Dalam menjalankan fungsinya rumah sakit dapat menimbulkan gangguan kesehatan bagi karyawan, pasien, pengunjung dan masyarakat. Berdasarkan survai 2001, 60% rumah sakit di DKI Jakarta baku mutu limbah cair yang dihasilkan masih belum memenuhi baku mutu dan hanya 10% rumah sakit yang melaksanakan pengelolaan dampak lingkungan rumah sakit.Penelitian dilakukan di DKI Jakarta selama bulan Juni sampai Juli 2002, dengan menggunakan rancangan potong lintang (Cross Sectional) terhadap 100 rumah sakit. Observasi dan wawancara dengan menggunakan kuesioner dilakukan terhadap rumah sakit yang meliputi faktor-faktor pelaksanaan pengelolaan dampak lingkungan Rumah Sakit, peraturan perundangan, struktur organisasi, pembinaan instansi berwenang, pengembangan sumber daya manusia, jenis rumah sakit, kepatuhan terhadap peraturan, manejemen lingkungan rumah sakit (kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemeriksaan dan pengkajian).Hasil uji Chi-square menunjukan bahwa faktor yang berhubungan dengan pelaksanaan pengelolaan dampak lingkungan rumah sakit yaitu struktur organisasi, pembinaan instansi berwenang, pengembangan sumber daya manusia, jenis rumah sakit, kepatuhan terhadap peraturan, manajemen lingkungan rumah sakit (kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemeriksaan dan pengkajian). Hasil analisis regresi logistik ganda menunjukkan bahwa faktor yang dominan berhubungan dengan pelaksanaan pengelolaan dampak lingkungan rumah sakit adalah pelaksanaan manejemen rumah sakit (X1XOR = 79,44), perencanaan pengelolaan lingkungan (X2}(OR w 52,68) dan jenis rumah sakit (X3)(OR = 18,86) dengan model persamaan Logit P (y) = 5,641 + 3,257X I + 2,444X2 + 2,224X3.Untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan hendaknya instansi berwenang melakukan inventarisasi produk peraturan perundangan yang berlaku dan desiminasi informasi peraturan tersebut. Dalam meningkatkan perencanaan rumah sakit bidang lingkungan, rumah sakit sebaiknya mempunyai SDM yang mengerti lingkungan. Peningkatan pelaksanaan pengelolaan dampak lingkungan dapat diupayakan melalui peningkatan kunj ungan supervise, pemantauan dan pemeriksaan serta bimbingan teknis pengelolaan lingkungan. Melaksanakan koordinasi lintas sektor terkait dalam penegakan hukum untuk mencegah pelanggaran berlanjut.Daftar bacaan : 19 (1985-2000)

By doing its function, hospitals may cause health disturbance to the employee, patient, visitor, and the community. Based on the survey in 2001, 60% of the hospitals in DKI Jakarta still produce waste water that does not fulfill the standard and only 10% hospital that implement the environmental impact management.This study was held in DKI Jakarta from June until July 2002 using Cross Sectional design to 100 hospitals. Observation and interview by questionnaire on hospitals including hospitals environmental impact management implementation factors, rules, organization structure, institution that has competency to construct, human resources development, hospitals type, obedient on the rules, hospitals environmental management (policy, plan, implementation, inspection and examine).Chi-square result shows that factors associated with hospitals management implementation on environmental impact are organization structure, institution that has competency to construct, human resources development, hospitals type, obedient on the rules, hospitals environmental management (policy, plan, implementation, inspection and examine). Multiple logistic regression analysis result shows that dominant factor associated with hospitals management implementation on environmental impact are hospital management implementation (X,) (OR=79, 44), environment management plan (X2) (OR=52,68), and hospital type (X3) (OR= 18,86), with equation model: Logic P (y) -5,601 + 3,257 X, + 2,444 X2 + 2,224 X3.To increase the knowledge and obedient on the rules, the institution that has competency to construct should inventorying the rules product that is valid and disseminate the information on that rule. In order to increase the hospital plan on environment, the hospital should have the human resources that understand about environment. Raising the management implementation on environment impact can be striving for by increasing the supervision, to monitor and inspect and by giving a technical guidance on environment management. To prevent a continuing infraction, there should be cross sector coordination in law enforcement.References: 19 (1985-2000)

Latar Belakang: Pengelolaan limbah medis di Indonesia menghadapi banyak tantangan. Tantangan tersebut berupa regulasi, daya tampung pengolahan, sinkronisasi antar lembaga, peran pemerintah daerah, sarana prasarana yang belum mencukupi, sumber daya manusia yang belum mumpuni, masalah perizinan, serta pembiayaan. Provinsi Banten mengalami kenaikan timbulan limbah medis. Data menunjukkan limbah medis di Provinsi Banten sebanyak 228,06 ton pada Maret 2021, dan kenaikan tersebut meningkat mencapai 591,78 ton pada 27 Juli 2021. Pandemi yang terjadi di akhir tahun 2019 hingga sekarang, menimbulkan peningkatan timbulan limbah medis secara signifikan. Hal ini menciptakan tantangan tambahan pada manajemen pengelolaan limbah medis di negara berkembang. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pengelolaan limbah medis B3 Covid-19 pada rumah sakit di Kota Tangerang. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif untuk mencari tahu gambaran pengelolaan limbah B3 Rumah Sakit di Kota Tangerang dan penelitian kuantitatif untuk menghitung jumlah timbulan limbah medis yang dihasilkan dari rumah sakit Hasil: Limbah medis yang dihasilkan dari aktivitas pasien Covid-19 dan pasien biasa pada pandemi Covid-19 diperlakukan seperti limbah Covid-19. Timbulan limbah medis yang dihasilkan dari RS A dan B sebanyak 3,19 kg/tempat tidur/hari dan 3,16 kg/tempat tidur/hari. Alur pengelolaan limbah medis B3 Covid-19 yang dilakukan oleh RS A dan RS B dimulai dari pemisahan yang dilakukan pada sumbernya, pewadahan, pengangkutan, penyimpanan, dan pengangkutan menuju pihak ke 3. Sarana prasarana pengelolaan limbah rumah sakit sudah tersedia cukup baik sesuai dengan syarat Permenkes No.18 Tahun 2020. Sejauh ini, belum adanya rencana terkait antisipasi pengelolaan limbah medis apabila timbulan limbah medis membludak yang disiapkan oleh pemerintah. Dalam hal pengangkutan limbah oleh pihak ke 3, terdapat beberapa kali keterlambatan untuk waktu kedatangan ke rumah sakit untuk mengangkut limbah medis. Kesimpulan: Pengelolaan limbah medis B3 Covid-19 rumah sakit di Kota Tangerang saat ini terkontrol dengan baik.

Background: Medical waste management in Indonesia faces many challenges. These challenges are in the form of regulation, processing capacity, synchronization between institutions, the role of local governments, inadequate infrastructure, inadequate human resources, licensing problems, and financing. Banten Province experienced an increase in the generation of medical waste. Data shows that medical waste in Banten Province was 228.06 tons in March 2021, and the increase increased to 591.78 tons on July 27, 2021. The pandemic that occurred at the end of 2019 until now has resulted in a significant increase in the generation of medical waste. This creates additional challenges for medical waste management in developing countries. Objective: This study aims to describe the management of Covid-19 Hazardous medical waste in hospitals in Tangerang City. Methods: This research is quantitative and qualitative research with a descriptive approach. Qualitative research to find out the description of hospital Hazardous waste management in Tangerang City and quantitative research to calculate the amount of medical waste generated from hospitals Result: Medical waste generated from the activities of Covid-19 patients and ordinary patients during the Covid-19 pandemic is treated like Covid-19 waste. The medical waste generated from Hospitals A and B was 3.19 kg/bed/day and 3.16 kg/bed/day. The flow of hazardous Covid-19 medical waste management carried out by Hospital A and Hospital B starts from the separation carried out at the source, storage, transportation, storage, and transportation to third parties. Hospital waste management infrastructure facilities are already quite good in accordance with the requirements of Minister of Health Regulation No. 18 of 2020. So far, there is no plan related to anticipating medical waste management in the event of an overabundance of medical waste that has been prepared by the government. In the case of transporting waste by third parties, there are several delays in arrival time to the hospital for transporting medical waste. Conclusion: The management of hospital hazardous Covid-19 medical waste in Tangerang City is currently well controlled.

Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti yang membawa virus dengue (DENV). Kepadatan permukiman serta perilaku masyarakat yang belum optimal dalam pencegahan menjadi faktor yang berkontribusi terhadap meningkatnya risiko penularan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara status sosial ekonomi, pengetahuan, dan individual beliefs berdasarkan teori Health Belief Model terhadap perilaku ibu rumah tangga dalam pencegahan penyakit DBD. Penelitian ini menggunakan desain studi cross-sectional dengan pendekatan kuantitatif. Sampel penelitian terdiri dari ibu rumah tangga di RW 01 Pasar Minggu yang dipilih menggunakan teknik simple random sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara menggunakan kuesioner terstruktur. Analisis data menggunakan uji chi-square dengan tingkat signifikansi 95% (α = 0,05). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan memiliki hubungan yang signifikan dengan perilaku pencegahan DBD dengan p-value sebesar 0,007 dan nilai Odds Ratio (OR) 3,260 (1,439–7,386). Analisis hasil menunjukkan bahwa ibu rumah tangga dengan pengetahuan kategori kurang baik memiliki risiko dengan peluang sebesar 3,260 kali lebih besar untuk melakukan perilaku pencegahan penyakit DBD yang kurang baik. Kesimpulannya adalah pengetahuan berperan penting dalam mendorong perilaku pencegahan DBD pada ibu rumah tangga di RW 01 Pasar Minggu. Oleh karena itu, saran yang dapat diberikan kepada masyarakat yaitu meningkatkan implementasi program edukasi berbasis masyarakat serta memperkuat peran kader jumantik dalam penyuluhan dan pemantauan lingkungan, terutama jentik nyamuk di rumah.

Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) is an infectious disease caused by the bite of Aedes aegypti mosquitoes carrying the dengue virus (DENV). High population density and suboptimal community preventive behaviors contribute to an increased risk of disease transmission. This study aimed to analyze the association between socioeconomic status, knowledge, and individual beliefs based on the Health Belief Model with housewives’ dengue prevention behaviors. This study employed a cross-sectional design with a quantitative approach. The sample consisted of housewives in RW 01 Pasar Minggu, selected using simple random sampling. Data were collected through structured interviews using a questionnaire. Data analysis was performed using the chi-square test with a 95% confidence level (α = 0.05). The results showed that knowledge was significantly associated with dengue prevention behavior, with a p-value of 0.007 (p < 0.05)and an Odds Ratio (OR) of 3.260 (95% CI: 1.439–7.386). The findings indicate that housewives with poor knowledge were 3.260 times more likely to have poor dengue prevention behavior compared to those with better knowledge. In conclusion, knowledge plays a crucial role in influencing dengue prevention behavior among housewives in RW 01 Pasar Minggu. Therefore, it is recommended to enhance community-based educational programs and strengthen the role of jumantik (larvae monitoring cadres) in health education and environmental monitoring, particularly in controlling mosquito larvae at the household level.