Abstrak:

Disertasi ini membahas estimasi biaya kesakitan dan respons pemerintah daerah dalam pembiayaan terkait pandemi COVID-19 di Kota Depok dan Kota Sukabumi pada tahun 2020-2022. Biaya pelayanan kesehatan untuk kasus konfirmasi COVID-19 yang mencakup biaya langsung medis serta biaya tidak langsung dihitung secara komprehensif, berdasarkan kelompok usia, level keparahan penyakit, ada tidaknya morbiditas, serta penyedia layanan kesehatan (RS pemerintah dan RS swasta). Juga diukur biaya respons yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah terhadap pandemi COVID-19. Selain itu, studi ini juga mengukur kinerja dari respons pembiayaan pemerintah daerah pada enam bidang umum (Pelayanan kesehatan daerah; komunikasi risiko dan pemberdayaan masyarakat; perlindungan sosial; peraturan perundang-undangan untuk mencegah dan mengendalikan infeksi; keberlanjutan penyediaan layanan esensial; dan kegiatan ekonomi lokal) dengan menggunakan pendekatan Public Financial Management (PFM). Metode studi cost of illness dilakukan, dengan pendekatan bottom-up untuk keseluruhan biaya pelayanan kesehatan, dan pendekatan human capital untuk biaya tidak langsung. Sementara untuk biaya selain biaya pelayanan kesehatan, maka penghitungan dilakukan dengan pendekatan top-down. Lokus studi adalah di provinsi Jawa Barat yaitu di Kota Depok dan Kota Sukabumi. Responden untuk penelitian ini adalah 181 kasus konfirmasi sembuh dan 153 kasus konfirmasi meninggal. Juga dilakukan analisis pada dokumen peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi lainnya yang dikeluarkan pemerintah daerah terkait respons pembiayaan terkait Pandemi Covid-19. Metode pengumpulan data dengan pendekatan retrospektif (telaah dokumen rekam medis dan billing, wawancara informan dari pemerintah Kota Depok dan Kota Sukabumi serta telaah dokumen pemerintah pusat dan daerah dilakukan dalam studi ini. Hasil studi ini mendapatkan bahwa biaya medis langsung untuk per pasien sembuh mencapai Rp32 juta, dan untuk per pasien meninggal Rp56 juta, dengan pemicu biaya utama adalah perawatan di ICU dan usia dewasa, sementara faktor risiko utama kematian adalah level keparahan. Pasien dengan kondisi berat-kritis memiliki tingkat kematian 13,5 kali dibandingkan pasien kondisi ringan-sedang. Total biaya tidak langsung selama 3 tahun di Kota Depok adalah Rp 1,33 Triliun dan di Kota Sukabumi Rp 102 Miliar. Total biaya respons pemerintah daerah adalah Rp 179 miliar (Kota Depok) dan Rp 148 miliar (Kota Sukabumi). Estimasi total biaya kesakitan dan biaya respons pemerintah daerah selama 3 tahun adalah Rp 2,7 triliun (Kota Depok) dan Rp 333 miliar (Kota Sukabumi). Kinerja respons pembiayaan yang diukur dengan menilai kinerja manajemen keuangan publik di Kota Depok dan Kota Sukabumi selama tahun 2020-2022 menunjukkan kinerja yang sangat baik, namun hal ini tidak menentukan capaian level situasi pandemi, karena ada faktor-faktor lain yang berkontribusi. Studi ini merekomendasikan Model Sistem Respons Pemerintah Daerah.

---

 

This dissertation discusses cost of illness estimation and local government response in financing the pandemic COVID-19 in Depok and Sukabumi City in 2020-2022. Healthcare costs of confirmed cases which recovered and death including direct medical costs and indirect costs incurred during the COVID-19 pandemic are measured comprehensively, based on age groups, disease severity, morbidity existence, and health service providers ownership status (government or private). Cost of response to pandemic COVID-19 spent by the local government is also measured. In addition, this study also measures the performance of the local government response in financing in six general areas (regional health service capacity; community awareness and empowerment; social protection; legislation to prevent and control infections; sustainability of the provision of essential services, and local economic activities) by using Public Financial Management (PFM) approach. The cost of illness study method is conducted, with a bottom-up approach for all healthcare costs, and human capital approach for estimating the indirect costs. As for the calcualtion of the costs of response to pandemic COVID-19 spent by the local government, it is done with a top-down approach. The locus of study is in West Java Province: Depok dan Sukabumi City. Respondents for this study were 181 recovered confirmed cases and 153 death confirmed cases. An analysis was also carried out on the statutory documents and other official documents issued by the local government related to the financing response related to Covid-19 pandemic. Data collection methods using a retrospective approach (review of medical records and billing documents, local government staffs interview), and review of central and local government documents were carried out in this study. The results showed that direct medical costs per patient recovered reached IDR 32 million, and per patient died IDR 56 million, with the main cost drivers ‘being treatment in the ICU’ and ‘older age’, while the main risk factor for death was ‘severity level’. Patients with severe-critical conditions have a death rate of 13.5 times compared to patients with mild-moderate conditions. The total indirect costs for 3 years in Depok City are IDR 1.33 trillion and in Sukabumi City IDR 102 billion. The total cost of the local government's response was IDR 179 billion (Depok City) and IDR 148 billion (Sukabumi City). The estimated total Cost of Illness of Covid-19 over 3 years is IDR 2.7 trillion (Depok City) and IDR 333 billion (Sukabumi City). The performance of the financing response as measured by assessing the performance of public financial management in Depok City and Sukabumi City during 2020-2022 shows very good performance, however this does not determine the level achieved in the pandemic situation, because there are other factors that contribute. This study recommends a Model of Local Government Response System.

 

 

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kesepian dengan gangguan mental emosional pada mahasiswa domisili kota Depok di masa pandemi COVID-19. Desain studi dari penelitian ini adalah cross-sectional dengan analisis univariat, bivariat dan stratifikasi. Penelitian ini menggunakan data primer dalam bentuk google form yang disebar secara daring kepada mahasiswa.

Abstrak:

Ketersediaan obat esensial menjadi tantangan saat menghadapi Pandemi COVID-19 di Indonesia. Evaluasi JEE (Joint External Evaluation) 2023 menunjukkan koordinasi lintas sektor masih lemah dalam mencegah, mendeteksi dan menanggapi keadaan darurat kesehatan. Tahun 2021 sebanyak 30% kabupaten/kota belum memenuhi target 85% obat esensial tersedia. Tingkat ketersediaan ini dipengaruhi oleh implementasi kebijakan nya. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menjamin ketersediaan obat esensial pada masa pandemi dan membangun model konseptual resiliensinya.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif di Provinsi Jawa Barat, Kota Depok dan Kabupaten Bogor, serta di Provinsi Bali, Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Pengumpulan data wawancara mendalam, observasi dan data laporan dari instansi. Instrumen wawancara telah divalidasi dengan nilai I-CVI >0,83. Implementasi kebijakan dan penyusunan model resiliensi pemerintah daerah di analisis menggunakan model Van Meter Van Horn.

Kesiapsiagaan pemerintah daerah saat Pandemi COVID-19 pada awalnya belum siap namun dengan adaptasi dan peningkatan kapasitas telah lebih siap. Semua aktor telah menjalankan perannya sehingga tingkat ketersediaan obat esensial indikator selama pandemi COVID-19 memenuhi target capaian indikator di puskesmas maupun kabupaten/kota tahun 2020-2022. Faktor-faktor yang mendukung tingkat ketersediaan obat esensial indikator adalah adanya dukungan pemerintah daerah, dukungan kebijakan, kepemimpinan, ketersediaan anggaran BTT, kolaborasi lintas sektor dan ketepatan perencanaan obat. Faktor-faktor penghambat antara lain terbatas anggaran daerah, SDM, sarana prasarana, ketergantungan industri terhadap bahan baku impor, SIM belum terintegrasi dan ego-sektoral. Terdapat 37 indikator yang terbagi 22 indikator utama dan 15 pendukung pada dimensi ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik badan pelaksana, lingkungan sosial, ekonomi dan politik serta disposisi pelaksana yang dapat membangun resiliensi pemerintah daerah dalam mejamin ketersediaan obat esensial. Pemerintah daerah perlu meningkatkan kapabilitas SDM, penguatan surveillance obat, pemastian buffer stock, kolaborasi lintas sektor, SIM terintegrasi, serta penerapan kebijakan BLUD puskesmas dapat meningkatkan implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam menjamin ketersediaan obat esensial.

---

The availability of essential medicines has been a challenge during the COVID-19 pandemic in Indonesia. The 2023 Joint External Evaluation (JEE) showed that inter-sectoral coordination remains weak in preventing, detecting, and responding to health emergencies. In 2021, 30% of districts/cities had not met the target of 85% availability of essential medicines. This availability rate is influenced by the implementation of policies. This study aims to analyze the preparedness of regional governments to ensure the availability of essential medicines during the pandemic and to develop a conceptual model of their resilience. This study used a qualitative approach in West Java Province, Depok City, Bogor District, Bali Province, Denpasar City, and Badung District. Data collection involved in-depth interviews, observations, and reports from relevant agencies. The interview instrument was validated with an I-CVI value >0.83. The Van Meter Van Horn model analyzed policy implementation and the development of regional government resilience models. Regional government preparedness during the COVID-19 pandemic was initially inadequate, but through adaptation and capacity building, it has improved. All actors have fulfilled their roles, ensuring that the availability of essential medicines during the COVID-19 pandemic met the target indicators at health centers and districts/cities from 2020 to 2022. Factors supporting the availability of essential medicines include regional government support, policy support, leadership, availability of Unexpected Costs Unexpected Costs budget, cross-sectoral collaboration, and accurate medicine planning. Hindering factors include limited local budgets, human resources, infrastructure, industry dependence on imported raw materials, unintegrated SIM, and sectoral egoism. There are 37 indicators divided into 22 main indicators and 15 supporting indicators in the dimensions of policy size and objectives, resources, inter-organizational communication, characteristics of implementing agencies, social, economic, and political environment, and the disposition of implementers that can build the resilience of regional governments in ensuring the availability of essential medicines. Regional governments need to enhance human resource capabilities, strengthen drug surveillance, ensure buffer stock, promote cross-sectoral collaboration, integrate SIM, and implement Regional Public Service Agency policies for community health centers to improve the implementation of regional government policies in ensuring the availability of essential medicines.

 

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara tingkat pengetahuan tentang dampak perilaku merokok terhadap COVID-19, sikap keluarga dan teman atau rekan kerja terkait perilaku merokok, persepsi terhadap keterpaparan iklan rokok dan tingkat keterpaparan edukasi bahaya rokok dengan perubahan perilaku merokok penduduk dengan usia di atas 10 tahun dalam masa pandemic COVID-19 di Kota Bogor. Desain studi yang digunakan dalam penelitian ini ialah cross-sectional dengan analisis bivariat dan stratifikasi. Populasi penelitian ini adalah perokok aktif seminimalnya tiga bulan sebelum pandemi COVID-19 atau tiga bulan sebelum mengisi kuesioner daring dengan usia di atas 10 tahun di Kota Bogor.

Abstrak: ABSTRAKTahun 1993, ditetapkan WHO sebagai tahun kedaruratan global TB. Ini terjadi akibat: 1) peningkatan kasus TB yang terkait dengan peningkatan kasus AIDS/HIV; 2) tingginya angka migrasi penduduk yang menyebabkan makin meningkatnya penyebaran penyakit TB; 3) perhatian pemerintah yang mulai berkurang dalam pemberantasan penyakit TB (terutama di negara-negara berkembang); 4) munculnya multi drugs resistant obat-obat TB. Di Indonesia, TB masih merupakan permasalahan kesehatan utama dan menduduki tiga besar dari peringkat penyebab kematian bersama-sama penyakit saluran napas dan kardiovaskuler. Untuk mengatasi permasalahan di atas, WHO memperkenalkan strategi directly observed treatment short course (DOTS). Strategi DOTS merupakan strategi untuk program penanggulangan TB (P2TB) yang terdiri dari 5 (lima) komponen, yaitu: 1) komitmen politik dari penentu kebijakan; 2) penegakan diagnosis dengan pemeriksaan hapusan sputum; 3) penggunaan obat paduan jangka pendek yang ampuh dan gratis; 4) adanya pengawas penderita menelan obat (PMO); 5) adanya sistem pencatatan dan pelaporan yang baik. Penerapan strategi DOTS, dapat meningkatkan cakupan penderita lebih dari 70% dengan angka kesembuhan lebih dari 85%, angka konversi setelah fase intensif lebih dari 80% dan angka kesalahan laboratorium kurang dari 5%.Indonesia, sejak tahun 1995 mulai menerapkan strategi DOTS melalui puskesmas namun hasilnya tidak optimal karena tidak melibatkan sarana pelayanan lain. Kemampuan cakupan optimal puskesmas diperkirakan hanya sekitar sepertiga (30%) dari total penderita TB yang ada di masyarakat. Sepertiga penderita TB lainnya (30%) berobat ke dokter praktek swasta (DPS). Untuk memperluas cakupan pengobatan penderita TB maka strategi DOTS harus diterapkan pada DPS.Pentingnya keterlibatan DPS dalam P2TB merupakan strategi global dari WHO. WHO berpendapat bahwa DPS dan pemerintah (pengelola P2TB) harus bermitra untuk bersama-sama memberantas TB, yang di beberapa negara telah terbukti keberhasilannya. Namun demikian, untuk menjalankan program kemitraan antara pemerintah dan DPS dalam P2TB bukanlah upaya yang mudah karena: 1) sifat dan karakter DPS (sebagai sektor swasta) sangat berbeda dengan pelaksana program kesehatan masyarakat (sebagai sektor publik); 2) adanya kompleksitas manajerial P2TB strategi DOTS yang harus disesuaikan dengan kondisi DPS. Untuk itu, perlu diciptakan model (kemitraan) yang dapat melibatkan DPS menjalankan strategi DOTS. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan mengimplementasikan serta mendeskripsikan proses dan mengevaluasi efek model kemitraan tersebut (selanjutnya disebut model ini disebut model kemitraan DPS-TB DOTS).Penelitian ini menggunakan desain penelitian operasional, yaitu studi eksplorasi dan studi intervensi lapangan. Studi eksplorasi memerlukan dua tahap, yaitu: pertama, untuk menganalisis masalah (problem analysis/identification); kedua, menyusun model penyelesaian masalah (solution development). Studi intervensi lapangan bertujuan untuk mendeskripsi proses pelaksanaan model kemitraan DPS-TB DOTS dan mengevaluasi efek dari model kemitraan DPS-TB DOTS.Studi eksplorasi menganalisis masalah menggunakan metode penelitian survai dan pendekatan kualitatif melalui diskusi kelompok terarah. Studi eksplorasi untuk menyusun model penyelesaian masalah menggunakan studi kepustakaan dan pertemuan pakar; yang menghasilkan model kemitraan teoretis DPS-TB DOTS. Studi intervensi terdiri dan 2 fase: 1) penyesuaian model kemitraan teoretis DPS-TB DOTS untuk dijadikan model kemitraan implementatif DPS-TB DOTS; 2) mengujicobakan model kemitraan implementatif DPS-TB DOTS di wilayah intervensi. Metode penyesuaian model adalah seminar dan curah pendapat. Metode studi intervensi adalah post test only with control group.Dari hasil analisis masalah didapatkan bahwa DPS pada prinsipnya bersedia untuk terlibat dalam P2TB strategi DOTS dan tidak mengharapkan penghargaan (apalagi secara materi). Namun demikian, ada beberapa permasalahan yang teridentifikasikan apabila DPS akan dilibatkan, yaitu: 1) secara umum DPS belum paham tentang strategi DOTS; 2) perlu pengorganisasian untuk melibatkan DPS; 3) adanya kesulitan untuk menjalan prosedur diagnosis pemeriksaan sputum; 4) fungsi PMO tidak dapat dijalankan sendiri oleh DPS; 5) adanya keraguan tentang keberlanjutan dan tata cara distribusi obat; 6) sebagian DPS tidak bersedia untuk mencatat dan melaporkan pasien TB yang diobati. Berdasarkan temuan ini, dilakukan pertemuan pakar dan studi kepustakaan untuk mendapatkan model kemitraan teoretis DPS-TB DOTS yang menghasilkan: alternatif model pengorganisasian untuk melibatkan DPS, alternatif manajemen dari masing-masing komponen strategi DOTS. Model kemitraan teoretis merupakan model dasar yang dapat diterapkan pada seluruh DPS. Pada studi intervensi, model kemitraan teoretis setelah disesuaikan dengan kondisi lokal (yang bersifat spesifik di wilayah penelitian) menghasilkan model kemitraan implementatif DPS-TB DOTS di Palembang (model Palembang).Terdapat dua aspek panting pada model Palembang, yaitu: 1) aspek pengorganisasian yang terdiri dari satuan gugus tugas dan Kelompok Dokter Pemerhati dan Pengobat TB; 2) aspek manajerial pelaksanaan yang meliputi alternatif dari alur rujukan laboratorium pemeriksaan sputum, rujukan kasus, pencatatan dan pelaporan dan penyediaan obat. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa 1) pada sisi proses pelaksanaannya, model dapat berjalan dengan baik; b) pada sisi evaluasi efek dari pelaksanaannya, temyata dibuktikan bahwa model menghasilkan efektivitas program yang lebih baik.Pelajaran dari model Palembang adalah DPS dapat dilibatkan untuk menjalankan P2TB strategi DOTS. Keterlibatan ini telah menempatkan DPS sebagai bagian dari keseluruhan sistem pelayanan kesehatan yang ada dalam satu wilayah yang merupakan satu pendekatan kesehatan masyarakat baru (new public health approach). Pendekatan ini telah menciptakan hubungan (linkage) antara pelayanan kesehatan publik dengan pelayanan kesehatan swasta, yang membentuk sistem pelayanan kesehatan "publik privat miks". Disarankan temuan ini dapat dikembangkan di tempat lain sesuai dengan kondisi lokal yang ada di wilayah tersebut.

---

ABSTRACTPublic Private Partnership Between Public Health Sector And Private Practitioners On TB Control Program Through DOTS Strategy At Palembang CityTuberculosis as a global emergency was stated by WHO in 1993. This warning related to: 1) High incidence ADS/REV; 2) spreading TB among refugees and migrants; 3) lack of government concern; 4) multi drugs resistant of anti TB. In Indonesia, up to now TB is still a main public health problem. Based on some health household survey (recently 1995), it has been found that TB is around the second or the third greatest killer among cardiovascular diseases and respiratory system.Faced this situation WHO recognized DOTS strategy that is success to against TB in developing countries. DOTS strategy has five component: 1) government commitment to sustained TB control activities; 2) case detection by sputum smear microscopy; 3) a regular, uninterrupted supply of all essential anti-TB drugs; 4) directly observed treatment (DOT); 5) recording and reporting system. Applying DOTS strategy could be: 1) increases coverage more than 70%; 2) increases conversion rate (after intensive phase) more than 80%; 3) decreases error rate (for lab sputum examination) less than 5%.Since 1995, Indonesia applied DOTS strategy but up to now the data reflected slow progress of TB coverage because the implementation is covered in the puskesmas only. In fact, various health institutions treat TB patients, among them is the private practitioners (PPs). Current estimates indicate that each of the PPs and other private sectors diagnose and treat around 30% of the total numbers of TB cases.The significant of the involvement of private practitioners is WHO global strategy. WHO ask the government to build a partnership with private sector (the PPs) to against TB. But, there are some constrains to build the partnership between government (as a public sector) with PPs (as a private sector) because: 1) the difference characters between them; 2) the management complexity of DOTS strategy itself that need adjustment for PPs to conduct that strategy. Therefore need to create program (model) that could be involved the private practitioners to increase the TB coverage in the term of mutual benefit between those sectors.This research have three goals: the first goal is, to create model to involvement PPs on national tuberculosis program and implement the model, the second goal is, to describe the process of model implementation; and the third goal is, to evaluate model impact i.e. the effectiveness of the program. The research method is operational research design that consists of two stages. First stage is exploration study to analysis current situation to involve the PPs (problem analysis/problem identification) and to develop problem solution (model development) base on problem identification. Second stage is intervention study to evaluate the fitness and impact of the model (solution validation) in a period of intervention.The exploration study to analysis current situation (problem analysis/problem identification) use survey method as a quantitative study and qualitative study-focus group discussion as additional method The exploration study to develop problem solution (model development) use literature review and expert meeting; the product of this stage is theoretical public private partnership model. The intervention study have two phase: 1) adjusting the theoretical public private partnership model to be the implementing model base on local specific environment at the intervention area; 2) to intervene implementing public private partnership model at the intervention area The method of the adjusting model is seminar and brainstorming. The method of intervention is the posttest design only with control group.Problem analysis found that the PPs available to conduct DOTS strategy principally. But there are potential problems, i.e. 1) the PPS has lack of knowledge about DOTS strategy; 2) the PPs need to be organized; 3) the problem in sputum smear examination; 4) there is no PPs manpower to conduct DOT activity; 5) the PPs is not sure about sustainability free anti TB drug; 6) The difficulty to conduct of the reporting system. Base on that finding, to be conducted expert meeting and literature review that produce theoretical model which consist of organizational alternative to involve PPs and management alternative for sputum smear examination, DOT, anti TB drug supply, and reporting system. The theoretical model is agreed as a general model if DOTS strategy will be implemented on PPs. In the intervention study, the theoretical model that was adjusted according to local specific environment at the intervention area has produced implementing public private partnership model (known as "model impelrnentatif DPS-TB DOTS" at Palembang City).Palembang model has two important aspect, i.e.: 1) organizational aspect, consist of: DOTS taskforce and PPs group of TB Control; 2) management aspect, consist of the alternatives of sputum examination, case referral, reporting and recording and drug supply. The conclusion of this result shows that model fit to be conducted by PPs. At the process evaluation, DPS run the model in the line with standard. At the impact evaluation, the model enhances the effectiveness of the PPs performance to handle TB patients.Palembang lesson learn found that there is a new approach in the TB control program (public sector) to involve the PPS (private sector) to conduct public health program. This approach builds linkage, which put private provider as a part of the whole health service system. In the communicable disease control program, this is a new public health approach-known as public private mix health service system-that could be replicable to other place through some condition, especially local specificity at that area.

Abstrak:

---

Abstrak:

---

---

Abstrak: Berat dan panjang badan lahir mencerminkan pertumbuhan janin. ANC yang berkualitas dan frekuensi kunjungan ANC yang memadai merupakan salah satu cara untuk mendeteksi dan intervensi gangguan pertumbuhan janin. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh kepatuhan bidan dan ibu hamil dalam program ANC terhadap berat dan panjang badan lahir. Metode penelitian adalah mixed method dengan pendekatan potong lintang. Tahap kuantitatif menggunakan data sekunder dari studi kohor tumbuh kembang anak tahun 2012-2018 di Kota Bogor. Tahap kualitatif menggunakan metode wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan kepatuhan bidan melakukan standar 5T (timbang berat badan, ukur tekanan darah, ukur tinggi fundus uteri, pemeriksaan Hb dan pemberian tablet tambah darah) sebesar 76,3% pada semua kunjungan dan 72,1% sesuai program (K1-K4). Kepatuhan bidan berpengaruh terhadap panjang badan lahir (p=0,04) dengan RR 1,5 dan kepatuhan ibu hamil berpengaruh terhadap berat badan lahir (p=0,047) dengan RR 1,6. Bidan dan ibu hamil patuh menghasilkan berat badan lahir lebih berat 93,51 gram (p=0,045) dan panjang badan lahir lebih panjang 0,46 cm (p=0,007) dibandingkan salah satu saja yang patuh. Bidan dan ibu patuh menghasilkan berat badan lahir lebih berat 166,1 gram (p=0,006) dan panjang badan lahir lebih panjang 0,54 cm (p=0,064) dibandingkan keduanya tidak patuh. Sebaiknya kepatuhan tidak hanya dari pihak ibu hamil tetapi juga dari bidan