Hasil Pencarian :: Kembali

Ditemukan 34066 dokumen yang sesuai dengan query ::  Simpan CSV
cover
Rini Erlina; Pembimbing: Ede Surya Darmawan; Penguji: Mieke Savitri, Kaptiningsih
S-4242
Depok : FKM-UI, 2005
S1 - Skripsi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Muhammad Wicaksono; Pembimbing: Dumilah Ayuningtyas; Penguji: Atik Nurwahyuni, Vetty Yulianty Permanasari, Amila Megraini, Fajar Ariyanti
Abstrak:

Latar Belakang: Kondisi pandemi COVID-19 saat ini mengharuskan seluruh Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk melakukan berbagai penyesuain agar kegiatan pelayanan tetap dapat berjalan dengan maksimal dan aman dengan tujuan dapat menurunkan dan menekan angka penyebaran COVID-19. Upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 sangat diperlukan untuk dilakukan oleh puskesmas mengingat fungsi utama puskesmas yaitu dalam upaya promosi dan pencegahan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran implementasi upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Puskesmas Kota Binjai dalam penularan infeksi COVID-19 dan diketahui rekomendasi perbaikannya. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan melakukan wawancara mendalam dan telaah dokumen. Didapatkan informan sebanyak 8 orang dengan latar belakang peran yang berbeda. Teknik triangulasi sumber dan metode digunakan untuk melakukan crosscheck atau validasi data informan. Hasil: Pelaksanaan upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Puskesmas berjalan mengikuti aturan dan kebijakan yang berlaku. Namun, dalam pelaksanaannya, masih ditemukan beberapa ketidaksesuaian. Permasalahan yang ditemui pada kesiapan variabel input yaitu SDM yang belum mendapatkan pelatihan terkait COVID-19, pelaksanaan kegiatan belum sesuai dengan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 yang dikeluarkan oleh Kemenkes seperti penggunaan formulir pencatatan dan pelaporan serta monitoring indikator capaian keberhasilan. Kemudian dari kesesuaian variabel proses mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, kontrol dan evaluasi masih harus dimaksimalkan seperti konsisten dalam menggunakan APD sesuai dengan ketentuan, mensosialisasikan COVID-19 dan program vaksin COVID-19 untuk meningkatkan cakupan, melakukan kegiatan evaluasi program secara formal dengan melibatkan pihak terkait. Pada indikator capaian output belum dapat dinilai dikarenakan Puskesmas belum melakukan monitoring indikator capaian program dan dokumen yang tersedia tidak mendukung. Kesimpulan: Implementasi upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Puskesmas sudah cukup baik namun belum berjalan optimal dikarenakan masih adanya ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya deng Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 dan Petunjuk Teknik Pelayanan Puskesmas di Masa Pandemi yang dikeluarkan oleh Kemenkes. Disarankan agar semua pihak yang terlibat untuk melakukan evaluasi kegiatan sehingga dapat memperbaiki pelaksanaan untuk memaksimalkan upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Puskesmas.


 

Background: The current condition of the COVID-19 pandemic requires all Health Care Facilities to make various adjustments so that service activities can continue to run optimally and safely with the aim of reducing and suppressing the spread of COVID-19. Prevent and control COVID-19 are urgently needed to be carried out by Puskesmas considering the main function of puskesmas is in promotion and prevention efforts. The purpose of this study was to describe the implementation of COVID-19 prevention and control efforts at Puskesmas in Binjai in the transmission of COVID-19 infection and to identify recommendations for improvement. Method: This study use a qualitative approach. Data was obtained through document review which strengthened by in-depth interviews. It was found 8 informants from different backgrounds. It use the techniques of sources and method triangulations to crosscheck data from the informants. Result: The implementation of COVID-19 prevention and control efforts at the Puskesmas is running according to the applicable rules and policies. However, in practice, there are still some discrepancies. The problems encountered in the readiness of the input variables are HR who have not received training related to COVID-19, the implementation of activities has not been in accordance with the COVID-19 Prevention and Control Guidelines issued by the Ministry of Health such as the use of recording and reporting forms and monitoring of indicators of success. Then from the suitability of process variables starting from planning, organizing, implementing, controlling and evaluating, it still has to be maximized such as consistently using PPE in accordance with the provisions, socializing COVID-19 and the COVID-19 vaccine program to increase coverage, conducting formal program evaluation activities involving related parties. The output achievement indicators cannot be assessed because the Puskesmas has not monitored program achievement indicators and the available documents do not support it. Conclusion: The implementation of COVID-19 prevention and control efforts at Puskesmas has been quite good but has not run optimally due to discrepancies in its implementation with the COVID-19 Prevention and Control Guidelines and Technical Instructions for Community Health Center Services during the Pandemic Period issued by the Ministry of Health. It is recommended that all parties involved evaluate activities so that they can improve implementation to maximize efforts to prevent and control COVID-19 at the Puskesmas

Read More
T-6576
Depok : FKM UI, 2022
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Julien Hardianto; Pembimbing: Jaslis Ilyas; Penguji: Mieke Savitri, Sri Basuki Dwi Lestari
S-4275
Depok : FKM-UI, 2005
S1 - Skripsi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Zahrina; Pembimbing: Ascobat Gani; Penguji: Dumilah Ayuningtyas, Amal Chalik Sjaaf, Enny Ekasari, Kirana Pritasari
Abstrak:
Berdasarkan UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu pembagian urusan bidang kesehatan yang didesentralisasikan yaitu Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM). Implementasi UKM esensial yang dilaksanakan Puskesmas memiliki banyak tantangan dan belum diprioritaskan dalam implementasinya. Sejak desentralisasi ada indikasi marginalisasi UKM. Permasalahan kekurangan SDM, keterbatasan dan keterlambatan dana UKM yang berkaitan dengan kebijakan desentralisasi. Sebagai wilayah perkotaan, Puskesmas di Kota Depok seharusnya memprioritaskan UKM. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk mengevaluasi implementasi UKM esensial dalam konteks kebijakan desentralisasi meliputi politik, fungsi, fiskal dan penguatan kapasitas di Puskesmas Kota Depok. Hasil penelitian menunjukan bahwa indikator kinerja daerah terkait UKM esensial sebagian besar belum mencapai target. Sejumlah 13 dari 20 indikator pada renstra serta 12 dari 14 indikator RPJMD belum tercapai terutama untuk pelayanan kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan dan P2P. Desentralisasi politik dalam UKM esensial sudah diberikan kewenangan yang disertai tanggungjawab dan akutabilitas. Pada konteks desentralisasi fungsi sudah tersedia NSPK yang mendukung walaupun masih ditemui sejumlah masalah. Desentralisasi fiskal belum sempurna dilaksanakan dan menjadi tantanangan implementasi UKM esensial. Permasalahannya antara lain kecukupan pembiayaan, keterlambatan anggaran dan realisasi. Penguatan kapasitas daerah di Kota Depok belum optimal dalam SDM, sistem informasi dan sarana prasarana. Pelaksanaan UKM esensial yang belum mencapai target terkendala konteks desentralisasi fiskal dan penguatan kapasitas. Namun hal yang menarik ditemukan bahwa kelembagaan Puskesmas sebagai PPK-BLUD di Kota Depok menjadi best practice yang cukup mendukung pelaksanaan UKM esensial. Kata kunci: Desentralisasi kesehatan, Upaya Kesehatan Masyarakat, Puskesmas

Based on Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, one of the health decentralized is Public Health Efforts (PHE). There are many challenges to PHE implementation, PHE also has not been prioritized. Since decentralization, there are indications of the marginalization of PHE. Problems of lack of human resources, limitations, and delays in public health financing related to the decentralization policy. As an urban area, Puskesmas in Depok City should prioritize Public Health Effort. This study use qualitative method with a case study approach to evaluate the implementation of essential PHE in the context of decentralization policies on politics, functions, fiscal and capacity building in Puskesmas, Depok City. The results of the study show that most of the regional performance indicators related to essential PHE have not reached the target. A total of 13 from 20 indicators in the strategic plan and 12 of the 14 indicators of the RPJMD have not been achieved, especially for family health services, environmental health, and disease prevention and control. Political decentralization have been given authority with responsibility and accountability. In the context of decentralization of functions, there are already available supporting NSPKs (guideline). Fiscal decentralization has not yet been fully implemented and become the challenge. The problems include the adequacy of financing, budget delays, and realization. Regional capacity strengthening in Depok City has not been optimal in terms of human resources, information systems, and infrastructure. The implementation of essential PHE that have not yet reached the target is constrained by the context of fiscal decentralization and capacity building. However, the Puskesmas institution as PPK-BLUD in Depok City has become a best practice could support the implementation of essential PHE. Keywords: Health decentralization, Public Health Efforts, Primary Health Care
Read More
T-6347
Depok : FKM-UI, 2021
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Puji Lestari; Pembimbing: Kurnia Sari; Penguji: Anhari Achadi, Ati Sarasati
Abstrak: Skripsi ini membahas tentang manajemen program kesehatan jiwa di Kota Bandung. Penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan kualitatif, perolehan data melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen. Penelitian dilakukan di Dinas Kesehatan Kota Bandung, dan empat Puskesmas di wilayah kerja dinas, dengan menggunakan kerangka sistem yang berfokus pada input (kebijakan, SDM, dana, sarana) dan proses manajerial (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanan, pengawasan dan evaluasi). Hasil penelitian menyarankan agar seluruh pemangku (pemerintah daerah, dinas, puskesmas, lintas sektor) menyamakan persepsi terkait program kesehatan jiwa untuk disepakati oleh seluruh pihak, sehingga setiap pihak mengetahui jelas batas kewenangannya masingmasing dalam pelaksanaan program kesehatan jiwa. Sinkronisasi kebijakan terkait ketersediaan dan kewenangan pemberian obat Psikofarma di Puskesmas khususnya diagnosa masalah kesehatan jiwa ringan-sedang. Segera dan rutin melakukan pelatihan SDM, membentuk TPKJM sehingga koordinasi antar lintas sektor dapat berjalan secara berjenjang dan lebih terfokus, intensif melakukan pengawasan dan evaluasi baik Dinas Kesehatan maupun Puskesmas, serta meningkatkan komunikasi serta motivasi bagi pelaksana program oleh Kepala Puskesmas dan Kepala Dinas. Kata Kunci: Kesehatan Jiwa, Manajemen, Puskesmas This study discusses about the mental health program management in Bandung City. This study used qualitative approach, data collection is done by in-depth interviews and document review. This research was conducted at the Dinas Kesehatan and four Puskesmas in Bandung City, using system approach framework, focusing on input (policy, man, money, facilities) and managerial processes that begin by planning, organizing, implementing and then monitoring and evaluating. The results of the study suggest that all stakeholder (Local government, Health Office, Puskesmas, Social Office Affair, and others that could involve) to share common perception related to mental health programs to be agreed upon by all parties involved, so that each party knows clearly the role and authority in the implementation of mental health programs, there shpuld be synchronization of policies related to the availability and authority of Psychopharmaceutical drugs in Puskemas, especially the diagnosis of mild-to-moderate mental health problems. Training for program implementers (program coordinator) needs to be conducted immediately. The team of mental health (TP-KJM) need to be formed, so that coordination between sectors can run in stages and be more focused. The government should meet the needs of the facilities be more intensive in conducting monitoring and evaluation, improve communication and motivation to program coordinators by head of health office and Puskesmas Bandung City. Key words: Management, Mental Health, Puskesmas
Read More
S-9703
Depok : FKM-UI, 2018
S1 - Skripsi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Safira Putri Primadianti; Pembimbing: Mieke Savitri; Penguji: Dumilah Ayuningtyas, Astrid Saraswaty Dewi
Abstrak: ABSTRAK Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Pembiayaan Kesehatan bertanggung jawab atas pelayanan Pembiayaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin Non Kuota PBI sejak tahun 2017. Penelitian ini membahas mengenai gambaran manajemen dengan perspektif sistem yaitu masukan, proses, dan keluaran. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masukan sarana prasarana sudah cukup mendukung dan kebijakan atau pedoman menyesuaikan dengan keadaan semua pihak pelayanan, namun sumber daya lainnya seperti tenaga kepegawaian dan dana belum memenuhi kebutuhan pelayanan, serta belum ada pengembangan teknologi yang berfungsi untuk mencapai efisiensi. Pada proses pelayanan yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian sudah berjalan sinkron dengan pedoman yang berlaku. Pada subsistem keluaran yaitu Surat Jaminan Pelayanan dengan jumlah rata-rata 47 buah pada tahun 2017 dan meningkat secara signifikan pada tahun 2018 yaitu rata-rata 115 buah, namun belum didukung oleh indikator pencapaian mutu pelayanan. Kesimpulan penelitian adalah pelayanan Pembiayaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin Non Kuota PBI di Dinas Kesehatan Kota Depok telah berjalan sesuai dengan perencanaan dan pedoman yang ditentukan. Kata kunci: Manajemen; Non Kuota PBI; Pelayanan Kesehatan; Pembiayaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin ABSTRACT Since 2017 Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Pembiayaan Kesehatan has served the Health Insurance Payment for the Poor Community in Kota Depok. The study is about the overview of the management by using system approach, consists of the input, process, and output. This is a qualitative research and the methods are observation, in-depth interview and literature review. The research shows that logistics, infrastructure and guidance as the policy are adequate, although resource such as man, money, and technology as machine hasn‟t used properly to enhance work efficiency. The service process which starts from planning, organizing, actuating, dan controlling are synced xi Universitas Indonesia with the guidance. The output which is Surat Jaminan Pelayanan, the number has increased in the year 2018, but there is no official work indicator yet. The conclusion of the research is Health Insurance Payment Service Management of the Poor Community has run side by side with the planning and policy. Key words: Health Insurance Payment of the Poor Community; Health Service; Management; Non PBI,
Read More
S-9803
Depok : FKM-UI, 2018
S1 - Skripsi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Siska Prameswari; Pembimbing: Septiara Putri; Penguji: Anhari Achadi, Nurhaedah
Abstrak:
Kasus COVID-19 di Indonesia menyebar dengan cepat dan memberikan dampak pada berbagai sektor. Untuk mencegah semakin banyaknya kasus maka dibutuhkan pencegahan untuk memutus rantai penularan COVID-19 agar pandemi COVID-19 dapat berakhir, salah satunya dengan cara melaksanakan program vaksinasi COVID-19. Agar program vaksinasi berjalan dengan baik, maka dibutuhkan vaksin COVID-19 yang terjamin kualitasnya. Untuk menjaga kualitas vaksin, diperlukan adanya pengelolaan vaksin COVID-19 yang tepat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pengelolaan vaksin COVID-19 di Dinas Kesehatan Kota Bogor Tahun 2023. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu kualitatif dengan metode wawancara mendalam dengan jumlah informan sebanyak lima orang. Validasi data yang digunakan yaitu triangulasi sumber dengan cara wawancara bersama berbagai macam informan dan triangulasi metode dengan telaah dokumen serta observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan vaksin COVID-19 di Dinas Kesehatan Kota Bogor sudah cukup baik karena hampir seluruh komponen input, proses, dan output pengelolaan vaksin COVID-19 sudah sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Vaksin dan Petunjuk Teknis Vaksinasi COVID-19 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI.

COVID-19 cases in Indonesia spread quickly and impacted various sectors. Due to the increasing number of cases, prevention action is required to break the chain of transmission of COVID-19 so that the COVID-19 pandemic can end, one of the public health efforts is by implementing a COVID-19 vaccination program. The program itself should be well managed with focusing on quality assurance of covid 19 vaccine. For the vaccination program to run well, a quality-assured COVID-19 vaccine is needed. To maintain vaccine quality, proper management of the COVID-19 vaccine is required. This study aims to describe the management of the COVID-19 vaccine at the Bogor City Health Office in 2023. The study used a qualitative approach incorporating five informants which explores the COVID-19 vaccine management from local health office perspectives. The data validation used was source triangulation by interviewing various informants and method triangulation by document review and observation. The results showed that the management of the COVID-19 vaccine at the Bogor City Health Office was quite good because almost all components of the input, process, and output of the management of the COVID-19 vaccine were following the Guidelines for Vaccine Management and Technical Instructions for Vaccination for COVID-19 issued by the Ministry of Health RI.
Read More
S-11283
Depok : FKM-UI, 2023
S1 - Skripsi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Isma Priatiningsih; Pembimbing: Adang Bachtiar; Penguji: Purnawan Junadi, Wachyu Sulistiadi, Yono Supriyono, Eyo Karmulyo
Abstrak:

Dinas Kesehatan Kota Cirebon merupakan salah satu institusi pemerintah di bidang kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah kota dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi bidang kesehatan di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon. Keberhasilan tersebut akan tercapai salah satunya dengan upaya mengelola sumber daya manusia ( SDM ) secara efektif dan eiisien, bukan saja dari segi kuantitasnya tetapi yang penting kualitasnya. Penelitian ini untuk melihat gambaran perencanaan strategis SDM kesehatan Dinas Kesehatan Kota - Cirebon, menganalisa upaya perencanaan strategis dcngan pendekatan Balanced Scorecard menezjemahkan misi dan strategi kedalam berbagai tujuan dan ukuran kedalam empat Perspektif Balanced Scorecard yaitu Perspcktif Finansial, Perspektif Pelanggan, Perspektif Proses Intemal dan Perspektif Pembelajaran dan Pertumbungan Organisasi sehingga mampu mengkomunikasikan stratgi kepada pegawai. Penelitian ini menggunakan metoda kualitatif yang bersifat deskriptif analitik mengunakan data primer dengan mclakukan wawancara mendalam, CDMG serta data sekunder. Daxi hasil penelitian ini didapat langkah-langkah kelja yang dibagi dalam empat tahapan yaitu Tahap I, Tahap pengumpulan data (The Input Stage) akan menghasilkan visi dan misi SDM serta Nilai (score) Variabei Ekstcmal dan Internal (EFB dan IFE Score), Tahap II, tahapnpencocokan (The Adaching Stage) sehingga menghasilkan strategi alternatif, stralegi terpilih dan tujuan strategis yang dimangkan dalam Peta Strategi (Strategy Map), Tahap III, adalah tahap pengambilan keputusan (The Decision Stage) menghasilkan Indikator Kinerja Kunci (Key Perfomance Indicators/KP1), ukuran-ukuran KPI, Target-target KP1 dan Program Prioritas serta kegiatan dalam periode 2008 - 2012, Tahap IV adalah Tahap Implementasi (Plan of Aclibn) menghasilkan Format Implementami, Form Monitoring dan Evaluasi. Pada tahap ini ditetapkan kategori nilai kinerja. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai instrument rencana szrarcgis SDM kesehatan, khususnya pada Dinas Kesehatan Kota Cirebon.


City of Cirebon Health office is one of government institution of health department which has a fundamental job to perform a district autonomy responsibility for implementing a decentralization duty of health jobs at Government of Cirebon. This success will be reached, one of them is trying to manage a Human Resource Development (HRD) effectively and efficiently, not only fiom their quantity but more important that is their quality. This study showed a describing on strategic plan of Human Resource Development (HRD) City of Cirebon Health office, analyzing a strategic plan effort with a Balanced Scorecard method, implementing a mission and strategy into various objectives and measurement to become four Balanced Scorecard perspectives, that are Financial Perspective, Customer Perspective, Intemal Process Perspective, Study and Organization Growth Perspective, so they cart communicate a strategy to officer. This study used a qualitative method which has an analytic descriptive, primary data with a deep interview, CDMG and secondary data. From this study result known that job steps divided into four steps. The first step is data collecting (The Input Stage) which conducted a vision and mission of Human Resource Development and External and Intemal variable score (EPB and IFE Score). The second step is adaptation (The Matching Stage) which conducted an objective and alternative strategy that implemented on Map Strategy (Strategy Map). The third step is a decision making (The Decision Stage) which conducted a Key Performance Indicator (KPI), criteiia of Key Perfomance Indicator, the objectives of KPI, priority program and activity in period of 2008 - 2012, The fourth step is implementation (Plan of Action) which conducted an Implementation Format, Monitoring Form and Evaluation. In this step is specified a performance score category. From this study result is suggested can be used as a strategic plan instnunent of Human Resource Development on health, especially for City of Cirebon Health office.

Read More
T-2514
Depok : FKM-UI, 2007
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Sri Suwartini; Pembimbing: Ronnie Rivany
S-2667
Depok : FKM-UI, 2002
S1 - Skripsi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Amsori; Pembimbing: Alex Papilaya; Penguji: Ella Nurlaela Hadi, Mary A. Wangsaraharja, Anang Yuwana, Saleh Bastaman
T-2684
Depok : FKM-UI, 2007
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
:: Pengguna : Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
Library Automation and Digital Archive