Perubahan iklim tentunya berdampak signifikan terhadap peningkatan risiko penyakit sensitif iklim terutama di area urban. Terkait hal ini, Program Desa/Kelurahan Sehat Iklim (DEKSI) diluncurkan sebagai strategi intervensi berbasis adaptasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi gambaran ketersediaan (availabilitas) lima aspek intervensi Program DEKSI serta menganalisis perbandingannya di tingkat tapak pada tahun pertama pelaksanaan (2025). Penelitian ini menggunakan desain studi deskriptif kuantitatif dan kualitatif (mixed method). Desain kuantitatif memberikan gambaran sistematis dan komparatif mengenai ketersediaan 38 indikator di 10 kelurahan lokus pada lima wilayah Kota Administrasi. Data kuantitatif dipadukan secara konvergensi dengan data kualitatif hasil wawancara mendalam bersama sanitarian untuk mengeksplorasi faktor sosiologis, geografis, dan dukungan pentahelix. Ambang batas efektivitas program ditetapkan sebesar ≥70%. Hasil implementasi instrumen intervensi Program DEKSI terdistribusi relatif merata dengan rata-rata capaian indeks keseluruhan sebesar 87,89% (kategori sangat baik). Rata-rata indeks per aspek untuk 10 kelurahan meliputi Aspek KIE sebesar 98,00%; Penggerakan Masyarakat 85,00%; Sarana Adaptif 96,00%; Teknologi Tepat Guna/TTG 77,00%; serta Rekayasa Lingkungan 88,33%. Kelurahan Dukuh mencatatkan capaian tertinggi (94,74%) dan Kelurahan Bukit Duri terendah (81,58%), namun seluruh wilayah tetap berada diatas ambang batas 70% sesuai dengan batas minimal persentase ketersediaan yang ditetapkan Program DEKSI. Oleh karena itu, implementasi Program DEKSI pada tahun pertama di Provinsi DKI Jakarta memiliki tingkat ketersediaan aspek intervensi yang cukup optimal dalam mendukung adaptasi perubahan iklim di tingkat masyarakat serta menjadi faktor pendorong untuk pengembangan program yang lebih baik di masa yang akan datang.

Climate change significantly impacts increasing risks of climate-sensitive diseases, particularly in urban areas. In response, the “Desa/Kelurahan Sehat Iklim” (DEKSI) Program was launched as an intervention strategy based on community adaptation. This study aims to identify the availability of five intervention aspects of the DEKSI Program and analyze their comparison at the site level during the first year of implementation (2025). This study utilized a descriptive quantitative and qualitative study design (mixed method). The quantitative design provided a systematic and comparative overview regarding the availability of 38 indicators across 10 locus villages in five administrative cities. Quantitative data were integrated convergently with qualitative data from in-depth interviews with sanitarians to explore sociological, geographical, and pentahelix support factors. The effectiveness threshold for the program was set at ≥70%. The implementation of the DEKSI Program intervention instruments was relatively evenly distributed, with an overall average index achievement of 87.89% (excellent category). The average index per aspect across the 10 villages included the “KIE” aspect at 98,00%; “Penggerakan Masyarakat” 85,00%; “Sarana Adaptif“ 96.00%; “Teknologi Tepat Guna/TTG” 77.00%; and “Rekayasa Lingkungan” 88.33%. Dukuh Urban Village recorded the highest achievement (94.74%) and Bukit Duri Urban Village the lowest (81.58%); however, all areas remained above the 70% threshold in accordance with the minimum availability percentage set by the DEKSI Program. The first-year implementation of the DEKSI Program in DKI Jakarta Province has a fairly optimal level of intervention aspect availability in supporting community-level climate change adaptation and serves as a driving factor for better program development in the future.

Perubahan iklim merupakan ancaman global yang berdampak serius pada kesehatan masyarakat, dan Jakarta adalah salah satu wilayah paling rentan terhadap risikonya. Sebagai garda terdepan dalam sistem kesehatan, puskesmas memegang peran krusial dalam merespons krisis kesehatan akibat iklim. Ketahanan puskesmas sangat bergantung pada tenaga kesehatan dan keandalan sistem energinya. Namun, sejauh mana puskesmas telah siap dalam menghadapi tantangan perubahan iklim masih belum diketahui, mengingat data mengenai resiliensi iklim puskesmas masih terbatas. Studi deskriptif kuantitatif ini bertujuan untuk mengetahui ketahanan iklim pada puskesmas di Jakarta tahun 2025, dengan fokus pada aspek tenaga kesehatan (meliputi pengetahuan dan kapasitas, SDM, manajemen risiko) dan aspek energi (meliputi efisiensi, energi cadangan, energi terbarukan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar tenaga kesehatan telah memahami bahaya perubahan iklim dan dampaknya terhadap sektor kesehatan secara umum (>70%), pelatihan teknis dan kesiapsiagaan masih rendah (<45%). Sebanyak 62,5% puskesmas telah memiliki tim bencana, tetapi hanya 46,6% yang telah mengidentifikasi kebutuhan tenaga saat krisis, dan 62,5% belum memiliki sistem rekrutmen cepat. Sistem peringatan dini baru tersedia di 42% puskesmas, dan hanya 34% memiliki alokasi anggaran untuk risiko bencana terkait iklim. Terkait efisiensi energi, 78% puskesmas telah menerapkan langkah hemat energi. Hampir seluruhnya (93%) memiliki energi cadangan, dengan 98% melaporkan pemeliharaan rutin. Penerapan energi terbarukan masih terbatas, dengan hanya 19 dari 88 puskesmas (21,6%) yang telah memiliki panel surya. Dari jumlah tersebut, sebagian besar (79%) melaporkan keandalan sistem saat bencana, dan seluruhnya melakukan pemeliharaan berkala. Namun, dari puskesmas yang belum memiliki energi terbarukan, hanya 27% yang memiliki rencana implementasi ke depan. Temuan ini menyoroti perlunya penguatan kapasitas SDM, sistem tanggap darurat, dan integrasi kebijakan energi berkelanjutan di tingkat puskesmas.

---

Climate change is a global threat with serious impacts on public health, and Jakarta is one of the most vulnerable areas to its risks. As the frontline of the health system, puskesmas play a crucial role in responding to climate-related health crises. The resilience of puskesmas heavily depends on healthcare personnel and the reliability of their energy systems. However, the extent to which puskesmas are prepared to face climate change challenges remains unclear, given the limited data on their climate resilience. This quantitative descriptive study aims to assess the level of climate resilience in puskesmas across Jakarta in 2025, focusing on the health workforce (including knowledge and capacity, human resources, and risk management) and energy aspects (including efficiency, backup energy, and renewable energy). The findings show that although most health workers have an understanding of climate change and its general impact on the health sector (>70%), technical training and preparedness remain low (<45%). Around 62,5% of puskesmas have established disaster response teams, but only 46,6% have identified staffing needs during crises, and 62,5% lack a rapid recruitment system. Early warning systems are available in only 42% of puskesmas, and just 34% have allocated budgets for climate-related disaster risks. Regarding energy efficiency, 78% of puskesmas have implemented energy-saving measures. Nearly all (93%) have backup energy systems, with 98% reporting regular maintenance. The adoption of renewable energy is still limited, only 19 out of 88 puskesmas (21,6%) currently use solar panels. Among them, most (79%) report that the systems remain functional during disasters, and all conduct routine maintenance. However, among the puskesmas that have not yet adopted renewable energy, only 27% have plans to implement it in the future. These findings highlight the urgent need to strengthen human resource capacity, emergency response systems, and the integration of sustainable energy policies at the puskesmas level.

Higiene sanitasi pangan yang tidak diterapkan pada tempat pengelolaan pangan dapat menyebabkan kasus foodborne disease atau keracunan pangan. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sedang dijalankan di Indonesia memanfaatkan prinsip pengolahan pangan di tempat pengelolaan pangan berupa jasaboga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran implementasi Program Makan Bergizi Gratis dalam aspek higiene sanitasi pada dapur pengelola pangan yang menyediakan makanan bagi program MBG. Penelitian dilakukan secara deskriptif menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui metode observasi dan wawancara terhadap pengelola dapur MBG. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program belum sepenuhnya memenuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) Program MBG dan prinsip pengelolaan pangan berdasarkan aspek higiene sanitasi menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1096 Tahun 2011. Analisis penerapan aspek higiene sanitasi pengelolaan pangan pada SPPG X menunjukkan bahwa penerapan aspek higiene sanitasi berupa persyaratan fisik yang diperoleh mencapai 66.66% dan prinsip higiene sanitasi mencapai 77,55%. Diharapkan kepada pengelola dapur SPPG X untuk memperbaiki alur pelaksanaan program sesuai dengan SOP yang sudah ditentukan dan menerapkan prinsip higiene sanitasi pengelolaan pangan pada setiap tahapan pengelolaan pangan.

Inappropriate food sanitation hygiene in food management places can lead to cases of food poisoning or foodborne disease. The Free Nutritious Meal Program (MBG) that is being implemented in Indonesia utilizes the principle of food management places in the form of catering services. This study aims to determine the implementation of the Free Nutritious Meal Program in the aspect of sanitary hygiene in the food management place that provides food for the MBG Program. The research was conducted descriptively using primary data collection through observation methods and interviews with head of MBG kitchen manager. The results of the study indicate that the implementation of the program has inadequately fulfilled the Standard Operating Procedures and principles of food management based on sanitary hygiene aspects according to the Minister of Health Regulation No. 2/2023 and Minister of Health Regulation No. 1096/2011. The analysis shows that the implementation of food hygiene sanitation on physical requirement aspects at SPPG X reached 66.66% and the application of hygiene sanitation principles reached 77,55%. It is required for the SPPG X kitchen manager to improve the implementation of the program in accordance with the SOP that has been determined and apply the principles of sanitation and hygiene in food management place.

Keamanan pangan pada makanan siap saji merupakan aspek penting dalam pencegahan foodborne disease. Pangan yang aman harus terbebas dari cemaran biologis seperti Escherichia coli serta Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Kontaminasi B3 dapat menyebabkan gangguan kesehatan akibat paparan zat kimia, sedangkan Escherichia coli dapat memicu penyakit bawaan pangan akibat cemaran biologis. DKI Jakarta sebagai wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi dan perkembangan usaha kuliner yang pesat memiliki risiko keamanan pangan yang kompleks. Pada tahun 2023, DKI Jakarta menjadi provinsi dengan kasus keracunan makanan tertinggi di Indonesia yaitu sebanyak 370 kasus (31,78%), serta terjadi peningkatan kasus diare sebesar 3,35% pada tahun 2024. Penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan sanitasi dan perilaku higiene penjamah terhadap keamanan pangan pada gerai makanan siap saji di Lima Kota Administrasi DKI Jakarta tahun 2023. Penelitian menggunakan pendekatan observasional analitik dengan menggunakan data sekunder dari Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat (BBLKM) Jakarta. Sampel penelitian berjumlah 138 gerai makanan siap saji. Analisis data dilakukan secara univariat dan bivariat menggunakan uji chi-square. Hasil penelitian menunjukkan sebanyak 76,8% gerai memenuhi syarat keamanan pangan. Faktor risiko yang paling banyak tidak memenuhi syarat adalah higiene penjamah (86,2%), metode pencucian alat makan dan masak (84,8%), tempat sampah (76,1%), dan penggunaan sumber air bersih non-perpipaan (55,1%). Hasil analisis menunjukkan tidak terdapat hubungan signifikan (p-value >0,05) antara seluruh faktor higiene penjamah dan sanitasi dengan keamanan pangan. Meskipun demikian, penerapan higiene dan sanitasi pangan tetap perlu ditingkatkan untuk mencegah risiko cemaran biologis maupun kimia pada makanan siap saji.

Food safety in ready-to-eat foods is a crucial component in the prevention of foodborne diseases. Safe food must be free from biological contaminants, such as Escherichia coli, as well as hazardous and toxic substances (B3). Exposure to hazardous chemicals in food may lead to adverse health effects due to chemical toxicity, whereas contamination by Escherichia coli may result in foodborne illnesses caused by biological hazards. DKI Jakarta, characterized by its high population density and rapid growth of the culinary industry, faces increasingly complex food safety challenges. In 2023, DKI Jakarta recorded the highest number of food poisoning cases in Indonesia, totaling 370 cases (31.78%), accompanied by a 3.35% increase in diarrhea cases in 2024. This study aimed to analyze the association between sanitation and food handler hygiene behavior and food safety among ready-to-eat food stalls across the Five Administrative Cities of DKI Jakarta in 2023. An analytical observational study was conducted using secondary data obtained from the Center for Public Health Laboratory (BBLKM) Jakarta. The study involved 138 ready-to-eat food stalls as research samples. Data analysis was performed using univariate and bivariate methods with the chi-square test. The findings indicated that 76.8% of food stalls met food safety standards. The most prevalent risk factors that failed to meet the required standards included food handler hygiene (86.2%), washing practices of eating and cooking utensils (84.8%), waste bin conditions (76.1%), and the use of non-piped clean water sources (55.1%). Statistical analysis demonstrated no significant association (p-value >0.05) between sanitation and food handler hygiene factors and food safety. Nevertheless, strengthening food hygiene and sanitation practices remains essential to minimize the risk of biological and chemical contamination in ready-to-eat foods.

Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) yang terjadi secara global telah menjadi ancaman besar bagi kesehatan masyarakat di seluruh dunia. Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu episenter kasus COVID-19 di Indonesia. Hingga tanggal 25 September 2022, DKI Jakarta menjadi penyumbang kasus tertinggi yaitu sebanyak 1.422.965 kasus, dengan 15.553 kasus yang berakhir dengan kematian. Dari total kasus positif di DKI Jakarta per tanggal 25 September 2022 tersebut, Kota Administrasi Jakarta Pusat menyumbang sebanyak 131.410 kasus dengan mortality rate yang paling tinggi yaitu sebesar 1,35%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara faktor iklim (suhu, kelembaban, curah hujan, kecepatan angin) dan pencemaran udara (PM10, PM2.5, SO2, NO2) dengan kasus COVID-19, menganalisis faktor yang paling dominan dan membuat model prediksi kasus COVID-19 berdasarkan faktor iklim dan pencemaran udara. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan desain studi ekologi berdasarkan waktu (time trend). Penelitian dilakukan pada bulan April-Juni 2023 menggunakan data iklim, data pencemaran udara dan data insidens kasus COVID-19 di Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2020-2022. Data dianalisis menggunakan analisis univariat, bivariat dan multivariat serta hasilnya disajikan dalam bentuk tabel dan grafik. Hasil uji bivariat dengan korelasi spearman menunjukkan bahwa suhu (p = 0,0000; r = -0,291) dan kecepatan angin (p = 0,001; r = 0,265) berhubungan dengan kasus COVID-19. Hasil uji multivariat dengan regresi linear berganda menunjukkan variabel yang berpengaruh signifikan terhadap COVID-19 adalah suhu, kecepatan angin dan PM2.5, dimana faktor yang paling dominan adalah PM2.5. Model prediksi kasus COVID-19 adalah ln(Y) = 22,330 - 0,875(X1) + 1,806(X2) + 0,053(X3) + e dengan R2 = 0,225. Temuan ini menunjukkan pentingnya upaya pengurangan pencemaran PM2.5 di Kota Administrasi Jakarta Pusat sehingga dapat mengurangi kasus penyakit pernapasan termasuk COVID-19. Penelitian ini memanggil peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penelitian di tingkat individu dengan desain studi kohort untuk membuktikan hubungan antara paparan polusi udara dengan kasus COVID-19.

The global pandemic of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) has become a major threat to public health. DKI Jakarta Province is one of the epicenters of COVID-19 cases in Indonesia. As of September 25 2022, DKI Jakarta is the highest contributor of cases, namely 1,422,965 cases, with 15,553 cases ending in death. From the total positive cases in DKI Jakarta as of September 25 2022, the Central Jakarta Administrative City contributed 131,410 cases with the highest mortality rate, which was 1.35%. This study aims to determine the relationship between climatic factors (temperature, humidity, rainfall, wind speed) and air pollution (PM10, PM2.5, SO2, NO2) with COVID-19 cases, to analyze the most dominant factors and to create a case prediction model. This research is a quantitative study using a time trend ecological study design. The research was conducted in April-June 2023 using climate data, air pollution data and COVID-19 case incidence data in the Administrative City of Central Jakarta for 2020-2022. Data were analyzed using univariate, bivariate and multivariate analysis. The results of the bivariate test with Spearman correlation show that temperature (p = 0.0000; r = -0.291) and wind speed (p = 0.001; r = 0.265) are related significantly to COVID-19 cases. The results of the multivariate test with multiple linear regression show that the variables that had a significant relation on COVID-19 are temperature, wind speed and PM2.5, where the most dominant factor is PM2.5. The COVID-19 case prediction model is ln(Y) = 22.330 - 0.875(X1) + 1.806(X2) + 0.053(X3) + e with R2 = 0.225. These findings show the importance to reduce PM2.5 pollution in the Administrative City of Central Jakarta so that it can reduce cases of respiratory diseases including COVID-19. This study calls on future researchers to conduct research at the individual level with a cohort study design to prove the relationship between exposure to air pollution and cases of COVID-19.