Ditemukan 36794 dokumen yang sesuai dengan query :: Simpan CSV
Masnauli Pratiwi Sitompul; Pembimbing: Milla Herdayati; Penguji: Dian Ayubi, Sutanto Priyo Hastono, Maria Gayatri
Abstrak:
Read More
Stunting merupakan masalah kesehatan masyarakat dunia. Prevalensi Stunting di Indonesia pada tahun 2022 adalah 21,6%. Prevalensi stunting pada balita di Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2019 sebesar 39,3 persen dan turun pada tahun 2021 namun mengalami kenaikan dari tahun 2021 sebesar 1,2 persen yaitu dari 33,8 persen menjadi 35,0 persen atau sebanyak 479.699. Prevalensi stunting terendah tahun 2019, 2021 dan 2022 adalah di provinsi Bali dengan nilai berturut-turut adalah 14,3 persen lalu turun menjadi 10,9 persen dan turun 2,9 persen pada tahun 2022 menjadi 8 persen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis komparasi determinan stunting pada anak usia 6-23 bulan di Provinsi Sulawesi Barat dan Provinsi Bali berdasarkan data SSGI Tahun 2022. Desain dalam penelitian ini adalah cross-sectional menggunakan data SSGI 2022. Sampel dalam penelitian ini anak usia 6-23 bulan di Provinsi Sulawesi Barat dan Bali yang terpilih menjadi responden SSGI 2022. Analisis data dilakukan menggunakan chi-square dan regresi logistik berganda. Hasil penelitian menunjukkan variabel yang berhubungan bermakna dengan stunting pada anak usia 6 – 23 bulan di Provinsi Sulawesi Barat, yakni Jenis kelamin dan berat bayi lahir rendah. Status IMD merupakan variabel counfounding. Variabel yang paling dominan berhubungan dengan stunting di Provinsi Sulawesi Barat adalah riwayat BBLR. Hasil analisis didapatkan odds ratio (OR) dari variabel BBLR adalah 2,640 (95% CI: 1,286-5,420), artinya peluang anak dengan riwayat BBLR lebih besar 2,64 kali lebih besar untuk mengalami stunting daripada anak dengan riwayat tidak BBLR setelah dikontrol variabel jenis kelamin sedangkan di Provinsi Bali, Jenis Kelamin, Berat Bayi Lahir Rendah, Pendidikan Ayah, Tinggi Badan Ibu, Umur Ibu, dan IMD yang berhubungan dengan stunting (p<0,05). Faktor yang paling dominan berhubungan dengan stunting di Provinsi Bali adalah IMD. Variabel jenis kelamin, BLLR, pekerjaan ibu dan sumber air minum, Riwayat pneumonia merupakan variabel counfounding. Anak yang tidak IMD (=1 jam) setelah dikontrol variabel, Pendidikan Ayah, Umur Ibu, dan Tinggi ibu.
Stunting is a global public health concern. The prevalence of stunting in Indonesia in 2022 is 21.6%. The prevalence of stunting among young children in West Sulawesi province was 39.3% in 2019 and decreased in 2021, but increased by 1.2% from 2021, from 33.8% to 35.0% or 479,699. The lowest prevalence of stunting in 2019, 2021 and 2022 was in Bali province with consecutive values of 14.3 percent, then decreased to 10.9 percent and decreased by 2.9 percent to 8 percent in 2022. This study aims to analyze the comparative determinants of stunting in children aged 6-23 months in West Sulawesi Province and Bali Province based on SSGI data in 2022. The design in this study was cross-sectional using SSGI 2022 data. The sample in this study were children aged 6-23 months in West Sulawesi and Bali provinces who were selected as SSGI 2022 respondents. The data were analyzed using chi-squared and multiple logistic regression. The results showed that the variables significantly associated with stunting in children aged 6-23 months in West Sulawesi Province were gender and low birth weight. IMD status is a cofounding variable. The most dominant variable associated with the incidence of stunting in West Sulawesi Province is a history of LBW. The results of the analysis obtained the odds ratio (OR) of the LBW variable is 2.640 (95% CI: 1.286-5.420), meaning that the chances of children with a history of LBW are 2.64 times greater to experience stunting than children with a history of not LBW after controlling for gender variables, while in Bali Province, The most dominant factor associated with the incidence of stunting in Bali Province was early initiation of breastfeeding. Gender, BLLR, maternal occupation and drinking water source, and history of pneumonia were cofounding variables. Children who did not initiate early breastfeeding (=1 hour) after controlling for the variables of father's education, mother's age, and mother's height.
T-6936
Depok : FKM-UI, 2024
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Mochamad Anwarid Ardans Pratama; Pembimbing: Sudijanto Kamso; Penguji: Martya Rahmaniati Makful, Popy Yuniar, Rahmadewi, Laila Mahmudah
Abstrak:
Read More
Bayi usia dibawah satu bulan termasuk kedalam kategori usia dengan risiko gangguan kesehatan paling tinggi, risiko tersebut dapat berakibat fatal yaitu kejadian kematian apabila tidak mendapat pelayanan kesehatan yang memadai. Kematian neonatal di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Barat tersebut pada tahun 2022 mencapai 38,38% dari jumlah kematian neonatal pada tingkat nasional. Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama 4 tahun cenderung meningkat, dengan peningkatan terbesar terjadi di Tahun 2022 dengan peningkatan sebesar 16% dibandingkan Tahun 2021. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui determinan AKN yang dipengaruhi oleh kondisi spasial di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2022. Penelitian berdesain studi ekologi dengan unit analisis 105 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Data yang dianalisis merupakan data agregat yang bersumber dari data sekunder berupa Profil Kesehatan Provinsi Tahun 2022 dan hasil Susenas Tahun 2022 yang dipublikasikan oleh BPS. Pemodelan dengan metode GWR diketahui bahwa dari 6 variabel yang dianalisis dalam model, terdapat 3 variabel yang berpengaruh signifikan secara statistik dengan AKN yaitu variabel BBLR, kerapatan jalan, dan KN lengkap.
Babies aged under one month are included in the age category with the highest risk of health problems, this risk can have fatal consequences, namely death if they do not receive adequate health services. Neonatal deaths in Central Java Province, East Java Province and West Java Province in 2022 will reach 38.38% of the number of neonatal deaths at the national level. In the Yogyakarta Special Region Province, it has tended to increase over the past 4 years, with the largest increase occurring in 2022 with an increase of 16% compared to 2021. The aim of this research is to determine the determinants of AKN which are influenced by spatial conditions in the Provinces of Central Java, East Java, Java West and Special Region of Yogyakarta in 2022. The research has an ecological study design with analysis units of 105 districts/cities in the Provinces of Central Java, East Java, West Java and the Special Region of Yogyakarta. The data analyzed is aggregate data sourced from secondary data in the form of the 2022 Provincial Health Profile and the results of the 2022 Susenas published by BPS. Modeling using the GWR method shows that of the 6 variables analyzed in the model, there are 3 variables which have a statistically significant effect on AKN are the variables LBW, road density, and complete neonatal visit.
T-6973
Depok : FKM UI, 2024
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Dinar Andaru Mukti; Pembimbing: Artha Prabawa; Penguji: Trisari Anggondowati, Wahyu Septiono, Maryati Sutarno, Zamhir Setiawan
Abstrak:
Read More
Kebutuhan Keluarga Berencana (KB) yang tidak terpenuhi (unmet need) masih menjadi kendala utama KB di banyak negara dan juga Indonesia. Permasalahan yang dihadapi Indonesia antara lain tingginya angka kebutuhan KB yang tidak terpenuhi serta adanya disparitas antar wilayah karena belum meratanya pelaksanaan program KB dan kesehatan reproduksi. Misalnya, angka kebutuhan KB yang tidak terpenuhi di kawasan Indonesia timur cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan kawasan Indonesia barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan determinan kebutuhan KB yang tidak terpenuhi di kedua kawasan tersebut. Penelitian menggunakan data sekunder pemutakhiran pendataan keluarga dari BKKBN tahun 2022. Sebanyak 337.623 Pasangan Usia Subur (PUS) di kawasan Indonesia timur dan 1.564.437 PUS di kawasan Indonesia barat merupakan sampel pada penelitian ini. Regresi logistik ganda digunakan untuk menentukan hubungan antara umur istri, pekerjaan istri, pendidikan istri, pendidikan suami, jumlah anak hidup, kepesertaan JKN/asuransi kesehatan, keterpaparan informasi dari petugas, keterpaparan informasi dari media, dan jumlah anak ideal. Kebutuhan KB yang tidak terpenuhi sebanyak 17,7% di kawasan Indonesia timur dan 13,3% di kawasan Indonesia barat. Di kedua daerah, umur istri, pendidikan istri, pendidikan suami, jumlah anak hidup, kepesertaan JKN/asuransi kesehatan, keterpaparan informasi dari petugas, keterpaparan informasi dari media, dan jumlah anak ideal berhubungan dengan kebutuhan KB yang tidak terpenuhi. Sedangkan untuk kawasan Indonesia barat, status pekerjaan istri juga berhubungan dengan kebutuhan KB yang tidak terpenuhi. Determinan kebutuhan KB yang tidak terpenuhi di kawasan Indonesia timur dan barat hampir seluruhnya sama sehingga program-program untuk mengatasi kebutuhan KB yang tidak terpenuhi tidak perlu berbeda.
Unmet need for family planning is still a major obstacle to family planning in many countries, including Indonesia. Problems faced by Indonesia include high rates of unmet need for family planning and disparities between regions due to uneven implementation of family planning and reproductive health programmes. For example, the unmet need for family planning in eastern Indonesia tends to be higher than in western Indonesia. This study aims to determine the differences in the determinants of unmet need for family planning in the two regions. The study used secondary data from the family data record update from BKKBN in 2022. A total of 337,623 fertile ages couples in eastern Indonesia and 1,564,437 fertile ages couples in western Indonesia were sampled. Multiple logistic regression was used to determine the association between wife's age, wife's occupation, wife's education, husband's education, number of living children, JKN/health insurance participation, exposure to information from staff, exposure to information from the media, and ideal number of children. Unmet need for family planning was 17.7% in eastern Indonesia and 13.3% in western Indonesia. In both regions, wife's age, wife's education, husband's education, number of living children, JKN/health insurance participation, exposure to information from staff, exposure to information from the media, and ideal number of children were associated with unmet need for family planning. For western Indonesia, wife's employment status was also associated with unmet need for family planning. The determinants of unmet need for family planning in eastern and western Indonesia are almost entirely the same, so programmes to address unmet need for family planning do not need to be different.
T-7013
Depok : FKM UI, 2024
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Nungky Permina Sari; Pembimbing: Indang Trihandini; Penguji: Iwan Ariawan, Sri Drisna Dewi, Usep Solehudin
Abstrak:
Read More
Pemerintah Indonesia telah menyusun kebijakan nasional eliminasi penularan HIV, sifilis, dan hepatitis B dari ibu ke anak sejak tahun 2017 melalui pemeriksaan triple eliminasi yang diintegrasikan dalam pelayanan antenatal care (ANC). Meskipun kebijakan telah tersedia, implementasinya masih menunjukkan variasi antarprovinsi, termasuk di Pulau Jawa dan Bali. Proporsi pemeriksaan triple eliminasi lengkap di Pulau Jawa dan Bali sebesar 76,10%, dengan proporsi tertinggi di Bali (92,23%) dan terendah di Jawa Barat (59,70%). Sebelum memperhitungkan faktor individu dan kontekstual kabupaten/kota, 16,38% variasi pemeriksaan triple eliminasi lengkap dapat dijelaskan oleh perbedaan antarkabupaten/kota. Hasil analisis multilevel menunjukkan bahwa pendidikan ibu (AOR=1,402; 95% CI: 1,167–1,685; p=0,000), kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional (AOR=1,357; 95%CI: 1,113–1,656; p=0,002), partisipasi dalam kelas ibu hamil (AOR=1,397; 95%CI: 1,169–1,670; p=0,000), dan kunjungan ANC sesuai standar (AOR=1,650; 95%CI: 1,395–1,951; p=0,000) berhubungan dengan odds yang lebih tinggi untuk memperoleh pemeriksaan triple eliminasi lengkap. Sebaliknya, peningkatan usia ibu (AOR=0,980;95%CI: 0,965–0,996; p=0,016) dan ANC rutin di praktik bidan mandiri/klinik bersalin (AOR=0,727; 95% CI: 0,576–0,917; p=0,007) berhubungan dengan odds yang lebih rendah. Rasio bidan, rasio ATLM, rasio puskesmas per 1.000 ibu hamil, dan rasio kapasitas fiskal kabupaten/kota tidak berhubungan dengan odds pemeriksaan triple eliminasi lengkap. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa faktor individu lebih berperan terhadap peluang ibu hamil memperoleh pemeriksaan triple eliminasi lengkap. Namun, setelah memperhitungkan seluruh variabel dalam model, masih terdapat 13,61% variasi antarkabupaten/kota yang belum dapat dijelaskan oleh faktor-faktor kontekstual kabupaten/kota yang dianalisis dalam penelitian ini.
The Indonesian government has implemented a national policy to eliminate mother-to-child transmission of HIV, syphilis, and hepatitis B since 2017 through triple elimination screening integrated into antenatal care (ANC) services. Despite the existence of this policy, its implementation continues to vary across provinces, including those in Java and Bali. The proportion of pregnant women who received complete triple elimination screening in Java and Bali was 76.10%, with the highest proportion in Bali (92.23%) and the lowest in West Java (59.70%). Before accounting for individual- and district/city-level contextual factors, 16.38% of the variation in complete triple elimination screening was attributable to differences between districts/cities. Multilevel analysis showed that maternal education (AOR=1.402; 95% CI: 1.167–1.685; p<0.001), National Health Insurance (JKN) membership (AOR=1.357; 95% CI: 1.113–1.656; p=0.002), participation in pregnancy classes (AOR=1.397; 95% CI: 1.169–1.670; p<0.001), and receiving ANC according to the recommended standard (AOR=1.650; 95% CI: 1.395–1.951; p<0.001) were associated with higher odds of receiving complete triple elimination screening. In contrast, increasing maternal age (AOR=0.980; 95% CI: 0.965–0.996; p=0.016) and routinely receiving ANC at independent midwifery practices or maternity clinics (AOR=0.727; 95% CI: 0.576–0.917; p=0.007) were associated with lower odds of receiving complete triple elimination screening. The ratios of midwives, medical laboratory technologists, primary health centers per 1,000 pregnant women, and district/city fiscal capacity were not associated with the odds of receiving complete triple elimination screening. These findings indicate that individual-level factors play a greater role in determining pregnant women's likelihood of receiving complete triple elimination screening. However, after accounting for all variables in the model, 13.61% of the variation between districts/cities remained unexplained, suggesting the presence of other district/city-level contextual factors that were not included in this study.
T-7652
Depok : FKM-UI, 2026
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Ahmad Khumaidi Annaja; Pembimbing: Martya Rahmaniati Makful; Penguji: R. Sutiawan, Rico Kurniawan, Fajar Nugraha, Dede Anwar Musadad
Abstrak:
Read More
Rumah layak huni (RLH) merupakan salah satu determinan sosial kesehatan yang berperan penting dalam menurunkan risiko penyakit berbasis lingkungan, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, serta mendukung tercapainya derajat kesehatan masyarakat. Meskipun demikian, pada tahun 2025 proporsi rumah tangga yang menempati rumah layak huni di Provinsi Jawa Barat baru mencapai 58,46%, sehingga masih menunjukkan disparitas antarwilayah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan determinan struktural serta determinan lingkungan dan geografis dengan proporsi rumah layak huni pada tingkat kecamatan di wilayah klaster terpilih Provinsi Jawa Barat tahun 2025 dengan mempertimbangkan heterogenitas spasial. Penelitian menggunakan desain studi ekologi menggunakan data sekunder tahun 2025 dengan unit analisis sebanyak 136 kecamatan yang mencakup Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Subang. Analisis dilakukan menggunakan pendekatan spasial melalui pemodelan Geographically Weighted Regression (GWR). Hasil penelitian menunjukkan bahwa model GWR menghasilkan nilai R-Square sebesar 0,709 yang menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan 70,9% variasi capaian RLH. Variabel yang signifikan pada seluruh kecamatan meliputi proporsi kepala keluarga laki-laki, proporsi kepala keluarga berpendidikan SMA/PT, dan ketinggian wilayah. Sementara itu, rata-rata jumlah anggota keluarga, proporsi keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan pokok, dan proporsi keluarga yang memiliki rumah sendiri signifikan pada sebagian besar wilayah, sedangkan rasio ketergantungan, proporsi keluarga yang memiliki aset, dan kepadatan penduduk menunjukkan hubungan yang bersifat lokal dan heterogen antarwilayah. Hasil sintesis spasial menunjukkan adanya variasi kompleksitas determinan antarwilayah, dengan Bandung Raya memiliki pola determinan yang relatif seragam, Kabupaten Sumedang menunjukkan fenomena transisi spasial, dan Kabupaten Subang memiliki kompleksitas determinan yang lebih beragam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hubungan antara determinan struktural serta determinan lingkungan dan geografis dengan capaian rumah layak huni bersifat heterogenitas spasial.
Adequate housing (Rumah Layak Huni/RLH) is one of the social determinants of health that plays an important role in reducing the risk of environmentally related diseases, improving physical and mental health, and supporting the achievement of better population health outcomes. However, in 2025, only 58.46% of households in West Java Province occupied adequate housing, indicating persistent disparities across regions. This study aimed to analyze the association between structural determinants and environmental and geographical determinants with the proportion of adequate housing at the sub-district level in selected cluster areas of West Java Province in 2025 while accounting for spatial heterogeneity. This study employed an ecological study design using secondary data from 2025, with 136 sub-districts as the units of analysis, covering the City of Bandung, Cimahi City, Bandung Regency, West Bandung Regency, Sumedang Regency, and Subang Regency. Spatial analysis was conducted using the Geographically Weighted Regression (GWR) model. The results showed that the GWR model achieved an R-squared value of 0.709, indicating that the model explained 70.9% of the variation in adequate housing across the study area. Variables that were significantly associated with adequate housing in all sub-districts included the proportion of male household heads, the proportion of household heads with senior high school or higher education, and elevation. Meanwhile, the average household size, the proportion of households able to meet their basic needs, and the proportion of owner-occupied households were significant in most areas. In contrast, the dependency ratio, the proportion of households owning assets, and population density exhibited spatially varying and heterogeneous relationships across sub-districts. Spatial synthesis further revealed variations in the complexity of determinants across regions, with the Bandung Metropolitan Area showing relatively homogeneous determinant patterns, Sumedang Regency exhibiting a spatial transition pattern, and Subang Regency demonstrating the greatest complexity of determinants. This study concludes that the relationships between structural determinants, environmental and geographical determinants, and adequate housing exhibit spatial heterogeneity.
T-7611
Depok : FKM-UI, 2026
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Elfys Ferdynan; Pembimbing: Besral; Penguji: Martya Rahmaniati Makful, Milla Herdayati, Eva Sulistiowati, Budi Setyawati
Abstrak:
Read More
Minimum Dietary Diversity (MDD) merupakan indikator penting kualitas pemberian makanan pendamping ASI (MP-ASI) yang mencerminkan kucukupan keragaman konsumsi pangan anak usia 6–23 bulan. Capaian MDD di Indonesia masih rendah, sementara determinannya belum banyak dianalisis dengan mempertimbangkan pengaruh faktor individu dan konteks wilayah secara simultan. Penelitian ini menggunakan desain potong lintang dengan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 yang melibatkan 70.561 anak usia 6–23 bulan dari 412 kabupaten/kota. Analisis dilakukan menggunakan regresi logistik multilevel dua tingkat untuk mengidentifikasi determinan MDD pada tingkat individu dan kabupaten/kota. Hasil penelitian menunjukkan sebanyak 48,3% anak memenuhi MDD. Faktor tingkat individu yang berhubungan dengan pemenuhan MDD meliputi usia anak, usia ibu, pendidikan ibu, status pekerjaan ibu, status sosial ekonomi rumah tangga, jumlah anggota rumah tangga, dan pemanfaatan layanan kesehatan anak. Sekitar 13,0% variasi pemenuhan MDD dijelaskan oleh perbedaan antar kabupaten/kota. Pada tingkat wilayah, indikator ketahanan pangan yang mencerminkan dimensi ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan berhubungan signifikan dengan pemenuhan MDD. Temuan ini menegaskan bahwa pemenuhan MDD pada anak usia 6–23 bulan di Indonesia dipengaruhi oleh faktor individu serta faktor kontekstual wilayah. Peningkatan capaian MDD memerlukan penguatan intervensi gizi spesifik dan sensitif melalui pendekatan multisektor yang mempertimbangkan karakteristik wilayah.
Minimum Dietary Diversity (MDD) is a key indicator of the quality of complementary feeding practices that reflects the adequacy of dietary diversity among children aged 6–23 months. The achievement of MDD in Indonesia remains low, while its determinants have rarely been examined by simultaneously considering individual- and area-level contextual factors. This study employed a cross-sectional design using data from the 2024 Indonesian Nutritional Status Survey (Survei Status Gizi Indonesia/SSGI), involving 70,561 children aged 6–23 months from 412 districts/municipalities. Data were analyzed using a two-level multilevel logistic regression model to identify the determinants of MDD at the individual and district/municipality levels. The results showed that 48.3% of children met the MDD criteria. At the individual level, MDD was significantly associated with the child's age, maternal age, maternal education, maternal employment status, household socioeconomic status, household size, and utilization of child health services. Approximately 13.0% of the variation in MDD was attributable to differences between districts/municipalities. At the area level, food security indicators representing the dimensions of food availability, food accessibility, and food utilization were significantly associated with MDD. These findings indicate that MDD among Indonesian children aged 6–23 months is influenced by both individual characteristics and area-level contextual factors. Improving MDD requires strengthening nutrition-specific and nutrition-sensitive interventions through a multisectoral approach that takes regional characteristics into account.
T-7576
Depok : FKM-UI, 2026
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Dini Kurniawati; Pembimbing: Sutanto Priyo Hastono; Penguji: Ahmad Syafiq, Christa Dewi, Siti Masitoh
Abstrak:
Read More
Obesitas merupakan masalah kesehatan global dengan prevalensi yang terus meningkat, termasuk di Indonesia. Pada anak dan remaja, obesitas dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti genetik, lingkungan, pola makan, dan status sosial ekonomi. Namun, penelitian yang secara khusus mengkaji obesitas pada kelompok usia ini masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prevalensi dan determinan obesitas pada anak dan remaja di Indonesia menggunakan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023. Desain penelitian ini adalah potong lintang, dengan sampel terdiri dari 115.053 anggota rumah tangga berusia 5–19 tahun yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Hasil menunjukkan prevalensi obesitas sebesar 7,9% (95% CI 7,6–8,1). Faktor-faktor yang secara signifikan berhubungan dengan peningkatan risiko obesitas meliputi: jenis kelamin laki-laki [AOR 1,56; 95% CI 1,451–1,678], pendidikan ibu tinggi [AOR 1,197; 95% CI 1,106–1,296], ibu bekerja [AOR 1,14; 95% CI 1,063–1,223], tinggal di perkotaan [AOR 1,27; 95% CI 1,176–1,370], status ekonomi teratas [AOR 1,791; 95% CI 1,548–2,032], aktivitas fisik rendah [AOR 1,534; 95% CI 1,230–1,913], konsumsi makanan olahan lebih dari satu kali sehari [AOR 1,27; 95% CI 1,009–1,242], serta konsumsi buah dan sayur minimal satu porsi per hari [AOR 1,142; 95% CI 1,060–1,227]. Temuan ini menunjukkan bahwa intervensi promosi kesehatan yang menargetkan faktor-faktor tersebut penting untuk mencegah dan mengendalikan obesitas pada anak dan remaja di Indonesia.
Obesity is a global health problem with a steadily increasing prevalence, including in Indonesia. Among children and adolescents, obesity is influenced by various factors such as genetics, environment, dietary patterns, and socioeconomic status. However, research specifically focusing on obesity within this age group remains limited. This study aims to examine the prevalence and determinants of obesity among children and adolescents in Indonesia using data from the 2023 Indonesia Health Survey (SKI). A cross-sectional study design was employed, with a total sample of 115,053 household members aged 5–19 years who met the inclusion and exclusion criteria. The results showed an obesity prevalence of 7.9% (95% CI: 7.6–8.1). Factors significantly associated with increased obesity risk included: male gender [AOR 1.56; 95% CI: 1.451–1.678], higher maternal education [AOR 1.197; 95% CI: 1.106–1.296], working mothers [AOR 1.14; 95% CI: 1.063–1.223], urban residence [AOR 1.27; 95% CI: 1.176–1.370], highest socioeconomic status [AOR 1.791; 95% CI: 1.548–2.032], low physical activity [AOR 1.534; 95% CI: 1.230–1.913], consumption of processed food more than once a day [AOR 1.27; 95% CI: 1.009–1.242], and fruit and vegetable intake of at least one portion per day [AOR 1.142; 95% CI: 1.060–1.227]. These findings underscore the importance of targeted health promotion interventions addressing these factors to prevent and control obesity among children and adolescents in Indonesia.
T-7372
Depok : FKM-UI, 2025
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
R Nasrullah Nur Nugroho; Pembimbing: Indang Trihandini; Penguji: Kemal Nazaruddin Siregar, Retno Mardhiati, Hilmansyah Panji Utama
Abstrak:
Read More
Pada tahun 2023, lebih dari 50% kasus baru HIV di Indonesia berada di pulau jawa. Berdasarkan faktor risiko yang teridentifikasi, penyebaran terbesar berasal dari homoseksual 31% yang terdiri atas 30% kelompok LSL dan 1% Waria. Studi ini bertujuan untuk dapat mengetahui apa determinan sosial perilaku yang berhubungan dengan kejadian HIV pada kelompok LSL dan Waria di Pulau Jawa berdasarkan data STBP 2018. Desain Studi yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan studi cross-sectional pada 2555 responden LSL dan 1967 responden Waria. Hasil studi ini menunjukkan prevalensi HIV pada kelompok LSL di Pulau Jawa sebesar 19%, dan pada kelompok Waria sebesar 13,6%. Pada kelompok LSL, Usia ≥ 26 Tahun, status perkawinan yang belum kawin, status sifilis positif, dan status TBC positif merupakan faktor risiko pada kejadian HIV pada kelompok LSL di Pulau Jawa. Positif TBC menjadi faktor risiko paling dominan dengan peluang sebesar 3x meningkatkan terinfeksi HIV. Sementara itu, pada kelompok Waria, pengetahuan HIV yang rendah, penggunaan NAPZA suntik, status sifilis positif dan status TBC positif merupakan faktor risiko pada kejadian HIV pada kelompok Waria di Pulau Jawa. Positif sifilis menjadi faktor risiko paling dominan dengan peluang sebesar 3,8x meningkatkan terinfeksi HIV. Kementerian kesehatan dapat meningkatkan layanan berupa petunjuk teknis (Juknis) layanan terpadu HIV-Sifilis-TBC khusus populasi kunci atau pedoman peran layanan berbasis komunitas. Selain itu peningkatakan integrasi layanan pengobatan baik IMS maupun TB dengan HIV dapat dilakukan untuk memudahkan LSL dan Waria. LSM dapat meningkatkan layanan skrining "Jemput Bola" di ruang aman, serta meningkatkan pengetahuan HIV yang komprehensif pada Waria seperti pertemuan berkala dan juga penentuan community leader. Memperkuat upaya pendampingan untuk meningkatkan akses dan retensi layanan HIV, IMS, dan TB bagi LSL dan Waria
Java Island, as the most populous region in Indonesia, has become the epicenter of HIV/AIDS transmission. In 2023, it was reported that more than 50% of newly identified HIV cases in Indonesia occurred in Java. Based on identified risk factors, the largest proportion of cases (31%) was attributed to homosexual transmission, comprising 30% among men who have sex with men (MSM) and 1% among transgender women. This study aims to identify the social and behavioral determinants associated with HIV infection among MSM and transgender women in Java, using data from the 2018 Integrated Biological and Behavioral Survey (IBBS). The study employed a quantitative design with a cross-sectional approach involving 2,555 MSM and 1,967 transgender women respondents. The findings showed that HIV prevalence among MSM in Java was 19%, while among transgender women it was 13.6%. Among MSM, the significant risk factors for HIV infection were age ≥ 26 years, being unmarried, positive syphilis status, and positive tuberculosis (TB) status. TB was the most dominant risk factor, increasing the likelihood of HIV infection by threefold. Among transgender women, risk factors included low HIV knowledge, injecting drug use, positive syphilis status, and positive TB status. Syphilis was identified as the most dominant risk factor, increasing the risk of HIV infection by 3.8 times. The Ministry of Health needs encouraged to enhance services through the development of integrated technical guidelines for HIV–Syphilis–TB services tailored to key populations, as well as community-based service frameworks. Detection and treatment services for sexually transmitted infections (STIs) and TB should be integrated and made specifically accessible to MSM and transgender women. Civil society organizations can strengthen community-based screening services through mobile outreach strategies in safe spaces and increase comprehensive HIV knowledge among transgender women through regular meetings and the empowerment of community leaders. Strengthening peer support and outreach programs is also crucial to improve access to and retention in HIV, STI, and TB services for MSM and transgender populations.
B-2548
Depok : FKM UI, 2025
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Eva Dwiyanti Lestari; Pembimbing: Milla Herdayati; Penguji: Rico Kurniawan, Rizky Hasby, Usep Solehudin
Abstrak:
Read More
Latar Belakang: Prevalensi HIV pada waria di Indonesia meningkat signifikan (28,9% pada 2023). Penelitian ini menganalisis perbedaan determinan penggunaan kondom secara konsisten antara waria yang membeli dan menjual seks. Metode: Analisis sekunder data Survei Terpadu Biologis dan Perilaku (STBP) 2023 dengan desain cross-sectional pada 2.103 responden waria menggunakan regresi logistik. Hasil: Penggunaan kondom secara konsisten lebih tinggi pada waria penjual seks (38,3%) dibanding pembeli seks (12,3%). Pada pembeli seks, determinan utama adalah usia <42 tahun dan kemudahan akses kondom (AOR=6,65). Pada penjual seks, faktor yang berpengaruh adalah pendidikan, tinggal dengan pasangan seks, paparan informasi HIV, riwayat IMS, tidak konsumsi alkohol sebelum seks, dan keikutsertaan program HIV. Kesimpulan: Terdapat perbedaan determinan perilaku antara kedua kelompok. Intervensi harus fokus pada perluasan akses kondom fisik bagi pembeli seks dan penguatan program edukasi serta komunitas bagi penjual seks.
Background: HIV prevalence among transgender women (Waria) in Indonesia has risen sharply to 28.9% in 2023. This study analyzes the differing determinants of consistent condom use between those who buy and sell sex. Methods: A secondary analysis of the 2023 Integrated Biological and Behavioral Survey (IBBS) was conducted using a cross-sectional design and logistic regression on 2,103 respondents. Results: Consistent condom use was higher among sellers (38.3%) than buyers (12.3%). For sex buyers, key determinants were age <42 years and ease of condom access (AOR=6.65). For sex sellers, significant factors included education, living with a partner, HIV information exposure, STI history, avoiding alcohol before sex, and HIV program participation. Conclusion: Behavior determinants differ between the two groups. Interventions should prioritize expanding physical condom access for buyers and strengthening educational and community-based programs for sellers.
T-7492
Depok : FKM-UI, 2026
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Leila Ramadhani: Pembimbing: Tris Eryando; Penguji: R. Sutiawan, Rico Kurniawan, Muhammad Syukri
Abstrak:
Read More
Epidemi HIV di Indonesia masih terkonsentrasi pada populasi kunci, namun dalam satu dekade terakhir tren penularannya cenderung bergeser ke populasi umum. Perbedaan karakteristik epidemiologi kedua kelompok tersebut menunjukkan perlunya pendekatan spasial dalam pengendalian HIV. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola spasial dan faktor-faktor yang berhubungan dengan distribusi penemuan ODHIV baru pada populasi kunci dan populasi umum di 35 kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2024. Penelitian ini menggunakan desain studi ekologi dengan data sekunder dari Sistem Informasi HIV/AIDS (SIHA) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tahun 2024, Profil Kesehatan, serta Badan Pusat Statistik. Analisis dilakukan menggunakan Global Moran's I, Local Indicators of Spatial Association (LISA), dan Spatial Autoregressive Model (SAR). Hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi ODHIV baru pada populasi kunci tidak memiliki autokorelasi spasial yang signifikan, sedangkan pada populasi umum ditemukan autokorelasi spasial positif yang signifikan (Global Moran's I = 0,2215; p = 0,016). Analisis LISA mengidentifikasi Kabupaten Karanganyar sebagai satu-satunya klaster high-high pada populasi umum. Model SAR merupakan model terbaik untuk populasi umum dan menunjukkan adanya ketergantungan spasial antarwilayah (ρ = 0,696; p < 0,001). Kepadatan penduduk merupakan satu-satunya faktor yang berhubungan signifikan dengan peningkatan penemuan ODHIV baru (p < 0,001), sedangkan faktor demografi lainnya, sosial ekonomi, dan akses pelayanan kesehatan tidak berhubungan signifikan. Penelitian ini menunjukkan bahwa distribusi penemuan ODHIV baru pada populasi umum dipengaruhi oleh faktor spasial, sedangkan pada populasi kunci tidak ditemukan pola spasial yang bermakna. Temuan ini mendukung pemanfaatan pendekatan spasial untuk mengidentifikasi wilayah prioritas, khususnya klaster high high, sehingga dapat menjadi dasar dalam perencanaan deteksi dini, penguatan layanan HIV dan alokasi sumber daya kesehatan yang lebih efektif di Provinsi Jawa Tengah.
transmission has increasingly expanded to the general population over the past decade. The distinct epidemiological characteristics of these two populations underscore the importance of adopting a spatial approach to HIV prevention and control. This study aimed to examine the spatial distribution and factors associated with the distribution of newly identified people living with HIV (ODHIV) among key populations and the general population across the 35 districts and municipalities of Central Java Province in 2024. An ecological study design was employed using secondary data obtained from the 2024 HIV/AIDS Information System (SIHA) of the Central Java Provincial Health Office, the Central Java Provincial Health Profile, and Statistics Indonesia. Spatial analysis were performed using Global Moran's I, Local Indicators of Spatial Association (LISA), and the Spatial Autoregressive (SAR) model. The findings indicated that the spatial distribution of newly identified ODHIV among key populations did not exhibit significant spatial autocorrelation. In contrast, significant positive spatial autocorrelation was observed among the general population (Global Moran's I=0.2215; p=0.016). LISA identified Karanganyar District as the only statistically significant high-high cluster. Based on spatial diagnostic tests, the SAR model provided the best fit for explaining the spatial variation in newly identified ODHIV among the general population and demonstrated significant spatial dependence across neighboring areas (ρ=0.696; p<0.001). Population density was the only area-level factor significantly associated with an increased rate of newly identified ODHIV (p<0.001), whereas other demographic, socioeconomic, and healthcare access variables were not significantly associated. These findings suggest that the spatial distribution of newly identified ODHIV in the general population is influenced by spatial dependence, whereas no meaningful spatial pattern was identified among key populations. The results highlight the value of spatial analytical approaches in identifying priority areas, particularly high-high clusters, to support targeted HIV screening, strengthen HIV service delivery, and improve the allocation of public health resources in Central Java Province.
T-7587
Depok : FKM-UI, 2026
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉