Search Results - Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat

Jenis Koleksi

Ditemukan 33569 dokumen yang sesuai dengan query :: Simpan CSV

Analisis Kesiapan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP) di Puskesmas Pamulang Kota Tangerang Selatan

Firda Safitri Rachmaningsih; Pembimbing: Kurnia Sari; Penguji: Dumilah Ayuningtyas, Adhy Purnawan

Abstrak:

primer yang bertujuan untuk mendekatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan puskesmas dan jejaringnya dalam penerapan ILP. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengambil studi kasus pada puskesmas dengan karakteristik perkotaan, yaitu di wilayah kerja Puskesmas Pamulang Kota Tangerang Selatan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen. Penelitian mengadopsi kerangka konseptual pemantauan PHC oleh WHO dan teori kesiapan perubahan organisasi oleh Weiner. Hasil penelitian menujukkan bahwa kesiapan ILP di Puskesmas Pamulang belum sepenuhnya siap untuk pelayanan berbasis klaster, pendekatan jejaring, dan penguatan digitalisasi. Ketersediaan sumber daya berupa SDM, infrastruktur, dan sarana prasarana belum memadai, khususnya pada level jejaring puskesmas. Kesiapan teknologi digital masih terkendala dan belum turunnya pembiayaan menjadi faktor yang menghambat persiapan ILP. Terdapat komitmen individu berupa pemahaman informasi dan penilaian positif terhadap ILP, serta komitmen organisasi melalui dukungan tata kelola berupa draft regulasi dan pembiayaan yang telah dialokasikan sebagai inisiasi penerapan ILP sehingga hambatan yang bersifat teknis diharapkan dapat diatasi. Penelitian ini merekomendasikan agar pembiayaan untuk kegiatan persiapan ILP segera diturunkan, dilakukan pemenuhan sumber daya di puskesmas dan posyandu, serta diperlukan dukungan kerja sama dan komitmen semua pihak dalam penerapan ILP. Keterbatasan penelitian ini belum dapat menganalisis lebih detail kecukupan jumlah anggaran yang dialokasikan dan kebutuhan sumber daya sesuai standar pelayanan untuk setiap klaster sehingga dibutuhkan penelitian lebih lanjut yang dapat memperkaya analisis terhadap faktor-faktor tersebut

Integrated primary healthcare (ILP) is part of the transformation of primary healthcare aimed at improving access to quality healthcare. This study aims to analyze the readiness of community health centers (puskesmas) and their networks in implementing ILP. This research used a qualitative approach, focusing on a case study of a puskesmas in an urban setting, specifically in the operational area of Puskesmas Pamulang in South Tangerang. Data collection methods include in-depth interviews, observations, and document reviews. This research adopts the conceptual framework of PHC monitoring by WHO and Weiner's theory of organizational change readiness. The findings indicate that the readiness of ILP at Puskesmas Pamulang is not fully prepared for cluster-based services, networking approaches, and digitalization strengthening. Resource availability in terms of human resources, infrastructure, and facilities is inadequate, especially at the puskesmas network level. The readiness for digital technology is still constrained, and the lack of funding hampers ILP preparation. Individual commitment, demonstrated through an understanding of information and positive assessments of ILP, as well as organizational commitment evidenced by governance support such as draft regulations and allocated funding, serve as initiatives for ILP implementation, which is expected to overcome technical barriers. The study recommends prompt allocation of funding for ILP preparation, resource fulfillment in puskesmas and posyandu, and the need for cooperation and commitment from all stakeholders in ILP implementation. The limitation of the study lies in its inability to analyze in detail the adequacy of the allocated budget and resource needs according to service standards for each cluster. Further research is needed to enrich the analysis of these factors

S-11556

Depok : FKM-UI, 2024

S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat

☉

Analisis implementasi kebijakan rujuk balik diabetes melitus di puskesmas Pamulang kota Tangerang selatan

Aries Hamzah; Pembimbing: Wachyu Sulistiadi; Penguji: Dumilah Ayuningtyas, Cicilia Windiyaningsih

T-4304

Depok : FKM-UI, 2015

S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat

Cari yang mirip

Metadata PDF

☉

Analisis Kesiapan Implementasi Kebijakan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer di Kota Depok Tahun 2024

Asyifa Widya Wardaningtyas; Pembimbing: Ede Surya Darmawan; Penguji: Adang Bachtiar, Mardiati Nadjib, Anhari Achadi, Kurnia Permitasari

Abstrak:

Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP) merupakan salah satu wujud transformasi pelayanan kesehatan primer yang bertujuan untuk mendekatkan akses dan pelayanan kesehatan pada setiap fase. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kesiapan implementasi kebijakan ILP di wilayah dengan karakteristik perkotaan, yaitu Kota Depok, melalui Puskesmas Cinere, Puskesmas Cipayung, dan Puskesmas Abadijaya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen. Informan penelitian ini berjumlah 33 orang yang mewakili berbagai instansi yang terlibat. Hasil penelitian menunjukan bahwa model pelayanan ILP yang diharapkan di Kota Depok adalah integrasi fasilitas layanan kesehatan primer untuk mendukung tiga fokus ILP. Integrasi ini didasari oleh jumlah fasilitas layanan kesehatan primer yang memadai di Kota Depok. Komitmen politik dari pemerintah pusat dan pemerintah kota telah siap mendukung implementasi ILP. Namun, ketersediaan kebijakan, pendanaan, SDM kesehatan, infrastruktur, obat dan alat kesehatan, serta teknologi digital belum optimal untuk menunjang implementasinya. Walaupun demikian, Kota Depok telah siap untuk implementasi ILP dengan sumber daya fasilitas layanan kesehatan primer yang ada dengan penguatan kerjasama antara Puskesmas dan jejaringnya. Kesiapan Kota Depok tercermin dari komitmen perubahan telah dibentuk melalui pemahaman dan respon positif terkait perubahan dan kemampuan perubahan yang memadai untuk mendukung implementasi ILP.

Integrated Primary Health Care (ILP) represents a significant initiative within this transformation, aimed at improving accessibility for communities across all life stages. This study aims to analyze the readiness for implementing ILP policies in an urban setting, specifically in Depok, through Puskesmas Cinere, Puskesmas Cipayung, and Puskesmas Abadijaya. A qualitative research approach was employed through in-depth interviews, observations, and document reviews, involving 33 informants representing relevant institutions. The findings indicate that the preferred service model in Depok is the integrated primary healthcare facilities to support the three core focuses of ILP. This model is supported by the adequate number of primary healthcare facilities in Depok. Political commitment from both central and local governments is established to support ILP implementation. However, challenges remain concerning the availability of policies, funding, healthcare personnel, infrastructure, medical supplies and equipment, and digital technology to fully support its implementation. Despite these challenges, Depok is prepared to implement ILP using its existing primary healthcare resources, strengthened by enhanced collaboration between public health centers and their networks. Depok’s readiness is reflected in its established commitment to change, demonstrated by a solid understanding and positive response to the reform, along with sufficient capacity for change to support ILP implementation.

T-7196

Depok : FKM UI, 2025

S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat

☉

Analisis kesiapan puskesmas untuk implementasi kebijakan panduan praktik klinik bagi dokter di fasilitas pelayanan kesehatan primer di Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat tahun 2014

Ika Hariyani; Pembimbing: Jaslis Ilyas; Penguji: Anhari Achadi, Sandi Iljanto, Bulan Rachmadi, Fika Ekayanti

Abstrak: Tesis ini membahas kesiapan puskesmas untuk mengimplementasikan PeraturanMenteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Panduan Praktik Klinis BagiDokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer. Dokter di fasilitas pelayanankesehatan primer merupakan kontak pertama pasien yang diharapkan dapatmenegakkan diagnosis dan memberikan penatalaksanaan penyakit sedini mungkinsesuai dengan kebutuhan medis pasien. Untuk dapat menerapkan kebijakantersebut di puskesmas, dokter memerlukan dukungan/peran dari SDM kesehatanlainnya, kelengkapan obat, peralatan, sarana dan prasarana puskesmas yang sesuai dengan panduan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan sampelpenelitian yaitu tiga puskesmas di Kabupaten Garut dan terdapat 11 oranginforman untuk menggali informasi secara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga puskesmas kurang siap untuk mengimplementasikan kebijakan. Untuk itu, disarankan agar puskesmas menjadi Badan Layanan UmumDaerah (BLUD) dan meningkatkan upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif, untuk Kementerian Kesehatan agar melengkapi Formularium Nasional dengan obat-obat yang dibutuhkan di fasilitas pelayanan kesehatan primer, dan untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Garut agar membuatperencanaan untuk pembanguan kesehatan di daerahnya dengan mengintegrasikansemua aspek, begitu pula dalam melakukan renovasi atau membuat bangunan barupuskesmas hendaknya mengikuti pedoman teknis bangunan dan prasaranapuskesmas.
Kata kunci : Panduan praktik klinis, fasilitas pelayanan kesehatan primer,implementasi kebijakan

This thesis discusses the puskesmas readiness to implement the Minister of HealthRegulation No. 5 of 2014 about Clinical Practice Guidelines for Doctors inPrimary Health Care Facilities. Doctors in primary health care facilities is the firstcontact patients who are expected to uphold a diagnosis and give treatment ofdiseases as early as possible in accordance with the medical needs of the patient.In order toimplement this policy in puskesmas, doctors need support/the role ofother health human resources, equipment, medicines, facilities and infrastructureof puskesmas that accordance with the guidelines. This research was qualitativeresearch with a sample of research are three puskesmas in Garut and there were 11people toexplorein depthinformation. The results showed that all three puskesmas are less ready to implementthe policy. It is recommended that puskesmas be the Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) and increase promotiveand preventive activities,for the Ministry of Health in order to complement National Formularium with needed medicines in primary health care facilities, Garut Health Office makes the development of health planning in the region by integrating all a spectsandin doing renovations or create a new building puskesmas should follow technical guide lines for buildings and infrastructure of puskesmas.
Keyword : Clinical Practice Guidelines, primary health care facilities, policyimplementation

T-4125

Depok : FKM UI, 2014

S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat

☉

Analisis integrasi program upaya kesehatan gigi dan mulut dengan program kesehatan ibu dan anak di kecamatan Neglasari kota Tangerang

Rachel Sifra; Pembimbing: Wiku Bakti Bawono Adisasmito; Ppenguji: Sandi Iljanto, Saraswati, Anto Raharjo

Abstrak: Masalah kesehatan gigi dan mulut masih merupakan masalah public health yang besar pada negara-negara yang berpendapatan tinggi, dan merupakan beban bagi negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah. Penyakit atau gangguan gigi dan mulut masuk dalam urutan 10 penyakit yang banyak ditemukan di puskesmas di Kota Tangerang. Penelitian ini bertujuan mendapatkan gambaran integrasi program UKGM yang dibina oleh puskesmas dan dilaksanakan di posyandu binaan, untuk selanjutnya dapat menjadi acuan di masa mendatang dalam pembentukan kebijakan terkait masalah kesehatan gigi dan mulut di Indonesia. Metode penelitian merupakan studi deskriptif dengan metode analisis kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam dan penelusuran dokumen. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kegiatan UKGM belum terintegrasi dengan baik. Bidan posyandu belum diaktifkan dalam kegiatan UKGM, sehingga menyita perhatian dokter gigi dan perawat gigi di puskesmas. Hal yang disarankan adalah pelatihan tentang kesehatan gigi dan mulut harus juga diberikan pada bidan posyandu, bukan hanya kader masyarakat. Beban penyuluhan bagi kader masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan UKGM di posyandu dapat dibagi-bagi, sehingga tidak menumpuk dan mengakibatkan promosi kesehatan gigi dan mulut terlewatkan. Penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan tentang UKGM harus dilakukan di masa yang akan datang. Kata kunci: Promosi Kesehatan Gigi, Promosi Kesehatan Gigi, UKGM, Posyandu Abstract Dental and oral health problems are still a big public health issue in highincome countries, and are a burden for low- and middle-income countries. Dental and oral diseases become one among 10 diseases that are commonly found in puskesmas in Tangerang City. This study aims to get an overview of the integration of the UKGM program which is managed by the puskesmas and implemented at the assisted posyandu, to further become the future reference in the formation of policies related to dental and oral health issues in Indonesia. The research method is a descriptive study with qualitative analysis method by conducting in-depth interviews and document tracking. The results concluded that the activities of UKGM have not been well integrated. Posyandu midwives have not been activated in the activities of UKGM, thus seizing the attention of dentists and dental nurses from puskesmas. It is recommended that training on oral health should also be given to posyandu midwives, not just community cadres. The extension work for community cadres who participate in UKGM activities in posyandu can be divided, so that it does not accumulate and result in dental and oral health promotion is overlooked. Research on the factors influencing policy making on UKGM should be done in the future keywords: Health promotion, Dental Health Promotion, UKGM, Posyandu

T-4944

Depok : FKM-UI, 2017

S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat

☉

Analisis kepuasan pasien terhadap kualitas pelayanan kesehatan perorangan pada puskesmas terakreditasi dan belum terakreditasi di kota Tangerang tahun 2017

Achmad Rani Miftah; Pembimbing: Sandi Iljanto; Penguji: Purnawan Junadi, Vetty Yulianty Permanasari, Liza Puspadewi, Ihwan

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran dan perbedaan tingkat kepuasan pasien di Puskesmas terakreditasi dan belum terakreditasi, mengetahui perbedaan kualitas pelayanan kesehatan berdasarkan lima dimensi mutu (wujud, kehandalan, keresponsifan, jaminan dan empati), mengetahui hubungan kualitas pelayanan kesehatan dengan kepuasan pasien, mengetahui hubungan karakteristik pasien dengan kepuasan, mengetahui faktor yang paling berhubungan dengan tngkat kepuasan pasien. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain studi cross sectional. Responden berjumlah 212 orang yaitu pasien yang berobat ke Puskesmas. Pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner yang dilakukan selama bulan April 2017 di Puskesmas terakreditasi dan belum terakreditasi Kota Tangerang. Data terkumpul dianalisis dengan metode analisis univariat, bivariat uji Chi Square dan analisis multivariat uji regresi logistik. Terdapat perbedaan tingkat kepuasan pasien di Puskesmas terakreditasi (51,9%) dan belum terakreditasi (17%). Terdapat perbedaan persepsi kualitas pelayanan kesehatan di Puskesmas terakreditasi dan belum terakreditasi, pada Puskesmas terakreditasi sebagian besar responden memiliki persepsi baik sedangkan pada Puskesmas belum akreditasi sebagian besar responden memiliki persepsi yang tidak baik terhadap kualitas pelayanan kesehatan. Berdasarkan hasil analisis bivariat didapatkan bahwa terdapat hubungan bermakna pada semua variabel kualitas pelayanan kesehatan dengan kepuasan pasien, dan hanya variabel pendidikan pada karakteristik responden yang mempunyai hubungan bermakna dengan kepuasan. Hasil analisis multivariat tidak didapatkan variabel yang paling berhubungan dengan kepuasan pasien. Kata kunci : Kualitas pelayanan kesehatan, kepuasan pasien The purpose of this research is to know the description and the difference of patient's satisfaction level in accredited and unaccredited community health center, to know the difference of health service quality based on the five dimensions of quality (tangible, reliability, responsiveness, assurance and empathy), to know the relation of health service quality with patient satisfaction, characteristics of patients with satisfaction, knowing the factors most related to the level of patient satisfaction. This research is a quantitative research with cross sectional study design. Respondents amounted to 212 people ie patients who went to the community health center. Data collection using questionnaires conducted during April 2017 at accredited community health center and unaccredited community health center in Tangerang City. Data collected were analyzed by univariate analysis method, bivariate of Chi Square test and multivariate analysis of logistic regression test. There is a difference of patient's satisfaction level in accredited community health center (51.9%) and unaccredited (17%). There is a difference of perception of health service quality in accredited and unaccredited community health center, at accredited community health center most of respondent have good perception whereas at unaccredited community health center most of respondent have bad perception toward health service quality. Based on the results of bivariate analysis found that there is a significant relationship on all variables of health service quality with patient satisfaction, and only variable education on the characteristics of respondents who have a significant relationship with satisfaction. The result of multivariate analysis was not found the most correlated variable with patient satisfaction. Keywords: Quality of health service, patient satisfaction

T-5007

Depok : FKM-UI, 2017

S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat

☉

Analisis Kebijakan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer di Puskesmas pada Lokasi Intervensi Awal dengan Pendekatan Realist Evaluation

Aditia Putri; Pembimbing: Dumilah Ayuningtyas; Penguji: Amal Chalik Sjaaf, Purnawan Junadi, Maria Endang Sumiwi, Trihono

Abstrak:

Transformasi pelayanan kesehatan primer merupakan Pilar Pertama dalam Transformasi Kesehatan. Pendampingan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer di Puskesmas (ILP) untuk mewujudkan fokus transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan pada bulan Juli sampai Oktober 2022. Penelitian bertujuan melakukan analisis kebijakan ILP di lokasi intervensi awal, mewakili karakteristik wilayah Puskesmas. Lokasi penelitian adalah Puskesmas Kebonsari, Kota Surabaya, Puskesmas Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat, Puskesmas Banjarwangi, Kabupaten Garut, dan Puskesmas Niki-Niki, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan desain studi kasus eksploratif. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan realist evaluation dengan empat tahap yaitu pengembangan teori program, pengumpulan data, pengujian teori program serta interpretasi dan perbaikan. Data primer diperoleh dari wawancara mendalam, FGD, telaah dokumen dan observasi. Informan penelitian ini sejumlah 73 orang mulai dari tingkat Pusat dan daerah (Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota, Puskesmas dan Desa). Di seluruh lokasi, durasi pelayanan bertambah akibat skrining antara lain disebabkan kurangnya dokter. Di perkotaan, terdapat sistem pendaftaran online dan batasan durasi pelayanan yang berpengaruh. Posyandu Prima dan Posyandu mewujudkan tersedianya akses di tingkat desa melalui pemenuhan sumber daya termasuk bidan, perawat dan kader. Belum semua lokasi melaksanakan Posyandu dusun terintegrasi satu waktu. Pelaksanaan Posyandu integrasi perlu memperhatikan jumlah sasaran dan SDMK yang bertugas. Sosialisasi dengan pendekatan sesuai karakter masyarakat dapat meningkatkan utilisasi layanan dalam ILP. Dashboard untuk mewujudkan Pemantauan Wilayah Setempat masih belum optimal. Koordinasi kasus antar Puskesmas sampai desa dilakukan manual via telepon maupun kartu kontrol. Tingginya komitmen ditunjukkan oleh para aktor tingkat Pusat, Daerah dan Desa dibuktikan secara verbal, regulasi pendukung maupun alokasi anggaran termasuk insentif kader. Daerah siap mereplikasi ILP namun menyampaikan kebutuhan kejelasan regulasi. Penelitian ini menghasilkan teori program pelaksanaan ILP mengacu pada tiga fokus transformasi pelayanan primer serta regulasi, integrasi kebijakan dan dukungan stakeholders. Dalam konteks berbeda, pendekatan ILP akan mengalami mekanisme berbeda dalam menghasilkan outcome peningkatan utilisasi layanan. Diperlukan percepatan kebijakan untuk mendukung pendekatan ILP serta harmonisasi kebijakan pendukung untuk konsistensi dukungan daerah dalam replikasi ILP.

Transformation of primary health services is the first pillar of Health Transformation. Pilot of Integrated Primary Health Care in Puskesmas (ILP) to implement the focus of the transformation of primary health services carried out from July to October 2022. This research aims to conduct a policy analysis of ILP at the initial intervention location, representing the characteristics of the Puskesmas. Research locations were in Puskesmas Kebonsari in Surabaya, Puskesmas Jereweh in Sumbawa Barat, Puskesmas Banjarwangi in Garut, and Puskesmas Niki-Niki in Timor Tengah Selatan. This research used qualitative method with an exploratory case study design. The study was conducted using a realist evaluation approach in four stages: development of program theory; data collection; testing the program theory; interpretation and refinement. Primary data were obtained from in-depth interviews, FGDs, document reviews, and observations. The informants for this study were 73 people from the central and regional levels (Provincial, District/City Health Offices, Puskesmas, and Villages). In all locations, the duration of service increased as a result of screening, in part because of a lack of doctors. In urban areas, there is an online registration system, and service duration limits that matter. Posyandu Prima and Posyandu provide access at the village level through the fulfillment of resources including midwives, nurses, and cadres. Not all locations performed integrated Posyandu at one time. The implementation of integrated Posyandu needs to pay attention to the number of targets and the health staff involved. Socialization with an approach depending on community character can increase service utilization od ILP. The dashboard for accomplish Local Area Monitoring is still not optimal. Coordination of cases between Puskesmas and villages was done manually via telephone or control card. Actors at the Central, Regional, and Village levels showed a high level of commitment as evidenced verbally, supporting regulations and budget allocations including cadre incentives. Several regions are ready to replicate the ILP, but convey the need for regulatory clarification. This research create program theories of ILP referring to the three focuses of primary service transformation as well as regulation, policy integration, and stakeholders support. In different contexts, the ILP approach will experience different mechanisms in producing service utilization improvement outcomes. Policy acceleration is needed to support the ILP approach and harmonize supporting policies for consistent local government support in ILP replication.

T-6753

Depok : FKM-UI, 2023

S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat

☉

Analisis kesiapan implementasi standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan pada usia produktif di kota Depok tahun 2017

Zakiah; Pembimbing: Purnawan Junadi; Penguji: Anhari Achadi, Pujiyanto, Enny Ekasary, Bety Setyorini

Abstrak: Kesehatan adalah hak yang sangat mendasar bagi manusia, untuk itu negara harus hadirdalam pemenuhannya. Dalam era otonomi daerah, Standar Pelayanan Minimal (SPM)bidang kesehatan menjadi jaminan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan jenis danmutu pelayanan dasar yang sama. Salah satu jenis layanan dasar adalah SPM bidangkesehatan pada usia produktif (SPM BKUP). Jenis layanan dasar ini bernilai strategis bagikinerja Pemerintah Daerah, karena berdasarkan BPS (2017) komposisi penduduk usiaproduktif menempati proporsi 60-70% dari seluruh jumlah penduduk dan nilai strategisbagi pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) karena bentuk skrining. Analisiskesiapan ditujukan untuk melihat seberapa besar jarak antara kondisi ideal dengankenyataan yang sebenarnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknikWM, FGD dan telaah dokumen terkait. Hasil penelitian didapatkan 10 dari 13 indikatorkesiapan implementasi, belum lengkap dimiliki Kota Depok, meliputi konseling faktorrisiko PTM, Pelatihan teknis petugas skrining dan surveilans berbasis web, pelayananterpadu PTM, pencatatan pelaporan, monitoring evaluasi, komunikasi, sikap pelaksana,ketersediaan SDM, fasilitas dan dana. Sementara 3 indikator yang belum sama sekalidimiliki yaitu insentif bagi pelaksana yang mencapai target, SOP pelaksanaan SPM BKUPdan Tim penanggung jawab penyelenggaraan SPM BKUP. Kesimpulan didapatkan bahwaKota Depok memiliki kesiapan yang minimal dalam rangka implementasi SPM BKUP.Kata kunci: analisis kesiapan, kinerja pemerintah daerah, pelayanan kesehatan usiaproduktif, pengendalian PTM, standar pelayanan minimal

Health is a fundamental right for human being, in its fulfillment, the state must be presentto provide health services for all citizens. In the era of regional autonomy, MinimumService Standards (MSS) in the field of health becomes the guarantee of health servicedelivery with the same type and quality of basic services. One type of basic service is theSPM field of health at the productive age (MSSPA). This type of basic service is ofstrategic importance to the performance of the regional government, since based on BPS(2017) the composition of the productive age population occupies a proportion of 60-70%of the total population and the strategic value for the control of Non-CommunicableDiseases (NCD) due to the form of screening. Preparation analysis is intended to see howmuch distance between ideal conditions and actual reality. This research uses qualitativemethod with indepth interview technique, FGD and study related documents. The results ofthe study were 10 out of 13 indicators of implementation readiness, not yet fully owned byDepok City, including NCD risk factor counseling, technical training of screening officersand web-based surveillance, NCD integrated service, reporting recording, evaluationmonitoring, communication, dispotition, human resources availability, facilities and funds.While 3 indicators that have not yet been owned are incentives for implementers whoachieve the target, SOP implementation MSSPA and the team responsible for theimplementation of MSSPA. The conclusion found that Depok City has minimalpreparedness in order to implement MSSPA.Key words: preparation analysis, local government performance, productive healthservice age, NCD control, minimum service standard.

T-5095

Depok : FKM-UI, 2018

S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat

☉

Kinerja petugas manajemen terpadu balita sakit puskesmas di Kota Tangerang Selatan Tahun 2016

Allin Hendalin Mahdaniar/ Pembimbing: Dumilah Ayuningtyas; Penguji: Puput Oktamianti, Wachyu Sulistiadi, Khairati

Abstrak: Keberhasilan suatu program berhubungan dengan kinerjapetugasnya.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja petugas ManajemenTerpadu Balita Sakit (MTBS) dan hubungan antara variabel indepeden yangterdiri dari faktor individu (umur, masa kerja, pengetahuan dan motivasi), danfaktor organisasi (pelatihan, fasilitas, kepemimpinan) dengan variabel dependenyaitu kinerja petugas MTBS.Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan rancanganpenelitian cross sectional. Jumlah sampel 50 responden petugasMTBS.Pengumpulan data dilakukan dengan pengisisan kuesioner dan wawancaraserta observasi.Pengolahan data dengan menggunakan perangkat lunak computer,analisis data dengan univariat, bivariat dengan uji statistik chi-square danmultivariat dengan uji statistik multipel regresi logistik.Hasil penelitian menunjukkan bahwa 62% petugas MTBS mempunyaikinerja baik. Terdapat hubungan antara umur, masa kerja, pengetahuan, motivasi,fasilitas dan kepemimpinan dengan kinerja petugas MTBS. Faktor dominan yangmempengaruhi kinerja petugas MTBS adalah masa kerja dan kepemimpinan.Daftar Pustaka : 30 (1997-2015)Kata Kunci : kinerja, MTBS, masa kerja, kepemimpinan

The success of a program related to the performance of its officers Thisstudy aims to determine the performance of Integrated Management of ChildhoodIllness (IMCI) officers and determine the relationship between the independentvariables consisting of individual factors (age,length of work, knowledge andmotivation) and organizational factors (training, facilities, leadership) with thedependent variable which is the performance of IMCI officer.This type of research is quantitative with cross sectional study design. Thesample of 50 respondents IMCI officer.Collecting data by filling the questionnaireand interviewing and observation.Processing data using computer software, dataanalysis with univariate, bivariate statistical test chi-square and multivariatemultiple logistic regression statistical test.The results of this study showed that 62% good performance of IMCIofficer. There was correlation between age, length of work,knowledge,motivation, training and leadership with performance of IMCI officer. Thedominant factor affecting performance is the IMCI officers working life andleadership.References : 30 (1997-2015)Keywords : performance, IMCI, working period, leadership.

T-4615

Depok : FKM-UI, 2016

S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat

☉