Ditemukan 37523 dokumen yang sesuai dengan query :: Simpan CSV
Memo Lukito; Pembimbing: Ede Surya Darmawan; Penguji: Mardiati Nadjib, Zakiah, Mieska Despitasari
Abstrak:
Read More
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kapasitas organisasi Puskesmas dalam mendukung upaya peningkatan status gizi balita di Kota Depok. Kapasitas organisasi dievaluasi melalui tujuh komponen utama, yaitu: ketersediaan sumber daya, kapabilitas manajerial, sistem informasi, kemampuan kepemimpinan, keuangan, serta kemampuan jejaring kerja. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif dengan desain cross-sectional terhadap 38 Puskesmas dan dilengkapi dengan wawancara mendalam secara kualitatif untuk mengkonfirmasi dan memperkaya temuan. Analisis kuantitatif dilakukan melalui uji bivariat menggunakan uji korleasi spearman, Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum kapasitas organisasi Puskesmas di Kota Depok tergolong baik dan capaian status gizi balita di wilayah tersebut sebagian besar berada dalam kategori baik. Hasil uji bivariat menunjukkan bahwa tidak seluruh komponen kapasitas organisasi memiliki hubungan signifikan dengan status gizi balita. Namun demikian terdapat beberapa variabel yang memiliki hubungan bermakna secara statistik, yaitu: ketersediaan SDM (p = 0,010), perumusan masalah (p = 0,028), pengimplementasian keputusan strategis (p = 0,043), ketersediaan dana (p = 0,011), kesesuaian penggunaan dana (p = 0,011), ketepatan waktu pencairan dana (p = 0,022), keterlibatan masyarakat (p = 0,046), dan dukungan perangkat desa (p = 0,010). Temuan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan program gizi balita tidak hanya ditentukan oleh kekuatan internal organisasi Puskesmas, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti perilaku masyarakat, keterlibatan aktor lokal, serta kolaborasi lintas sektor. Oleh karena itu, perumusan kebijakan yang efektif perlu mempertimbangkan pendekatan yang holistik, tidak hanya berfokus pada penguatan kapasitas kelembagaan di tingkat layanan primer, tetapi juga mendorong integrasi intervensi berbasis masyarakat serta dukungan multisektor dalam upaya mencapai perbaikan status gizi balita yang berkelanjutan.
This study aims to examine the organizational capacity of primary health centers (Puskesmas) in supporting efforts to improve the nutritional status of children under five in Depok City, Indonesia. Organizational capacity was evaluated through seven main components: resource availability, managerial capability, information systems, leadership ability, strategic planning, financial capacity, and network collaboration. A quantitative approach was applied using a cross-sectional design across 38 Puskesmas, supplemented with in-depth qualitative interviews to confirm and enrich findings. Quantitative analysis was conducted using Spearman’s correlation for bivariate. The findings revealed that, in general, Puskesmas in Depok had relatively good organizational capacity, and the overall nutritional status of under-fives was within a good category. The bivariate analysis showed that not all organizational components were significantly associated with nutritional status. However, several variables demonstrated statistically significant relationships the availability of human resources (p = 0.010), problem identification (p = 0.028), implementation of strategic decisions (p = 0.043), availability of funding (p = 0.011), appropriate use of funds (p = 0.011), timeliness of fund disbursement (p = 0.022), community involvement (p = 0.046), and support from village (p = 0.010). These findings suggest that the success of child nutrition programs is influenced not only by internal organizational strength but also by external factors such as community behavior, local government support, and cross sectoral collaboration. Therefore, effective policy development should adopt a holistic approach focusing not only on strengthening institutional capacity at the primary healthcare level but also on integrating community based interventions and multisectoral support to ensure sustainable improvements in child nutrition outcomes.
T-7293
Depok : FKM UI, 2025
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Memo Lukito; Pembimbing: Ede Surya Darmawan; Penguji: Mardiati Nadjib, Zakiah, Mieska Despitasari
Abstrak:
Read More
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kapasitas organisasi Puskesmas dalam mendukung upaya peningkatan status gizi balita di Kota Depok. Kapasitas organisasi dievaluasi melalui tujuh komponen utama, yaitu: ketersediaan sumber daya, kapabilitas manajerial, sistem informasi, kemampuan kepemimpinan, keuangan, serta kemampuan jejaring kerja. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif dengan desain cross-sectional terhadap 38 Puskesmas dan dilengkapi dengan wawancara mendalam secara kualitatif untuk mengkonfirmasi dan memperkaya temuan. Analisis kuantitatif dilakukan melalui uji bivariat menggunakan uji korleasi spearman, Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum kapasitas organisasi Puskesmas di Kota Depok tergolong baik dan capaian status gizi balita di wilayah tersebut sebagian besar berada dalam kategori baik. Hasil uji bivariat menunjukkan bahwa tidak seluruh komponen kapasitas organisasi memiliki hubungan signifikan dengan status gizi balita. Namun demikian terdapat beberapa variabel yang memiliki hubungan bermakna secara statistik, yaitu: ketersediaan SDM (p = 0,010), perumusan masalah (p = 0,028), pengimplementasian keputusan strategis (p = 0,043), ketersediaan dana (p = 0,011), kesesuaian penggunaan dana (p = 0,011), ketepatan waktu pencairan dana (p = 0,022), keterlibatan masyarakat (p = 0,046), dan dukungan perangkat desa (p = 0,010). Temuan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan program gizi balita tidak hanya ditentukan oleh kekuatan internal organisasi Puskesmas, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti perilaku masyarakat, keterlibatan aktor lokal, serta kolaborasi lintas sektor. Oleh karena itu, perumusan kebijakan yang efektif perlu mempertimbangkan pendekatan yang holistik, tidak hanya berfokus pada penguatan kapasitas kelembagaan di tingkat layanan primer, tetapi juga mendorong integrasi intervensi berbasis masyarakat serta dukungan multisektor dalam upaya mencapai perbaikan status gizi balita yang berkelanjutan.
This study aims to examine the organizational capacity of primary health centers (Puskesmas) in supporting efforts to improve the nutritional status of children under five in Depok City, Indonesia. Organizational capacity was evaluated through seven main components: resource availability, managerial capability, information systems, leadership ability, strategic planning, financial capacity, and network collaboration. A quantitative approach was applied using a cross-sectional design across 38 Puskesmas, supplemented with in-depth qualitative interviews to confirm and enrich findings. Quantitative analysis was conducted using Spearman’s correlation for bivariate. The findings revealed that, in general, Puskesmas in Depok had relatively good organizational capacity, and the overall nutritional status of under-fives was within a good category. The bivariate analysis showed that not all organizational components were significantly associated with nutritional status. However, several variables demonstrated statistically significant relationships the availability of human resources (p = 0.010), problem identification (p = 0.028), implementation of strategic decisions (p = 0.043), availability of funding (p = 0.011), appropriate use of funds (p = 0.011), timeliness of fund disbursement (p = 0.022), community involvement (p = 0.046), and support from village (p = 0.010). These findings suggest that the success of child nutrition programs is influenced not only by internal organizational strength but also by external factors such as community behavior, local government support, and cross sectoral collaboration. Therefore, effective policy development should adopt a holistic approach focusing not only on strengthening institutional capacity at the primary healthcare level but also on integrating community based interventions and multisectoral support to ensure sustainable improvements in child nutrition outcomes.
T-7368
Depok : FKM-UI, 2025
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Dia Anggraini; Pembimbing: Ede Surya Darmawan; Penguji: Vetty Yulianty Permanasari, Puput Oktamianti, Imam Syahbandi, Yana Supiana
Abstrak:
Puskesmas pada era JKN ini memegang peranan penting sebagai FasilitasKesehatan Tingkat Pertama penapis rujukan. Sebagai pintu gerbang pelayanankesehatan dasar, puskesmas memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikankasus-kasus medis non spesialistik secara tuntas. Penelitian ini bertujuan untukmelihat efektivitas puskesmas yang diwakili oleh nilai rujukan apabiladihubungkan dengan ketersediaan sumber daya puskesmas dan kepemimpinanmanajerial. Metode penelitian adalah metode potong lintang dengan pendekatankuantitatif kepada 25 puskesmas di Kota Tangerang Selatan. Dari hasil penelitiandidapatkan bahwa sumber daya yang dimiliki puskesmas belum memenuhistandar yang telah ditetapkan kecuali untuk obat. Ketersediaan alat/teknologi danbahan penunjang medis berkisar pada level 60-79%. Sedangkan aspekkepemimpinan manajerial yang harus disoroti adalah pengawasan KepalaPuskesmas, pendelegasian tugas dan komunikasi antara pimpinan dan staf. Dari25 puskesmas, terdapat 7 puskesmas dengan kategori efektivitas baik dimana nilairujukan < 15%.Kata kunci : Efektivitas, pelayanan kesehatan, puskesmas
Primary Health Center (Puskesmas) in the era of JKN plays an important role asFirst level Health Facilities filters refferal. As a gatekeeper, Primary Health Centerhave a responsibility to resolve cases of non-specialist medical thoroughly. Thisstudy aims to analyze the effectiveness of the Primary Health Center arerepresented by the refference value when linked with the availability of resourcesand Primary Health Center managerial leadership. This research was crosssectional design with quantitative approach. Sampling was collected by purposivesampling method to 25 puskesmas in South Tangerang. The results showed thatthe resources of Primary Health Center do not meet the standards that have beenset except for the drug. The availability of tools/technology and medical supportmaterial ranges level from 60-79%. While aspects of leadership managerialshould be highlighted is supervision, jobs delegation and communication betweenleaders and staff. From 25 Primary Health Center, there are 7 Primary HealthCenters with good effectiveness category which the reference value < 15%.Key word : Effectiveness, health service, primary health center (Puskesmas).
Read More
Primary Health Center (Puskesmas) in the era of JKN plays an important role asFirst level Health Facilities filters refferal. As a gatekeeper, Primary Health Centerhave a responsibility to resolve cases of non-specialist medical thoroughly. Thisstudy aims to analyze the effectiveness of the Primary Health Center arerepresented by the refference value when linked with the availability of resourcesand Primary Health Center managerial leadership. This research was crosssectional design with quantitative approach. Sampling was collected by purposivesampling method to 25 puskesmas in South Tangerang. The results showed thatthe resources of Primary Health Center do not meet the standards that have beenset except for the drug. The availability of tools/technology and medical supportmaterial ranges level from 60-79%. While aspects of leadership managerialshould be highlighted is supervision, jobs delegation and communication betweenleaders and staff. From 25 Primary Health Center, there are 7 Primary HealthCenters with good effectiveness category which the reference value < 15%.Key word : Effectiveness, health service, primary health center (Puskesmas).
T-4573
Depok : FKM-UI, 2016
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Atrie Fitriah Pribadi; Pembimbing: Ede Surya Darmawan; Penguji: Pujiyanto, Vetty Yulianty Permanasari, Nurjamil, Punto Dewo
T-5287
Depok : FKM UI, 2018
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Sari Nur Arofah; Pembimbing: Helen Andriani; Penguji: Adang Bachtiar, Anhari Achadi, Mugiya Wardhani, Tiara Lutfie
Abstrak:
Read More
Pemantauan tumbuh kembang adalah proses pengamatan tumbuh kembang anak melalui pengukuran antropometri secara berkala dibandingkan dengan standar untuk mengukur pertumbuhan yang cukup dan mengidentifikasi secara dini ganguan pertumbuhan. Pemantauan pertumbuhan balita bertujuan untuk memastikan setiap anak berkembang sesuai dengan jalur tumbuh kembang anak yang sehat sehingga dapat menjadi langkah deteksi dini gangguan tumbuh kembang pada anak, termasuk stunting. Pelaksanaan pemantauan pertumbuhan balita di Kota Tangerang telah dilaksanakan sesuai dengan amanat dalam Peraturan Presiden No 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Pemantauan pertumbuhan balita di Kota Tangerang dimulai dari posyandu dengan memanfaatkan aplikasi SiData untuk pencatatan hasil pengukuran sebagai feeder e-PPGBM. Manajemen pemantauan balita dalam surveilas gizi di Kota Tangerang ditinjau menggunakan teori evaluasi Model CIPP dari stufflebeam yang menganalisa dari komponen konteks, input, proses dan produk. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Metode penelitian menggunakan wawancara mendalam, focuss group discussion (FGD) dan observasi dokumen. Pemilihan informan ditentukan menggunakan purpose sampling. Informan dalam penelitian ini dipilih karena terlibat langsung dan mendukung pelaksanaan kegiatan sedangkan peserta FGD merupakan kader posyandu. Data yang dikumpulkan adalah data primer berupa hasil wawancara mendalam dan FGD sedangkan data sekunder diperoleh melalui observasi dokumen. Penelitian ini menggambarkan pelaksanaan pemantauan pertumbuhan balita dalam pelaksanaan surveilans gizi di Kota Tangerang yang menganalisa dari komponen konteks (latar belakang, masalah dan sumber daya), komponen input (strategi dan implementasi), komponen proses (pengembangan dan implementasi) dan komponen produk (dampak, efektifitas dan keberlanjutan). Pelaksanaan pemantauan pertumbuhan balita di Kota Tangerang dilaksanakan dengan dukungan sumber daya, anggaran dan memanfaatkan digitalisasi aplikasi SiData sebagai alat bantu pencatatan dan pelaporan serta keterlibatan beberapa pihak. Namun pelaksanaan pemantauan pertumbuhan balita masih terdapat beberapa kendala antara lain belum optimalnya koordinasi, monitoring dan dukungan beberapa pihak di wilayah setempat. Belum tercapainya hasil cakupan di e-PPGBM melalui SiData tidak dapat digunakan untuk mengambil suatu keputusan jika data pengukuran belum mencapai 100%. Regulasi dan SOP di Tingkat Kota yang mengatur pembagian tugas dan fungsi pemanfaatan aplikasi SiData diperlukan agar pelaksanaan pemantauan pertumbuhan balita dapat berjalan optima
Growth monitoring is the process of observing a child's growth and development through regular anthropometric measurements compared to standards to measure adequate growth and early identification of growth disorders. Monitoring the growth of toddlers aims to ensure that each child develops according to a child's healthy growth and development path so that it can be a step in early detection of growth and development disorders in children, including stunting. Monitoring the growth of toddlers in Tangerang City has been carried out in accordance with the mandate in Presidential Regulation No. 72 of 2021 concerning the Acceleration of Reducing Stunting. Monitoring the growth of toddlers in Tangerang City starts from the posyandu by using the SiData application to record measurement results as an e-PPGBM feeder. The management of monitoring toddlers in nutritional surveillance in Tangerang City is reviewed using the CIPP Model evaluation theory from Stufflebeam which analyzes the components of context, input, process and product. This research is descriptive qualitative research. The research method uses in-depth interviews, focus group discussions (FGD) and document observation. The selection of informants was determined using purpose sampling. The informants in this research were chosen because they were directly involved and supported the implementation of activities, while the FGD participants were posyandu cadres. The data collected was primary data in the form of in-depth interviews and FGDs, while secondary data was obtained through document observation. This research describes the implementation of monitoring toddler growth in the implementation of nutritional surveillance in Tangerang City which analyzes the context component (background, problems and resources), the input component (strategy and implementation), the process component (development and implementation) and the product component (impact, effectiveness and sustainability). Monitoring the growth of toddlers in Tangerang City is carried out with the support of resources, budget and utilizing the digitization of the SiData application as a recording and reporting tool as well as the involvement of several parties. However, the implementation of monitoring the growth of toddlers still has several obstacles, including lack of optimal coordination, monitoring and support from several parties in the local area. If coverage results have not been achieved in e-PPGBM via SiData, it cannot be used to make a decision if the measurement data has not reached 100%. Regulations and SOPs at the City Level that regulate the division of tasks and functions for using the SiData application are needed so that monitoring the growth of toddlers can run optimally.
T-7156
Depok : FKM UI, 2024
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Nunung Baitaningsih; Pembimbing: Puput Oktamianti; Penguji: Ascobat Gani, Popy Yuniar, Mieska Despitasari, Juri Hendrajadi
Abstrak:
Read More
Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama memiliki peran penting dalam mendukung program kesehatan masyarakat. Pemenuhan sumber daya manusia kesehatan (SDMK) yang mencakup jenis dan jumlah tenaga kesehatan sesuai standar menjadi syarat utama untuk menjamin pelayanan yang berkualitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kecukupan jenis dan jumlah SDMK pada Puskesmas BLUD di Kota Depok tahun 2024 serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen pada enam Puskesmas terpilih serta instansi terkait di Kota Depok. Hasil menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara jumlah SDMK eksisting dengan kebutuhan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan dan kebutuhan SDMK Kota Depok. Kesenjangan ini menyebabkan multitasking dan task shifting, yang berdampak pada beban kerja dan mutu layanan. Faktor yang memengaruhi pemenuhan SDMK meliputi sistem manajemen kepegawaian, kepemimpinan, kemitraan/jejaring, ketersediaan anggaran, pendidikan/pelatihan, serta kebijakan yang berlaku. Temuan juga menunjukkan bahwa fleksibilitas pengelolaan keuangan melalui BLUD belum dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pemenuhan SDMK. Diperlukan komitmen pemerintah daerah dalam perencanaan dan pengadaan SDMK secara strategis berbasis data dan analisis beban kerja untuk memastikan tersedianya tenaga kesehatan yang sesuai baik secara jumlah maupun jenis.
Community health centers (Puskesmas) as primary health care facilities play an important role in supporting public health programs. The fulfillment of health human resources (SDMK), which includes the type and number of health workers in accordance with standards, is a key requirement for ensuring quality services. This study aims to analyze the adequacy of the type and number of SDMK at BLUD Puskesmas in Depok City in 2024 and the factors that influence it. The study employs a qualitative approach using a case study method through in-depth interviews and document reviews at six selected Puskesmas and related institutions in Depok City. The results indicate that there is still a gap between the existing number of HHR and the needs based on job analysis and workload as outlined in Depok City's planning documents and HHR requirements. This gap leads to multitasking and task shifting, which impacts workload and service quality. Factors influencing the fulfillment of SDMK include human resource management systems, leadership, partnerships/networks, budget availability, education/training, and applicable policies. The findings also indicate that the flexibility of financial management through BLUD has not been optimally utilized to support the fulfillment of SDMK. A commitment from the local government is needed in strategic planning and procurement of SDMK based on data and workload analysis to ensure the availability of healthcare personnel that are appropriate in both quantity and type.
T-7298
Depok : FKM UI, 2025
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Yuanita Fitriani; Pembimbing: Vetty Yulianty Permanasari; Penguji: Purnawan Junadi, Dumilah Ayuningtyas, Lupi Trilaksono, Siti Nurhasanah
Abstrak:
Permenkes No. 17 Tahun 2017 ditetapkan sebagai tindak lanjut atas Inpres Nomor 6 Tahun 2016 khususnya poin ldquo;memfasilitasi pengembangan industri alat kesehatan alkes rdquo;. Salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan jumlah industri dan kapasitas produksi alkes substitusi impor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan pengembangan industri alkes dalam negeri khususnya dalam mencapai tujuan tersebut.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan data primer melalui wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen serta studi literatur mengenai kebijakan terkait, dan data sekunder melalui dokumen perizinan alkes di Kementerian Kesehatan, dengan variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.
Hasil penelitian mendapatkan bahwa komunikasi sudah dilakukan oleh pelaksana kebijakan; adanya kekurangan pada aspek SDM pada variabel sumber daya; disposisi dari pelaksana kebijakan sehingga tujuan dari kebijakan dapat tercapai; dan struktur birokrasi yang masih terkendala pada koordinasi antar lintas sektoral. Disposisi merupakan variabel yang paling berpengaruh, yaitu sikap dari pelaksana kebijakan dalam mengimplementasikan kebijakan ini ditunjukkan dengan tercapainya tujuan kebijakan dalam meningkatkan jumlah industri dan kapasitas produksi alkes substitusi impor.
Regulation of Minister of Health number 17 year 2017 was designated as a follow up to Presidential Instruction number 6 year 2016 in particular pointed to facilitate the development of medical devices industry . One of its objectives is to increase the number of industries and production capacity of import substitution medical devices. This study aimed to find out how the implementation of domestic medical devices industrial development policy especially in increasing the number of industries and production capacity of import substitution medical devices.
The research method used was qualitative research method with primary data through in depth interview, observation and document review and literature study regarding related policy, and secondary data through Ministry of Health medical devices approved database, with variables communication, resources, disposition and bureaucratic structures.
The result of the research showed that communication has been done by the policy implementers lack of human resource aspects in resource variables disposition of policy implementers so that the objectives of the policy can be achieved and bureaucratic structures that are still constrained on inter sectoral coordination. Disposition is the most influential variable, the attitude of the policy implementers in implementing this policy is indicated by the achievement of policy objectives in increasing the number of industries and production capacity of import substitution medical devices.
Read More
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan data primer melalui wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen serta studi literatur mengenai kebijakan terkait, dan data sekunder melalui dokumen perizinan alkes di Kementerian Kesehatan, dengan variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.
Hasil penelitian mendapatkan bahwa komunikasi sudah dilakukan oleh pelaksana kebijakan; adanya kekurangan pada aspek SDM pada variabel sumber daya; disposisi dari pelaksana kebijakan sehingga tujuan dari kebijakan dapat tercapai; dan struktur birokrasi yang masih terkendala pada koordinasi antar lintas sektoral. Disposisi merupakan variabel yang paling berpengaruh, yaitu sikap dari pelaksana kebijakan dalam mengimplementasikan kebijakan ini ditunjukkan dengan tercapainya tujuan kebijakan dalam meningkatkan jumlah industri dan kapasitas produksi alkes substitusi impor.
Regulation of Minister of Health number 17 year 2017 was designated as a follow up to Presidential Instruction number 6 year 2016 in particular pointed to facilitate the development of medical devices industry . One of its objectives is to increase the number of industries and production capacity of import substitution medical devices. This study aimed to find out how the implementation of domestic medical devices industrial development policy especially in increasing the number of industries and production capacity of import substitution medical devices.
The research method used was qualitative research method with primary data through in depth interview, observation and document review and literature study regarding related policy, and secondary data through Ministry of Health medical devices approved database, with variables communication, resources, disposition and bureaucratic structures.
The result of the research showed that communication has been done by the policy implementers lack of human resource aspects in resource variables disposition of policy implementers so that the objectives of the policy can be achieved and bureaucratic structures that are still constrained on inter sectoral coordination. Disposition is the most influential variable, the attitude of the policy implementers in implementing this policy is indicated by the achievement of policy objectives in increasing the number of industries and production capacity of import substitution medical devices.
T-5249
Depok : FKM UI, 2018
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Dimas Nurwidi; Pembimbing: Helen Andriani; Penguji: Puput Oktamianti, Wachyu Sulistiadi, Lisa Fantina, Anhari Achadi
Abstrak:
Read More
Tesis ini membahas tentang implementasi kebijakan insentif upaya kesehatan masyarakat dalam capaian penyerapan BOK puskesmas di Kota Tangerang Selatan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian Ketersediaan anggaran insentif UKM di Kota Tangerang Selatan sudah memadai untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan insentif UKM dalam capaian penyerapan BOK Kinerja puskesmas setelah adanya insentif UKM masih terdapat informan yang mengatakan belum berdampak masih tetap sama karena memang program UKM menjadi kewajiban tupoksinya jadi tetap harus dikerjakan. Ketersediaan SDM puskesmas di Kota Tangerang Selatan sudah diatas standar yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan pembagian tugas akan sudah dibagikan sesuai dengan kompetensinya. Beban kerja puskesmas dalam capaian program UKM sudah dibagikan secara merata sehingga tidak ada petugas yang tidak ikut berkontribusi sehingga petugas mendapatkan insentif secara merata. Perencanaan anggaran puskesmas melalui persetujuan Dinas Kesehatan dan pelaksanaan perhitungan besaran insentif sudah menggunakan aplikasi dari kementerian kesehatan serta pelaporan dilakukan pertriwulan. Implementasi yang dilakukan di Kota Tangerang Selatan sudah cukup baik dengan angka penyerapan d awal adanya insentif UKM sebesar 88,44%
This thesis discusses the implementation of the incentive policy for public health efforts (UKM) in relation to the absorption achievement of the Operational Health Assistance (BOK) funds at Puskesmas in South Tangerang City. This study is a qualitative research using a case study approach. The results indicate that the availability of UKM incentive budget in South Tangerang City is adequate to support the successful implementation of the UKM incentive policy in achieving BOK fund absorption. Regarding Puskesmas performance after the provision of UKM incentives, there are still informants who stated that it has not had a significant impact, as the UKM program is inherently part of their main duties and responsibilities, and must be carried out regardless. The availability of human resources (HR) at the Puskesmas in South Tangerang City is above the standard set by the Ministry of Health, and the task distribution has been assigned according to each staff member’s competencies. The workload related to the UKM program has been distributed evenly, ensuring that all staff contribute and therefore receive incentives equally. The budget planning of Puskesmas is carried out with approval from the District Health Office, the calculation of incentive amounts is already using an application provided by the Ministry of Health, and reporting is conducted quarterly. The implementation in South Tangerang City has been quite effective, with an initial UKM incentive absorption rate of 88.44%.
T-7441
Depok : FKM-UI, 2025
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Fitriyanti Kasim Djou; Pembimbing: Jaslis Ilyas; Penguji: Anhari Achadi, Punto Dewo, Emi Nurjasmi
T-5333
Depok : FKM UI, 2018
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Putri Karina Syafitri; Pembimbing: Vetty Yulianty Permanasari; Penguji: Ede Surya Darmawan, Anhari Achadi, Ari Sudarsono, Ratna Sari
Abstrak:
Puskesmas merupakan fasilitas kesehatan tingkat pertama yang mempunyai peranan penting dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar. Upaya pelayanan kesehatan tersebut lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Fisioterapi merupakan pelayanan inovasi di Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan preventif tanpa mengesampingkan upaya kuratif dan rehabilitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran layanan fisioterapi dalam upaya memberikan pelayanan kesehatan di enam Puskesmas Kecamatan di wilayah DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan metodologi peneltian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi untuk melihat gambaran mendalam dari peran layanan fisioterapi di Puskesmas wilayah DKI Jakarta. Hasil dari penelitian ini pelayanan fisioterapi untuk kasus muskuloskeletal dapat berkunjung ke semua Puskesmas di wilayah DKI Jakarta. Pelayanan fisioterapi untuk kasus neurologi dapat dilayani di Puskesmas Kecamatan Koja, Matraman, Pasar Minggu, Kebayoran Lama, dan Pancoran. Pelayanan fisioterapi untuk kasus kardiorespirasi dapat dilayani di Puskesmas Pasar Minggu, Koja, Kebayoran Lama, dan Pancoran. Peran layanan fisioterapi di Puskesmas berdasarkan Permenkes No.65 tahun 2015 yang tergabung dalam anggota tim hanya Puskesmas Kec. Pasar Minggu dan Puskesmas Kecamatan Matraman. Selain itu didapatkan kurangnya dukungan kebijakan, belum meratanya SDM fisioterapis di Puskesmas serta kurangnya keterampilan fisioterapis dalam melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu masih dominannya layanan fisioterapi dalam upaya kuratif pada kasus di Puskesmas dibandingkan dengan upaya promotif dan preventif pada kelompok.
Read More
T-5825
Depok : FKM-UI, 2020
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉