Bayi prematur dan bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR) merupakan masalah kesehatan masyarakat yang berkontribusi besar terhadap kematian neonatal dan memberikan beban ekonomi dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis determinan lama hari rawat dan biaya perawatan bayi prematur dan BBLR pada peserta JKN. Penelitian ini menggunakan kohort retrospektif dengan Data Sampel BPJS Kesehatan tahun 2022–2024. Sebanyak 2.119 pasangan ibu dan anak dianalisis. Hasil menunjukkan 73,77% bayi dirawat di tingkat RITL dengan median lama rawat 4 hari. Median biaya RJTL per individu mencapai Rp195.850,00, sementara RITL mencapai Rp7.453.400,00. Faktor usia ibu, usia bayi, kelompok diagnosis bayi, komplikasi neonatal, dan tipe FKRTL secara signifikan memengaruhi lama hari rawat serta biaya perawatan RJTL maupun RITL. Status kelengkapan ANC hanya memengaruhi biaya perawatan RITL secara signifikan. Sementara segmentasi kepesertaan JKN dan regionalisasi tarif INA-CBGs hanya secara signifikan memengaruhi biaya perawatan RJTL maupun RITL. Usia bayi menjadi faktor dominan yang memengaruhi lama hari rawat dan biaya perawatan bayi prematur dan BBLR pada peserta JKN tahun 2022–2023. Dengan demikian, strategi pengendalian biaya dan peningkatan efisiensi perawatan perlu difokuskan pada usia bayi dengan tetap memperhatikan aspek klinis dan karakteristik fasilitas kesehatan yang bekerja sama dalam skema JKN.

Preterm and low birth weight (LBW) infants represent a significant public health concern, contributing substantially to neonatal mortality and imposing an economic burden on Indonesia’s National Health Insurance (JKN) system. This study aims to analyze the determinants of length of stay and treatment cost for preterm and LBW infants covered by JKN. A retrospective cohort design was employed using the Data Sampel BPJS Kesehatan 2022–2024, involving 2,119 mother-infant pairs. Results show that 73.77% of infants received care at advanced inpatient facilities (RITL), with a median length of stay of 4 days. The median outpatient (RJTL) and inpatient (RITL) care costs per individual were Rp195,850 and Rp7,453,400, respectively. Maternal age, infant age, diagnosis group, neonatal complications, and type of referral hospital significantly influenced both the length of stay and healthcare costs in RJTL and RITL settings. Completeness of antenatal care (ANC) visits was significantly associated only with the RITL costs, while JKN membership segmentation and INA-CBGs tariff regionalization significantly affected healthcare costs. Infant age emerged as the most dominant factor in influencing length of stay and treatment cost. These findings highlight the need for cost-control strategies and care efficiency improvements that prioritize infant age, clinical conditions, and facility characteristics within the JKN.

Latar Belakang: Osteoarthritis (OA) merupakan salah satu penyakit muskuloskeletal kronis yang berdampak pada kualitas hidup dan fungsi gerak, terutama pada kelompok usia lanjut. Fisioterapi menjadi salah satu layanan penting dalam penanganan OA, khususnya di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan (FKRTL). Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis utilisasi pelayanan rawat jalan fisioterapi pada peserta BPJS Kesehatan dengan diagnosis Osteoarthritis. Metode: Penelitian ini menggunakan desain penelitian non-eksperimental dengan pendekatan kuantitatif berdasarkan data sekunder dari sampel BPJS Kesehatan tahun 2024. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar peserta dengan osteoarthritis (OA) memanfaatkan fisioterapi di FKRTL dengan frekuensi rendah (<8 sesi), yakni sebesar 88,6%. Seluruh variabel independen (karakteristik peserta dan pelayanan) memiliki hubungan signifikan terhadap pemanfaatan layanan fisioterapi. Faktor dominan adalah variabel usia, terutama pada kelompok dewasa akhir (36–45 tahun) dengan OR 1,90 (95% CI: 1,81–2,01). Kesimpulan: Temuan ini menunjukkan perlunya peningkatan edukasi dan intervensi promotif-rehabilitatif secara lebih aktif, khususnya pada kelompok yang memiliki risiko tinggi osteoarthritis, guna mendorong pemanfaatan fisioterapi secara optimal dalam pengelolaan osteoarthritis.

---

Background: Osteoarthritis (OA) is one of the most common chronic musculoskeletal disorders that affects quality of life and physical function, particularly among the elderly. Physiotherapy plays an essential role in OA management, especially in advanced referral health facilities (FKRTL). Objective: This study aims to analyze the utilization of outpatient physiotherapy services among BPJS Kesehatan participants diagnosed with osteoarthriti. Methods: This research employed a non-experimental study design with a quantitative approach, using secondary data from the 2024 BPJS Kesehatan sample. Results: The results show that the majority of osteoarthritis (OA) participants utilized physiotherapy services at advanced referral health facilities (FKRTL) with low frequency (<8 sessions), accounting for 88.6%. All independent variables comprising both participant and service characteristics were significantly associated with physiotherapy utilization. The dominant factor was age, particularly in the late adulthood group (36–45 years), with an odds ratio (OR) of 1.90 (95% CI: 1.81–2.01). Conclusion: These findings highlight the need for increased education and more active promotive-rehabilitative interventions, especially among groups at high risk of osteoarthritis, to encourage optimal physiotherapy utilization in OA management.

Latar Belakang: Stroke menyumbang angka kecacatan jangka panjang yang berdampak pada aktivitas sehari-hari pasien dan pemulihannya memerlukan penaganan rehabilitasi medik yang berkelanjutan. Layanan rehabilitasi medik di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) menjadi salah satu layanan esensial dalam penanganan pasien stroke dengan defisit fungsional. Tujuan: Menganalisis pemanfaatan layanan rehabilitasi medik serta faktor-faktor yang berhubungan pada pasien stroke peserta JKN di FKRTL. Metode: Desain cross sectional dengan pendekatan kuantitatif berdasarkan data sekunder berupa Data Sampel BPJS Kesehatan Tahun 2024-2025. Hasil: Selama masa perawatan 1 tahun setelah pulang dari rawat inap, pemanfaatan kelompok kunjungan rendah (≤8 kunjungan) sebesar 50,3% dan kunjungan tinggi (>8 kunjungan) sebesar 49,7%, dengan penumpukan terbesar pada pasien yang hanya berkunjung satu kali dalam setahun setelah pulang rawat inap (17,4%), sehingga pemanfaatan berpotensi belum optimal. Seluruh variabel independen (karakteristik peserta, klinis, dan pelayanan) berhubungan signifikan dengan pemanfaatan layanan rehabilitasi medik, dengan peserta yang tinggal di Kalimantan (OR = 10,364; 95% CI = 8,879–12,097), memanfaatkan di RS Tipe A (OR = 6,315; 95% CI = 5,707–6,987), dan memiliki hak kelas rawat Kelas I (OR = 6,311; 95% CI = 5,815–6,848) menjadi kelompok dengan probabilitas tertinggi untuk memanfaatkan layanan rehabilitasi medik. Kesimpulan: Temuan ini menunjukkan perlunya penguatan kontinuitas layanan melalui rehabilitasi yang lebih fleksibel, pemerataan tenaga dan fasilitas rujukan, penjaminan akses bagi kelompok kebutuhan tinggi dengan pemanfaatan rendah, serta penguatan upaya promotif berupa edukasi dan sosialisasi pemanfaatan layanan kepada pasien dan caregiver untuk mendukung kesinambungan utilisasi rehabilitasi medik dalam mencegah perburukan fungsional dan stroke berulang pada pasien stroke, guna mendorong pemanfaatan yang optimal dan berkeadilan dalam pengelolaan defisit fungsional pada pasien stroke selama masa pemulihan.

Background: Stroke contributes to long-term disability that affects patients's daily activities, and its recovery requires sustained medical rehabilitation management. Medical rehabilitation services at Advanced Referral Health Facilities (FKRTL) constitute one of the essential services in the management of stroke patients with functional deficits. Objective: This study aims to analyze the utilization of outpatient medical rehabilitation services and the factors associated with it among stroke patients insured by the National Health Insurance (JKN) at FKRTL. Methods: This study employed a cross sectional design with a quantitative approach, using secondary data from the 2024–2025 BPJS sample data. Results: Over a one-year period after discharging from inpatient care, 50.3% of patients are in the low-frequency utilization group (≤8 visits) and 49.7% are in the high-frequency group (>8 visits), with the largest concentration among patients who attended only a single visit per year (17.4%), indicating that utilization remains potentially suboptimal. All independent variables, comprising participant, clinical, and service characteristics, were significantly associated with the frequency of medical rehabilitation visits with participants residing in Kalimantan (OR = 10.364; 95% CI = 8.879–12.097), treated at Type A hospitals (OR = 6.315; 95% CI = 5.707–6.987), and entitled to Class I inpatient care (OR = 6.311; 95% CI = 5.815–6.848) constituting the group with the highest probability of utilizing medical rehabilitation services. Conclusion: This study finds that strengthening the continuity of care is needed through more flexible rehabilitation models, a more equitable distribution of personnel and referral facilities, guaranteed access for groups with high need but low utilization, and strengthened promotive efforts through education and outreach on service utilization for patients and caregivers to support continuity of the utilization of medical rehabilitation in preventing functional decline and recurrent stroke, in order to promote optimal and equitable service utilization in the management of functional deficits in stroke patients during recovery period.

Diabetes Mellitus Tipe 2 merupakan salah satu penyakit tidak menular dengan beban pembiayaan tertinggi dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Tingginya biaya layanan rawat jalan dan rawat inap penderita DM Tipe 2 berpotensi memberikan tekanan signifikan terhadap keberlanjutan pembiayaan JKN. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan biaya rawat jalan dan rawat inap rumah sakit peserta JKN penderita DM Tipe 2 di Indonesia. Penelitian ini menggunakan desain potong lintang (cross-sectional) dengan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder sampel klaim BPJS Kesehatan tahun 2025 dengan total sampel sebesar 3.865 peserta. Analisis data dilakukan secara univariat dan bivariat menggunakan uji t-test dan ANOVA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok usia, jenis kelamin, hak kelas rawat, segmentasi peserta, dan hubungan keluarga berhubungan signifikan dengan biaya layanan DM Tipe 2 (p < 0,05). Sementara itu, status perkawinan dan jenis FKTP tidak sepenuhnya berhubungan signifikan dengan biaya layanan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor demografis dan kepesertaan JKN berperan penting dalam menentukan besaran biaya layanan DM Tipe 2. BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan disarankan untuk memperkuat strategi pengendalian biaya berbasis karakteristik peserta guna menjaga efisiensi dan keberlanjutan pembiayaan JKN.

Type 2 Diabetes Mellitus is one of the non-communicable diseases with the highest financial burden in Indonesia's National Health Insurance (JKN) program. The high costs of outpatient and inpatient services for Type 2 DM patients pose a significant threat to the financial sustainability of JKN. This study aimed to analyze factors associated with outpatient and inpatient hospital costs among JKN participants with Type 2 DM in Indonesia. A cross-sectional quantitative design was employed using secondary data from BPJS Kesehatan claims sample of 2025, with a total sample of 3,865 participants. Data were analyzed using univariate and bivariate analyses t-test an ANOVA. The results showed that age group, sex, inpatient class entitlement, participant segmentation, and family relationship status were significantly associated with Type 2 DM service costs (p < 0.05). Meanwhile, marital status and type of primary healthcare facility were not fully associated with service costs. This study concludes that demographic and JKN membership factors play an important role in determining the magnitude of Type 2 DM service costs. BPJS Kesehatan and the Ministry of Health are recommended to strengthen cost-control strategies based on participant characteristics to maintain the efficiency and sustainability of JKN financing.

Penelitian ini bertujuan menganalisis penggunaan persalinan sectio caesarea di fasilitas rujukan tingkat lanjut di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2023, menggunakan desain penelitian non-eksperimental analitikal dengan pendekatan cross-sectional data sampel BPJS Kesehatan 2024. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebesar 77,6% peserta melahirkan dengan tindakan sectio caesarea. Beberapa faktor ditemukan memiliki hubungan signifikan terhadap pemilihan metode persalinan ini, antara lain: usia >35 tahun (OR: 1,93; 95% CI: 1,68–2,21), domisili di Jakarta Timur (OR: 4,68; 95% CI: 4,18–5,25), status kepesertaan PBPU (OR: 2,50; 95% CI: 2,23–2,79), hak kelas rawat Kelas I, kepemilikan fasilitas swasta (OR: 3,19; 95% CI: 3,08–3,32), tipe FKRTL kelas C (OR: 1,50; 95% CI: 1,47–1,75), serta lokasi FKRTL di Jakarta Timur (OR: 3,75; 95% CI: 3,53–3,98). Faktor riwayat sectio caesarea merupakan prediktor terkuat (OR: 77,2; 95% CI: 61,42–97,2), yang menunjukkan adanya kecenderungan tinggi untuk menjalani sectio berulang. Temuan ini menegaskan pentingnya perhatian terhadap keputusan medis pada persalinan pertama yang berpotensi memengaruhi pola persalinan berikutnya. Intervensi perlu dilakukan secara menyeluruh, baik pada sisi ibu melalui intervensi preventif dan penguatan kesiapan sejak di layanan primer, maupun pada sisi pelayanan melalui audit medis dan penerapan panduan klinis yang ketat.

---

This study aims to analyze the use of caesarean section deliveries in advanced referral health facilities in DKI Jakarta Province in 2023, using an non-experimental analytical cross-sectional design based on BPJS Health sample data from 2024. Results showed that 77.6% of participants gave birth via caesarean section. Several factors were significantly associated with caesarean delivery, including age over 35 years (OR: 1.93; 95% CI: 1.68–2.21), residence in East Jakarta (OR: 4.68; 95% CI: 4.18–5.25), PBPU insurance status (OR: 2.50; 95% CI: 2.23–2.79), Class I inpatient entitlement, private hospital ownership (OR: 3.19; 95% CI: 3.08–3.32), Class C hospital type (OR: 1.50; 95% CI: 1.47–1.75), and facility location in East Jakarta (OR: 3.75; 95% CI: 3.53–3.98). History of caesarean section was the strongest predictor (OR: 77.2; 95% CI: 61.42–97.2), indicating a high likelihood of reccuring procedures. These findings highlight the importance of careful medical decision-making during the first delivery, as it can significantly influence subsequent delivery patterns. Comprehensive interventions are needed, both on the maternal side through preventive measures and strengthened readiness starting at the primary care level, and on the service side through medical audits and strict implementation of clinical guidelines.

Latar Belakang: Gangguan kesehatan mental memberikan beban ekonomi signifikan secara global, dengan proyeksi kerugian mencapai USD 6 triliun pada tahun 2030. Di Indonesia, estimasi biaya langsung tahunan mencapai Rp87,5 triliun apabila seluruh invidiu dengan gangguan mental menjalani pengobatan rutin. Tujuan: Mengetahui besaran biaya dan faktor-faktor yang berhubungan dengan biaya layanan kesehatan mental pada rawat jalan FKRTL Peserta JKN. Metode: Desain studi dengan potong lintang menggunakan Data Sampel BPJS Kesehatan 2024. Analisis dilakukan secara univariat dan bivariat terhadap 785.150 peserta aktif layanan kesehatan mental. Hasil: BPJS Kesehatan menanggung total biaya layanan kesehatan mental sebesar Rp3,4 triliun dalam satu tahun. Terdapat hubungan signifikan antara biaya layanan dengan usia, segmentasi peserta, jumlah diagnosis, frekuensi kunjungan RJTL, regional FKRTL, kepemilikan FKRTL, dan kondisi penyakit kronis. Kesimpulan: Biaya tertinggi ditemukan pada kelompok usia lanjut dan wilayah Regional 1, yang mencerminkan konsentrasi layanan serta akses yang lebih optimal. Temuan ini menyoroti pentingnya pemerataan dan pendekatan berbasis kebutuhan layanan kesehatan mental.  

---

Background: Mental health disorders present a significant global economic burden, with projected losses reaching USD 6 trillion by 2030. In Indonesia, the estimated annual direct cost may reach IDR 87.5 trillion if all individuals with mental disorders undergo routine treatment. Objective: To identify the total cost and factors associated with mental health service expenditures in outpatient care at advanced referral health facilities (FKRTL) for JKN participants. Methods: This study uses cross-sectional design using the 2024 BPJS Kesehatan Sample Data. Univariate and bivariate analyses were conducted on 785,150 active mental health service users. Results: BPJS Kesehatan covered a total of IDR 3.4 trillion in mental health outpatient services within one year. There was a significant relationship between service costs and age, participant segmentation, number of diagnoses, outpatient visits frequency, advanced health facilities regional, advanced referral health facilities ownership, and chronic disease conditions. Conclusions: The highest costs were observed among the elderly and in Regional 1, reflecting a concentration of services and better access. These findings highlight the importance of equitable distribution and need-based approaches in mental health service financing. 

Gagal ginjal kronis (GGK) merupakan penyakit kronik yang memerlukan pengobatan jangka panjang dan menimbulkan beban biaya kesehatan yang tinggi, khususnya dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Beban biaya tersebut berpotensi meningkat apabila pasien GGK disertai dengan komorbiditas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis cost of illness kasus gagal ginjal kronis dengan dan tanpa komorbiditas pada peserta JKN di Indonesia tahun 2023. Penelitian ini menggunakan desain cross-sectional dengan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder sampel BPJS Kesehatan tahun 2024 yang merepresentasikan pelayanan kesehatan peserta JKN tahun 2023. Populasi penelitian adalah seluruh peserta JKN dengan diagnosis gagal ginjal kronis, baik dengan maupun tanpa komorbiditas. Analisis data dilakukan secara deskriptif dan komparatif terhadap biaya pelayanan rawat jalan dan rawat inap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pasien gagal ginjal kronis merupakan pasien dengan komorbiditas. Kelompok usia terbanyak berada pada rentang usia 45–64 tahun. Biaya pelayanan rawat jalan relatif rendah dan stabil, sedangkan biaya rawat inap menunjukkan variasi yang lebih besar. Perbedaan yang signifikan ditemukan pada lama rawat inap antara pasien GGK dengan dan tanpa komorbiditas, sementara perbedaan biaya total tidak menunjukkan perbedaan yang bermakna. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan komorbiditas tidak selalu meningkatkan biaya pelayanan kesehatan per episode pada pasien gagal ginjal kronis. Oleh karena itu, pengelolaan penyakit kronik secara terintegrasi serta penguatan upaya promotif dan preventif perlu terus ditingkatkan untuk menekan beban biaya pelayanan GGK dalam sistem JKN.

Chronic kidney disease (CKD) is a chronic condition that requires long-term treatment and imposes a substantial financial burden on the healthcare system, particularly within Indonesia’s National Health Insurance (JKN) scheme. This burden may increase when CKD patients have comorbid conditions. This study aimed to analyze the cost of illness of chronic kidney disease with and without comorbidities among JKN participants in Indonesia in 2023.  This study employed a cross-sectional design with a quantitative approach. The data used were secondary sample data from BPJS Kesehatan in 2024, representing healthcare services for JKN participants in 2023. The study population consisted of all JKN participants diagnosed with chronic kidney disease, both with and without comorbidities. Data analysis was conducted descriptively and comparatively to assess outpatient and inpatient healthcare costs.  The results showed that the majority of CKD patients had comorbidities, with the largest proportion found in the 45–64 age group. Outpatient costs were relatively low and stable, while inpatient costs showed greater variation. A significant difference was observed in the length of hospital stay between CKD patients with and without comorbidities, whereas total healthcare costs did not show a statistically significant difference.  In conclusion, the presence of comorbidities does not always lead to higher healthcare costs per episode among CKD patients. Therefore, strengthening integrated chronic disease management as well as promotive and preventive efforts is essential to reduce the financial burden of CKD within the JKN system.