Ditemukan 34693 dokumen yang sesuai dengan query :: Simpan CSV
Asyifa Widya Wardaningtyas; Pembimbing: Ede Surya Darmawan; Penguji: Adang Bachtiar, Mardiati Nadjib, Anhari Achadi, Kurnia Permitasari
Abstrak:
Read More
Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP) merupakan salah satu wujud transformasi pelayanan kesehatan primer yang bertujuan untuk mendekatkan akses dan pelayanan kesehatan pada setiap fase. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kesiapan implementasi kebijakan ILP di wilayah dengan karakteristik perkotaan, yaitu Kota Depok, melalui Puskesmas Cinere, Puskesmas Cipayung, dan Puskesmas Abadijaya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen. Informan penelitian ini berjumlah 33 orang yang mewakili berbagai instansi yang terlibat. Hasil penelitian menunjukan bahwa model pelayanan ILP yang diharapkan di Kota Depok adalah integrasi fasilitas layanan kesehatan primer untuk mendukung tiga fokus ILP. Integrasi ini didasari oleh jumlah fasilitas layanan kesehatan primer yang memadai di Kota Depok. Komitmen politik dari pemerintah pusat dan pemerintah kota telah siap mendukung implementasi ILP. Namun, ketersediaan kebijakan, pendanaan, SDM kesehatan, infrastruktur, obat dan alat kesehatan, serta teknologi digital belum optimal untuk menunjang implementasinya. Walaupun demikian, Kota Depok telah siap untuk implementasi ILP dengan sumber daya fasilitas layanan kesehatan primer yang ada dengan penguatan kerjasama antara Puskesmas dan jejaringnya. Kesiapan Kota Depok tercermin dari komitmen perubahan telah dibentuk melalui pemahaman dan respon positif terkait perubahan dan kemampuan perubahan yang memadai untuk mendukung implementasi ILP.
Integrated Primary Health Care (ILP) represents a significant initiative within this transformation, aimed at improving accessibility for communities across all life stages. This study aims to analyze the readiness for implementing ILP policies in an urban setting, specifically in Depok, through Puskesmas Cinere, Puskesmas Cipayung, and Puskesmas Abadijaya. A qualitative research approach was employed through in-depth interviews, observations, and document reviews, involving 33 informants representing relevant institutions. The findings indicate that the preferred service model in Depok is the integrated primary healthcare facilities to support the three core focuses of ILP. This model is supported by the adequate number of primary healthcare facilities in Depok. Political commitment from both central and local governments is established to support ILP implementation. However, challenges remain concerning the availability of policies, funding, healthcare personnel, infrastructure, medical supplies and equipment, and digital technology to fully support its implementation. Despite these challenges, Depok is prepared to implement ILP using its existing primary healthcare resources, strengthened by enhanced collaboration between public health centers and their networks. Depok’s readiness is reflected in its established commitment to change, demonstrated by a solid understanding and positive response to the reform, along with sufficient capacity for change to support ILP implementation.
T-7196
Depok : FKM UI, 2025
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Levi Dhynianti; Pembimbing: Ede Surya Darmawan; Penguji: Mardiati Nadjib, Rima Damayanti, Sri Puji Wahyuni
Abstrak:
Read More
Tesis ini membahas kesiapan Puskesmas di DKI Jakarta dalam mengimplementasikan transformasi layanan primer pada tahun 2024. Kesiapan implementasi sangat menentukan efektivitas dan keberhasilan suatu kebijakan sehingga analisis kesiapan dilakukan guna mengidentifikasi sumber daya pendukung yang perlu disiapkan, faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan (tantangan dan pendukung) serta faktor kondisi di internal organisasi puskesmas perlu dipersiapkan agar upaya transformasi yang akan dilaksanakan dapat berjalan optimal. Penelitian ini adalah operational research dengan pendekatan kuantitatif yang selanjutnya diperjelas dengan kualitatif. Data diperoleh melalui 2 tahap yaitu kuisioner dan dilanjutkan dengan wawancara mendalam untuk memperjelas data yang tidak dapat dijelaskan secara kuantitatif. Hasil penelitian pada penelitian ini diperoleh data bahwa terdapat 18 puskesmas(47%) puskesmas telah siap dan 20 puskesmas (53%) belum siap meengimplementasikan transformasi layanan primer. Aspek input (Pelayanan Kesehatan, SDM, Sistem Informasi, Sarana Prasarana dan Alat), aspek proses (tatakelola dan kebijakan) serta aspek output (akses, cakupan, mutu dan keselamatan pasien) menjadi faktor penentu kesiapan. Adanya komitmen antar stakeholder, strategi berupa kebijakan baru dalam layanan, serta karakteristik puskesmas yang berstatus BLUD serta kondisi akses, cakupan dan keselamatan pasien yang baik saat pelaksanaan implementasi merupakan faktor pendorong yang dapat mendukung implementasi layanan primer. Sementara belum jelasnya status kader dan insentif kader, serta dashboard pelaporan yang belum maksimal menjadi tantangan dalam pelaksanaan implementasi. Oleh karena itu dukungan dari Kementerian Kesehatan, fasilitasi dari Dinas Kesehatan Provinsi serta upaya maksimal dari puskesmas perlu dilakukan maksimal sehingga implementasi transformasi layanan primer dapat terlaksana sesuai dengan tujuan dan target.
This thesis discusses the readiness of community health centers (Puskesmas) in DKI Jakarta to implement primary health care transformation in 2024. The readiness of implementation significantly determines the effectiveness and success of a policy, hence an analysis of readiness is conducted to identify the supporting resources that need to be prepared, the factors influencing policy implementation (challenges and supports), as well as the internal conditions of the Puskesmas that need to be prepared to ensure the transformation efforts can be carried out optimally. This research is operational research with a quantitative approach, which is further clarified with qualitative methods. Data was obtained through two stages: questionnaires followed by in-depth interviews to clarify data that cannot be explained quantitatively. The results of this study indicate that 18 Puskesmas (47%) are ready, and 20 Puskesmas (53%) are not yet ready to implement the primary health care transformation. Input aspects (Health Services, Human Resources, Information Systems, Facilities and Equipment), process aspects (governance and policies), and output aspects (access, coverage, quality, and patient safety) are the determining factors of readiness. The commitment among stakeholders, strategies in the form of new policies in services, the characteristics of Puskesmas with BLUD status, as well as good access, coverage, and patient safety during the implementation are supporting factors that can aid the implementation of primary services. Meanwhile, unclear status and incentives for cadres, as well as suboptimal reporting dashboards, pose challenges in the implementation. Therefore, support from the Ministry of Health, facilitation from the Provincial Health Office, and maximum efforts from the Puskesmas are necessary to ensure that the implementation of primary health care transformation can be carried out in line with the objectives and targets.
T-6991
Depok : FKM UI, 2024
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Aditia Putri; Pembimbing: Dumilah Ayuningtyas; Penguji: Amal Chalik Sjaaf, Purnawan Junadi, Maria Endang Sumiwi, Trihono
Abstrak:
Read More
Transformasi pelayanan kesehatan primer merupakan Pilar Pertama dalam Transformasi Kesehatan. Pendampingan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer di Puskesmas (ILP) untuk mewujudkan fokus transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan pada bulan Juli sampai Oktober 2022. Penelitian bertujuan melakukan analisis kebijakan ILP di lokasi intervensi awal, mewakili karakteristik wilayah Puskesmas. Lokasi penelitian adalah Puskesmas Kebonsari, Kota Surabaya, Puskesmas Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat, Puskesmas Banjarwangi, Kabupaten Garut, dan Puskesmas Niki-Niki, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan desain studi kasus eksploratif. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan realist evaluation dengan empat tahap yaitu pengembangan teori program, pengumpulan data, pengujian teori program serta interpretasi dan perbaikan. Data primer diperoleh dari wawancara mendalam, FGD, telaah dokumen dan observasi. Informan penelitian ini sejumlah 73 orang mulai dari tingkat Pusat dan daerah (Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota, Puskesmas dan Desa). Di seluruh lokasi, durasi pelayanan bertambah akibat skrining antara lain disebabkan kurangnya dokter. Di perkotaan, terdapat sistem pendaftaran online dan batasan durasi pelayanan yang berpengaruh. Posyandu Prima dan Posyandu mewujudkan tersedianya akses di tingkat desa melalui pemenuhan sumber daya termasuk bidan, perawat dan kader. Belum semua lokasi melaksanakan Posyandu dusun terintegrasi satu waktu. Pelaksanaan Posyandu integrasi perlu memperhatikan jumlah sasaran dan SDMK yang bertugas. Sosialisasi dengan pendekatan sesuai karakter masyarakat dapat meningkatkan utilisasi layanan dalam ILP. Dashboard untuk mewujudkan Pemantauan Wilayah Setempat masih belum optimal. Koordinasi kasus antar Puskesmas sampai desa dilakukan manual via telepon maupun kartu kontrol. Tingginya komitmen ditunjukkan oleh para aktor tingkat Pusat, Daerah dan Desa dibuktikan secara verbal, regulasi pendukung maupun alokasi anggaran termasuk insentif kader. Daerah siap mereplikasi ILP namun menyampaikan kebutuhan kejelasan regulasi. Penelitian ini menghasilkan teori program pelaksanaan ILP mengacu pada tiga fokus transformasi pelayanan primer serta regulasi, integrasi kebijakan dan dukungan stakeholders. Dalam konteks berbeda, pendekatan ILP akan mengalami mekanisme berbeda dalam menghasilkan outcome peningkatan utilisasi layanan. Diperlukan percepatan kebijakan untuk mendukung pendekatan ILP serta harmonisasi kebijakan pendukung untuk konsistensi dukungan daerah dalam replikasi ILP.
Transformation of primary health services is the first pillar of Health Transformation. Pilot of Integrated Primary Health Care in Puskesmas (ILP) to implement the focus of the transformation of primary health services carried out from July to October 2022. This research aims to conduct a policy analysis of ILP at the initial intervention location, representing the characteristics of the Puskesmas. Research locations were in Puskesmas Kebonsari in Surabaya, Puskesmas Jereweh in Sumbawa Barat, Puskesmas Banjarwangi in Garut, and Puskesmas Niki-Niki in Timor Tengah Selatan. This research used qualitative method with an exploratory case study design. The study was conducted using a realist evaluation approach in four stages: development of program theory; data collection; testing the program theory; interpretation and refinement. Primary data were obtained from in-depth interviews, FGDs, document reviews, and observations. The informants for this study were 73 people from the central and regional levels (Provincial, District/City Health Offices, Puskesmas, and Villages). In all locations, the duration of service increased as a result of screening, in part because of a lack of doctors. In urban areas, there is an online registration system, and service duration limits that matter. Posyandu Prima and Posyandu provide access at the village level through the fulfillment of resources including midwives, nurses, and cadres. Not all locations performed integrated Posyandu at one time. The implementation of integrated Posyandu needs to pay attention to the number of targets and the health staff involved. Socialization with an approach depending on community character can increase service utilization od ILP. The dashboard for accomplish Local Area Monitoring is still not optimal. Coordination of cases between Puskesmas and villages was done manually via telephone or control card. Actors at the Central, Regional, and Village levels showed a high level of commitment as evidenced verbally, supporting regulations and budget allocations including cadre incentives. Several regions are ready to replicate the ILP, but convey the need for regulatory clarification. This research create program theories of ILP referring to the three focuses of primary service transformation as well as regulation, policy integration, and stakeholders support. In different contexts, the ILP approach will experience different mechanisms in producing service utilization improvement outcomes. Policy acceleration is needed to support the ILP approach and harmonize supporting policies for consistent local government support in ILP replication.
T-6753
Depok : FKM-UI, 2023
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Annisa Khairina; Pembimbing: Jaslis Ilyas; Penguji: Pujiyanto, Anhari Achadi, Bihantoro, Hasiholan Tiroi
T-5424
Depok : FKM-UI, 2018
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Renta Yulfa Zaini; Pembimbing: Wachyu Sulistiadi; Penguji: Ascobat Gani, Dumilah Ayuningtyas, Upik Rukmini, Anita Dianawati
Abstrak:
Read More
Untuk mewujudkan seluruh program prioritas yang menjadi tanggung jawabnya, Puskesmas melakukan kolaborasi dengan jejaring Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama lain di wilayah kerjanya melalui integrasi pelayanan kesehatan. Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Pedoman Penyelenggaraan Integrasi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dengan FKTP lain dalam pelaksanaan Program Prioritas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Integrasi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dengan FKTP Lain di Kabupaten Kendal Jawa Tengah. Penelitian merupakan analisis kebijakan, menggunakan pendekatan kualitatif dengan disain penelitian menggunakan model implementasi kebijakan Edward III yang dikombinasikan dengan kerangka kerja dari WHO dan segitiga analisis kebijakan dari Walt & Gilson untuk memetakan variabel-variabelnya. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen yang dilaksanakan pada bulan April – Mei 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan sudah mulai berjalan akan tetapi belum semua kebijakan terlaksana. Sikap pelaksana sudah baik tetapi belum didukung pemahaman kebijakan yang utuh. Dukungan sumber daya belum optimal dalam hal anggaran dan pemanfaatan teknologi digital untuk pelaporan. Komunikasi belum efektif dalam kejelasan kebijakan. Struktur birokrasi di tingkat FKTP masih kurang, pemahaman pedoman kurang sehingga peran dan pembagian wewenang di FKTP belum berjalan dengan baik. Monitoring dan evaluasi belum berjalan optimal, serta keterlibatan swasta perlu didorong dalam integrasi pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, upaya-upaya peningkatan efektivitas implementasi memerlukan penguatan kebijakan, peningkatan komunikasi, penatalaksanaan sumber daya, serta monitoring dan evaluasi
To implement all priority programs for which they are responsible, Puskesmas collaborates with other First Level Health Facility networks in their working areas through health service integration. The Ministry of Health has issued Guidelines for the Implementation of Health Service Integration at Puskesmas with other primary health care facilities in the implementation of Priority Programs. This study aims to analyze the implementation of the Health Service Integration policy at Puskesmas with other FKTPs in Kendal District, Central Java. The research is a policy analysis using a qualitative approach with a research design using the Edward III policy implementation model combined with the WHO framework and the policy analysis triangle from Walt & Gilson to map the variables. Data collection was carried out through in-depth interviews and document reviews conducted in April - May 2024. The results showed that the policy has started to run but not all policies have been implemented. The attitude of the implementers is good but has not been supported by a complete understanding of the policy. Resource support has not been optimal in terms of budget and utilization of digital technology in reporting. Communication has not been effective in policy clarity. Bureaucratic structure at the FKTP level is still lacking, and understanding of the guidelines is lacking so the role and division of authority at FKTP has not gone well. Monitoring and evaluation have not run optimally, and the involvement of the private sector needs to be encouraged in the integration of health services. Therefore, efforts to improve implementation effectiveness require strengthening policies, improving communication, managing resources, as well as monitoring and evaluation.
T-6972
Depok : FKM UI, 2024
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Dini Puteri Astianto Pramesti; Pembimbing: Dumilah Ayuningtyas; Penguji: Wachyu Sulistiadi, Wiku Bakti Bawono Adisasmito, Sundari, Supriyantoro
Abstrak:
Read More
Proses transisi rekam medis manual ke elektronik paling lambat 31 Desember 2023, tetapi setelah 11 bulan berlalu, masih 30,60% dari 107.582 fasyankes yang tekoneksi dengan SATUSEHAT. Salah satu yang belum terpenuhi koneksinya adalah rumah sakit milik Tentara Nasional Indonesia. Meskipun TNI dikenal dengan kedisiplinannya, tetapi dalam penerapan kebijakan rekam medis elektronik masih terbilang rendah. Pelaksana dalam penerapan rekam medis elektronik memerlukan payung hukum dan prosedur dalam bentuk kebijakan turunan sehingga menjadi kewajiban dan urgensi rumah sakit untuk segera menyusun dan mengimplementasikannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 di Rumkital Marinir Cilandak tahun 2024 dilihat dari variabel komunikasi, struktur birokrasi, disposisi dan sumber daya mengadopsi teori Edward III dan dimodifikasi dengan teori Merilee S Grindle dan teori Mazmanian & Sabatier. Penelitian ini merupakan penelitian policy review dengan pendekatan studi kasus menggunakan metode pengumpulan data wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian didapatkan kesiapan implementasi rekam medis elektronik di Rumkital Marinir Cilandak sudah menyelenggarakan dan berfungsi dengan baik, akan tetapi masih terdapat beberapa poin keharusan dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 yang belum terlaksana yaitu dari variabel komunikasi aspek transmisi kebijakan, struktur birokrasi belum tersedia kebijakan turunan dan sumber daya.
The transition from manual medical records to electronic must be completed by December 31, 2023. However, after 11 months, only 30.60% of the 107,582 health service facilities are connected to SATUSEHAT. One of the facilities that has not yet established a connection is the hospital owned by the TNI. Although the TNI is known for its discipline, the implementation of the electronic medical record policy is considered low. Implementing electronic medical records requires legal Protection and procedures in the form of derivative policies, so it becomes an obligation and urgency for hospitals to formulate and implement them promptly. This study aims to determine the readiness of the implementation of the Minister of Health Regulation Number 24 of 2022 at the Cilandak Marine Hospital in 2024, viewed from the variables of communication, bureaucratic structure, disposition, and resources, adopting the theory of Edward III and modified with the theories of Merilee S. Grindle and Mazmanian & Sabatier. This research is a policy review study with a case study approach using data collection methods of in-depth interviews and document review. The study results showed that the readiness to implement electronic medical records at the Cilandak Marine Hospital had been organized and functioned properly. However, several mandatory points from the Minister of Health Regulation Number 24 of 2022 still have not been implemented, namely, from the communication variable of the policy transmission aspect, the bureaucratic structure has not provided derivative policy and resources.
T-7209
Depok : FKM UI, 2025
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Shofi Sari Azima; Pembimbing: Ede Surya Darmawan; Penguji: Vetty Yulianty Permanasari, Wiku Bakti Bawono Adisasmito, Irham Putra, Aprilia Krisliana
Abstrak:
Read More
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan anggaran berbasis kinerja terhadap capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) HIV Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, studi dokumen, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun proses penganggaran telah mengikuti siklus perencanaan, pengesahan, pelaksanaan, dan evaluasi, namun belum sepenuhnya mencerminkan prinsip anggaran berbasis kinerja. Kesenjangan terjadi pada penentuan target kinerja yang masih bersifat administratif dan belum berorientasi pada outcome seperti penurunan kasus HIV atau pencapaian target 95-95-95. Selain itu, belum optimalnya penggunaan sistem informasi seperti Siscobikes serta belum terintegrasinya hasil evaluasi ke dalam proses perencanaan turut memengaruhi efektivitas alokasi anggaran. Berdasarkan perhitungan kebutuhan anggaran dengan acuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan SPM Kesehatan, estimasi anggaran untuk menjangkau 38.588 orang sasaran adalah sebesar Rp1.610.068.963,00 namun alokasi yang tersedia masih jauh dari kebutuhan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dalam penyusunan anggaran yang berbasis kinerja, peningkatan kapasitas perencana, serta integrasi antarsektor dalam mendukung perencanaan dan penganggaran yang lebih berorientasi hasil guna mendukung upaya pengendalian HIV dan tercapainya ending AIDS 2030.
This study aims to analyze the implementation of performance-based budgeting policy in achieving the Minimum Service Standards (SPM) of HIV infection at the South Tangerang City Health Office in Fiscal Year 2024. A qualitative approach was used, with data collected through in-depth interviews, document review, and observation. The findings indicate that although the budgeting process follows the planning, approval, implementation, and evaluation cycle, it has not fully reflected the principles of performance-based budgeting. A key gap lies in the determination of performance targets, which remain administrative in nature and are not yet outcome-oriented—such as reducing HIV cases or achieving the 95-95-95 global targets. In addition, the use of integrated information systems like Siscobikes remains suboptimal, and evaluation results have not been effectively incorporated into the planning process, thereby affecting the efficiency of budget allocation. Based on budget needs calculations referring to the Minister of Health Regulation No. 6 of 2024 on Technical Standards for Fulfilling Health SPM, the estimated budget required to reach 38,588 target individuals is Rp1.610.068.963,00; however, the current allocation falls significantly short of that need. Therefore, it is necessary to strengthen performance-based budget planning, improve the capacity of planners, and promote cross-sectoral integration to support result-oriented budgeting and planning, in order to enhance HIV control efforts and achieve the 2030 AIDS elimination target.
T-7354
Depok : FKM UI, 2025
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Anggi Asri Rusliana Dewi; Pembimbing: Dumilah Ayuningtyas; Penguji: Puput Oktamianti, Atet Kurniadi, Roni Razali
Abstrak:
Read More
Hipertensi merupakan faktor risiko kardiovaskular utama yang menyebabkan kecacatan di seluruh dunia dan di antaranya tidak menyadari kondisi kesehatannya sehingga sering disebut sebagai the silent killer. Angka prevalensi hipertensi di Indonesia cukup tinggi. Berdasarkan Riskesdas (2018), Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan prevalensi tertinggi hipertensi, namun presentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan masih rendah. Kota Banjarbaru memiliki persentase terendah yakni 11,3% dari target 100%. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi termasuk dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi kebijakan SPM bidang kesehatan penderita hipertensi di Kota Banjarbaru. Penelitian kualitatif dengan desain penelitian Rapid Assessment Procedure (RAP) dilakukan pada bulan Mei hingga Juni 2023 di Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan SPM hipertensi belum optimal dapat dilihat dari laporan capaian SPM bidang kesehatan Kota Banjarbaru berada di posisi terendah di antara 12 jenis pelayanan kesehatan dasar. Kesimpulannya, beberapa kendala dalam implementasi SPM hipertensi yakni pencatatan dan pelaporan penderita hipertensi, rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan dan berobat di puskesmas sehingga datanya tidak tercatat, tidak ada alokasi anggaran khusus SPM hipertensi di puskesmas, dan tugas rangkap dari petugas kesehatan sehingga tidak maksimal dalam mencapai suatu program. Diperlukan upaya kerjasama lintas sektor untuk keterpaduan pencatatan dan pelaporan data pasien hipertensi, pengajuan anggaran SPM hipertensi, upaya mengajak masyarakat, dan membagi tugas secara adil bagi petugas puskesmas.
Hypertension is a major cardiovascular risk factor that causes disability worldwide and many of them are not aware of their health condition, so it is often referred to as the silent killer. The prevalence rate of hypertension in Indonesia is quite high. Based on Riskesdas (2018), South Kalimantan Province shows the highest prevalence of hypertension, but the percentage of hypertensive patients who receive health services is still low. Banjarbaru City has the lowest percentage, namely 11.3% of the 100% target. Health services for people with hypertension are included in the Minimum Service Standards (SPM) in the Health Sector which are regulated in laws and regulations and government policies. The purpose of this study was to analyze the implementation of the SPM policy in the health sector for hypertension sufferers in Banjarbaru City. Qualitative research with the Rapid Assessment Procedure (RAP) research design was conducted from May to June 2023 in Banjarbaru City, South Kalimantan Province. Data collection was carried out through in-depth interviews, observation and document review. The results of the study showed that the implementation of the SPM policy for hypertension was not optimal, as can be seen from the achievement report on SPM in the health sector in Banjarbaru City which was in the lowest position among the 12 types of basic health services. In conclusion, several obstacles in the implementation of hypertension SPM are recording and reporting of hypertension sufferers, low public awareness to carry out examinations and treatment at the puskesmas so that the data is not recorded, there is no special budget allocation for hypertension SPM at the puskesmas, and multiple assignments from health workers so that they are not optimal in reach a program. Cross-sector collaboration efforts are needed to integrate the recording and reporting of hypertension patient data, hypertension SPM budget submission, efforts to invite the community, and distribute tasks fairly for health center staff.
T-6687
Depok : FKM-UI, 2023
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Isnaniyah Rizky; Pembimbing: Amal Chalik Sjaaf; Penguji: Jaslis Ilyas, Purnawan Junadi,Ria Syafitri Evi Gantini, Lela Amelia
Abstrak:
Read More
Penyelenggaraan Fraksionasi Plasma merupakan salah satu kebijakan yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam rangka memenuhi akses masyarakat terhadap Produk Obat Derivat Plasma (PODP). Sebagaimana diketahui sampai saat ini kesediaan PODP di Indonesia masih 100% impor, hal tersebut menyebabkan PODP masih sulit di akses masyarakat. Permenkes No. 4 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Fraksionasi Plasma merupakan revisi kedua dari peraturan sebelumnya, dimana tidak adanya implementasi yang dicapai pada peraturan-peraturan sebelumnya. Pentingnya melakukan analisis kesiapan kebijakan ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait faktor yang berdampak positif dan negatif serta mampu memberikan rekomendasi kepada para pemangku kepentingan agar pelaksanaan implementasi kebijakan penyelenggaraan fraksionasi plasma dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan target waktu yang ditetapkan. Faktor yang mempengaruhi dari implementasi penyelenggaraan fraksionasi plasma tersebut antara lain terkait tata kelola, sistem informasi, teknologi, pembiayaan, sumber daya manusia, layanan, dan politik yang didapati dapat memberikan dampak terhadap keberhasilan implementasi penyelenggaraan fraksionasi plasma lokal sehingga mampu menciptakan kemandirian farmasi dalam rangka mewujudkan pilar ketahanan kesehatan dalam transformasi kesehatan di Indonesia. Kata kunci: Fraksionasi plasma, obat derivat plasma, farmasi
Implementing Plasma Fractionation is one of the policies carried out by the Government of Indonesia to fulfill public access to Plasma Derivative Medicinal Products (PDMPs). As is well known now, PDMPs readiness in Indonesia is still 100% imported, which causes PDMPs to be difficult for the public to access. Permenkes No. 4/2023 concerning the Implementation of Plasma Fractionation is the second revision of the previous regulation, where implementation has yet to be achieved in the previous regulations. The importance of conducting a policy readiness analysis is expected to provide information regarding factors that have positive and negative impacts and to be able to provide recommendations to stakeholders so that the plasma fractionation implementation policy can run well and in accordance with the set time targets. Factors that influence the implementation of plasma fractionation include governance, information systems, technology, financing, human resources, services, and politics, which are found to have an impact on the successful implementation of local plasma fractionation to create pharmaceutical independence in order to realize pillar of health resilience in health transformation in Indonesia. Key words: Plasma fractionation, derivate plasma, pharmaceutical
T-6732
Depok : FKM-UI, 2023
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Fakhira Dwi Awliyawati Saleh; Pembimbing: Vetty Yulianty Permanasari; Penguji: Adang Bachtiar, Dumilah Ayuningtyas, Eti Rohati, Purwati
Abstrak:
Masih banyak indikator Agenda Pembangunan Millenium (MDGs) 2015 yang belumtercapai secara global dalam hal kesehatan seksual reproduksi sehingga kembali dimasukkandalam poin agenda pembangunan berkelanjutan (SDGs). Komitmen pemerintah Indonesiauntuk mencapai target diwujudkan dengan cara menjamin pelayanan seksual reproduksidalam paket manfaat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Penelitian ini bertujuan untukmenganalisa implementasi JKN di Kota Depok, Kabupaten Mimika dan KabupatenKepulauan Selayar. Metode penelitian yang digunakan adalah Analisis Kebijakan denganpendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui diskusi kelompok terarah,wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwapelaksanaan kebijakan di ketiga lokasi belum berjalan optimal dilihat dari variabelkomunikasi, struktur birokrasi, sumber daya, dan disposisi. Kendala Implementasi yang adaberagam di tiap-tiap lokasi penelitian: di Depok yang merupakan wilayah urban justrubanyak ditemukan informasi yang keliru baik dari pelaksana kebijakan maupun yang beredarsecara luas di sosial media, kasus di Selayar menunjukkan bahwa standar peserta penerimabantuan iuran jaminan kesehatan nasional yang ada selama ini belum memasukkan prinsippengarusutamaan gender, sedangkan di Timika napas universal health coverage yangdiusung dalam JKN belum nampak karena masih banyak jenis jaminan kesehatan yang tidaksaling terintegrasi. Kendala impelementasi yang ada perlu segera dibenahi agar dapatmemaksimalkan implementasi kebijakan.Kata Kunci:Analisis Kebijakan Kesehatan, Implementasi JKN, Kesehatan Seksual Reproduksi.
Read More
T-5461
Depok : FKM-UI, 2018
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉