penelitian ini mengidentifikasi pelaksanaan pembayaran provider asuransi kesehatan sosial dalam pengendalian penyakit hipertensi di beberapa negara dengan metode telaah literatur pada enam online database yaitu, ScienceDirect, PubMed, Cambridge Core, Semantic Scholar, Taylor and Francis, dan Springer Link. Terdapat 10 studi terinklusi yang berasal dari Negara Ghana, Nigeria, Kenya, dan Cina. Hasil penelitian menunjukan bahwa peserta dalam skema asuransi kesehatan sosial yang menderita penyakit hipertensi memiliki tingkat prevalensi, kesadaran, dan pengendalian hipertensi yang lebih baik dibandingkan dengan mereka diluar skema asuransi kesehatan. Sistem pembayaran provider yang berlaku di Ghana menggunakan metode Ghana Diagnostic Related Groups (G-DRG), Nigeria menggunakan metode kapitasi dan fee-for-service (FFS), Kenya menggunakan metode kapitasi, dan fee-for-service (FFS), dan Cina menggunakan metode kapitasi, dan anggaran global. Secara keseluruhan pembayaran provider pada keempat negara masih memiliki kendala yang terjadi, dan menunjukan tingkat pengendalian hipertensi yang rendah. sehingga, masih diperlukannya evaluasi akan sistem pembayaran provider yang berlaku, dan peningkatan pengendalian penyakit hipertensi oleh asuransi kesehatan sosial di keempat negara.
Social health insurance is a funding mechanism for health services that is used to improve the quality of health, and provide disease control benefits. Non-communicable diseases are one of the deadly diseases that sometimes do not show symptoms such as hypertension which can cause complications. Control of hypertension carried out by social health insurance varies in each country. This is related to how the provider payment system is carried out in each of these countries. This study identified the implementation of social health insurance provider payments in the control of hypertension in several countries by the literature review method on six online databases namely, ScienceDirect, PubMed, Cambridge Core, Semantic Scholar, Taylor and Francis, and Springer Link. There were 10 included studies from Ghana, Nigeria, Kenya and China. The results showed that participants in the social health insurance scheme who have hypertension have a better level of prevalence, awareness and control of hypertension compared to those outside the health insurance scheme. The provider payment system in Ghana uses the Ghana Diagnostic Related Groups (G-DRG) method, Nigeria uses the capitation and fee-for-service (FFS) methods, Kenya uses the capitation, and fee-for-service (FFS) methods , and China uses the capitation method, and the global budget. In conclusion, provider payments in the four countries still have problems, and show a low level of hypertension control. Thus, there is still a need for evaluation of the existing provider payment system, and improvement of hypertension control by social health insurance in the four countries.
S-11462
Depok : FKM-UI, 2023
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Aisya Safira Nisa; Pembimbing: Vetty Yulianty Permanasari; Penguji: Budi Hidayat, Chandra Istanti Prasetyo
Abstrak:
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik coordination of benefit yang terjadi dienam negara, yaitu Prancis, Swedia, Belanda, Turki, China, dan Indonesia. Metode yang digunakan adalah literature review dengan sumber data pada penelitian ini berasal dari website, buku, grey literature dari Library Universitas Indonesia, dan database online melalui Google Scholar, ProQuest, Science Direct, Sage Publications, Scopus, SpringerLink, Oxford Journals. Pengkajian penelitian ini dilakukan dengan mengikuti tahapan metode PRISMA
Read More
S-10860
Depok : FKMUI, 2022
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Fidhi Mei Adha Yani Putri; Pembimbing: Pujiyanto; Penguji: Jaslis Ilyas, Bernadi Mubarok
Abstrak:
PT Asuransi X merupakan satu dari 52 perusahaan asuransi komersial yang menandatangani PKS CoB dalam program JKN dengan BPJS Kesehatan. Pada tahun 2015, peserta produk managed care dari perusahaan ini mengalami penurunan hingga mencapai 41,27%. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang membahas tentang praktik dan kendala pelaksanaan skema CoB antara BPJS Kesehatan dan PT Asuransi X. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan skema CoB di Indonesia secara umum belum berjalan baik akibat adanya kendala mayoritas perusahaan asuransi komersial menerapkan sistem indemnity. Sementara itu, pelaksanaan skema CoB khusus antara BPJS Kesehatan dengan PT Asuransi X telah berjalan cukup lancar yaitu mencakup kegiatan koordinasi kepesertaan, koordinasi manfaat pelayanan kesehatan, dan koordinasi penagihan klaim. Adapun kendala khususnya meliputi skema CoB hanya berlaku untuk pelayanan rawat inap tingkat lanjut, beberapa peraturan BPJS Kesehatan tidak berlaku nasional, flagging peserta CoB terbatas untuk dua penjamin, dan masalah terkait aplikasi penagihan klaim. BPJS Kesehatan diharapkan segera mengevaluasi implementasi yang telah berjalan dan menetapkan peraturan final tentang skema CoB dalam program JKN. Sementara PT Asuransi X sebaiknya melakukan evaluasi internal terkait capaian koordinasi kepesertaan, kepuasan peserta CoB, daya saing produk CoB di pasar, capaian koordinasi klaim, dan cara untuk mengatasi kendala pelaksanaan skema CoB. Kata Kunci: Perjanjian Kerja Sama (PKS), Coordination of Benefit (CoB), Implementasi, Kendala, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Read More
S-9027
Depok : FKM-UI, 2016
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Nur Husnul Mar'iyah Aziz; Pembimbing: Pujiyanto; Penguji: Kurnia Sari, Fikrotul Ulya
Abstrak:
Read More
Skripsi ini membahas terkait analisis kategori kemiskinan penerima bantuan biaya berobat pada Program Jaminan Kesehatan Masyarakat di Kota Depok Tahun 2022. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bersifat deskriptif dengan metode pengumpulan data sekunder. Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin Non Kuota PBI merupakan bantuan sosial berupa pendanaan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk masyarakat miskin dan tidak mampu, yang berdomisili di Kota Depok. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jumlah penerima bantuan biaya berobat yang mempunyai tunggakan iuran BPJS Kesehatan dan karakteristik kemiskinan penerima bantuan berdasarkan Parameter Kemiskinan Kota Depok. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi Program Jaminan Kesehatan Masyarakat bagi Dinas Kesehatan Kota Depok agar tepat sasaran dalam memberikan bantuan kepada masyarakat miskin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerima bantuan biaya berobat yang tunggak bayar berjumlah 541 penerima atau 42% dari keseluruhan total penerima bantuan. Dari jumlah tersebut, terdapat 165 penerima (30%) yang tergolong dalam kategori Rentan Miskin, 371 penerima (69%) yang tergolong dalam kategori Miskin, dan 5 penerima (1%) yang tergolong dalam kategori Sangat Miskin. Mayoritas dari mereka termasuk dalam kelompok masyarakat berkategori miskin dengan kondisi sosial ekonomi rendah. Namun meskipun kelompok rentan miskin termasuk dalam prioritas bantuan dan mayoritas penerima bantuan merupakan masyarakat berkategori miskin. Guna optimalisasi pencapaian UHC tanpa memberatkan anggaran Pemerintah Daerah Kota Depok, evaluasi lanjutan terhadap penerima bantuan kategori rentan miskin dapat dipertimbangkan.
This thesis discusses the distribution of poverty categories for recipients of medical expenses in the Community Health Insurance Program in Depok City in 2022. This research is a descriptive quantitative study using secondary data collection methods. The Non Quota PBI Health Insurance Program for the Poor is a social assistance in the form of funding to replace health services aimed at the poor and disadvantaged, who live in Depok City. This study aims to determine the number of beneficiaries of medical expenses who have BPJS Health arrears and the distribution of poverty categories of beneficiaries based on the Poverty Parameter of Depok City. It is hoped that the results of this study can be used as material for evaluating the Community Health Insurance Program for the Depok City Health Office so that it is right on target in providing assistance to the poor. The results of the study showed that 541 beneficiaries or 42% of the total beneficiaries were in arrears on medical expenses. Of these, there were 165 beneficiaries (30%) belonging to the Vulnerable Poor category, 371 beneficiaries (69%) belonging to the Poor category, and 5 beneficiaries (1%) belonging to the Very Poor category. The majority of them belong to the poor category of people with low socioeconomic conditions. However, even though the poor vulnerable group is included in the priority assistance and the majority of aid recipients are people who are categorized as poor. In order to optimize the achievement of UHC without burdening the Depok City Government budget, further evaluation of vulnerable poor category aid recipients can be considered.
S-11463
Depok : FKM-UI, 2023
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Sarah Salsabila; Pembimbing: Vetty Yulianty Permanasari; Penguji: Septiara Putri, Erma Wijayanti
Abstrak:
Keinginan membeli ulang adalah salah satu faktor yang memengaruhi kepuasan konsumen terhadap suatu pelayanan jasa. Faktor yang dapat membuat konsumen berkeinginan membeli ulang sebuah jasa adalah kualitas pelayanan jasa tersebut. Kualitas pelayanan dapat diukur dengan metode SERVQUAL dengan dimensi tangible (bukti fisik), reliability (kehandalan), responsiveness (daya tanggap), assurance (jaminan), dan empathy (empati). Penelitian ini membahas hubungan antara kualitas pelayanan asuransi kesehatan dengan skema Coordination of Benefit terhadap keinginan membeli ulang asuransi kesehatan dengan skema Coordination of Benefit pada tenaga pendidik dan kependidikan FKM UI. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain studi cross-sectional. Populasi penelitian ini adalah tenaga pendidik dan kependidikan FKM UI yang merupakan peserta dari asuransi kesehatan skema CoB dengan sampel 65 responden. Teknik pengambilan sampel dengan cara purposive sampling. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner secara daring. Uji Mann Whitney digunakan untuk melihat hubungan antara variabel dependen dan independen penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 96,9% dari responden (n = 63) berkeinginan membeli ulang asuransi kesehatan dengan skema CoB. Terdapat hubungan yang bermakna antara dimensi assurance dengan keinginan membeli ulang asuransi kesehatan dengan skema CoB (p value = 0,044). Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberi saran kepada AKT untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan agar peserta CoB tetap membeli ulang produknya. Kata kunci: kualitas pelayanan, coordination of benefit, minat beli ulang Urge to repurchase is one of the factors affecting consumer satisfication towards services. The factor that can make consumers want to repurchase the service is the quality of the service itself. Quality of a service can be measured with the SERVQUAL method with dimensions of tangible, reliability, responsiveness, assurance, and empathy. This research discusses the relationship between quality of service in health insurance with coordination of benefits scheme towards intention to repurchase health insurance with coordination of benefits scheme for teachers and educational staffs of FKM UI. This research is using a quantitive method with a study design using cross-sectional. The population in this research are teachers and educational staffs of FKM UI who are participants of CoB scheme health insurance with 65 respondents. Samples are gathered using a purposive sampling technique. The instrument used in this research is an online questionnaire. Mann Whitney Test was conducted to determine the relationship between dependent and independent variables. The result of this research shows that 96,9% of respondents (n = 63) wanted to repurchase CoB scheme health insurance. There is a significant correlation between assurance dimension with the intention to repurchase health insurance with CoB scheme (p value = 0.044). According to the result of this study, we suggest insurance companies to maintain and increase the quality of their service so that CoB participants will repurchase their products. key words: quality of service, coordination of benefits, repurchase intention
Read More
S-10320
Depok : FKM-UI, 2020
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Tika Rosita; Pembimbing: Kurnia Sari; Penguji: Septiara Putri, Donni Hendrawan
Abstrak:
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran komponen disain sistem P4P, gambaran indikator kualitas yang digunakan untuk menilai dampak serta gambaran dampak P4P terhadap kualitas layanan kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode literature review dengan basis data PubMed, Scopus, Proquest dan Science Direct. Hasil pencarian didapatkan 11 literatur yang berasal dari UK, US, Australia, Netherland dan Irlandia. Hasil
Read More
S-10690
Depok : FKM-UI, 2021
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Berliana Lailatul Akhsya; Pembimbing: Vetty Yulianty Permanasari; Penguji: Pujiyanto, Laksmi Damaryanti
Abstrak:
Read More
Sistem pembiayaan kesehatan memainkan peran sentral dalam keberhasilan suatu jaminan kesehatan nasional. Indonesia, Thailand, dan Singapura memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengelola fungsi pembiayaan kesehatan dalam konteks jaminan kesehatan nasional mereka. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui analisis perbandingan fungsi pembiayaan kesehatan pada jaminan kesehatan nasional di Indonesia, Thailand, dan Singapura. Penelitian ini menggunakan metode literature review yang menggunakan data sekunder dari artikel jurnal akademik (PubMed dan ScienceDirect) dan laporan sistem kesehatan negara termasuk website kementerian kesehatan dan website jaminan kesehatan nasional. Hasil penelitian yang didapatkan adalah terdapat beberapa perbedaan dalam konteks pengumpulan dana, penyatuan dana, dan pembelian pada jaminan kesehatan nasional di ketiga negara tersebut. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Indonesia mengandalkan skema pembiayaan berbasis iuran sosial, sementara Thailand mengandalkan tiga skema asuransi kesehatannya: UCS (Universal Coverage Scheme), CSMBS (Civil Servant Medical Benefit Scheme), SSS (Social Security Scheme). Di sisi lain, Singapura menggunakan pendekatan 3M (Medisave, Medishield, Medifund) yang melibatkan kontribusi perorangan dan pemerintah.
Health financing system plays a central role in the success of national health insurance. Indonesia, Thailand and Singapore have different approaches in managing the health financing function in the context of their national health insurance. The aim of this research is to determine a comparative analysis of the function of health financing in national health insurance in Indonesia, Thailand and Singapore. This research uses a literature review method that uses secondary data from academic journal articles (PubMed and ScienceDirect) and state health system reports including the ministry of health website and the national health insurance website. The research results obtained are that there are several differences in the context of collecting funds, pooling funds, and purchasing national health insurance in the three countries. The Social Security Administering Body (BPJS) for Health in Indonesia relies on a social contribution-based financing scheme, while Thailand relies on three health insurance schemes: UCS (Universal Coverage Scheme), CSMBS (Civil Servant Medical Benefit Scheme), SSS (Social Security Scheme). On the other hand, Singapore uses the 3M approach (Medisave, Medishield, Medifund) which involves individual and government contributions.
S-11533
Depok : FKM-UI, 2024
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉