Latar Belakang: Gangguan kesehatan mental memberikan beban ekonomi signifikan secara global, dengan proyeksi kerugian mencapai USD 6 triliun pada tahun 2030. Di Indonesia, estimasi biaya langsung tahunan mencapai Rp87,5 triliun apabila seluruh invidiu dengan gangguan mental menjalani pengobatan rutin. Tujuan: Mengetahui besaran biaya dan faktor-faktor yang berhubungan dengan biaya layanan kesehatan mental pada rawat jalan FKRTL Peserta JKN. Metode: Desain studi dengan potong lintang menggunakan Data Sampel BPJS Kesehatan 2024. Analisis dilakukan secara univariat dan bivariat terhadap 785.150 peserta aktif layanan kesehatan mental. Hasil: BPJS Kesehatan menanggung total biaya layanan kesehatan mental sebesar Rp3,4 triliun dalam satu tahun. Terdapat hubungan signifikan antara biaya layanan dengan usia, segmentasi peserta, jumlah diagnosis, frekuensi kunjungan RJTL, regional FKRTL, kepemilikan FKRTL, dan kondisi penyakit kronis. Kesimpulan: Biaya tertinggi ditemukan pada kelompok usia lanjut dan wilayah Regional 1, yang mencerminkan konsentrasi layanan serta akses yang lebih optimal. Temuan ini menyoroti pentingnya pemerataan dan pendekatan berbasis kebutuhan layanan kesehatan mental.  

---

Background: Mental health disorders present a significant global economic burden, with projected losses reaching USD 6 trillion by 2030. In Indonesia, the estimated annual direct cost may reach IDR 87.5 trillion if all individuals with mental disorders undergo routine treatment. Objective: To identify the total cost and factors associated with mental health service expenditures in outpatient care at advanced referral health facilities (FKRTL) for JKN participants. Methods: This study uses cross-sectional design using the 2024 BPJS Kesehatan Sample Data. Univariate and bivariate analyses were conducted on 785,150 active mental health service users. Results: BPJS Kesehatan covered a total of IDR 3.4 trillion in mental health outpatient services within one year. There was a significant relationship between service costs and age, participant segmentation, number of diagnoses, outpatient visits frequency, advanced health facilities regional, advanced referral health facilities ownership, and chronic disease conditions. Conclusions: The highest costs were observed among the elderly and in Regional 1, reflecting a concentration of services and better access. These findings highlight the importance of equitable distribution and need-based approaches in mental health service financing. 

Penelitian ini bertujuan menganalisis penggunaan persalinan sectio caesarea di fasilitas rujukan tingkat lanjut di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2023, menggunakan desain penelitian non-eksperimental analitikal dengan pendekatan cross-sectional data sampel BPJS Kesehatan 2024. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebesar 77,6% peserta melahirkan dengan tindakan sectio caesarea. Beberapa faktor ditemukan memiliki hubungan signifikan terhadap pemilihan metode persalinan ini, antara lain: usia >35 tahun (OR: 1,93; 95% CI: 1,68–2,21), domisili di Jakarta Timur (OR: 4,68; 95% CI: 4,18–5,25), status kepesertaan PBPU (OR: 2,50; 95% CI: 2,23–2,79), hak kelas rawat Kelas I, kepemilikan fasilitas swasta (OR: 3,19; 95% CI: 3,08–3,32), tipe FKRTL kelas C (OR: 1,50; 95% CI: 1,47–1,75), serta lokasi FKRTL di Jakarta Timur (OR: 3,75; 95% CI: 3,53–3,98). Faktor riwayat sectio caesarea merupakan prediktor terkuat (OR: 77,2; 95% CI: 61,42–97,2), yang menunjukkan adanya kecenderungan tinggi untuk menjalani sectio berulang. Temuan ini menegaskan pentingnya perhatian terhadap keputusan medis pada persalinan pertama yang berpotensi memengaruhi pola persalinan berikutnya. Intervensi perlu dilakukan secara menyeluruh, baik pada sisi ibu melalui intervensi preventif dan penguatan kesiapan sejak di layanan primer, maupun pada sisi pelayanan melalui audit medis dan penerapan panduan klinis yang ketat.

---

This study aims to analyze the use of caesarean section deliveries in advanced referral health facilities in DKI Jakarta Province in 2023, using an non-experimental analytical cross-sectional design based on BPJS Health sample data from 2024. Results showed that 77.6% of participants gave birth via caesarean section. Several factors were significantly associated with caesarean delivery, including age over 35 years (OR: 1.93; 95% CI: 1.68–2.21), residence in East Jakarta (OR: 4.68; 95% CI: 4.18–5.25), PBPU insurance status (OR: 2.50; 95% CI: 2.23–2.79), Class I inpatient entitlement, private hospital ownership (OR: 3.19; 95% CI: 3.08–3.32), Class C hospital type (OR: 1.50; 95% CI: 1.47–1.75), and facility location in East Jakarta (OR: 3.75; 95% CI: 3.53–3.98). History of caesarean section was the strongest predictor (OR: 77.2; 95% CI: 61.42–97.2), indicating a high likelihood of reccuring procedures. These findings highlight the importance of careful medical decision-making during the first delivery, as it can significantly influence subsequent delivery patterns. Comprehensive interventions are needed, both on the maternal side through preventive measures and strengthened readiness starting at the primary care level, and on the service side through medical audits and strict implementation of clinical guidelines.

Latar Belakang: Tuberkulosis masih menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat di Indonesia dengan beban kasus yang tinggi. Profil Kesehatan Indonesia tahun 2024 menunjukkan bahwa pemanfaatan rawat inap tingkat lanjut paling sedikit, namun menyerap porsi pembiayaan kesehatan yang terbesar. Kondisi ini berpotensi meningkatkan biaya pelayanan kesehatan, termasuk penyakit tuberkulosis. Tujuan: Mengetahui biaya pelayanan tuberkulosis pada rawat inap di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut peserta JKN di Indonesia dalam satu tahun dan faktor-faktor yang berhubungan dengan biaya tersebut. Metode: Observasional dengan pendekatan kuantitatif desain cross-sectional menggunakan data sekunder Data Sampel BPJS Kesehatan tahun 2024. Sampel terdiri dari 9.716 peserta aktif JKN dengan diagnosis tuberkulosis yang memanfaatkan layanan rawat inap tingkat lanjut. Analisis dilakukan secara univariat dan bivariat menggunakan SPSS versi 25. Hasil: Total biaya klaim JKN untuk pelayanan tuberkulosis rawat inap di FKRTL sebesar Rp87.950.339.624. Biaya pelayanan tuberkulosis berhubungan signifikan dengan usia, jenis kelamin, segmentasi peserta, kelas rawat, wilayah FKRTL, kepemilikan FKRTL, komorbiditas, kunjungan RITL, lama hari rawat. Kesimpulan: Median biaya pelayanan tuberkulosis pada rawat inap di FKRTL sebesar Rp4.463.400. Biaya pelayanan tinggi pada pasien dengan usia 5-9 tahun (anak-anak), berjenis kelamin laki-laki, segmentasi peserta non-PBI, kelas rawat kelas I, kepemilikan FKRTL milik pemerintah, wilayah FKRTL Regional 5, serta peserta dengan komorbid, kunjungan RITL lebih dari satu kali, dan lama hari rawat lebih dari empat hari.

Background: Tuberculosis remains one of the public health problems in Indonesia with a high disease burden. The 2024 Indonesian Health Profile shows that the utilization of advanced inpatient care is the lowest, but absorbs the largest portion of health care financing. This condition has the potential to increase health service costs, because tuberculosis requires long-term care. Objective: To determine the total cost of tuberculosis services in inpatient care at advanced referral health facilities (FKRTL) for JKN participants in Indonesia and to identify the factors associated with these costs. Methods: Observative with quantitative study a cross-sectional design using secondary data from BPJS Health Sample Data. The sample consisted of 9,716 active JKN participants with a diagnosis of tuberculosis who utilized advanced inpatient care services (RITL) for one year. Data were analyzed using univariate and bivariate in SPSS version 25. Results: The total cost of tuberculosis services reached Rp87,950,339,624. The tuberculosis health service costs are significantly associated with age, gender, treatment class, participant segmentation, FKRTL region, FKRTL ownership, comorbidities, RITL visits, length of stay. Conclusions: The median cost of tuberculosis services for inpatient care at FKRTL was IDR 4,463,400. Higher service costs were observed among patients aged 5-9 years, male patients, non-PBI participants, class I inpatient care, government owned FKRTL, FKRTL Regional 5, and participants with comorbidities, more than one inpatient visit, and length of stay more than four days.

Latar Belakang: Pemanfaatan pelayanan KB di Indonesia masih belum optimaal ditandai dengan unmet need yang stagnan di angka 11% dan rendahnya kesertaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). Meskipun pelayanan KB dijamin dalam skema JKN dan dapat diakses melalui 23.639 FKTP, gambaran pemanfaatan pelayanan KB dalam konteks kepesertaan JKN secara nasional masih sangat terbatas. Tujuan: Menganalisis gambaran pemanfaatan pelayanan KB dan faktor-faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan jenis pelayanan KB MKJP dan Non-MKJP. Metode: Penelitian ini menggunakan desain cross-sectional dengan data sekunder dari Data Sampel BPJS Kesehatan Reguler Edisi 2025 menggunakan sampel berjumlah 13.660 peserta. Analisis data meliputi univariat (distribusi frekuensi) dan bivariat menggunakan regresi logistik complex samples yang memperhitungkan desain sampel kompleks (strata, cluster, dan pembobotan). Hasil: Non-MKJP mendominasi sebesar 70,6% dengan jenis terbanyak adalah pemberian kontrasepsi suntik/pil dan pemantauan (36,6%). Dari 8 variabel yang diteliti, 4 variabel berhubungan bermakna dengan jenis pemanfaatan pelayanan KB, yaitu jenis kelamin (p=0,024), jenis FKTP (p=0,001), wilayah regional FKTP (p=0,001), dan wilayah tempat tinggal (p<0,001), sedangkan usia, status perkawinan, hubungan keluarga, dan segmentasi kepesertaan tidak berhubungan bermakna. Kesimpulan: Pemanfaatan MKJP di FKTP masih belum optimal dan terdapat disparitas signifikan berdasarkan karakteristik peserta dan wilayah.

Background: Family planning (FP) service utilization in Indonesia remains suboptimal, characterized by an unmet need that has stagnated at 11% and persistently low uptake of Long-Acting Contraceptive Methods (LACMs). Although FP services are covered under the National Health Insurance (JKN) scheme and accessible through 23,639 primary health care facilities (FKTP), a comprehensive national picture of FP service utilization among JKN participants remains largely unavailable. Objective: To analyze the profile of FP service utilization and the factors associated with the type of FP service utilized, namely LACMs and Non-LACMs. Methods: A cross-sectional study design was employed using secondary data from the BPJS Kesehatan Regular Sample Data 2025 Edition, with a sample of 13,660 participants. Data analysis included univariate (frequency distribution) and bivariate analyses using complex samples logistic regression. Results: Non-LACMs dominated at 70.7%, with contraceptive injection/pill provision being the most common service type (36.6%). Of the 8 variables examined, 4 were significantly associated with the type of FP service utilized, namely sex (p=0.024), type of FKTP (p=0.001), regional FKTP zone (p=0.001), and area of residence (p<0.001), whereas age, marital status, family relationship, and membership segmentation were not significantly associated. Conclusion: LACMs utilization at FKTP remains suboptimal, with significant disparities observed across participant characteristics and geographic regions.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rujukan kasus tuberkulosis peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif non-eksperimental dengan pendekatan cross sectional yang dilakukan pada Februari-Juni 2026 menggunakan data sekunder dari Data Sampel BPJS Kesehatan Tahun 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kunjungan kasus TBC di FKTP yang kemudian dirujuk sebesar 24,3%. Hal tersebut lebih menjadi masalah karena lebih tinggi dari standar yang seharusnya. Faktor-faktor yang menunjukkan hubungan yang signifikan yaitu umur, jenis kelamin, status perkawinan, komorbiditas, segmentasi peserta, hak kelas rawat, jenis FKTP, wilayah FKTP, serta regional FKTP. Determinan utama dalam hal ini yaitu komorbiditas (aOR 12,017; 95% CI: 11,819 – 12,218; p < 0,001). Temuan ini menunjukkan perlunya optimalisasi penanggulangan TBC di FKTP dan juga penguatan tata laksana serta pemantauan faktor risiko penyakit tidak menular, salah satunya dengan program Cek Kesehatan Gratis (CKG).

This study aimed to analyze case referrals for tuberculosis among National Health Insurance (JKN) participants at Primary Health Care Facilities. It was a non-experimental quantitative study with a cross-sectional design, conducted between February and June 2026 using secondary data from the BPJS Kesehatan sample dataset 2025. The results showed that 24.3% of tuberculosis cases presenting at FKTPs were subsequently referred. This rate is concerning as it exceeds the established standard. Factors demonstrating a significant association included age, gender, marital status, comorbidities, participant segment, inpatient care class entitlement, FKTP type, FKTP area, and FKTP region. The primary determinant identified was the presence of comorbidities (aOR 12.017; 95% CI: 11.819–12.218; p < 0.001). These findings highlight the need to optimize tuberculosis management at primary healthcare facilities and to strengthen the management and monitoring of non-communicable disease risk factors, for instance through the CKG program.