Abstrak:

---

Abstrak: ABSTRAK Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku lembaga yang bertugas untuk melaksanakan penegakan hukum, menjalankan reformasi birokrasi di bidang pelayanan kesehatan khususnya yang dilaksanakan oleh RS Bhayangkara kepada masyarakat menjadi bagian yang terintegrasi dari reformasi birokrasi Polri. Dengan terbitnya PP Nomor 23 Tahun 2005 serta Perkap Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai titik tolak pembentukan Satker BLU di lingkungan Polri (Rumkit Bhayangkara). Tujuan penelitian ini untuk menganalisa implementasi kebijakan tata kelola Badan Layanan Umum di Rumah Sakit Bhayangkara Polri. Penelitian dilakukan melalui analisis data sekunder dan wawancara mendalam dengan kepala rumah sakit dari perwakilan 3 RS yaitu RS Bhayangkara Tk. II Sartika Asih Bandung, RS Bhayangkara Tk. III Bengkulu, dan RS Bhayangkara Tk IV Sespima Ciputat,dan pembina layanan kesehatan Kepolisian Pusat, perwakilan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan, perwakilan Ditjen Yankes Kementerian Kesehatan, dan perwakilan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui wawancara mendalam dan observasi telaah dokumen Dan didapatkan hasil bahwa Rumah Sakit Bhayangkara Polri yang sudah BLU memberikan efek positif, dimana RS menjadi lebih fleksibel untuk mengembangkan layanannya, sehingga terjadi peningkatan pendapatan rumah sakit, implementasi tata kelola BLU di RS Bhayangkara telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Meskipun pada telaah dokumen masih ditemukan beberapa ketidaklengkapan berupa bukti evaluasi dari pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi baik yang dilakukan oleh pengawas internal maupun dewan pengawas, PPK-BLU yang diterapkan di RS Bhayangkara sesuai dengan UU Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit pada pasal 20 ayat 3, dan implementasi tata kelola BLU Di RS Bhayangkara menurut 10 unsur yang terkait secara garis besar sudah berjalan baik sesuai dengan asas BLU. Hal-hal yang harus dipersiapkan RS Bhayangkara untuk menjadi BLU yaitu meningkatkan layanan, sehingga terjadi peningkatan pendapatan rumah sakit, melakukan persiapan seperti persyaratan substantif, teknis, dan adminitratif seperti yang tercantum pada PP Nomor 23 tahun 2005 pada pasal 4, memberi pemahaman dan edukasi kepada seluruh personil rumah sakit akan pelaksanaan BLU di Rumah Sakit Bhayangkara Polri. Kata kunci : Badan Layanan Umum, RS Bhayangkara Polri, implementasi, tata kelola Public Service Agency (BLU) is a government agency established to provide services to the public in the form of providing goods and / or services sold without prioritizing profit and in carrying out its activities based on efficiency and productivity principles. The Police of the Republic of Indonesia as an institution in charge of enforcing the law, carrying out bureaucratic reforms in the field of health services especially implemented by Bhayangkara Hospital to the community become an integrated part of the reform of the police bureaucracy. With the issuance of Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 23 Year 2005 and Regulation of Chief of Police Number 3 Year 2010 on Hospital Financial Management System in the Police Environment of the Republic of Indonesia is the starting point of the formation of BLU Work Unit within Polri(Rumkit Bhayangkara).The purpose of this research is to analyze the implementation of governance policy of Public Service Board at Bhayangkara Polri Hospital. The study was conducted through secondary data analysis and in-depth interviews with the head of the hospital from a representative of 3 RS, Bhayangkara Tk. II Sartika Asih Bandung, Bhayangkara Hospital Tk. III Bengkulu and Bhayangkara Tk IV Sespima Ciputat Hospital, and the Central Police healthcare supervisor, the Directorate General of Treasury at the Ministry of Finance, the Directorate General of Yankes of the Ministry of Health, and representatives of the Ministry of Administrative Reform and Bureaucratic Reform. This research used qualitative method through in-depth interview technique and observation of document review And it was found that Bhayangkara Polri Hospital which has BLU give positive effect, where the hospital become more flexible to develop its service, so that there is an increase of hospital's income, the implementation of BLU governance in Bhayangkara Hospital has been run in accordance with the provisions of the laws and principles applicable to the BLU. Although in the document review still found some incompleteness in the form of evidences of evaluation of the implementation of monitoring and evaluation activities conducted by internal supervisors and supervisory boards, PPK-BLU applied in Bhayangkara Hospital in accordance with laws and regulations as in Law No. 44 of 2009 about hospitals in article 20, paragraph 3, and implementation of BLU governance In Bhayangkara Hospital according to 10 related elements in outline has been running well in accordance with the principle of BLU. The things that must be prepared by Bhayangkara Hospital to become BLU is to improve the service, so that there is an increase of hospital income, perform preparation such as substantive, technical, and administrative requirements as stated in PP No. 23 year 2005 on article 4, giving understanding and education to all hospital personnel will implement the Financial Management of Public Service Board at Bhayangkara Polri Hospital Keywords : Public Service Agency (BLU), Bhayangkara Polri Hospital, implementation, governance

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kepemimpinan Senior, Tata Kelola dan Tanggung Jawab Sosial Terhadap Kinerja Kepala Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Karya Bhakti Kota Bogor Tahun 2008. Kerangka teori dari penelitian ini diambil dari Malcolm Baldrige Criteria for Performance Excellence (MBCfPE) bagi institusi kesehatan dalam Hertz (2008). Kriteria MBCfPE yang diambil adalah kepemimpinan (leadership) yang dijabarkan menjadi variabel Kepemimpinan Senior, Tata Kelola Dan Tanggung Jawab Sosial. Penelitian ini merupakan penelitian survei dengan pendekatan kuantitatif. Data yang dikumpulkan adalah data primer dengan memakai alat bantu kuesioner. Penelitian ini menggunakan metode analisis jalur (Path Analysis). Responden penelitian ini adalah semua perawat ruang rawat inap Dahlia Anyelir Rumah Sakit Karya Bhakti Kota Bogor Tahun 2008. Hasil penelitian ditemukan bahwa Kepemimpinan Senior, Tata Kelola dan Tanggung Jawab Sosial mempengaruhi Kinerja Kepala Ruang sebesar 57.59 % sedangkan sisanya 42.41 % dipengaruhi oleh variabel yang tidak diteliti. Variabel yang paling besar mempengaruhi kinerja kepala ruang adalah kepemimpinan senior (30.44 %) disusul oleh variabel tata kelola (22.96 %) dan Tanggung Jawab Sosial (4.18 %). Tanggung Jawab Sosial mempunyai koefisen jalur yang tidak bermakna dan sangat kecil, namun tetap dipertahankan dalam model akhir karena secara substantif penting dalam menentukan kinerja kepala ruang. Berdasarkan penelitian ini disarankan untuk lebih memperhatikan dan meningkatkan kepemimpinan senior, tata kelola dan tanggung jawab sosial guna meningkatkan kinerja kepala ruang dengan cara (1) melakukan pembinaan terhadap kepala ruang dari dalam hal kepemimpinan mencakup kemampuan (ability), keterampilan (skill) dan perilaku (behaviour). (2) Menciptakan kebijakan guna terciptanya kondisi peningkatan kemampuan kepemimpinan senior, tata kelola dan tanggung jawab sosial kepala ruang, termasuk memberikan kesempatan untuk menambah pengetahuan (3) Dalam pemilihan kepala ruang disarankan untuk memilih kepala ruang dengan memperhatikan kapasitas kepemimpinan (kemampuan, keterampilan dan tingkah laku), tata kelola dan tanggung jawab sosial dari calon kepala ruang.

---

 

This study has an objective to know the influence of senior leadership, governance, social responsibility to performance of roomcare head nurses in Karya Bhakti hospital Kota Bogor 2008. Theoretically, this concept is taken from Malcolm Baldrige Criteria for Performance Excellence (MBCfPE), in Health Care (Hertz, 2008). The choosen criteria MBCfPE is Leadership. Leadership criteria consist of senior leadership, governance and social responsibility variables. The study design is a survey design with quantitative approaches. The method being used in this study is path-analysis-method. The data are primer taken by the questionaires. Respondance are taken among nurses at Dahlia Anyelir roomcare Karya Bhakti Hospital Kota Bogor 2008. The result shows that senior leadership, governance and social responsibility influenced work performance of roomcare head nurses is 57.59 % while the rest 42.41 % is influenced by other factors which is not included in this study. The biggest variable which influenced work performance of roomcare head nurses is senior leadership (30.44 %), followed by governance (22.96 %) and social responsibility (4.18 %). Social responsibility variable is not significant to work performance of roomcare head nurses, but it being defended because of substantive importance. According to the result of this study, it is recommended to give more attention to improve senior leadership, governance and social responsibility to improve work performance of roomcare head nurses, such as: (1) To maintance ability, skill and behaviour of roomcare headnurses (2) To create regulation to support improvement senior leadership capacity, governance and social responsibility with opportunity to improve knowledge (3) To give suggestion for election roomcare head nurses must have leadership capacity (ability, skill and behaviour), governance and social responsibility from the candidate.

Abstrak: Tata kelola klinis merupakan kerangka organisasi yang bertujun untuk meningkatkan mutu dan keselamatan pasien di rumah sakit. Penelitian ini membahas tentang tata kelola keselamatan pasien menggunakan kerangka tata kelola klinis. Tingginya angka kejadian KTD dan KNC di rawat inap, menjadikan tata kelola keselamatan di RSUD Koja menjadi tidak optimal. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menemukan bahwa pelaksanaan kepemimpinan klinis sudah berjalan dengan baik, namun dalam hal pengarahan dan pengawasan belum optimal, pelaksanaan audit medis sudah dilaksanakan dengan baik dan optimal, kepatuhan penggunaan Clinical Pathway masih belum maksimal dan kurang sosialisasi, belum terlaksananya kegiatan evaluasi terhadap penerapan pelatihan dan pendidikan di RSUD Koja. Hasil penelitian menyarankan bagi pihak manajemen untuk meningkatkan kegiatan supervisi dan monitoring, meningkatkan sosialisasi CP, melakukan evaluasi terhadap penerapan pelatihan dan pendidikan di RSUD Koja

Abstrak: Rumah Sakit sebagai sebuah institusi perlu menerapkan good corporategovernance dan good clinical governance dalam meningkatkan mutupelayanannya secara berkesinambungan. Badan Layanan Umum (BLU) adalahinstansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanankepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpamencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsipefisiensi dan produktivitas. Pemerintah menyadari perlunya keleluasaan praktikberbisnis yang sehat di berbagai instansinya, sehingga telah mengeluarkanPeraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 (PP 23/2005) mengenai PengelolaanKeuangan BLU dan mengijinkan penerapannya dapat dilaksanakan di berbagaiinstansi pemerintah termasuk Rumah Sakit. Penelitian ini bertujuan mengevaluasitata kelola pada 4 (empat) Rumah Sakit Vertikal Kelas A di Jawa dan Bali.Terdapat perbedaan implementasi pada ke 4 (empat) RS Vertikal tipe A di Jawadan Bali yang diteliti. Perbedaan tersebut adalah perbedaan pencapaiankelengkapan persyaratan dokumen tata kelola serta perbedaan pada 4 (empat)unsur tata kelola BLU sesuai PP 23/2005 yang meliputi 12 (dua belas) faktorterkait peningkatan mutu pelayanan menurut skema Donabedian dan Glickman,yaitu budaya korporat, penetapan BLU, hospital by laws, Renstra & RBA,pengembangan layanan, pengadaan barang & jasa, standar pelayanan, penetapantarif, pejabat pengelola, penetapan remunerasi, kepegawaian, pembinaan &pengawasan.Perlunya peningkatan pemahaman pejabat pengelola satuan kerja, peningkatankualitas pembinaan dan pengawasan, pembentukan pengelola khusus BLU diKementerian Kesehatan, pembentukan tim terpadu yang melibatkan seluruhpemangku kepentingan. Diperlukan juga perubahan budaya organisasi, seleksi &evaluasi RS BLU, pemenuhan syarat kelembagaan BLU, reward & punishment,peraturan yang jelas, rencana strategis & rencana bisnis anggaran yang sesuai.Kebijakan publik yang tepat sangat dibutuhkan dan menentukan keberhasilansuatu negara dalam mencapai tujuannya.Kata kunci:Good corporate governance, RS BLU, 4 RS vertikal tipe A, evaluasi, PP 23/2005.

Abstrak: Sejak beralih menjadi rumah sakit yang sepenuhnya melayani pasien COVID-19, RSUD Jati Padang sudah mengubah tata kelolanya dan memiliki strategi dengan membuat beberapa kebijakan berupa surat keputusan direktur, standar prosedur operasional, pengaturan zonasi, hingga mengubah alur layanan untuk mencegah penularan COVID-19 pada tenaga kesehatannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seperti apa tata kelola RSUD Jati Padang yang telah diterapkan dalam mencegah penularan COVID-19 pada tenaga kesehatannya, Penelitian ini dilakukan secara kualitatif melalui telaah dokumen, observasi, wawancara mendalam, dan terakhir focus group discussion dengan manajemen RSUD Jati Padang. Terjadi perubahan dalam tata kelola RSUD Jati Padang sejak melayani pasien COVID-19. Strategi menghadapi perubahan sudah dilakukan secara administratif, alur pelayanan hingga pemenuhan sarana yang dibutuhkan. Masih terdapat hal yang perlu peningkatan dalam penerapan tata kelola di RSUD Jati Padang yaitu komunikasi tentang kebijakan internal antara manajemen dan petugas di RSUD Jati Padang, kedisiplinan petugas, dan menambah sarana untuk meningkatkan pencegahan penularan COVID-19 pada tenaga kesehatan. Tindak lanjutnya ialah meningkatkan komunikasi terkait kebijakan yang ada, membentuk tim supervisi yang bertanggung jawab pada pimpinan, meningkatkan koordinasi antar unit dan menyusun kebijakan terkait yang belum dimiliki rumah sakit. Selain itu juga pemenuhan sarana dan prasarana dan pemberian reward and punishment untuk karyawan dalam meningkatkan kedisplinannya.

---

Since turning into a hospital that fully serves COVID-19 patients, the Jati Padang Hospital has changed its governance and has a strategy by making several policies in the form of a director's decree, standard operating procedures, zoning arrangements, to changing the flow of services to prevent COVID-19 transmission in health workers. The purpose of this study was to find out what the governance of the Jati Padang Hospital has been in preventing the transmission of COVID-19 to its health workers. This research was conducted qualitatively through document review, observation, in-depth interviews, and finally a focus group discussion with the management of the Jati Hospital. field. The results of this study obtained changes that have occurred in the governance of the Jati Padang Hospital since serving COVID-19 patients. The strategy is carried out administratively, service flow to the fulfillment of the required facilities. There are still several things that need improvement, namely communication about internal policies between management and officers at the Jati Padang Hospital, officer discipline, and the fulfillment of facilities to increase the prevention of COVID-19 transmission to health workers. Follow-up that can be done in the short term is to improve communication related to existing policies, form a supervision team that is responsible to the leadership, improve coordination between units and formulate related policies that are not yet owned by the hospital. For the long-term follow-up related to the budget, namely the fulfillment of facilities and infrastructure and the provision of rewards and punishments for employees in improving their discipline

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran komite medik dalam tata kelola klinis rumah sakit era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Provinsi Jambi pada tahun 2016. Penelitian dilakukan pada bulan Agustus sampai Desember 2016 di tiga RSUD kelas C dengan pendekatan studi kualitatif. Teknik untuk memperoleh data adalah dengan wawancara mendalam, telaah dokumen dan focused group discussion. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komite medik secara umum belum berperan optimal dalam tata kelola klinis rumah sakit era JKN pada RSUD Kelas C Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, baik dari sisi struktur, proses maupun output meskipun ada pula peran dan fungsi Komite Medik yang telah tertunaikan dengan baik. Kinerja Komite Medik sudah cukup optimal dilihat dari aspek sumber daya dan struktur organisasi. Komite Medik belum berperan optimal dalam proses kredensialing, pemeliharaan mutu profesi dan penjagaan disiplin/etika profesi. Sistem Jaminan Kesehatan Nasional memberi pengaruh baik terhadap peran komite medik dalam tata kelola klinis rumah sakit, karena terdapat beberapa regulasi atau peraturan pelaksana tentang JKN yang terintegrasi dengan peran komite medik, khususnya pada aspek kendali mutu kendali biaya. Peningkatan kompetensi, etika dan disiplin profesi medik serta peningkatan kapasitas pengurus Komite Medik maupun Direktur Rumah Sakit merupakan upaya yang dapat meningkatkan peran Komite Medik. Demikian juga halnya dengan pengelolaan organisasi dan penyempurnaan regulasi terpadu terkait tata kelola klinis rumah sakit era JKN. Kata kunci: Komite Medik, tata kelola klinis, RSUD, Era JKN This research aims to know the role of the medical committee in the hospital clinical governance of National Health Guarantee (JKN) era on Regional Government Hospital (RSUD) in Jambi Province in the year 2016. The research done on September until December 2016 in three RSUD class C with qualitative study approach. The technique to obtain data is with the in-depth interviews, examine the document and focused group discussions. The results of the study showed that the medical Committee in general has not been optimal role in clinical governance JKN era hospital on RSUD Class C District in the Province of Jambi, from the sides of the structure, process and output even though there is also the role and function of the Medical Committee that has been obeyed well. The performance of the Medical Committee for optimal enough already seen from the aspect of the resources and organizational structure. Medical Committee has not been optimal role in the process of credensialing, keeping the quality of the profession and the guard discipline/professional ethics. JKN system has a good influence on the role of medical committee in the hospital clinical governance because there are some regulation or implementing regulations about JKN integrated with the role of the medical committee, especially in the aspect of cost control quality control. Competency Improvement, the ethics and discipline of the Medical profession and the improvement of the capacity of the Medical Committee and the Director of the hospital is an effort that can increase the role of the Medical Committee. So also with the management of the organization and enhancements to the integrated regulations related to the hospital clinical governance JKN era. Key Words: Medical Committee, clinical governance, Regional Government Hospital (RSUD), JKN Era