Hasil Pencarian :: Kembali

  1. Beranda
  2. Hasil Pencarian
 Pencarian Spesifik
Ditemukan 32760 dokumen yang sesuai dengan query ::  Simpan CSV
cover
Unting Patri Wicaksono Pribadi; Promotor: Ascobat Gani; Kopromotor: I Made Wiryana; Penguji: Amal Chalik Sjaaf, Mardiati Nadjib, Anne Agustina Suwargiani, Enrico Aditya Rhinaldi
Abstrak:
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya beban administrasi pengelolaan Perjanjian Kerja Sama antara BPJS Kesehatan dan fasilitas kesehatan dalam Program JKN. Sistem kontrak manual masih menghadapi masalah keterlambatan penyelesaian dokumen, kebutuhan sumber daya besar, risiko kesalahan administrasi, dan kerentanan penyimpanan arsip fisik. Penelitian ini bertujuan menjawab apakah kontrak elektronik dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan keamanan pengelolaan kerja sama fasilitas kesehatan, serta apakah kepemilikan dan kelas rumah sakit memengaruhi implementasinya. Hipotesis penelitian menyatakan bahwa kontrak elektronik lebih efektif, efisien, dan aman dibandingkan kontrak manual, serta implementasinya dipengaruhi oleh kepemilikan dan kelas rumah sakit. Penelitian menggunakan desain non-eksperimental komparatif dengan pendekatan mixed-method. Unit analisis adalah pengelolaan dokumen kerja sama antara BPJS Kesehatan dan FKRTL. Data diperoleh dari data sekunder monitoring 2.650 rumah sakit, wawancara mendalam, dan observasi lapangan. Analisis dilakukan secara deskriptif dan inferensial menggunakan Mann–Whitney U dan Chi-Square, serta diperkuat dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis efektivitas terbukti karena kontrak elektronik lebih tepat waktu dan konsisten. Hipotesis efisiensi juga terbukti pada sebagian besar indikator, terutama biaya, durasi, beban kerja, dan rasio efisiensi waktu-biaya, meskipun indikator Time Efficiency Ratio tidak menunjukkan perbedaan signifikan. Hipotesis keamanan terbukti secara kualitatif melalui penyimpanan digital, tanda tangan elektronik, e-meterai, dan kontrol akses. Kepemilikan serta kelas rumah sakit juga terbukti berhubungan dengan implementasi kontrak elektronik. Kesimpulannya, kontrak elektronik lebih unggul dibandingkan kontrak manual dalam mendukung tata kelola kerja sama fasilitas kesehatan. BPJS Kesehatan disarankan memastikan  implementasi nasional, memperkuat pelatihan pengguna, keamanan akses, integrasi sistem, dan kebijakan teknis pendukung.
This study was motivated by the increasing administrative burden in managing Cooperation Agreements between BPJS Kesehatan and healthcare facilities under the National Health Insurance Programme. The manual contract system continues to face several problems, including delays in document completion, high resource requirements, administrative errors, and vulnerabilities in physical document storage. This study aimed to examine whether electronic contracts can improve the effectiveness, efficiency, and security of healthcare facility partnership management, and whether hospital ownership and class influence their implementation. The research hypotheses stated that electronic contracts are more effective, efficient, and secure than manual contracts, and that their implementation is influenced by hospital ownership and class. This study used a comparative non-experimental design with a mixed-methods approach. The unit of analysis was the management of cooperation agreement documents between BPJS Kesehatan and referral healthcare facilities. Data were obtained from secondary monitoring data involving 2,650 hospitals, in-depth interviews, and field observations. The analysis was conducted descriptively and inferentially using the Mann–Whitney U test and Chi-square test, supported by thematic analysis. The findings showed that the effectiveness hypothesis was supported, as electronic contracts were more timely and consistent. The efficiency hypothesis was also supported for most indicators, particularly cost, completion duration, workload, and the cost-time efficiency ratio, although the Time Efficiency Ratio indicator did not show a statistically significant difference. The security hypothesis was supported qualitatively through digital storage, electronic signatures, e-stamps, and access control. Hospital ownership and class were also found to be associated with electronic contract implementation. In conclusion, electronic contracts are superior to manual contracts in supporting the governance of healthcare facility partnerships. BPJS Kesehatan is advised to expand national implementation, strengthen user training, improve access security, enhance system integration, and develop supporting technical policies.
Read More
D-626
Depok : FKM-UI, 2026
S3 - Disertasi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
cover
Trisna Budy Widjayanti; Peromotor: Amal Chalik Sjaaf, Anhari Achadi, Budi Hidayat; Penguji: Meiwita Budiharsana, Mardiati Nadjib, Purnawan Junadi, Trihono, Harimat Hendrawan
Abstrak:
Penelitian ini bertujuan melihat hubungan antara faktor sosial ekonomi dan klinis dengan pemanfaatan Clinical Pathway (CP) Sectio Caesaria serta outcome klinis serta pembayaran klaim pada pelayanan Ibu melahirkan Sectio Caesaria (SC). Studi desain Cross Sectional pada unit analisis 1155 data rekam medis ibu melahirkan SC periode 1 Januari 31 Desember 2018 di 3 RS. Hasil penelitian menunjukan pemanfaatan Clinical Pathway Ibu melahirkan Sectio Caesaria peserta Jaminan Kesehatan Nasional dari ke 3 RS studi penelitian proporsinya sebesar 43.1% dengan skor dibawah nilai mean 10. RS Pemda memiliki Proporsi tertinggi skor pemanfaatan Clinical Pathway Sectio Caesaria dibawah nilai mean 10 (76.8%), kemudian diikuti RSP (36.8%). RSNP menunjukkan proporsi (98.1%) skor pemanfaatan Clinical Pathway Sectio Caesaria diatas dan sama dengan (≥) nilai mean 10. Faktor sosial ekonomi dan klinis ibu melahirkan SC peserta JKN antara lain jenis RS (p=0.000), Kelas rawat (p=0.014) dan Rujukan (p=0.008), jenis SC (p=0.005), Usia Ibu (p=0.053), Paritas (p=0.016), Riwayat ANC (p=0.000), Kondisi Panggul p=0.000), kondisi plasenta (p=0.001), penyakit penyerta (p=0.000) dan riwayat SC (p=0.000) menunjukkan berhubungan secara signifikan dengan pemanfaatan Clinical Pathway Sectio Caesaria (p<0.05). Pemanfaatan Clinical Pathway ibu melahirkan Sectio Caesaria peserta JKN menunjukan adanya hubungan yang signifikan dengan Outcome klinis (p=0.002) dan pembayaran klaim (p=0.000). Pemanfaatan Clinical Pathway ibu melahirkan Sectio Caesaria di RS menunjukkan ketidakseragaman dalam dimensi ICPAT dan tidak melibatkan kondisi pasien dalam penyusunannya. Pemerintah harus membuat payung hukum Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK) yang menjadi standar prosedur operasional untuk menyelaraskam penyelenggaraan program jaminan kesehatan
Read More
D-417
Depok : FKM-UI, 2020
S3 - Disertasi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
cover
Andy Prabowo; Promotor: Ascobat Gani; Kopromotor: Mardiati Nadjib; Penguji: Amal Chalik Sjaaf, Meiwita Paulina Budiharsana, Erna Kristin, Mahlil Ruby, Mursyid Bustami
Abstrak:
Stroke adalah penyakit peringkat ketiga dengan biaya terbanyak dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pelayanan medisnya dilaksanakan sesuai dengan alur klinis (clinical pathway), yang merupakan turunan dari Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK). Tarif pelayanan penyakit stroke iskemik dalam skema Indonesia Case-Based Group (INA-CBG) ditetapkan sebelum pemberlakuan PNPK. Akibatnya, penyusunan tarif stroke iskemik belum sepenuhnya mempertimbangkan standar pelayanan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa rumah sakit perlu mengelola biaya perawatan dan kualitas layanan agar tarif INA-CBG dapat mencukupi biaya satuan rawat inap stroke iskemik pada pasien JKN di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional (RS PON) Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta. Desain penelitian yang digunakan adalah noneksperimental dengan data retrospektif Oktober—Desember 2019. Unit analisisnya adalah 96 pasien stroke iskemik yang dirawat di RS PON. Penelitian menunjukkan bahwa rata-rata biaya satuan untuk stroke iskemik di RS PON adalah sebesar Rp11.598.286 ± Rp5.799.088. Uji regresi multipel memperlihatkan bahwa lama hari rawat inap, sistolik dan skor National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS) saat admisi ke rumah sakit merupakan determinan signifikan terhadap rata-rata biaya satuan rawat inap stroke iskemik pasien JKN di RS PON. Perbedaan tidak signifikan terlihat antara tarif INA-CBG tahun 2016 regional 1 RS kelas A dan rata-rata biaya satuan rawat inap stroke iskemik pada pasien JKN di RS PON. Namun, temuan ini juga menjelaskan penerapan tarif INA-CBG tahun 2016 regional 1 RS kelas A bagi RS PON mengakibatkan defisit rata-rata sebesar -Rp214.049 ± Rp4.647.223 per kasus. Perbedaan biaya satuan dan tarif INA-CBG ini diperkirakan menyebabkan defisit sebesar -Rp1.262.304.927 bagi RS PON pada tahun 2019. Selain itu, diperkirakan defisit yang ditanggung oleh seluruh rumah sakit peserta JKN mencapai -Rp61.108.299.113, dengan asumsi prevalensi stroke iskemik adalah 1,1‰. Meskipun secara rata-rata biaya satuan lebih tinggi dari tarif, rumah sakit dapat melakukan pengelolaan keuangan yang baik agar operasional tidak terganggu. Hal ini tercermin dari rasio kas dan rasio lancar RS PON yang masing-masing sebesar 240,47% dan 1.695,31%. Dengan demikian, kewajiban jangka pendek dapat dipenuhi oleh RS PON, namun banyak aset lancar yang mengendap dan seharusnya bisa menjadi potensi pendapatan tambahan rumah sakit, atau banyak piutang yang belum terbayarkan. BPJS Kesehatan juga perlu mengelola keuangan dengan baik untuk menjaga keberlangsungan program JKN, yang ditunjukkan dengan rasio kas dan rasio lancar sebesar 152,91% dan 914,6%.
Stroke ranks as the third most costly disease in the National Health Insurance (Jaminan Kesehatan Nasional/JKN) program. Medical services are carried out in accordance with the clinical pathway, which is derived from the national guidelines for medical services (PNPK). The tariff for treating ischemic stroke in the Indonesia Case-Based Group (INA-CBG) was set before establishing of the PNPK, resulting in the tariff for ischemic stroke treatment being issued before calculating the real actual costs of delivering the national service standards of care. This research is necessary to demonstrate that hospitals need to manage care costs and service quality so that the INA-CBG rates can cover the unit costs of inpatient ischemic stroke care for JKN patients at the National Brain Center Hospital (RS PON) Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta. A retrospective nonexperimental research design was used, analyzing data from ischemic stroke patients hospitalized at RS PON between October—December 2019. The results showed that the average unit cost of inpatient ischemic stroke at RS PON was IDR11,598,286 ± IDR5,799,088, based on the 2019 data. Multiple regression tests indicated that the length of stay, sistolic and the national institutes of health stroke scale (NIHSS) scores upon admission were significant determinants of the variation of the average unit cost. Non-significant difference was found between the INA-CBG 2016 tariff for type A hospitals (region 1) and the average unit cost of inpatient ischemic stroke among JKN patients at RS PON. In conclusion, implementing the INA-CBG 2016 tariff for type A hospitals such as RS PON creates an average deficit of -IDR214,049 ± IDR4,647,223 per case. The discrepancy between unit costs and INA-CBG tariffs is estimated to have resulted in a deficit of -IDR1,262,304,927 for RS PON in 2019. Furthermore, assuming an ischemic stroke prevalence of 1.1‰, the deficit borne by all JKN-participating hospitals is estimated to have reached -IDR 61,108,299,113. Although the average unit cost is higher than the tariff, the hospital can manage its finances well to ensure that operations are not disrupted. This is reflected in RS PON's cash ratio and current ratio, which are 240.47% and 1,695.31%, respectively. Thus, RS PON can meet its short-term obligations, but many current assets are idle and should be potential additional hospital revenue or m any outstanding receivables. BPJS Kesehatan also needs to manage its finances well to maintain the continuity of the JKN program, as indicated by its cash ratio and current ratio of 152.91% and 914.6%.
Read More
D-590
Depok : FKM-UI, 2025
S3 - Disertasi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
cover
Annissa Fariidah Nur Ainni; Pembimbing: Vetty Yulianty Permanasari; Penguji: Ayuningtyas Dumilah, Rena Octora Pasuria
Abstrak: Peningkatan jumlah penyakit kronis mengakibatkan terjadinya peningkatan pada biaya kesehatan, termasuk biaya kesehatan yang harus ditanggung oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. BPJS Kesehatan sejak berdirinya pada tahun 2014, menyelenggarakan Program Rujuk Balik (PRB) sebagai upaya efisiensi biaya kesehatan serta memudahkan peserta penderita penyakit kronis dalam memperoleh akses ke pelayanan kesehatan demi terwujudnya efektivitas dalam pengelolaan peserta penderita penyakit kronis. Dalam pelaksanaan PRB masih belum berjalan dengan optimal, faktor yang dapat memengaruhi diantaranya ialah kolaborasi antar profesi. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kolaborasi antar profesi yang terlibat dalam pelaksanaan Program Rujuk Balik Jaminan Kesehatan Nasional di wilayah kerja BPJS Kesehatan KC Depok tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengunakan metode wawancara mendalam kepada beberapa informan, observasi dilapangan, dan telaah dokumen terkait pelaksanaan PRB di wilayah kerja BPJS Kesehatan KC Depok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PRB di wilayah kerja BPJS Kesehatan KC Depok masih jauh di bawah target dimana capaian peserta yang berhasil di rujuk balik pada bulan Januari dan Februari tahun 2019 hanya mencapai 0,06% dari target peserta PRB tahun 2019. Seluruh profesi yang terlibat dalam pelaksanaan PRB menyadari bahwa kerjasama antar profesi penting untuk diterapkan demi tercapainya optimalisasi PRB. Kolaborasi antar profesi dalam pelaksanaan PRB belum berjalan dengan efektif karena adanya kendala pada faktor-faktor yang memengaruhi kolaborasi yang efektif: pertimbangan sosial, pertimbangan intrapersonal, lingkungan fisik, organisasional dan institusional, faktor perilaku, dan faktor interpersonal. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kolaborasi antar profesi yang belum efektif dalam pelaksanaan PRB berdampak pada angka rujukan balik rendah sehingga tidak tercapainya target perserta PRB di tahun 2019.
Read More
S-10053
Depok : FKM UI, 2019
S1 - Skripsi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
cover
Slamet Budiarto; Promotor: Anhari Achadi; Kopromotor: Sutanto Priyo Hastono, Pujiyanto; Penguji: Purnawan Junadi, Andi Arus Vector, Syafiq A. Mughni, Mahlil Ruby, Hasbullah Thabrany
Abstrak:
Stunting anak 0-23 bulan di Indonesia merupakan masalah kesehatan masyarakat yang disebabkan oleh berbagai faktor langsung dan tidak langsung. Penelitian menggunakan data Riset Kesehatan Dasar, Survey Sosial Ekonomi Nasional dan Produk Domestik Regional Bruto per kapita tahun 2018 dengan pendekatan potong lintang bertujuan mengetahui model jalur hubungan langsung dan tidak langsung berbagai faktor risiko stunting dengan prevalensi stunting tingkat kabupaten/kota. Pengolahan data sekunder dilakukan pada Januari-April 2022. Sampel adalah 106 kabupaten/kota prevalensi stunting <20% dan 403 kabupaten/kota prevalensi stunting ≥20% (20%-<30%, 30%-40% dan >40%) yang diagregratkan pada tingkat kabupaten/kota dari 32.095 data individu anak usia 0-23 bulan yang diukur panjang badannya. Pemodelan menggunakan analisis jalur. Model jalur pencegahan risiko stunting memperlihatkan akses terhadap makanan (r=-0,31) dan pemeriksaan kehamilan (r=-0,29) berhubungan langsung dengan prevalensi stunting tingkat kabupaten/kota di kabupaten/kota prevalensi stunting <20%. Keluarga Berencana (r=-0,15), pemeriksaan kehamilan (r=-0,13) dan cuci tangan pakai sabun (r=-0,11) berhubungan langsung dengan prevalensi stunting tingkat kabupaten/kota di kabupaten/kota prevalensi stunting ≥20%. Tablet tambah darah ibu hamil (r=-0,02) dan inisiasi menyusu dini (r=-0,03) berhubungan tidak langsung melalui ASI eksklusif dengan prevalensi stunting tingkat kabupaten/kota di kabupaten/kota prevalensi stunting 20%-<30%. ASI eksklusif (r=-0,15) berhubungan langsung dengan prevalensi stunting tingkat kabupaten/kota di kabupaten/kota prevalensi stunting 20%-<30%. Cuci tangan pakai sabun berhubungan signifikan langsung dengan prevalensi stunting tingkat kabupaten/kota di kabupaten/kota prevalensi stunting 30%-40% (r=-0,22) dan >40% (r=-0,45). Model jalur menyimpulkan bahwa kabupaten/kota dapat memainkan peran penting dalam upaya pencegahan risiko stunting dengan memodifikasi sejumlah faktor risiko terutama pada keluarga anak 0-23 bulan.
Stunting in children 0-23 months in Indonesia is a public health problem caused by various direct and indirect factors. This study uses data from Basic Health Research, National Socio-Economic Survey and Gross Regional Domestic Product per capita in 2018 with a cross-sectional approach. Secondary data processing was carried out in January-April 2022. The samples were 106 districts/cities with stunting prevalence <20% and 403 districts/cities with stunting prevalence 20% (20%-<30%, 30%-40% and >40%) Aggregated at the district/city level from 32,095 individual data for children aged 0-23 months, whose body length was measured. The modeling uses path analysis. The stunting risk prevention pathway model shows that access to food (r=-0.31) and prenatal care (r=-0.29) is directly related to the prevalence of stunting at the district/city level in districts/cities with stunting prevalence <20%. Family planning (r=-0.15), pregnancy check-ups (r=-0.13) and hand washing with soap (r=-0.11) were directly related to the prevalence of stunting at the district/city level in districts/cities stunting prevalence 20 %. Blood supplement tablets for pregnant women (r=-0.02) and early initiation of breastfeeding (r=-0.03) were indirectly related through exclusive breastfeeding with the prevalence of stunting at the district/city level in districts/cities stunting prevalence of 20%-<30% . Exclusive breastfeeding (r=-0.15) was directly related to the prevalence of stunting at the district/city level in the district/city stunting prevalence of 20%-<30%. Hand washing with soap is directly related to stunting prevalence at district/city level in districts/cities, stunting prevalence is 30%-40% (r=-0.22) and >40% (r=-0.45). The pathway model concludes that districts/cities can play an important role in preventing stunting risk by modifying a number of risk factors, especially in families of children 0-23 months.
Read More
D-474
Depok : FKM UI, 2023
S3 - Disertasi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
cover
Marsaulina Olivia Panjaitan; Promotor: Amal Chalik Sjaaf; Kopromotor: Anhari Achadi, Dwiana Ocviyanti; Penguji: Atik Nurwahyuni, Mardiati Nadjib, Pujiyanto, Supriyantoro, Chairul Radjab Nasution
Abstrak:

Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional mendapatkan berbagai tantangan salah satunya adalah peningkatan utilisasi pelayanan kesehatan yang berakibat tingginya beban biaya pelayanan kesehatan. Tren persalinan dengan metode bedah caesar mengalami peningkatan setiap tahunnya.  Disertasi ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan dan menyusun suatu usulan kebijakan untuk pengendalian utilisasi tindakan bedah caesar dalam penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional. Jenis penelitian adalah analitik dengan mixed method melalui analisis data kuantitatif dan data kualitatif, analisis kebijakan menggunakan Eugene Bardach’s eightfold framework yang dimodifikasi oleh Collins. Penelitian kuantitif melalui analisis data rekam medis tahun 2019 pada pasien bedah caesar di tiga rumah sakit dengan aspek bisnis yang berbeda di Provinsi Jakarta. Penelitian kualitatif dilakukan dengan wawancara mendalam dengan para pemangku kepentingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Proporsi persalinan caesar dibanding normal di RSSP Y 99,3% di RSSK Z 63,66%, dan di RSUD X 13,42%. Tidak terdapat perbedaan karakteristik sosial dan karakteristik medis pasien bedah caesar di ketiga rumah sakit. Tidak terdapat perbedaan upaya pengendalian utilisasi operasi bedah caesar di ketiga rumah sakit. Bekas SC 1x memiliki persentase tertinggi sebagai indikasi SC dengan persentase 41,67% di RSUD X, di RSSK Z 39,48% dan di RSSP Y 24,11%. Terdapat hubungan antara usia, adanya komplikasi dalam kehamilan, malposisi janin, hipertensi, diabetes mellitus, penyakit jantung, dengan metode persalinan ibu secara caesar. Hasil penelitian kualitatif menunjukkan belum terdapat metode/tools khusus untuk pengendalian utilisasi caesar. Berdasarkan analisis kebijakan menggunakan Bardach’s eightfold framework yang dimodifikasi oleh Collins terdapat skenario/alternatif kebijakan pengendalian utilisasi bedah caesar diantaranya penyusunan program promotive preventif yang melibatkan organisasi-organisasi profesi terkait (seperti: Kebidanan Kandungan, Penyakit Dalam, Gizi, Penyakit Jantung) dengan sasaran wanita usia subur yang merencanakan kehamilan dan ibu hamil, yang khususnya berfokus untuk meminimalisir adanya penyulit kehamilan seperti: Hipertensi, Diabetes mellitus, obesitas, penyakit jantung. Hal ini penting dalam upaya menekan penyulit kehamilan yang dapat berpotensi meningkatkan angka utiliasi bedah caesar.

The implementation of the National Health Insurance Program faces various challenges, one of which is the increase in the utilization of health services which results in high health service costs. The trend of childbirth by Caesarean section method has increased every year. This dissertation aims to analyze the policy and prepare a policy proposal for controlling the utilization of Caesarean section procedures in the implementation of the National Health Insurance program. The type of research is analytical with a mixed method through quantitative and qualitative data analysis, policy analysis using Eugene Bardach's eightfold framework modified by Collins. Quantitative research through analysis of medical record data in 2019 on caesarean section patients in three hospitals with different business aspects in Jakarta Province. Qualitative research was conducted through in-depth interviews with stakeholders. The results showed that the proportion of caesarean deliveries compared to normal in RSSP Y was 99.3% in RSSK Z 63.66%, and in RSUD X 13.42%. There were no differences in the social characteristics and medical characteristics of caesarean section patients in the three hospitals. There were no differences in efforts to control the utilization of caesarean section operations in the three hospitals. Former 1x CS has the highest percentage as an indication for CS with a percentage of 41.67% in RSUD X, in RSSK Z 39.48% and in RSSP Y 24.11%. There is a significant influence between age, complications in pregnancy, fetal malposition, hypertension, diabetes mellitus, heart disease, and the method of maternal delivery by caesarean section. The results of qualitative research indicate that there are no specific methods/tools for controlling caesarean section utilization. Based on policy analysis using Bardach's eightfold framework modified by Collins, there are scenarios/alternative policies for controlling caesarean section utilization including the preparation of promotive preventive programs involving related professional organizations (such as: Obstetrics and Gynecology, Internal Medicine, Nutrition, Heart Disease) targeting women of childbearing age who are planning pregnancy and pregnant women, which specifically focus on minimizing pregnancy complications such as: Hypertension, Diabetes mellitus, obesity, heart disease. This is important in an effort to reduce pregnancy complications that can potentially increase the rate of caesarean section utilization.

Read More
D-561
Depok : FKM UI, 2025
S3 - Disertasi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
cover
Andi Afdal Abdullah; Promotor: Budi Hidayat; Kopromotor: Pujiyanto; Penguji: Atik Nurwahyuni, Mardiati Nadjib, Soewarta Kosen, Ali Ghufron Mukti; Mahlil Ruby; Teguh Dartanto
Abstrak:
Latar belakang: Kemudahan akses pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan penduduk Indonesia. Kemudahan akses ini terwujud dengan bertambahnya fasilitas kesehatan yang melayani peserta JKN. Indikator kemudahan akses terlihat dari bertambahnya jumlah peserta yang berkunjung ke fasilitas kesehatan baik di tingkat pelayanan rawat jalan maupun rawat inap. Kunjungan peserta JKN per 1.000 penduduk dikenal dengan isitilah rate sebagai salah satu indikator utilisasi pelayanan kesehatan untuk menjaga kesinambungan program JKN. Tujuan: penelitian ini bertujuan menganalisis faktor yang mempengaruhi rate rawat jalan tingkat lanjutan (RJTL) maupun rawat inap inap tingkat lanjutan (RITL) dan pemodelan prediksi rate RJTL dan rate RITL. Data yang digunakan berasal dari database BPJS Kesehatan dan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2016 – 2019 yang diolah berdasarkan faktor predisposing, faktor enabling, dan faktor need dimana semua data digunakan dalam penelitian atau total sampling. Metode: analisis data panel dinamis yang ditujukan untuk membuat model prediksi rate RJTL dan rate RITL. Hasil: model prediksi yang digunakan pada rate RJTL dan rate RITL adalah estimator First Difference Generalized Method of Moment (FDGMM). Kesimpulan: rate RJTL dipengaruhi oleh variabel nilai tagihan klaim dibayar per kunjungan RJTL; jumlah rumah sakit kelas A, B, C, D; jumlah peserta pria; jumlah peserta berusia > 50 tahun; jumlah peserta dengan jumlah anggota keluarga > 3 orang; jumlah peserta berpengeluaran di bawah garis kemiskinan; jumlah peserta dengan penyakit tidak menular; rasio fragmentasi; rasio rujukan; dan jumlah peserta berpendidikan SMP. Sedangkan, rate RITL dipengaruhi oleh variabel nilai tagihan klaim dibayar per kunjungan RITL; jumlah rumah sakit kelas A, B, C, D; jumlah peserta pria; jumlah peserta berusia > 50 tahun; jumlah peserta dengan jumlah anggota keluarga > 3 orang; rate readmisi; jumlah peserta berpendidikan SMP; dan jumlah peserta berpendidikan Perguruan Tinggi. Saran: hasil penelitian menyarankan agar Pemerintah Daerah turut mendukung pemenuhan sarana prasarana pelayanan kesehatan agar masyarakat dapat menjangkau pelayanan kesehatan dengan mudah, mengelola perencanaan penambahan rumah sakit sesuai kebutuhan; Kementerian Kesehatan dapat memberikan regulasi terkait pemenuhan dan pemerataan fasilitas kesehatan maupun tenaga medis, terutama pada daerah dengan keadaan geografis yang sulit; BPJS Kesehatan dapat menggunakan model prediksi rate RJTL dan rate RITL sebagai alat bantu dalam menilai kebutuhan penambahan kerjasama dengan rumah sakit. Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan faktor utilisasi yang lebih luas dan lengkap serta melakukan kajian yang lebih mendalam pada satu wilayah tertentu dengan mempertimbangkan pengaruh aspek geografis, seperti jarak antar fasilitas kesehatan, luas wilayah dan kondisi akses ke fasilitas kesehatan.
Background: easy access to health services for participants of the National Health Insurance (JKN) is one of the efforts to improve the health status of the Indonesian population. This accessibility is achieved through an increase in health facilities serving JKN participants. The indicator of accessibility can be observed from the rising number of participants visiting health facilities, both at the outpatient and inpatient levels. The rate of visits by JKN participants per 1.000 population is considered an indicator of health service utilization, which contributes to the continuity of the JKN program. Objective: this study aims to analyze the factors that influence the advanced level of outpatient care (RJTL) and inpatient care (RITL) and to model the prediction of RJTL rates and RITL rates. The data used is derived from the BPJS Kesehatan database and the 2016-2019 National Socioeconomic Survey (SUSENAS), which are processed based on predisposing factors, enabling factors, and need factors. All data is utilized in the research, employing total sampling. Method: dynamic panel data analysis is employed to develop prediction models for RJTL rates and RITL rates. Results: the prediction model used for the RJTL rate and RITL rate is the First Difference Generalized Method of Moment (FDGMM) estimator. Conclusion: RJTL rate is influenced by several variables: value of claims bills paid per RJTL visit, number of class A, B, C, and D hospitals, number of male participants, number of participants aged over 50 years, number of participants with more than 3 family members, number of participants with expenditures below the poverty line, number of participants with non-communicable diseases, fragmentation ratio, referral ratio, and number of participants with junior high school education. On the other hand, the RITL rate is affected by value of claim bills paid per RITL visit, number of class A, B, C, and D hospitals, number of male participants, number of participants aged over 50 years, number of participants with more than 3 family members, readmission rate, number of participants with junior high school education, and number of participants with university education. Recommendations: the results of this study suggest that the Regional Government should also support the fulfillment of health service infrastructure so that partisipant can reach health services easily, manage plans for adding hospitals as needed; The Ministry of Health can provide regulations regarding the fulfillment and equity of health facilities and medical personnel, especially in areas with difficult geographical conditions; BPJS Kesehatan can use RJTL rate prediction model and RITL rate as a tool in assessing the need for additional collaboration with hospitals. Future researchers can conduct research with broader and more complete utilization factors and conduct more in-depth studies in a particular area by considering the influence of geographical aspects, such as the distance between health facilities, area size and conditions of access to health facilities.
Read More
D-483
Depok : FKM-UI, 2023
S3 - Disertasi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
cover
Wahyu Pudji Nugraheni; Promotor: Hasbullah Thabrany; Ko-Promotor: Budi Hidayat, Mardiati Nadjib; Penguji: Indang Trihandini, Soewarta Kosen, Fahmi Idris, Pujiyanto, Eko Setyo Pambudi
D-374
Depok : FKM-UI, 2017
S3 - Disertasi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
cover
Fadlul Imansyah; Promotor: Amal Chalik Sjaaf; Kopromotor: Mardiati Nadjib, Prastuti Soewondo; Penguji: Besral, Teguh Dartanto, Mardiasmo, Ali Ghufron Mukti, Fachmi Idris, Darwin Cyril Noerhadi
Abstrak:
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara kinerja pelayanan peserta program jaminan kesehatan nasional dengan kinerja keuangan rumah sakit swasta. Melalui pendekatan analisis data sekunder, kami menggunakan metode Principal Component Analysis (PCA) dan model parsial untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan antara kinerja pelayanan kesehatan dan kinerja keuangan rumah sakit. Data yang digunakan meliputi rasio keuangan dan indikator kinerja pelayanan dari sejumlah rumah sakit swasta dalam periode waktu tertentu. Hasil analisis menunjukkan bahwa profitabilitas, diukur dengan EBITDA Margin, Net Profit Margin (NPM), dan Return on Equity (ROE), memiliki kontribusi yang paling signifikan dalam menjelaskan variabilitas data keuangan. Kontribusi peserta program jaminan kesehatan nasional terhadap pendapatan total rumah sakit memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan, sementara kinerja keuangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelaporan kinerja pelayanan. Hasil analisis menggunakan model parsial menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dalam pengaruh kinerja pelayanan kesehatan terhadap kinerja keuangan rumah sakit. Rumah sakit tertentu menunjukkan hubungan yang berbeda tergantung pada aspek-aspek tertentu dari kinerja keuangan dan pelayanan kesehatan. Temuan ini memberikan wawasan penting bagi pengambil kebijakan dan manajer rumah sakit dalam memahami dampak program jaminan kesehatan nasional terhadap keberlanjutan keuangan dan kualitas pelayanan rumah sakit swasta. Perlu adanya evaluasi lebih lanjut terhadap dampak program jaminan kesehatan nasional terhadap kinerja keuangan dan kualitas pelayanan rumah sakit swasta guna memastikan keberlanjutan sistem kesehatan yang berkelanjutan dan berkualitas. 
This study investigates the relationship between BPJS Kesehatan patient revenue and profit private hospital financial performance in Indonesia. As the largest social health insurance provider in the country, BPJS Kesehatan's influence on hospital revenues has raised concerns regarding its impact on hospital financial sustainability. This research uses financial performance indicators to develop financial performance index – Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE), EBITDA Margin, Current Ratio, and Net Profit Margin (NPM) – to assess the financial impact from BPJS Kesehatan revenue. A partial model approach of multiple linier regression is employed using secondary data from seven private-profit hospitals listed on the Indonesian Stock Exchange from 2017 to 2022. The findings indicate a significant negative effect of BPJS Kesehatan patient revenue on the hospital financial performance index. Specifically, higher BPJS Kesehatan patient revenye correlates with lower performance across key financial indicators, including ROA, ROE, EBITDA Margin, Current Ratio, and NPM. This suggests that while BPJS Kesehatan revenue is essential for hospitals, it does not necessarily improve their financial health performance. The results highlight the need for hospitals to optimize their revenue mix and explore alternative financial strategies to enhance the performance.
Read More
D-554
Depok : FKM UI, 2025
S3 - Disertasi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
cover
Rooswanti Soeharno; Promotor: Budi Hidayat; Kopromotor: Amal Chalik Sjaaf, Purnawan Junadi; Penguji: Anhari Achadi, Endang Anhari, Anung Sugihantono, Soewarta Kosen
Abstrak:

 ABSTRAK

Latar Belakang: Meskipun Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030 untuk angka kematian balita telah tercapai, angka kematian neonatal di Indonesia tetap tinggi, dengan lebih 70.000 kematian neonatal di tahun 2018, yang menempatkan Indonesia di peringkat ke-8 secara global. Hal ini merupakan tantangan besar untuk mencapai visi "Indonesia Emas 2045". Meskipun berbagai intervensi termasuk sari sisi finansial dalam akses pelayanan kesehatan telah meningkatkan pemanfaatan layanan, tdaik sertamerta ditunjukkan dalam bentuk peningkatan status kesehatan neonatal, menunjukkan adanya masalah sistemik dan kualitas pelayanan. Studi ini menelaan faktor determinan yang kompleks terhadap status kesehatan neonatal di Indonesia, termasuk dari sisi penerapan desentralisasi kesehatan, disparitas sosial ekonomi, dan variasi geografis. Dengan mengeksplorasi faktor-faktor ini, studi ini menekankan kebutuhan mendesak peningkatan pelayanan maternal dan neonatal dalam memperbaiki ketimpangan maupun meningkatkan status kesehatan secara keseluruhan.

 

Metode: Menggunakan data survei nasional tahun 2018 dari 34 provinsi, 513 kabupaten/kota, dan 300.000 rumah tangga, dengan fokus pada 73.086 perempuan berusia 10-54 tahun yang melahirkan dalam lima tahun terakhir, kami mengeksplorasi bagaimana faktor individu, rumah tangga, kabupaten, dan provinsi memengaruhi hasil kesehatan neonatal. Studi ini mengintegrasikan regresi multilevel, indeks konsentrasi, dan regresi spasial untuk menilai dampak determinan sosial dan ketidaksetaraan sistemik menggunakan STATA 14.0 dan ArcGIS Pro3. Analisis kebijakan sederhana yang selaras dengan tujuh pilar sistem kesehatan nasional juga dilakukan untuk menjelaskan lebih lanjut disparitas dalam hasil kesehatan.

 

Hasil: Studi ini mengungkapkan, meskipun sebagian besar dapat dicegah, angka kematian neonatal tetap tinggi dengan disparitas yang signifikan. Melalui analisis regresi multilevel dan spasial, dibuktikan bahwa disparitas kesehatan neonatal dipengaruhi oleh status sosial ekonomi, lokasi geografis, dan akses terhadap layanan kesehatan. Pada model akhir, yang menggabungkan faktor tingkat individu dan komunitas, varians yang tidak terjelaskan berkurang sebesar 30% (PCV), dimana faktor komunitas masih menjelaskan 14% variabilitas (ICC = 0,1389). Variabilitas risiko tingkat komunitas menurun yang terlihat dari perubahan Median Odds Ratio (MOR) dari 2,28 menjadi 2,00. Hasil ini menekankan pentingnya faktor individu dan komunitas dalam upaya mengurangi risiko lanjut dari bayi lahir yang berisiko.

Studi ini menekankan pengaruh kesiapan sisi suplai dan kualitas pelayanan termasuk efektivitas antenatal dan kelahiran di fasilitas kesehatan dalam meningkatkan hasil kesehatan neonatal, meskipun banyak kelahiran masih terjadi di luar fasilitas kesehatan. Neonatus lebih berisiko secara signifikan terkonsentrasi di distrik dengan kapasitas fiskal lebih rendah, sementara pemeriksaan antenatal lebih tinggi di kabupaten yang lebih kaya, menunjukkan adanya kesenjangan alokasi sumber daya. Temuan ini menunjukkan pentingnya kebijakan kesehatan yang spesifik, memperhatikan kondisi local dalam menurunkan kesenjangan dan meningkatkan status kesehatan.

ABSTRACT

Background. Despite achieving the 2030 Sustainable Development Goals for reducing under-5 mortality, Indonesia's Neonatal Mortality Rate remains alarmingly high, with over 70,000 neonatal deaths in 2018, ranking it 8th globally. This situation poses a stark challenge to Indonesia's "Great Indonesia 2045" vision. Notably, while interventions to eliminate financial barriers to healthcare have increased service utilization, improvements in neonatal health outcomes have not followed, highlighting systemic and quality issues within the health sector. This study addresses the complex determinants of neonatal outcomes in Indonesia, including the effects of a decentralized health system, socioeconomic disparities, and geographic variations. By exploring these factors, it underscores the urgent need to enhance maternal and neonatal services to rectify inequities and improve overall health outcomes.

Methods: We analyzed 2018 national survey data from 34 provinces, 513 districts, and 300,000 households, focusing on 73,086 women aged 10-54 who had given birth in the preceding five years. We explored how individual, household, district, and provincial factors influence neonatal health outcomes by employing multilevel regression, concentration indices, and spatial regression to assess the impact of social determinants and systemic inequalities using tools like STATA 14.0 and ArcGIS Pro 3. A simplified policy analysis, aligned with the national health system's seven pillars, including community initiatives, was also conducted to further highlight disparities in health outcomes.

Results: Key findings reveal a neonatal mortality rate that, despite being preventable in many cases, remains high with significant disparities. Utilizing spatial and multilevel regression analyses, the research highlighted that neonatal health disparities are influenced by socioeconomic status, geographic location, and access to health services. The final model, incorporating both individual and community-level factors, reduced unexplained variance by 30% (PCV), with community factors still explaining 14% of the variability (ICC = 0.1600). The community-level risk variability also decreased, as shown by a reduction in the Median Odds Ratio (MOR) from 2.28 to 2.00. These results highlight the importance of targeting both individual and community factors to reduce the risk of babies being born at risk.

Additionally, the study underscores the influences of supply-side readiness and quality of service delivery including effectiveness of antenatal care and institutional delivery in improving neonatal health outcomes, although many births still occur outside of health facilities. High-risk neonates were found to be concentrated significantly in districts with lower fiscal capacity, while antenatal care checkups were predominantly higher in wealthier districts, pointing to a resource allocation gap. These findings point to the critical need for targeted health policies, local-specific interventions to bridge the equity gap and improve neonatal health outcomes.

Read More
D-559
Depok : FKM UI, 2025
S3 - Disertasi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
:: Pengguna : Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
Library Automation and Digital Archive