Abstrak:

Latar Belakang: Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan inisiatif strategis untuk mengatasi masalah gizi dan kemiskinan. Pelaksanaan awal program di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Muara Beliti ditandai dengan perubahan krusial dalam mekanisme pendanaan, dari sistem reimburse menjadi pembayaran di muka (upfront funding) yang diterapkan mulai April 2025, bertujuan untuk mengatasi masalah keterlambatan pencairan dana dan mengurangi beban finansial mitra.
Tujuan: Penelitian ini bertujuan menganalisis tantangan sistem pendanaan pada pelaksanaan awal Program MBG di SPPG Muara Beliti, meliputi perbandingan dua sistem pendanaan, kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM), mekanisme pengajuan dan pengelolaan dana, dampak terhadap pelaksanaan program, serta persepsi pelaksana, guna menilai efektivitasnya.
Metode: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus di SPPG Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen.
Hasil: Terdapat perbedaan fundamental pada kedua sistem: sistem reimburse mewajibkan mitra menalangi biaya operasional di awal, sementara sistem pembayaran di muka menyalurkan dana sebelum kegiatan melalui virtual account. Namun, ditemukan kesenjangan kompetensi teknis SDM SPPG dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) karena ketiadaan pelatihan formal dari Badan Gizi Nasional (BGN). Meskipun demikian, kelancaran operasional program (pengadaan bahan pangan, operasional, sewa) tidak terganggu oleh kedua sistem pendanaan, yang disebabkan oleh kapasitas finansial mitra pelaksana yang mampu menalangi dana talangan saat terjadi keterlambatan. Pelaksana program menilai sistem pembayaran di muka lebih efektif dan responsif, tetapi menyuarakan kekhawatiran mengenai risiko terhentinya program jika pencairan dana dari pusat terlambat dan mitra tidak lagi bersedia menalangi.
Kesimpulan dan Saran: Sistem pembayaran di muka dinilai lebih efektif, namun keberhasilan awal program sangat ditopang oleh peran dana talangan mitra. Disarankan agar BGN memastikan ketepatan waktu pencairan dana sesuai skema pembayaran di muka dan segera melaksanakan pelatihan teknis yang terstruktur untuk staf SPPG guna meningkatkan kapasitas SDM dan akuntabilitas program.

---

Background: The Free Nutritious Meals Program (MBG) is a strategic initiative to address malnutrition and poverty. The initial implementation of the program at the Nutritional Fulfillment Service Unit (SPPG) Muara Beliti was marked by a crucial change in the funding mechanism, shifting from a reimbursement system to upfront funding starting in April 2025, aimed at overcoming issues of delayed disbursement and reducing the financial burden on partners. Objective: This research aims to analyze the challenges of the funding system during the initial implementation of the MBG Program at SPPG Muara Beliti, covering a comparison of the two funding systems, the readiness of Human Resources (HR), the mechanism for fund submission and management, the impact on program execution, and the perceptions of implementers, in order to assess its effectiveness. Method: This study used a qualitative method with a case study approach at SPPG Muara Beliti, Musi Rawas Regency. Data collection was conducted through in-depth interviews, observation, and document review. Results: There are fundamental differences between the two systems: the reimbursement system required partners to front the operational costs initially, while the upfront funding system channeled funds before activities through a virtual account. However, a gap was found in the technical competence of SPPG HR in preparing the Accountability Report (LPJ) and Budget Plan (RAB) due to the absence of formal training from the National Nutrition Agency (BGN). Nevertheless, the smooth operation of the program (procurement of food ingredients, distribution, rent) was not disrupted by either funding system, which was attributed to the financial capacity of the implementing partners who were able to cover the bridging funds when delays occurred. Program implementers considered the upfront funding system to be more effective and responsive but voiced concerns about the risk of the program stalling if fund disbursement from the central government was delayed and partners were no longer willing to cover the shortfall. Conclusion and Suggestion: The upfront funding system is considered more effective, but the program's initial success was heavily supported by the role of bridging funds from partners. It is recommended that the BGN ensure timely fund disbursement according to the upfront payment scheme and immediately conduct structured technical training for SPPG staff to enhance HR capacity and program accountability.

Abstrak:

---

Abstrak: Skripsi ini menganalisis bauran promosi layanan medical check up di RS AzzraBogor tahun 2013-2014. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Berdasarkan data kunjungan medical check up dari tahun 2011-2014 dilihat jumlah kunjungan dari tahun ke tahun perubahan yang fluktuatif serta dilihat dari dataperusahaan yang bekerja sama untuk layanan medical check up adanya penurunanjumlah perusahaan yang bekerja sama dengan rumah sakit Azzra Bogor. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui kegiatan bauran promosi layanan medical check updi rumah sakit Azzra tahun 2013-2014 dilihat dari aspek input, proses, output. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara mendalamterhadap manajer marketing, kepala bagian marketing dan staff marketing di rumahsakit Azzra Bogor. Dilakukan pula observasi dan telaah data sekunder dari rumahsakit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum efektifnya kegiatan bauran promosi yang dilakukan oleh rumah sakit Azzra untuk layanan medical check up bagi perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kunjungan yang menurun dan cenderung tidak stabil.Kata kunci :Promosi, pemasaran, medical check up, koorporat

---

This thesis analyzes the promotional mix service medical check-up at hospitalAzzra Bogor in 2013-2014. The raised issues in this study are based on data fromthe medical check-up visit in 2011-2014 seen the number of visits from year toyear the fluctuating changes and seen from the data of companies workingtogether to medical check-up services to a decrease in the number of companiesworking with the home Bogor Azzra pain. The purpose of this study was todetermine the mix of promotional activities medical check-up services at hospitalsAzzra in 2013-2014 from the aspects of input, process, output. This study is aqualitative research by conducting in-depth interviews marketing manager, headof marketing and marketing staff in the hospital Azzra Bogor. Also conductedobservation and study of secondary data from hospital. The results showed thatthe ineffectiveness of the promotional mix of activities undertaken by Azzrahospital for medical check-up services for the company. It can be seen from thenumber of visits decreases and tends to be unstable.Keywords:Promotion, marketing, medical check-up, coorporate.

Abstrak: BPJS sudah berjalan sejak tanggal 01 Januari 2014, salah satu program proteksisosial yang belum bergabung dengan BPJS, yaitu Jaminan Kesehatan Daerah(JAMKESDA) khususnya di daerah Kota Tangerang Selatan. Untuk itu perlu adanyasuatu evaluasi program JAMKESDA sehingga dapat menjadi pembanding antaraperencanaan dan kenyataan yang ada di lapangan serta dapat mengetahuipelaksanaan JAMKESDA setalah BPJS berjalan. Penelitian ini merupakan penelitiankualitatif yang menggunakan pendekatan sistem sehingga bertujuan untukmengertahui bagaimana input proses dan output program JAMKESDA pada eraJKN. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pelaksanaan programJAMKESDA sudah berjalan dengan baik. Kendala utama dalam programJAMKESDA di Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan adalah terlambatnya klaimdari rumah sakit yang mengakibatkan terlambatnya pelaporan. Persiapan yangdilakukan untuk bergabung dengan BPJS pada tahun 2015 nanti adalah pegawaipelaksana program sedang melakukan validasi data ulang untuk mengetahui wargaTangerang Selatan yang layak untuk masuk dalam BPJS. Dengan demikian, tidakada perubahan yang signifikan pada program JAMKESDA di era JKN, hanya sajaperlu penambahan kualitas dan kuantitas pegawai serta peningkatan sarana dan prasarana, selain itu pelajaran yang dapat diambil ketika JAMKESDA bergabung dengan BPJS adalah perlunya kesiapan sistem, kebijakan pemerintah daerah serta puskesmas sebagai gate keeper.Kata kunci : Analisis pelaksanaan, Program JAMKESDA, JKN, Sistem

---

BPJS been running since the date of January 1, 2014, one of the social protectionprograms that have not joined the BPJS, the Regional Health Insurance(JAMKESDA) especially in the area of South Tangerang City. For that there needsto be an evaluation of the program so that it can be JAMKESDA comparisonbetween planning and reality on the ground as well as to know the implementationJAMKESDA after BPJS. This study is a qualitative research using a systemsapproach that aims to determine how the process input and output JAMKESDAprogram at JKN era. Based on this research, it is known that the implementation ofthe program has been running well JAMKESDA. The main obstacle in JAMKESDAprogram in South Tangerang City Health Department is delayed claims fromhospitals that resulted in delays in reporting. Preparations are being made to join in2015 BPJS is implementing employee programs are being re-validate data todetermine the South Tangerang residents eligible for entry in BPJS. Thus, there wasno significant change in the program JAMKESDA in JKN era, only need theaddition of the quality and quantity of personnel and improvement of facilities andinfrastructure, in addition to the lessons that can be taken when JAMKESDA joinBPJS is the need for system readiness, government policy and health centers as agate keeperKeywords: Analysis of implementation, JAMKESDA, JKN, System

Abstrak: Masalah keamanan makanan saat ini sudah masalah global, sehingga yang mengambil perhatian utama dalam menetapkan kebijakan kesehatan publik. Dari hasil monitor Indonesia makanan dan obat peraturan Departemen (Badan POM RI) untuk acara wabah (KLB) keracunan makanan di Indonesia pada tahun 2016 menunjukkan bahwa telah terjadi 60 keracunan makanan. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan faktor yang berhubungan dengan kejadian kontaminasi E. coli di rumah makan wilayah Pelabuhan Merak, Banten pada tahun 2019 dilakukan dengan populasi 31 utama. Studi ini adalah cross sectional penelitian ini pada bulan April sampai Mei 2019. Studi ini menggunakan data sekunder dan primer primer dilakukan dengan menggunakan metode kuesioner, pengamatan dan pemeriksaan laboratorium. Hasil pemeriksaan Laboratorium pada sampel makanan yang dilakukan pada 31 rumah makan yang berada di wilayah Pelabuhan Merak Banten, diperoleh hasil rumah makan yang memenuhi syarat yakni sebanyak 45,2 % ( negatif E. coli) dan yang tidak memenuhi syarat adalah sebanyak 54,8% (positif E. coli). Hasil uji statistik untuk karakteristik penjamah makanan diperoleh faktor yang berhubungan dengan kontaminasi E. coli pada makanan antara lain kondisi kuku dan kebersihan tangan penjamah (p value 0,022), kebiasaan mencuci tangan penjamah makanan (p value 0,041). Untuk fasilitas sanitasi, faktor yang berhubungan dengan kontaminasi E. coli antara lain air yang digunakan untuk mencuci peralatan (p value 0,041), air untuk mencuci bahan makanan (p value 0,041), saluran pembuangan limbah/ air bekas cucian (p value 0,049). Serta faktor pengawasan hygiene sanitasi rumah makan (p value 0,021) yang mempengaruhi terhadap kontaminasi E coli pada makanan. Faktor yang paling berhubungan terhadap kontaminasi E. coli pada makanan di Pelabuhan Merak Banten adalah kondisi kuku dan kebersihan tangan penjamah makanan yang memiliki OR 16,404 artinya penjamah makanan yang memiliki kondisi kuku yang panjang dan kotor akan mempunyai odds (risiko) untuk mengkontaminasi makanan sebesar 16 kali lebih tinggi dibandingkan dengan penjamah yang memiliki kuku pendek dan bersih pada rumah makan di wilayah Pelabuhan Merak Banten. Upaya yang perlu dilakukan adalah dengan menjaga kebersihan kuku dan tangan serta menjadikan kebiasaan cuci tangan penjamah makanan menggunakan sabun dan air mengalir. Hal ini bisa dilakukan jika ada fasilitas sanitasi lingkungan yang memadai di sekitar wilayah rumah makan di Pelabuhan

Abstrak: Puskesmas berfungsi untuk menyelenggarakan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan UKP dan UKM pada puskesmas di Kota Semarang. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan sumber data primer melalui metode wawancara mendalam. Sebagai triangulasi maka dilakukan telaah dokumen berupa peraturan kementerian kesehatan, peraturan dinas kesehatan, serta dokumen penunjang dari puskesmas lokasi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan teori sistem dengan variabel masukan (SDM, biaya, metode, dan sarana pra sarana), proses (perencanaan, penggerakan dan pelaksanaan, serta pengawasan, pengendalian, dan penilaian), dan keluaran (kinerja puskesmas). Kesimpulan yang didapatkan adalah puskesmas telah melakukan manajemen puskesmas berpedoman pada Permenkes no. 44 tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas. Puskesmas sudah baik dalam pelaksanaan UKP dan UKM dengan SDM, biaya, dan sarana pra sarana yang tersedia. Namun, masih terdapat beberapa hambatan yang ditemui. SDM yang tidak sesuai standar dapat menjadi penghambat pelaksanaan UKP dan UKM. Berdasarkan hasil penelitian yang ada, maka rekomendasi bagi pelaksanaan UKP dan UKM di Puskesmas adalah perlu adanya evaluasi secara terpadu untuk kegiatan yang dilaksanakan UKP dan UKM. Pemenuhan SDM untuk memenuhi standar dapat dilakukan dengan pengangkatan SDM non ASN menggunakan dana BOK atau BLUD.

---

The function of the Puskesmas is to organize Individual Health Efforts (UKP) and Community Health Efforts (UKM). This study aims to analyze the implementation of UKP and UKM at puskesmas in Semarang City. The method used is a qualitative approach with primary data sources through in-depth interviews. As a triangulation, a document review was carried out in the form of regulations from the ministry of health, regulations from the health department, as well as supporting documents from the health centers where the research was located. This study uses a sistems theory approach with input variables (HR, costs, methods, and infrastructure), process (planning, mobilization, and implementation, as well as supervision, control, and assessment), and output (health center performance). The conclusion obtained is that the puskesmas has carried out the management of the puskesmas based on Permenkes no. 44 of 2016 concerning Guidelines for Management of Community Health Centers. The Puskesmas has been good in implementing UKP and UKM with available human resources, costs, and facilities. However, there are still some obstacles encountered. HR that doesn't according to standards can be an obstacle to the implementation of UKP and SMEs. Based on the results of existing research, the recommendation for the implementation of UKP and UKM in the Puskesmas is the need for an integrated evaluation for activities carried out by UKP and UKM. Fulfillment of HR to meet standards can be done by appointing non-ASN HR using BOK or BLUD funds