Hasil Pencarian :: Kembali

Ditemukan 37695 dokumen yang sesuai dengan query ::  Simpan CSV
cover
Andi Eka Putra; Pembimbing: Pujiyanto; Penguji: Ede Surya Darmawan, Meri Lestari, Rien Pramindari
Abstrak:
Pendahuluan: Kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang wajib diperoleh bagi seluruh masyarakat dan dijamin oleh negara melalui pencapaian UHC. Dalam rangka mencapai UHC, Indonesia memulai program asuransi sosial yang disebut Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sejak tahun 2014. Beberapa tahun awal, program JKN mengalami defisit walaupun mengalami surplus di masa COVID-19, namun diprediksi akan mengalami defisit kembali akibat biaya kesehatan dan utilitas dari layanan kesehatan yang semakin meningkat. Dengan tujuan agar program JKN dapat berkelanjutan, maka penting untuk memperhatikan faktor pengumpulan dana, pooling risiko, serta pembelanjaan kesehatan yang efisien. Dana yang terkumpul sangat bergantung pada status keaktifan kepesertaan. Khususnya pada peserta JKN segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) merupakan segmen yang paling tinggi ketidakaktifan status kepesertaannya. Tujuan: Oleh sebab itu, penting untuk mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi status keaktifan kepesertaan JKN pada segmen tersebut agar pengumpulan dana dapat dimaksimalkan. Metode: Penelitian ini dilakukan dengan metode cross sectional data sekunder Data Sampel BPJS Kesehatan tahun 2023. Melalui persamaan logistic model Logit untuk mencari hubungan dari faktor-faktor yang mempengaruhi. Hasil: Total sampel 589.529 orang, didapatkan bahwa seluruh provinsi di Indonesia kecuali DKI Jakarta, domisili di luar negeri, perempuan, usia muda, peserta yang memilih hak kelas kepesertaan I dan II, serta peserta yang memilih Puskesmas memiliki probabilitas status kepesertaan tidak aktif secara signifikan. Hanya frekuensi utilisasi FKTP, FKRTL dan peserta yang memilih FKTP di Klinik Pratama dan yang belum kawin memiliki probabilitas status kepesertaan aktif secara signifikan. Kesimpulan: Perlunya kerjasama lintas sektoral serta evaluasi beberapa regulasi atau kebijakan dalam meningkatkan status kepesertaan JKN agar mampu menyelenggarakan program JKN yang berkelanjutan

Introduction: Health is a basic need that must be obtained by the entire community and is guaranteed by the state through the achievement of Univesal Health Coverage (UHC). In order to achieve UHC, Indonesia launched a social insurance program called the National Health Insurance (JKN) in 2014. In the initial years, the JKN program experienced a deficit, although it experienced a surplus during the pandemic of COVID-19, but it is predicted to experience a deficit again due to increasing healthcare costs and healthcare service utilization. In order for the JKN program to be sustainable, it is important to pay attention to the factors of fund collection, risk pooling, and efficient healthcare purchasing. The collected funds are highly dependent on the active membership status. Specifically, for the JKN participants in the Non-Wage Earners (PBPU) and Non-Workers (BP) segments, they have the highest inactivity rate in thei membership status. Objective: Therefore, it is important to study the factors that influence the active membership status of the JKN program in Non-Wage Earners and Non-Workers segments in order to maximize fund collection. Method: This research was conducted using a cross-sectional method with secondary data from the 2023 BPJS Kesehatan Sample Data. The Logit logistic model equation was used to find the relationship and probability of the influencing factors. Results: From a total sample of 589,529 people, it was found that all provinces in Indonesia except DKI Jakarta, domicile abroad or living abroad, female, young age, participants who choose class I and II membership rights, and who choose Puskesmas (primary health centers) have a signifincantly higher probability of inactive membership status. Only the frequency of utilization of primary healthcare facilities, referral healthcare facilities and participants who choose Clinics and those who are unmarried have a significantly higher probability of active membership status. Conclusion: The need for cross-sectoral collaboration and evaluation of several regulations of policies to improve JKN membership status in order to be able to organize a sustainable JKN program
Read More
T-7130
Depok : FKM UI, 2024
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Yose Devi Hidayat; Pembimbing: Hasbullah Thabrany; Penguji: Kurnia Sari, Yessi Kumalasari
Abstrak: Penelitian ini membahas mengenai pendaftaran BPJS Kesehatan pada pekerja bukan penerima upah dan merupakan jenis penelitian kuantitatif deskriptif dengan disain studi cross-sectional. Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data primer yang didapat melalui pengisian kuesioner oleh 110 orang pekerja bukan penerima upah. Hasil analisis menunjukan bahwa sebanyak 37 orang atau 33,6% dari total responden sudah mendaftar BPJS Kesehatan dan sebanyak 73 orang atau 66,4% dari total responden belum mendaftar BPJS Kesehatan. Hasil uji Chi-Square menunjukan bahwa ada hubungan yang signifikan antara pendidikan, jenis usaha, paparan informasi JKN, frekuensi keluhan, jumlah keluhan, dan penilaian kesehatan dengan pendaftaran BPJS Kesehatan pada pekerja bukan penerima upah di kelurahan Selamat, Jambi periode Desember 2014. Kata Kunci: BPJS Kesehatan, Pekerja Bukan Penerima Upah, Jambi This study is a quantitative research with descriptive cross-sectional study design aim to estimates the enrollment determinant of BPJS Kesehatan among self employed without employee. The data used in this research is primary data obtained through questionnaires by 110 self employed without employee. Results of the analysis showed that 37 people or 33.6% of total respondents have been enrolled to BPJS Kesehatan and the rest, 73 people or 66.4% have not enrolled to BPJS Kesehatan. Chi-Square test results showed that there are significant relationship between education, business type, exposure of JKN information, the frequency illness, the number of illness, and perceived health with the enrollment of BPJS Kesehatan among self employed without employee in Selamat village, Jambi, December 2014. Key words: BPJS Kesehatan, Self Employed without Employee, Jambi
Read More
S-8648
Depok : FKM-UI, 2015
S1 - Skripsi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Rita Novianti; Pembimbing: Pujiyanto; Penguji: Permanasari, Vetty Yulianti, Sinom Priyanti
S-8963
Depok : FKM UI, 2016
S1 - Skripsi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Hanifditya Naufal Hidayat; Pembimbing: Mardiati Nadjib; Penguji: Pujiyanto, Laksmi Damaryanti
Abstrak:
Latar Belakang: Peningkatan jumlah peserta BPJS Kesehatan setiap tahunnya tidak sejalan dengan tingkat kepatuhan pekerja bukan penerima upah dalam membayar iuran. Terjadi peningkatan PBPU yang tidak aktif pada tahun 2023 sebesar 32,58 juta jiwa (25%) yang menyebabkan defisit anggaran. Metode: Metode penulisan pada penelitian ini menggunakan literature review. Tujuan: Mengetahui faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan kepatuhan pekerja bukan penerima upah dalam membayar iuran BPJS Kesehatan. Hasil: Didapatkan 8 artikel yang memenuhi kriteria inklusi untuk disertakan dalam penelitian ini. Definsi kepatuhan adalah perilaku peserta yang secara konsisten membayar iuran tepat waktu, yaitu pada tanggal 1-10 setiap bulannya. Persentase kepatuhan PBPU dalam membayar iuran BPJS Kesehatan berkisar antara 29,5%-84,7% dengan rata-rata sebesar 67,72%. Pengetahuan yang tinggi mengenai manfaat asuransi kesehatan terbukti meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pembayaran, sesuai dengan teori Lawrence Green dan John Nyman. Pendapatan yang lebih tinggi juga meningkatkan kepatuhan. Persepsi positif terhadap layanan dan manfaat BPJS Kesehatan mendorong pembayaran rutin. Usia kepala keluarga yang lebih tua, tarif iuran yang terjangkau, jarak tempuh yang lebih dekat ke tempat pembayaran, dan motivasi yang tinggi juga berkontribusi pada kepatuhan pembayaran iuran. Rekomendasi: BPJS Kesehatan perlu melakukan upaya sosialisasi dan edukasi menyesuaikan karakteristik wilayah dan kerjasama dengan stakeholders, melakukan perbaikan secara berkelanjutan melalui transformasi mutu layanan, dan menjalin kerjasama dengan berbagai kanal layanan serta memberikan edukasi untuk menyediakan sarana layanan pengaduan.

Background: The increase in the number of BPJS Health participants each year is not in line with the level in compliance of independent participants to pay contributions. There was an increase of inactive independent participants in 2023 by 32.58 million people (25%) which caused a budget deficit. Methods: The writing method in this study is using literature review. Objective: To identify factors related to compliance of independent participants to pay BPJS Health contributions. Results: There were 8 articles that fulfilled the inclusion criteria to be included in this study. The definition of compliance is the behavior of participants who consistently pay contributions on time, namely on the 1st-10th of each month. The percentage of PBPU compliance in paying BPJS Health contributions ranged from 29.5%-84.7% with an average of 67.72%. High knowledge of health insurance benefits is proven to increase awareness and payment compliance, in accordance with Lawrence Green and John Nyman's theory. Higher income also increases compliance. Positive perceptions of BPJS Kesehatan services and benefits encourage regular payments. Older age of the head household, affordable contribution rates, closer distance to the payment center, and high motivation also contribute to the compliance of contribution payment. Recommendation: BPJS Kesehatan needs to make socialization and education efforts according to regional characteristics and cooperation with stakeholders, make continuous improvements through service quality transformation, and cooperate with various service channels and educate them to provide complaint service facilities.
Read More
S-11701
Depok : FKM UI, 2024
S1 - Skripsi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Futri Virginia Yusuf; Pembimbing: Budi Hidayat; Penguji: Pujiyanto, Desfauzi Umar
Abstrak: Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif deskriptif dengan menggunakan disain studi cross-sectional. Sampel yang digunakan yaitu pekerja di sektor informal di Kelurahan Pela Mampang tahun 2016. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka dapat disimpulkan terdapat 60,6% atau 57 responden yang sudah terdaftar sebagai peserta JKN dan 39,4% atau 37 orang yang belum terdaftar sebagai peserta JKN. Hasil uji Chi-Square menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara pendapatan keluarga dan paparan informasi JKN, dengan demand terhadap JKN pada pekerja bukan penerima upah di Kelurahan Pela Mampang tahun 2016. Sedangkan usia, jenis kelamin, pendidikan, status perkawinan, jumlah anggota keluarga, jenis usaha, besarnya premi, frekuensi keluhan sakit, jumlah keluhan, perilaku merokok, serta penilaian terhadap kesehatan tidak memiliki hubungan yang bermakna dengan demand terhadap JKN pada pekerja bukan penerima upah di RW Kelurahan Pela Mampang tahun 2016.
Kata kunci : Demand terhadap JKN,Peserta JKN, Pekerja Sektor Informal, Kelurahan Pela Mampang

This research is a quantitative research using a descriptive cross-sectional study design. Samples were used that workers in the informal sector in Sub Pela Mampang 2016. Based on the results of research by the author, it can be concluded there is a 60.6% or 57 respondents who have registered as participants JKN and 39.4% or 37 people who are not registered as participants JKN. Chi-Square test results showed that there was significant relationship between family income and exposure information JKN, with demand for workers not JKN on wage earners in the village of Pela Mampang 2016. While age, gender, education, marital status, number of family members, type of business, premium rate, frequency of pain complaints, the number of complaints, smoking behavior, as well as the assessment of health does not have a meaningful relationship with the demand of the workers JKN not wage earners RW Pela Mampang village in 2016.
Keywords: Demand for JKN, Participant JKN, Informal Sector Workers, Village Pela Mampang
Read More
S-9121
Depok : FKM UI, 2016
S1 - Skripsi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Dhea Amira Ghassani; Pembimbing: Pujiyanto; Penguji: Vetty Yulianty Permanasari, Elven Martini
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan membayar iuran Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) BPJS Kesehatan Jakarta Barat tahun 2017. Penelitian ini merupakan jenis kuantitatif dengan menggunakan data primer dan studi cross sectional. Hasil yang didapatkan yaitu terdapat sebanyak 85% peserta yang patuh membayar iuran BPJS Kesehatan dan sebanyak 15% yang tidak patuh membayar iuran. Faktor ekonomi, sosio-demografi, dan sosio-psikologi dianalisis pada penelitian ini. Variabel yang berhubungan dengan kepatuhan membayar iuran adalah variabel pendapatan per bulan yang merupakan salah satu variabel pada faktor ekonomi dengan p-value 0,004. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara faktor sosio-demografi dan sosio-psikologi dengan kepatuhan membayar iuran BPJS Kesehatan.

Kata kunci : kepatuhan membayar iuran, BPJS kesehatan

This study aimed to determine the factors that influence the contributions compliance of West Jakarta BPJS Health Beneficiary independent participants (PBPU) in 2017. This research was a quantitative research using primary data and cross sectional study. The result showed that there are 85% of participants who dutifully paid dues BPJS Health and as much as 15% who did not obediently pay dues. Economic, socio-demographic, and socio-psychological factors were analyzed in this study. Variables relating to payroll compliance are variable income per month which was one of variable on economic factor with p-value 0,004. There was no significant correlation between socio-demographic and socio-psychological factors with BPJS Health contribution compliance.

Keywords : Willingness to pay, social health insurance, health insurance premium
Read More
S-9464
Depok : FKM UI, 2017
S1 - Skripsi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Resa Lisardi Dwiranti; Pembimbing: Atik Nurwahyuni; Penguji: Pujiyanto, Khaterina Kristina Manurung
Abstrak:
Low Back Pain merupakan salah satu penyebab utama disabilitas yang membutuhkan penanganan rehabilitasi medik jangka panjang. Namun, frekuensi kunjungan rehabilitasi medik pada pasien LBP peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) masih belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran frekuensi kunjungan dan menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan frekuensi kunjungan rehabilitasi medik pada pasien Low Back Pain peserta JKN di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL). Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif non-eksperimental dengan desain cross sectional yang dilakukan pada Februari–Juni 2025 menggunakan data sekunder dari Data Sampel BPJS Kesehatan tahun 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pasien Low Back Pain (65,1%) melakukan kunjungan rehabilitasi medik dengan frekuensi rendah, yang mencerminkan ketidakpatuhan terhadap terapi. Variabel usia, jenis kelamin, status perkawinan, wilayah dan jenis wilayah tempat tinggal peserta, kelas hak rawat, segmentasi peserta, tipe FKRTL, dan status kepemilikan FKRTL memiliki hubungan yang signifikan terhadap frekuensi kunjungan rehabilitasi medik (p < 0,05). Temuan ini menunjukkan perlunya penguatan sistem pemantauan terhadap utilisasi layanan rehabilitasi medik, baik untuk menangani ketidakpatuhan maupun mengidentifikasi potensi overutilization pada fasilitas atau segmen pasien tertentu.


Low Back Pain is one of the leading causes of disability that often requires long-term medical rehabilitation. However, the frequency of rehabilitation visits among Low Back Pain patients enrolled in the National Health Insurance (JKN) program remains suboptimal. This study aims to describe the visit frequency and analyze the factors associated with the frequency of medical rehabilitation visits among JKN participants with Low Back Pain at referral health facilities (FKRTL). This is a non-experimental quantitative study with a cross-sectional design conducted from February to June 2025, using secondary data from the 2024 BPJS Kesehatan Sample Data. The results showed that the majority of LBP patients (65,1%) had a low frequency of rehabilitation visits, indicating poor adherence to therapy. Variables such as age, gender, marital status, residential region and area type, class of care entitlement, participant segmentation, type of FKRTL, and ownership status of FKRTL were significantly associated with the frequency of rehabilitation visits (p < 0.05). These findings highlight the need to strengthen monitoring systems for the utilization of medical rehabilitation services, both to address non-adherence and to identify potential overutilization in specific facilities or patient segments.
Read More
S-12092
Depok : FKM UI, 2025
S1 - Skripsi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Enzelika Rahel Sininta; Pembiming: Atik Nurwahyuni; Penguji: Vetty Yulianty Permanasari, Erfan Chandra Nugraha
Abstrak:
Penelitian ini bertujuan menganalisis penggunaan persalinan sectio caesarea di fasilitas rujukan tingkat lanjut di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2023, menggunakan desain penelitian non-eksperimental analitikal dengan pendekatan cross-sectional data sampel BPJS Kesehatan 2024. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebesar 77,6% peserta melahirkan dengan tindakan sectio caesarea. Beberapa faktor ditemukan memiliki hubungan signifikan terhadap pemilihan metode persalinan ini, antara lain: usia >35 tahun (OR: 1,93; 95% CI: 1,68–2,21), domisili di Jakarta Timur (OR: 4,68; 95% CI: 4,18–5,25), status kepesertaan PBPU (OR: 2,50; 95% CI: 2,23–2,79), hak kelas rawat Kelas I, kepemilikan fasilitas swasta (OR: 3,19; 95% CI: 3,08–3,32), tipe FKRTL kelas C (OR: 1,50; 95% CI: 1,47–1,75), serta lokasi FKRTL di Jakarta Timur (OR: 3,75; 95% CI: 3,53–3,98). Faktor riwayat sectio caesarea merupakan prediktor terkuat (OR: 77,2; 95% CI: 61,42–97,2), yang menunjukkan adanya kecenderungan tinggi untuk menjalani sectio berulang. Temuan ini menegaskan pentingnya perhatian terhadap keputusan medis pada persalinan pertama yang berpotensi memengaruhi pola persalinan berikutnya. Intervensi perlu dilakukan secara menyeluruh, baik pada sisi ibu melalui intervensi preventif dan penguatan kesiapan sejak di layanan primer, maupun pada sisi pelayanan melalui audit medis dan penerapan panduan klinis yang ketat.


This study aims to analyze the use of caesarean section deliveries in advanced referral health facilities in DKI Jakarta Province in 2023, using an non-experimental analytical cross-sectional design based on BPJS Health sample data from 2024. Results showed that 77.6% of participants gave birth via caesarean section. Several factors were significantly associated with caesarean delivery, including age over 35 years (OR: 1.93; 95% CI: 1.68–2.21), residence in East Jakarta (OR: 4.68; 95% CI: 4.18–5.25), PBPU insurance status (OR: 2.50; 95% CI: 2.23–2.79), Class I inpatient entitlement, private hospital ownership (OR: 3.19; 95% CI: 3.08–3.32), Class C hospital type (OR: 1.50; 95% CI: 1.47–1.75), and facility location in East Jakarta (OR: 3.75; 95% CI: 3.53–3.98). History of caesarean section was the strongest predictor (OR: 77.2; 95% CI: 61.42–97.2), indicating a high likelihood of reccuring procedures. These findings highlight the importance of careful medical decision-making during the first delivery, as it can significantly influence subsequent delivery patterns. Comprehensive interventions are needed, both on the maternal side through preventive measures and strengthened readiness starting at the primary care level, and on the service side through medical audits and strict implementation of clinical guidelines.
Read More
S-12060
Depok : FKM UI, 2025
S1 - Skripsi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Raydina Khairynnisa; Pembimbing: Atik Nurwahyuni; Penguji: Pujiyanto, Samsul Bahri
S-9532
Depok : FKM UI, 2017
S1 - Skripsi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Hana Zakiyah; Pembimbing: Kurnia Sari; Penguji: Pujiyanto, Laksmi Damaryanti
Abstrak:
Latar Belakang: Gangguan kesehatan mental memberikan beban ekonomi signifikan secara global, dengan proyeksi kerugian mencapai USD 6 triliun pada tahun 2030. Di Indonesia, estimasi biaya langsung tahunan mencapai Rp87,5 triliun apabila seluruh invidiu dengan gangguan mental menjalani pengobatan rutin. Tujuan: Mengetahui besaran biaya dan faktor-faktor yang berhubungan dengan biaya layanan kesehatan mental pada rawat jalan FKRTL Peserta JKN. Metode: Desain studi dengan potong lintang menggunakan Data Sampel BPJS Kesehatan 2024. Analisis dilakukan secara univariat dan bivariat terhadap 785.150 peserta aktif layanan kesehatan mental. Hasil: BPJS Kesehatan menanggung total biaya layanan kesehatan mental sebesar Rp3,4 triliun dalam satu tahun. Terdapat hubungan signifikan antara biaya layanan dengan usia, segmentasi peserta, jumlah diagnosis, frekuensi kunjungan RJTL, regional FKRTL, kepemilikan FKRTL, dan kondisi penyakit kronis. Kesimpulan: Biaya tertinggi ditemukan pada kelompok usia lanjut dan wilayah Regional 1, yang mencerminkan konsentrasi layanan serta akses yang lebih optimal. Temuan ini menyoroti pentingnya pemerataan dan pendekatan berbasis kebutuhan layanan kesehatan mental.  


Background: Mental health disorders present a significant global economic burden, with projected losses reaching USD 6 trillion by 2030. In Indonesia, the estimated annual direct cost may reach IDR 87.5 trillion if all individuals with mental disorders undergo routine treatment. Objective: To identify the total cost and factors associated with mental health service expenditures in outpatient care at advanced referral health facilities (FKRTL) for JKN participants. Methods: This study uses cross-sectional design using the 2024 BPJS Kesehatan Sample Data. Univariate and bivariate analyses were conducted on 785,150 active mental health service users. Results: BPJS Kesehatan covered a total of IDR 3.4 trillion in mental health outpatient services within one year. There was a significant relationship between service costs and age, participant segmentation, number of diagnoses, outpatient visits frequency, advanced health facilities regional, advanced referral health facilities ownership, and chronic disease conditions. Conclusions: The highest costs were observed among the elderly and in Regional 1, reflecting a concentration of services and better access. These findings highlight the importance of equitable distribution and need-based approaches in mental health service financing. 
Read More
S-12051
Depok : FKM-UI, 2025
S1 - Skripsi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
:: Pengguna : Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
Library Automation and Digital Archive