Hasil Pencarian :: Kembali

  1. Beranda
  2. Hasil Pencarian
 Pencarian Spesifik
Ditemukan 33739 dokumen yang sesuai dengan query ::  Simpan CSV
cover
Rahmat Aji Pramono; Pembimbing: Dumilah Ayuningtyas; Penguji: Kurnia Sari, Wachyu Sulistiadi, Amila Megraini, Dwi Oktavia Handayani
Abstrak:
Kondisi penyakit HIV yang masih menjadi permasalahan kesehatan masyarakat baik di tingkat global, nasional maupun di Provinsi DKI Jakarta. Penularan penyakit HIV masih banyak terjadi terutama pada dewasa muda dan remaja. Hal ini terjadi dikarenakan pengetahuan mereka yang kurang tentang faktor risiko penyakit HIV. Pemeritah Daerah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan pemberian edukasi penyakit HIV oleh guru PJOK melalui Kegiatan Strategis Daerah (KSD). Pelaksanaan edukasi ini sudah berjalan dengan baik sejak tahun 2021 namun ada kekhawatiran dimana pemberian edukasi penyakit HIV oleh guru PJOK tidak berlanjut karena rencana aksi yang tidak dilanjutkan ataupun KSD yang tidak berlanjut. Penelitian menganalisis implementasi kebijakan edukasi penyakit HIV oleh guru melalui Kegiatan Strategis Daerah di Provinsi DKI Jakarta dengan menggunakan enam variabel yang mempengaruhi implementasi suatu kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh KSD terhadap variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan informan yang berasal dari Biro Kesejahteraan Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan guru. Hasil dari penelitian adalah Kegiatan Strategis Daerah memiliki pengaruh dalam implementasi edukasi penyakit HIV oleh guru. Pada tahun 2024 sebanyak 293 SMP Negeri (100%) dan 164 SMP Swasta, 117 SMA Negeri (100%) dan 120 SMA Swasta, 173 SMK Negeri (100%) dan 103 SMK Swasta telah melaksanakan kebijakan. Dalam hal ini KSD mempengaruhi variabel Tujuan dan Sasaran Kebijakan, Sumber daya kebijakan, Komunikasi antar organisasi dan kegiatan penguatan serta Kondisi politik. Saran untuk pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar melanjutkan KSD dan mempersiapkan kebijakan untuk memastikan edukasi tetap berjalan walau KSD tidak berlanjut.
The condition of HIV disease is still a public health problem both at the global, national and in DKI Jakarta Province. Transmission of HIV disease still occurs especially in young adults and adolescents. This happens because of their lack of knowledge about the risk factors of HIV disease. The Regional Government of DKI Jakarta Province implements the provision of HIV disease education by PJOK teachers through Regional Strategic Activities (KSD). The implementation of this education has been running well since 2021, but there are concerns that the provision of HIV disease education by PJOK teachers does not continue because the action plan is not continued or the KSD does not continue. The study analysed the implementation of HIV disease education by teachers policies through Regional Strategic Activities in DKI Jakarta Province using six variables that influence the implementation of a policy according to Van Meter and Van Horn. The purpose of this study is to determine the effect of KSD on variables that affect policy implementation. This research uses qualitative methods with informants from the Social Welfare Bureau, Education Office, Health Office and teachers. The result of the research is that Regional Strategic Activities have an influence on the implementation of HIV disease education by teachers. By 2024, 293 public junior high schools (100%) and 164 private junior high schools, 117 public high schools (100%) and 120 private high schools, 173 public vocational schools (100%) and 103 private vocational schools have implemented the policy. In this case KSD affects the variables of Policy Goals and Objectives, Policy resources, Inter-organisational communication and strengthening activities and Political conditions. Suggestions for the DKI Jakarta Provincial government to continue KSD and prepare policies to ensure education continues even if KSD does not continue.
Read More
T-7183
Depok : FKM UI, 2025
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
cover
Dewi Tri Nugraheni; Pembimbing: Wachyu Sulistiadi; Penguji: Adang Bachtiar, Amal Chalik Sjaaf, Yetty Azriani, Dwi Kartika Rahayuningtyas
Abstrak:
Dalam upaya pemenuhan tenaga kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Daerah Terpencil Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK) dan Daerah Bermasalah Kesehatan (DBK), Kementerian Kesehatan RI mengeluarkan kebijakan Peraturan Kementerian Kesehatan nomor 27 tahun 2021 tentang Program Afirmasi Pendidikan Tinggi Tenaga Kesehatan (Padinakes). Kebijakan ini telah ditetapkan dan dilaksanakan di Poltekkes Kemenkes Jakarta III sejak tahun 2021 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan nomor HK.02.02/I/10434/2021, namun dalam pelaksanaan kebijakan terkendala dalam pendayagunaan lulusan dan penghentian rekrutmen peserta pada tahun 2022 di Poltekkes Kemenkes Jakarta III. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi kebijakan pendidikan dan pendayagunaan tenaga kesehatan, menganalisis faktor-fakor pendorong dan penghambat dalam implementasi kebijakan Padinakes di Poltekkes Kemenkes Jakarta III. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain Rapid Assessment Procedure (RAP). Teknik pengumpulan data dengan dengan wawancara mendalam, Focus Group Discussion (FGD) dan telaah dokumen. Hasil dari penelitian ini menunjukkan implementasi kebijakan belum berjalan dengan baik terutama pada implementasi pendayagunaan lulusan padinakes Poltekkes Kemenkes Jakarta III ke Fasyankes DTPK dan DBK. Faktor-faktor yang menghambat dalam implementasi kebijakan adalah capaian indikator program padinakes belum sesuai tujuan kebijakan, sosialisasi dengan Pemerintah Daerah belum berjalan baik, semua pembiayaan menggunakan APBN, struktur organisasi Pemerintah Daerah bukan bertanggung jawab kepada Kementerian Kesehatan, sikap Pemerintah Daerah yang belum patuh dalam pendayagunaan program padinakes, Pemerintah Daerah belum terlibat dalam perencanaan kouta, rekrutmen, monitoring dan evaluasi, dan pendayagunaan peserta, belum ada sanksi tegas untuk Pemerintah daerah yang tidak mendayagunakan lulusan padinakes. Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan diharapkan dapat melakukan revisi kebijakan; penyesuaian indikator program dengan tujuan kebijakan; advokasi ke Kemendagri dan Kemenkeu untuk sanksi ke Pemerintah Daerah; pendampingan ke Pemerintah Daerah dalam proses replikasi program nusantara sehat; membuat tracer study khusus; penyempurnaan e-Padinakes; peningkatan kapasitas dan menetapkan SK tim pengelola; menetapkan SK pendayagunaan peserta program studi lain yang tidak ada di kebijakan (Fisioterapi); rutin monitoring dan evaluasi Poltekkes Kemenkes Jakarta III dan Fasyankes DTPK dan DBK
In an effort to fulfill health workers in Health Service Facilities (Fasyankes) in Remote Areas, Borders and Islands (DTPK) and Health Problem Areas (DBK), the Indonesian Ministry of Health issued a policy Ministry of Health Regulation number 27 of 2021 concerning the Health Worker Higher Education Affirmation Program (Padinakes). This policy has been determined and implemented at the Poltekkes Kemenkes Jakarta III since 2021 based on the Decree (SK) of the Head of the Health Human Resources Development and Empowerment Agency number HK.02.02/I/10434/2021, but the implementation of the policy is constrained in the utilization of graduates and the termination of recruitment of participants in 2022 at the Poltekkes Kemenkes Jakarta III. The purpose of this study is to analyze the implementation of the policy on education and utilization of health workers, analyze the driving and inhibiting factors in the implementation of the Padinakes policy at the Poltekkes Kemenkes Jakarta III. This research is a qualitative research with Rapid Assessment Procedure (RAP) design. Data collection techniques were in-depth interviews, Focus Group Discussions (FGDs) and document review. The results of this study indicate that policy implementation has not gone well, especially in the implementation of the utilization of graduates of the Jakarta III Health Polytechnic to DTPK and DBK health facilities. Factors that hinder the implementation of the policy are the achievement of Padinakes program indicators that are not in accordance with policy objectives, socialization with local governments has not gone well, all financing uses the state budget, the organizational structure of the local government is not responsible to the Ministry of Health, the attitude of local governments that have not complied with the utilization of the Padinakes program, local governments have not been involved in planning quota, recruitment, monitoring and evaluation, and utilization of participants, there are no strict sanctions for local governments that do not utilize Padinakes graduates. Therefore, the Ministry of Health is expected to revise the policy; adjust program indicators with policy objectives; advocate to the Ministry of Home Affairs and the Ministry of Finance for sanctions to local governments; assist local governments in the process of replicating the healthy archipelago program; create a special tracer study; improve e-Padinakes; increase capacity and determine the management team decree; determine the decree on the utilization of participants in other study programs that are not in the policy (Physiotherapy); routine monitoring and evaluation of the Poltekkes Kemenkes Jakarta III and DTPK and DBK health facilities.
Read More
T-6889
Depok : FKM-UI, 2024
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
cover
Nindya Savitri; Pembimbing: Wachyu Sulistiadi; Penguji: Umar Fahmi Ahmadi, Purnawan Junadi, Riskiyana S Putra,Taufiq, K.M.
Abstrak:

ABSTRAK Latar belakang. Menurut SDKI 2007 Angka Kematian Ibu 228/100.000 KH dan Angka Kematian Bayi 34/1000 KH, sementara target MDG?s adalah 102/100.000 KH dan 23/1.000 KH. Untuk mempercepat target MDG?s maka diluncurkanlah program Jampersal untuk mengatasi keterbatasan akses dan ketidaktersediaan biaya sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan Menteri Kesehatan Nomor TU/Menkes/E/391/11/2011 tentang Jaminan Persalinan tanggal 22 Februari 2011. Tujuan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan jampersal di 3 puskesmas DKI Jakarta tahun 2012 berdasarkan variabel komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Metode. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dan dilaksanakan pada bulan Juni - Juli 2013 di 3 Puskesmas DKI Jakarta dengan jumlah informan sebanyak 11 orang. Hasil. Hasil analisa yang didapat menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan semaksimal mungkin. Angka kematian ibu yang masih tinggi dan alokasi dana yang tidak terserap kemungkinan disebabkan oleh keempat variabel tersebut, sehingga masih perlu adanya tindak lanjut baik dari pemerintah, pemda, dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota serta puskesmas.

 

ABSTRACT Background. According to the IDHS 2007 Maternal Mortality 228/100.000 lb and Infant Mortality 34/100.000 lb, whilw the MDG?s is 102/100.000 lb and 23/100.000 lb. To accelerate the MDG?s target Jampersal program was launched to address the limitations of access and unavaiability costs in accordance with their circulair issued by the Minister of Health No. TU/Menkes/E/291/11/2011 on Delivery Guarantee dated February 22, 2011. Puspose. The purpose of this study to determine the extend of policy implemtation Jampersal in 3 health center DKI Jakarta in 2012 based on the communication, resources, disposition and bureaucratic structures variables. Method. This research is qualitative and held in June-July 2013 in the 3 health centers DKI Jakarta by the number of informants as many as 11 peoples. Results. Analysis results obtained show that the implementation of the policy has not been running as much as possible. Maternal mortality rates are still high and the allocation of funds that is not absorbed is probably caused by the four variables, so it is still the need for better follow-up of the goverment, local goberment, Province health offices and district health offices and community health center.

Read More
T-3786
Depok : FKM-UI, 2013
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
cover
Anggi Asri Rusliana Dewi; Pembimbing: Dumilah Ayuningtyas; Penguji: Puput Oktamianti, Atet Kurniadi, Roni Razali
Abstrak:
Hipertensi merupakan faktor risiko kardiovaskular utama yang menyebabkan kecacatan di seluruh dunia dan di antaranya tidak menyadari kondisi kesehatannya sehingga sering disebut sebagai the silent killer. Angka prevalensi hipertensi di Indonesia cukup tinggi. Berdasarkan Riskesdas (2018), Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan prevalensi tertinggi hipertensi, namun presentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan masih rendah. Kota Banjarbaru memiliki persentase terendah yakni 11,3% dari target 100%. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi termasuk dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi kebijakan SPM bidang kesehatan penderita hipertensi di Kota Banjarbaru. Penelitian kualitatif dengan desain penelitian Rapid Assessment Procedure (RAP) dilakukan pada bulan Mei hingga Juni 2023 di Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan SPM hipertensi belum optimal dapat dilihat dari laporan capaian SPM bidang kesehatan Kota Banjarbaru berada di posisi terendah di antara 12 jenis pelayanan kesehatan dasar. Kesimpulannya, beberapa kendala dalam implementasi SPM hipertensi yakni pencatatan dan pelaporan penderita hipertensi, rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan dan berobat di puskesmas sehingga datanya tidak tercatat, tidak ada alokasi anggaran khusus SPM hipertensi di puskesmas, dan tugas rangkap dari petugas kesehatan sehingga tidak maksimal dalam mencapai suatu program. Diperlukan upaya kerjasama lintas sektor untuk keterpaduan pencatatan dan pelaporan data pasien hipertensi, pengajuan anggaran SPM hipertensi, upaya mengajak masyarakat, dan membagi tugas secara adil bagi petugas puskesmas.
Hypertension is a major cardiovascular risk factor that causes disability worldwide and many of them are not aware of their health condition, so it is often referred to as the silent killer. The prevalence rate of hypertension in Indonesia is quite high. Based on Riskesdas (2018), South Kalimantan Province shows the highest prevalence of hypertension, but the percentage of hypertensive patients who receive health services is still low. Banjarbaru City has the lowest percentage, namely 11.3% of the 100% target. Health services for people with hypertension are included in the Minimum Service Standards (SPM) in the Health Sector which are regulated in laws and regulations and government policies. The purpose of this study was to analyze the implementation of the SPM policy in the health sector for hypertension sufferers in Banjarbaru City. Qualitative research with the Rapid Assessment Procedure (RAP) research design was conducted from May to June 2023 in Banjarbaru City, South Kalimantan Province. Data collection was carried out through in-depth interviews, observation and document review. The results of the study showed that the implementation of the SPM policy for hypertension was not optimal, as can be seen from the achievement report on SPM in the health sector in Banjarbaru City which was in the lowest position among the 12 types of basic health services. In conclusion, several obstacles in the implementation of hypertension SPM are recording and reporting of hypertension sufferers, low public awareness to carry out examinations and treatment at the puskesmas so that the data is not recorded, there is no special budget allocation for hypertension SPM at the puskesmas, and multiple assignments from health workers so that they are not optimal in reach a program. Cross-sector collaboration efforts are needed to integrate the recording and reporting of hypertension patient data, hypertension SPM budget submission, efforts to invite the community, and distribute tasks fairly for health center staff.
Read More
T-6687
Depok : FKM-UI, 2023
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
cover
Nurmala Meilasari; Pembimbing: Wiku Bakti Bawono Adisasmito; Penguji: Dumilah Ayuningtyas, Purnawan Junadi, Lysbeth Regina Pandjaitan, Sri Puji Wahyuni
Abstrak:

Stunting merupakan permasalahan serius di seluruh dunia. Prevalensi stunting di Indonesia tahun 2023 sebesar 21,5% menurun 0,1% dari tahun 2022. Prevalensi stunting di DKI Jakarta sebesar 17,6% meningkat 2,8% dari tahun 2022 sedangkan Jakarta utara memiliki kenaikan prevalensi stunting terendah dari 4 Kota Administrasi di DKI Jakarta yaitu 1,3% dari tahun 2022 dengan prevalensi stunting sebesar 19,8%. Jakarta utara memiliki kebijakan berupa modul aksi cegah stunting yaitu Jakarta Utara menuju Zero Stunting. Berdasarkan data BPS tahun 2023, terdapat 13,33% perempuan usia 10 tahun ketas di Jakarta Utara yang tidak menyelesaikan pendidikannya dan terdapat 7,24% penduduk miskin di Jakarta Utara. Berdasarkan Perpres RI No. 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, target prevalensi stunting tahun 2024 sebesar 14%. Jakarta Utara masih memiliki gap sebesar 5,8% untuk mencapai target 14% prevalensi stunting di tahun 2024. Oleh karena itu dilakukan penelitian mengenai analisis implementasi kebijakan stunting di Jakarta Utara dari aspek ekonomi berupa program pemberian susu, telur untuk balita bermasalah gizi, makanan tambahan bagi ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) dan aspek pendidikan melalui edukasi stunting kepada ibu hamil dan orang tua balita sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan stunting. Model implemntasi kebijakan yang digunakan adalah model Van Meter Van Horn. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengambilan data melalui wawancara mendalam kepada 15 informan dari instansi pemerintah, orang tua balita dan ibu hamil serta FGD kepada kader posyandu di wilayah Cilincing dan Tanjung priok sebagai lokasi penelitian. Hasil penelitian dari aspek ekonomi pemberian susu dan telur bagi balita bermasalah gizi pada tahun 2023 berkontribusi terhadap pencegahan dan penanganan balita stunting di Jakarta Utara. Hal ini dapat dilihat dari 72,11% balita weight faltering mengalami kenaikan berat badan, 59,01% balita under weight sudah tidak under weight, 54,9% balita gizi kurang sudah tidak gizi kurang  dan 45,34% gizi buruk sudah tidak menjadi gizi buruk serta 149 balita stunting sudah tidak menjadi stunting berdasarkan status gizi. Dari aspek pendidikan pemberian edukasi mengenai stunting kepada ibu hamil kurang optimal karena hanya 9,93% ibu hamil mendapatkan edukasi melalui kelas ibu yang dianggarkan oleh puskesmas di Jakarta Utara, namun semua orang tua balita bermasalah gizi sudah mendapatkan edukasi mengenai stunting. Diperlukan edukasi mengenai pencegahan dan penanganan stunting secara masif kepada ibu hamil dan orang tua balita serta perlu adanya regulasi mengenai pemberian pangan tinggi protein hewani bagi ibu hamil dan balita bermasalah gizi dan bagi balita dari keluarga dengan penghasilan di bawah UMP

 

Stunting is a serious problem throughout the world. The prevalence of stunting in Indonesia in 2023 is 21.5%, a decrease of 0.1% from 2022. The prevalence of stunting in DKI Jakarta is 17.6%, an increase of 2.8% from 2022, while North Jakarta has the lowest increase in stunting prevalence of the 4 Administrative Cities in DKI Jakarta, namely 1.3% from 2022 with a stunting prevalence of 19.8%. North Jakarta has a policy in the form of an action module to prevent stunting, namely North Jakarta towards Zero Stunting. Based on BPS data for 2023, there are 13.33% of women aged 10 years and above in North Jakarta who have not completed their education and there are 7.24% of poor people in North Jakarta. Based on RI Presidential Decree No. 72 of 2021 concerning the Acceleration of Reducing Stunting, the target for stunting prevalence in 2024 is 14%. North Jakarta still has a gap of 5.8% to achieve the target of 14% stunting prevalence in 2024. Therefore research was conducted regarding the analysis of the implementation of stunting policies in North Jakarta from an economic aspect in the form of programs providing milk, eggs for toddlers with nutritional problems, additional food. for pregnant women with Chronic Energy Deficiency (KEK) and educational aspects through stunting education for pregnant women and parents of toddlers as an effort to prevent and overcome stunting. The policy implementation model used is the Van Meter Van Horn model. This research is qualitative research with a case study approach. Data were collected through in-depth interviews with 15 informants from government agencies, parents of toddlers and pregnant women as well as FGDs with posyandu cadres in the Cilincing and Tanjung Priok areas as research locations. The results of research from the economic aspect of providing milk and eggs to toddlers with nutritional problems in 2023 will contribute to the prevention and handling of stunting toddlers in North Jakarta. This can be seen from 72.11% of underweight toddlers experiencing weight gain, 59.01% of underweight toddlers are no longer underweight, 54.9% of underweight toddlers are no longer underweight and 45.34% of underweight toddlers are no longer underweight. malnutrition and 149 stunted toddlers were no longer stunted based on nutritional status. From an educational aspect, providing education about stunting to pregnant women is less than optimal because only 9.93% of pregnant women receive education through maternal classes budgeted for by the community health center in North Jakarta, but all parents of toddlers with nutritional problems have received education about stunting. Massive education regarding the prevention and handling of stunting is needed for pregnant women and parents of toddlers and there is a need for regulations regarding providing food high in animal protein for pregnant women and toddlers with nutritional problems and for toddlers from families with incomes below the UMP

Read More
T-7135
Depok : FKM UI, 2024
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
cover
Levi Dhynianti; Pembimbing: Ede Surya Darmawan; Penguji: Mardiati Nadjib, Rima Damayanti, Sri Puji Wahyuni
Abstrak:
Tesis ini membahas kesiapan Puskesmas di DKI Jakarta dalam mengimplementasikan transformasi layanan primer pada tahun 2024. Kesiapan implementasi sangat menentukan efektivitas dan keberhasilan suatu kebijakan sehingga analisis kesiapan dilakukan guna mengidentifikasi sumber daya pendukung yang perlu disiapkan, faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan (tantangan dan pendukung) serta faktor kondisi di internal organisasi puskesmas perlu dipersiapkan agar upaya transformasi yang akan dilaksanakan dapat berjalan optimal. Penelitian ini adalah operational research dengan pendekatan kuantitatif yang selanjutnya diperjelas dengan kualitatif. Data diperoleh melalui 2 tahap yaitu kuisioner dan dilanjutkan dengan wawancara mendalam untuk memperjelas data yang tidak dapat dijelaskan secara kuantitatif. Hasil penelitian pada penelitian ini diperoleh data bahwa terdapat 18 puskesmas(47%) puskesmas telah siap dan 20 puskesmas (53%) belum siap meengimplementasikan transformasi layanan primer. Aspek input (Pelayanan Kesehatan, SDM, Sistem Informasi, Sarana Prasarana dan Alat), aspek proses (tatakelola dan kebijakan) serta aspek output (akses, cakupan, mutu dan keselamatan pasien) menjadi faktor penentu kesiapan. Adanya komitmen antar stakeholder, strategi berupa kebijakan baru dalam layanan, serta karakteristik puskesmas yang berstatus BLUD serta kondisi akses, cakupan dan keselamatan pasien yang baik saat pelaksanaan implementasi merupakan faktor pendorong yang dapat mendukung implementasi layanan primer. Sementara belum jelasnya status kader dan insentif kader, serta dashboard pelaporan yang belum maksimal menjadi tantangan dalam pelaksanaan implementasi. Oleh karena itu dukungan dari Kementerian Kesehatan, fasilitasi dari Dinas Kesehatan Provinsi serta upaya maksimal dari puskesmas perlu dilakukan maksimal sehingga implementasi transformasi layanan primer dapat terlaksana sesuai dengan tujuan dan target.
This thesis discusses the readiness of community health centers (Puskesmas) in DKI Jakarta to implement primary health care transformation in 2024. The readiness of implementation significantly determines the effectiveness and success of a policy, hence an analysis of readiness is conducted to identify the supporting resources that need to be prepared, the factors influencing policy implementation (challenges and supports), as well as the internal conditions of the Puskesmas that need to be prepared to ensure the transformation efforts can be carried out optimally. This research is operational research with a quantitative approach, which is further clarified with qualitative methods. Data was obtained through two stages: questionnaires followed by in-depth interviews to clarify data that cannot be explained quantitatively. The results of this study indicate that 18 Puskesmas (47%) are ready, and 20 Puskesmas (53%) are not yet ready to implement the primary health care transformation. Input aspects (Health Services, Human Resources, Information Systems, Facilities and Equipment), process aspects (governance and policies), and output aspects (access, coverage, quality, and patient safety) are the determining factors of readiness. The commitment among stakeholders, strategies in the form of new policies in services, the characteristics of Puskesmas with BLUD status, as well as good access, coverage, and patient safety during the implementation are supporting factors that can aid the implementation of primary services. Meanwhile, unclear status and incentives for cadres, as well as suboptimal reporting dashboards, pose challenges in the implementation. Therefore, support from the Ministry of Health, facilitation from the Provincial Health Office, and maximum efforts from the Puskesmas are necessary to ensure that the implementation of primary health care transformation can be carried out in line with the objectives and targets.
Read More
T-6991
Depok : FKM UI, 2024
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
cover
Ida Farida; Pembimbing: Dumilah Ayuningtyas; Penguji: Anhari Achadi, Vetty Yulianty, Deksa Presiana
Abstrak: Label pangan memiliki peranan yang penting dalam memengaruhi keputusan konsumen untuk membeli produk pangan. Pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan sebagai upaya menjamin keamanan pangan melalui pencantuman informasi yang benar dan jelas pada label pangan antara lain Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, dan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan. Namun, implementasi kebijakan tersebut belum berjalan optimal dan masih banyak ditemukan pelanggaran label khususnya produk yang dihasilkan oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan label pangan pada UMKM pangan di Jakarta dan Semarang. Penelitan ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif untuk menggali pandangan stakeholder melalui wawancara mendalam serta fokus grup diskusi (FGD). Dilakukan content analysis untuk menyimpulkan fenomena tematik yang dilengkapi dengan observasi terhadap 12 produk UMKM di Jakarta dan 7 produk UMKM di Semarang sebagai bentuk triangulasi untuk menjaga validitas data. Analisis diperdalam dengan framework implementasi kebijakan Edward III meliputi empat variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil observasi terhadap label UMKM pangan mendapatkan produk yang Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) di Jakarta (91,6%) dan Semarang (85,7%) dengan pelanggaran tertinggi adalah tidak tercantumnya keterangan kode produksi. Rendahnya penerapan kebijakan label pangan antara lain disebabkan kurangnya dukungan pemerintah sehingga membatasi frekuensi sosialisasi, alokasi sumber daya, monitoring dan evaluasi juga memengaruhi koordinasi lintas sektor yang menyebabkan rendahnya keberhasilan program pengawasan dan pembinaan UMKM pangan. Penerapan kebijakan label pangan pada UMKM pangan di Jakarta dan Semarang belum berjalan optimal yang dibuktikan dengan masih tingginya pelanggaran terhadap pencantuman keterangan pada label. Untuk itu, pemerintah diharapkan dapat memperkuat frekuensi komunikasi, alokasi sumber daya, monitoring dan evaluasi serta koordinasi lintas sektor agar proses implementasi kebijakan oleh UMKM pangan baik di Jakarta maupun Semarang dapat berjalan optimal
Read More
T-5485
Depok : FKM UI, 2019
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
cover
Sulastri; Pembimbing: Wachyu Sulistiadi; Penguji: Helen Andriani, Vetty Yulianty Permanasari, Pamian Siregar, Ayu Amalia Rachman
Abstrak:
Pengembangan bahan baku obat dalam negeri mutlak diperlukan untuk mencapai kemandirian sektor farmasi Indonesia. Pemerintah telah mengeluarkan Inpres Nomor 6 Tahun 2016 guna mewujudkan hal tersebut dengan mendorong kerja sama lintas sektor. Namun demikian, hingga saat ini impor bahan baku obat masih sangat tinggi. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Inpres tersebut, khususnya pelaksanaan tugas masing-masing Kementerian/Lembaga terkait. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan memanfaatkan data hasil wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Inpres Nomor 6 Tahun 2016 dikatakan belum berhasil (unsuccessful implementation), masih terdapat kesenjangan antara tujuan dan capaian kebijakan. Dimensi kebijakan, pengoperasian, serta perencanaan implementasi dan sumber daya belum cukup baik dalam mendukung implementasi Inpres, meskipun dimensi lain, yaitu kepemimpinan, pemangku kepentingan, dan umpan balik sudah cukup baik. Selain itu, masih terdapat sejumlah dukungan kebijakan yang diperlukan industri farmasi dalam rangka pengembangan bahan baku obat. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan pada dimensi-dimensi yang belum cukup baik dalam mendorong keberhasilan implementasi Inpres, peninjauan terhadap kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan Kementerian/Lembaga terkait dan/atau penyusunan kebijakan baru yang diperlukan.
The development of local drug raw materials is urgently needed to achieve the independence of Indonesia's pharmaceutical sector. The government has issued Presidential Instruction No. 6/2016 to realize this by encouraging cross-sector collaborations. However, the import of drug raw materials is still very high. For this reason, this study aims to analyze the implementation of the Presidential Instruction, particularly the execution of each Ministry/Agency's responsibilities. The research was conducted using a qualitative approach by utilizing data from in-depth interviews and document review. The research showed that the implementation of Presidential Instruction No. 6/2016 was unsuccessful; there is still a gap between policy objectives and achievements. The dimensions of policy, operations, and implementation planning and resources are not good enough to support the implementation of the Presidential Instruction, although the other dimensions such as leadership, stakeholders, and feedback are quite good. Other than that, there are several policy supports that the pharmaceutical industry still needed in order to develop drug raw materials. Therefore, it is necessary to improve the dimensions that are not good enough to encourage the successful implementation of the Presidential Instruction, review the policies that have been issued by related Ministries/Institutions and/or develop the new policies as needed.
Read More
T-6869
Depok : FKM-UI, 2024
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
cover
Isnaniyah Rizky; Pembimbing: Amal Chalik Sjaaf; Penguji: Jaslis Ilyas, Purnawan Junadi,Ria Syafitri Evi Gantini, Lela Amelia
Abstrak:

Penyelenggaraan Fraksionasi Plasma merupakan salah satu kebijakan yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam rangka memenuhi akses masyarakat terhadap Produk Obat Derivat Plasma (PODP). Sebagaimana diketahui sampai saat ini kesediaan PODP di Indonesia masih 100% impor, hal tersebut menyebabkan PODP masih sulit di akses masyarakat. Permenkes No. 4 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Fraksionasi Plasma merupakan revisi kedua dari peraturan sebelumnya, dimana tidak adanya implementasi yang dicapai pada peraturan-peraturan sebelumnya. Pentingnya melakukan analisis kesiapan kebijakan ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait faktor yang berdampak positif dan negatif serta mampu memberikan rekomendasi kepada para pemangku kepentingan agar pelaksanaan implementasi kebijakan penyelenggaraan fraksionasi plasma dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan target waktu yang ditetapkan. Faktor yang mempengaruhi dari implementasi penyelenggaraan fraksionasi plasma tersebut antara lain terkait tata kelola, sistem informasi, teknologi, pembiayaan, sumber daya manusia, layanan, dan politik yang didapati dapat memberikan dampak terhadap keberhasilan implementasi penyelenggaraan fraksionasi plasma lokal sehingga mampu menciptakan kemandirian farmasi dalam rangka mewujudkan pilar ketahanan kesehatan dalam transformasi kesehatan di Indonesia. Kata kunci: Fraksionasi plasma, obat derivat plasma, farmasi

 

Implementing Plasma Fractionation is one of the policies carried out by the Government of Indonesia to fulfill public access to Plasma Derivative Medicinal Products (PDMPs). As is well known now, PDMPs readiness in Indonesia is still 100% imported, which causes PDMPs to be difficult for the public to access. Permenkes No. 4/2023 concerning the Implementation of Plasma Fractionation is the second revision of the previous regulation, where implementation has yet to be achieved in the previous regulations. The importance of conducting a policy readiness analysis is expected to provide information regarding factors that have positive and negative impacts and to be able to provide recommendations to stakeholders so that the plasma fractionation implementation policy can run well and in accordance with the set time targets. Factors that influence the implementation of plasma fractionation include governance, information systems, technology, financing, human resources, services, and politics, which are found to have an impact on the successful implementation of local plasma fractionation to create pharmaceutical independence in order to realize pillar of health resilience in health transformation in Indonesia. Key words: Plasma fractionation, derivate plasma, pharmaceutical

Read More
T-6732
Depok : FKM-UI, 2023
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
cover
Tyas Setyaningsih;Pembimbing: Wachyu Sulistiadi; Penguji: Prastuti Soewondo, Chairun Nissa, Ratna Widi Astuti
Abstrak:
Keamanan pangan mutlak diperlukan untuk kesehatan masyarakat. Perubahan konsumsi masyarakat akan pangan praktis mendorong berkembangnya pangan steril komersial setelah dikemas produksi UMK. Pangan steril komersial setelah dikemas memiliki risiko penyakit botulisme yang dapat berakibat kesakitan, bahkan kematian. Adanya risiko tersebut menjadikan pemerintah menerbitkan kebijakan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (PerBPOM) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Manajemen Risiko (PMR) Keamanan Pangan di Sarana Produksi Pangan Olahan yang mewajibkan penerapan PMR Bertahap bagi UMK guna menjamin keamanan pangannya. Penelitian bertujuan untuk diketahui kinerja implementasi kebijakan PMR Bertahap. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan memanfaatkan data hasil wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan dan ukuran cukup jelas. Dukungan sumber daya belum optimal dalam hal anggaran, biaya dan insentif. Komunikasi belum efektif dalam fokus penyampaian materi. Karakteristik badan pelaksana belum optimal, masih terkendala dalam koordinasi stakeholder, SDM dan SPO. Disposisi pelaksana belum optimal karena kurangnya kemampuan UMK sebagai pelaksana. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik belum cukup baik mendukung kebijakan. Kesimpulan penelitian berupa kinerja implementasi PerBPOM Nomor 10 Tahun 2023 tidak terimplementasikan (non implementation) karena belum berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Peningkatan efektivitas implementasi membutuhkan fasilitasi gratis pengujian F0, pengaturan tarif uji F0, penyediaan insentif, penguatan, dan pencitraan kebijakan.
Food safety is absolutely necessary for public health. Changes in people's consumption of practical food have encouraged the development of commercial sterile food after being packaged for micro and small enterprise production. Commercial sterile food after packaging has a risk of botulism which can result in illness, even death. The risk of botulism in consuming this type of food has prompted the government to issue a Food and Drug Supervisory Agency (PerBPOM) Regulation Number 10 of 2023 concerning the Implementation of the Food Safety Risk Management (PMR) Program in Processed Food Production Facilities, which requires the implementation of a Phased Risk Management Program (PMR Bertahap) for MSEs to ensure the safety of this food. For this reason, this research aims to determine the performance of the implementation of the Phased PMR policy. The research was conducted using a qualitative approach utilizing data from in-depth interviews, observations and document reviews. The results showed that the goals and measures were clearly. Resource support has not been optimal in terms of budget, costs and incentives. Communication has not been effective in disseminating policies. The characteristics of the implementing agency are not yet optimal, there are still problems in coordinating stakeholders, human resources and SPO. The disposition of the implementer is not optimal due to the lack of ability of the implementer. The economic, social and political environment is not good enough to support policy. The research conclusion is that the implementation performance of PerBPOM Number 10 of 2023 is not implemented (non-implementation) because it has not gone according to plan. Increasing the effectiveness of implementation requires free facilitation of F0 testing, setting F0 test rates, providing incentives, strengthening and branding policies.
Read More
T-6931
Depok : FKM-UI, 2024
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
:: Pengguna : Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
Library Automation and Digital Archive