Hasil Pencarian :: Kembali

  1. Beranda
  2. Hasil Pencarian
 Pencarian Spesifik
Ditemukan 32918 dokumen yang sesuai dengan query ::  Simpan CSV
cover
Sheilaa Rizkia Anjari; Pembimbing: Dumilah Ayuningtyas; Penguji: Puput Oktamianti, Adang Bachtiar, Masykur Alawi
Abstrak:
Pemenuhan sembilan jenis tenaga kesehatan strategis di Puskesmas merupakan pilar utama pelayanan kesehatan primer. Kabupaten Sukabumi, sebagai wilayah terluas di Jawa Barat, menghadapi tantangan besar dalam pemenuhan standar ketenagaan minimal akibat kendala geografis dan fiskal daerah. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi implementasi dan dampak kebijakan pemenuhan tenaga kesehatan di Kabupaten Sukabumi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan evaluasi kebijakan Model George C. Edward III (komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi, disposisi) dan Teori William N. Dunn (kecukupan dan pemerataan). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen di Dinas Kesehatan serta 3 Puskesmas sampel. Selain itu dilakukan analisis spasial sederhana sebagai visualisasi distribusi nakes menggunakan Geographic Information System (GIS). Hasil evaluasi menunjukkan proses komunikasi berjalan baik, namun terdapat inkonsistensi target nasional (sembilan nakes) dengan regulasi terbaru (tiga belas nakes) serta penutupan aplikasi rencana kebutuhan (Renbut). Hambatan kritis bersumber dari alokasi anggaran daerah (financial resources) yang terikat batas belanja pegawai APBD 30% berdasarkan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Struktur birokrasi belum memiliki SOP mikro daerah untuk redistribusi nakes lokal, sementara aspek disposisi menunjukkan komitmen pelaksana yang tinggi namun terhambat skala prioritas formasi pemerintah daerah. Ditinjau dari aspek dampak, tingkat kecukupan sangat rendah, di mana hanya 12,07% Puskesmas memenuhi standar, dengan kekosongan kritis pada posisi Dokter Gigi dan Tenaga Gizi. Dari aspek pemerataan, terjadi ketimpangan distribusi nakes yang tajam antara wilayah perkotaan dan pelosok akibat hambatan geografis dan ketiadaan regulasi retensi. Penelitian ini disimpulkan implementasi kebijakan belum optimal dalam menjamin kecukupan dan pemerataan nakes. Disarankan kepada pemerintah daerah untuk menerbitkan Peraturan Bupati terkait redistribusi, mengoptimalkan program inovasi regional, dan membuka kuota formasi CASN berbasis pemetaan geolokalitas terpencil.
The provision of nine strategic health workers in Community Health Centers (Puskesmas) is a key pillar of primary health care. Sukabumi Regency, as the largest region in West Java, faces significant challenges in meeting minimum staffing standards due to regional geographic and fiscal constraints. This study aims to evaluate the implementation and impact of health worker provision policies in Sukabumi Regency. This study is a qualitative study using the George C. Edward III Model of policy evaluation (communication, resources, bureaucratic structure, disposition) and William N. Dunn's Theory (sufficiency and equity). Data collection was conducted through in-depth interviews and document reviews at the Health Office and three sample Community Health Centers. A simple spatial analysis was also conducted to visualize the distribution of health workers using a Geographic Information System (GIS). The evaluation results showed that the communication process was running well, but there were inconsistencies between the national target (nine health workers) and the latest regulation (thirteen health workers) and the closure of the needs plan (Renbut) application. Critical obstacles stem from regional budget allocations (financial resources) that are bound by a 30% APBD employee spending limit based on the Law on Financial Relations between the Central Government and Regional Governments (HKPD Law). The bureaucratic structure does not yet have a regional micro SOP for the redistribution of local health workers, while the disposition aspect shows a high commitment of implementers but is hampered by the priority scale of local government formations. In terms of impact, the adequacy level is very low, where only 12.07% of Community Health Centers meet the standards, with critical vacancies in the positions of Dentists and Nutritionists. From the aspect of equity, there is a sharp imbalance in the distribution of health workers between urban and remote areas due to geographical barriers and the absence of retention regulations. This study concludes that policy implementation is not optimal in ensuring the adequacy and equity of health workers. It is recommended that local governments issue a Regent Regulation regarding redistribution, optimize regional innovation programs, and open CASN formation quotas based on remote geolocality mapping.
Read More
T-7662
Depok : FKM-UI, 2026
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
cover
Radinal Husein; Pembimbing: Sandi Iljanto; Penguji: Amal C. Sjaaf, Vetty Yulianty, Purwani Eko Prihatin, Emmilya Rosa
Abstrak:

Permasalahan jenis, jumlah, kualifikasi dan distribusi tenaga kesehatan merupakan permasalahan ketenagaan yang sering dihadapi dalam pelayanan kesehatan khususnya di Daerah Tertinggal Perbatasan dan Kepulauan (DTPK). Penerapan dan pencapaian indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan sangat berkaitan dengan ketersediaan tenaga kesehatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui faktor penentu terhadap kelengkapan program wajib Puskesmas dan rata-rata capaian indikator kinerja SPM Kab/Kota di DTPK, variabel yang diteliti meliputi faktor tenaga kesehatan (jumlah dan jenis), kelengkapan program wajib Puskesmas dan rata-rata capaian indikator kinerja SPM Kab/Kota tahun 2011. Hasil analisis didapat bahwa faktor penentu kelengkapan program ialah ketersediaan tenaga dokter dan faktor penentu untuk rata-rata capaian indikator kinerja SPM Kab/Kota ialah kelengkapan program wajib Puskesmas.

 

Problems of the type, number, qualifications and distribution of health workers is a problem frequently encountered in workforce health services, especially in Disadvantaged Areas Border and Islands (DTPK). Implementation and achievement of performance indicators health minimum service standards (SPM) is very related to the availability of health personnel. This study uses a quantitative approach that aims to identify the determinants of the completeness of compulsory health center program and the average achievement of performance indicators SPM District/City in DTPK, variable factors examined included health workers (number and type), the completeness of compulsory health center and flat-average achievement of performance indicators SPM District/City in 2011. Analysis results obtained that the determining factor is the completeness of the program and the availability of doctors deciding factor for the average achievement of performance indicators SPM District/City Health Center is required to complete the program.

Read More
T-3849
Depok : FKM UI, 2013
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
cover
Ernisfi; Pembimbing: Jaslis Ilyas; Penguji: Anhari Achadi, Vetty Yulianty Permanasari, Enny Ekasari, Novi Andriani
Abstrak: Tesis ini membahas mengenai kinerja Puskesmas dan peningkatan kinerja Puskesmas dalam pencapaian standar pelayanan minimal bidang kesehatan di Kota Depok tahun 2018. Tesis ini menggunakan teori sistem dimana peneliti mendeskripsikan faktor input Puskesmas, factor proses puskesmas berupa penyelenggaraan pelayanan puskesmas dan output Puskesmas yaitu Kinerja Puskesmas berdasarkan 12 indikator SPM. Meode penelitian yang digunakan adalah penelitian mixed methods, yaitu penelitian kuantitatif dari univariate hingga multivariate dengan menggunakan data sekunder. Metode kualitatif menggunakan wawanara mendalam dan diskusi terarah. Hasil penelitian menunjukan bahwa Kinerja Puskesmas terhadap pencapaian SPM sangat rendah, fackor yang berpengaruh terhadap kinerja Puskesmas adalah factor bangunan, alat kesehatan dan BMHP serta factor ketenagaan,. Hasil uji regresi logistik menunjukan faktor yang paling berpengaruh adalah faktor ketenagaan
Read More
T-5652
Depok : FKM-UI, 2019
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
cover
Anggi Asri Rusliana Dewi; Pembimbing: Dumilah Ayuningtyas; Penguji: Puput Oktamianti, Atet Kurniadi, Roni Razali
Abstrak:
Hipertensi merupakan faktor risiko kardiovaskular utama yang menyebabkan kecacatan di seluruh dunia dan di antaranya tidak menyadari kondisi kesehatannya sehingga sering disebut sebagai the silent killer. Angka prevalensi hipertensi di Indonesia cukup tinggi. Berdasarkan Riskesdas (2018), Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan prevalensi tertinggi hipertensi, namun presentase penderita hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan masih rendah. Kota Banjarbaru memiliki persentase terendah yakni 11,3% dari target 100%. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi termasuk dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi kebijakan SPM bidang kesehatan penderita hipertensi di Kota Banjarbaru. Penelitian kualitatif dengan desain penelitian Rapid Assessment Procedure (RAP) dilakukan pada bulan Mei hingga Juni 2023 di Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan SPM hipertensi belum optimal dapat dilihat dari laporan capaian SPM bidang kesehatan Kota Banjarbaru berada di posisi terendah di antara 12 jenis pelayanan kesehatan dasar. Kesimpulannya, beberapa kendala dalam implementasi SPM hipertensi yakni pencatatan dan pelaporan penderita hipertensi, rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan dan berobat di puskesmas sehingga datanya tidak tercatat, tidak ada alokasi anggaran khusus SPM hipertensi di puskesmas, dan tugas rangkap dari petugas kesehatan sehingga tidak maksimal dalam mencapai suatu program. Diperlukan upaya kerjasama lintas sektor untuk keterpaduan pencatatan dan pelaporan data pasien hipertensi, pengajuan anggaran SPM hipertensi, upaya mengajak masyarakat, dan membagi tugas secara adil bagi petugas puskesmas.
Hypertension is a major cardiovascular risk factor that causes disability worldwide and many of them are not aware of their health condition, so it is often referred to as the silent killer. The prevalence rate of hypertension in Indonesia is quite high. Based on Riskesdas (2018), South Kalimantan Province shows the highest prevalence of hypertension, but the percentage of hypertensive patients who receive health services is still low. Banjarbaru City has the lowest percentage, namely 11.3% of the 100% target. Health services for people with hypertension are included in the Minimum Service Standards (SPM) in the Health Sector which are regulated in laws and regulations and government policies. The purpose of this study was to analyze the implementation of the SPM policy in the health sector for hypertension sufferers in Banjarbaru City. Qualitative research with the Rapid Assessment Procedure (RAP) research design was conducted from May to June 2023 in Banjarbaru City, South Kalimantan Province. Data collection was carried out through in-depth interviews, observation and document review. The results of the study showed that the implementation of the SPM policy for hypertension was not optimal, as can be seen from the achievement report on SPM in the health sector in Banjarbaru City which was in the lowest position among the 12 types of basic health services. In conclusion, several obstacles in the implementation of hypertension SPM are recording and reporting of hypertension sufferers, low public awareness to carry out examinations and treatment at the puskesmas so that the data is not recorded, there is no special budget allocation for hypertension SPM at the puskesmas, and multiple assignments from health workers so that they are not optimal in reach a program. Cross-sector collaboration efforts are needed to integrate the recording and reporting of hypertension patient data, hypertension SPM budget submission, efforts to invite the community, and distribute tasks fairly for health center staff.
Read More
T-6687
Depok : FKM-UI, 2023
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
cover
Danar Wahyu Giwang Katon; Pembimbing: Dumilah Ayuningtyas; Penguji: Wachyu Sulistiadi, Roberth J Pattiselanno
Abstrak:

Pemenuhan dokter dengan kompetensi kedokteran keluarga di Puskesmas penting untuk memperkuat layanan kesehatan primer di Indonesia. Penelitian ini menganalisis kebijakan pemenuhan dokter tersebut menggunakan model sistem Easton dan kerangka kebijakan bus untuk memahami konteks, proses, aktor, isi, dan hasil kebijakan. Metode kualitatif digunakan dengan wawancara mendalam dan analisis dokumen regulasi. Hasil menunjukkan bahwa regulasi nasional sudah mengatur kewajiban pemenuhan dokter berkompetensi kedokteran keluarga, tetapi implementasi di daerah terkendala sosialisasi, distribusi tenaga yang tidak merata, beban kerja tinggi, dan keterbatasan jalur alternatif selain pendidikan formal. Mekanisme Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) masih kurang optimal dan pengakuan jabatan fungsional serta insentif belum jelas. Temuan mengindikasikan perlunya penguatan regulasi turunan, peningkatan koordinasi, dan dukungan mekanisme agar pemenuhan dokter berkompetensi dapat efektif dan merata. Kesimpulannya, transformasi layanan primer membutuhkan kebijakan adaptif dan implementasi yang mampu mengatasi hambatan distribusi dan peningkatan mutu layanan.The fulfillment of doctors with family medicine competency in community health centers (Puskesmas) is crucial to strengthening primary healthcare services in Indonesia. This study analyzes policies related to the fulfillment of such doctors using easton's systems model and Buse's policy triangle to understand the context, process, actors, content, and outcomes of the policy. A qualitative method was employed involving in-depth interviews and regulatory document analysis. Results show that national regulations mandate the presence of doctors with family medicine competency, yet implementation at the regional level faces challenges such as limited dissemination, uneven workforce distribution, high workload, and limited alternative pathways beyond formal education. The recognition of Prior learning mechanism is underutilized, and unclear recognition of functional positions and incentives hinders motivation. Findings indicate the need to strengthen derivative regulations, improve coordination, and suPPort mechanisms to ensure effective and equitable fulfillment of competent doctors. In conclusion, transforming primary healthcare requires adaptive and implementable policies that address distribution barriers and enhance service quality.

 

Read More
T-7371
Depok : FKM UI, 2025
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
cover
Nurhasanah; Pembimbing: Dumilah Ayuningtyas; Penguji: Vetty Yulianty Permanasari, Wachyu Sulistiadi, Tiktik Susiati Ikna, Oki Oktavia
Abstrak: Peraturan Daerah Kabupaten Lebak No.17 Tahun 2006 Tentang PenyelenggaraanKetertiban, Kebersihan dan Keindahan adalah bentuk turunan dari Undang-UndangNo.23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan. Kabupaten Lebak masih berada di posisitertinggi kedua yang memiliki persentase penduduk umur 10 tahun ke atas dengankebiasaan merokok (29,4%), sehingga untuk menurunkan angka perokok diKabupaten Lebak dengan melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok. Penelitianini menggunakan Triangulation mix methode, pengumpulan data dilakukan denganpendekatan kualitatif dan kuantatif. Hasil penelitian mendapatkan sebagian kecilKawasan Tanpa Rokok patuh terhadap kebijakan (28%), perilaku positif (58%) danpengetahuan tinggi (58%), tidak ada hubungan perilaku dengan pengetahuan (p value= 0,075). Pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok belum efektif karena masihadanya gap antara implementasi dan pedoman dalam penggunaan Dana Bagi HasilCukai Hasil Tembakau yang dikeluarkan oleh Kemenkes RI. Pemerintah daerahbelum responsive terhadap kebijakan Kawasan Tanpa Rokok dengan belumditerbitkannya Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok, pembentukan timpengawas dan sosialisasi Perda. Rekomendasi yang dapat diajukan adalah penerbitanPeraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok, dan penyamaan persepsi tentangpenggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau pada penentu kebijakan.Kata Kunci : Kawasan Tanpa Rokok, evaluasi, kebijakan, Kab.Lebak.
Lebak District Regulation No.17 Year 2006 on the Implementation Order,Cleanliness and Beauty is a derivative form of Laws 23 of 1992 About Health. Lebakstill remain the second highest percentage of population aged 10 years and over withsmoking (29.4%), so as to reduce the number of smokers in Lebak to implement theNo Smoking policy. This study uses the Triangulation mix of methods, datacollection is done with qualitative and quantitative approaches. The results of thestudy to get a small portion No Smoking policy-compliant (28%), positive behavior(58%) and high knowledge (58%), there was no connection with the behavior ofknowledge (p value = 0.075). No Smoking policy implementation has not beeneffective because of the persistence of the gap between the implementation and theguidelines in the use of Sharing Fund Tobacco Excise issued by the Ministry ofHealth RI. The local government has not been responsive to the policy of NoSmoking by not issuing the Provincial Regulation on No Smoking, team building andsocialization supervisory regulations. Recommendations that can be raised is thepublication of the Provincial Regulation on No Smoking, and harmonization of theuse of DBH in the Tobacco Excise policy makers.Key Words : No Smoking Area, evaluation, policy, district Lebak
Read More
T-4729
Depok : FKM-UI, 2016
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
cover
Khaerudin; Pembimbing: Suprijanto Rijadi; Penguji: Mieke Savitri, Fusia Meidiawati
Abstrak:

Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia masih cukup tinggi. Sebagian besar terjadi selama melahirkan dan periode postpartum langsung dengan penyebab utama akibat komplikasi obstetrik. Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan telah dikaitkan dengan upaya menurunkan angka kematian ibu, pemanfaatan pelayanan ini masih relatif rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi determinan pemanfaatan pelayanan berdasarkan karateristik individu. Penelitian ini menggunakan pendekatan cross sectional, dengan data primer yang dikumpulkan melalui penyebaran angket kepada 203 responden. Hasilnya menunjukkan ada hubungan antara pendapatan keluarga, sikap terhadap pelayanan kesehatan dan persepsi kebutuhan kesehatan yang dirasakan dengan pemanfataan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan. Sikap merupakan determinan paling dominan terhadap pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (p=0,000 OR=19,292 CI 95%=8,337–44,644). Sedangkan umur, tingkat pendidikan, pekerjaan, kepemilikan jaminan kesehatan, persepsi jarak dan waktu tempuh ke fasilitas kesehatan tidak teridentifikasi berhubungan secara signifikan. Disarankan kepada pihak puskesmas untuk meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, mengintegrasikan program kesehatan ibu dengan program lain, melibatkan masyarakat dalam mengidentifikasi masalah kesehatan, dan menyebarkan informasi pentingnya pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan. Kata Kunci: Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, sikap, persepsi.

Maternal Mortality Rate (MMR) in Indonesia is still quite high. Mostly occurred during delivery and immediate postpartum period due to the major cause of obstetric complications. Delivery assistance by health professionals has been associated with reducing maternal mortality effort, this service utilization is still relatively low. The aim of this study is to identify the determinants of health service utilization based on individual characteristics. Cross sectional approach was used with primary data that is collected by spread out the questionaire to 203 respondents with . The results showed that there is a relationship between family income, attitudes toward health care and perceptions to the need of heath service with the utilization of delivery assistance by health professionals. Attitude is the most dominant determinant of delivery assistance by health professional (p = 0.000 OR = 19.292 95% CI = 8.337 to 44.644). As for age, education level, occupation, property insurance, the perception of distance and travel time to health facilities was not significantly associated. The recommendation for the Cijeruk Health centre is to enhance coordination with relevant stakeholders, integrating maternal health program with other programs, involving the community in identifying health problems, and disseminate important information delivery assistance by health professionals. v Universitas Indonesia Keywords: Delivery asisstance by health personnel, attitudes, perceptions.

Read More
T-3559
Depok : FKM-UI, 2012
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
cover
Renta Yulfa Zaini; Pembimbing: Wachyu Sulistiadi; Penguji: Ascobat Gani, Dumilah Ayuningtyas, Upik Rukmini, Anita Dianawati
Abstrak:
Untuk mewujudkan seluruh program prioritas yang menjadi tanggung jawabnya, Puskesmas melakukan kolaborasi dengan jejaring Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama lain di wilayah kerjanya melalui integrasi pelayanan kesehatan. Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Pedoman Penyelenggaraan Integrasi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dengan FKTP lain dalam pelaksanaan Program Prioritas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Integrasi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dengan FKTP Lain di Kabupaten Kendal Jawa Tengah. Penelitian merupakan analisis kebijakan, menggunakan pendekatan kualitatif dengan disain penelitian menggunakan model implementasi kebijakan Edward III yang dikombinasikan dengan kerangka kerja dari WHO dan segitiga analisis kebijakan dari Walt & Gilson untuk memetakan variabel-variabelnya. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen yang dilaksanakan pada bulan April – Mei 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan sudah mulai berjalan akan tetapi belum semua kebijakan terlaksana. Sikap pelaksana sudah baik tetapi belum didukung pemahaman kebijakan yang utuh. Dukungan sumber daya belum optimal dalam hal anggaran dan pemanfaatan teknologi digital untuk pelaporan. Komunikasi belum efektif dalam kejelasan kebijakan. Struktur birokrasi di tingkat FKTP masih kurang, pemahaman pedoman kurang sehingga peran dan pembagian wewenang di FKTP belum berjalan dengan baik. Monitoring dan evaluasi belum berjalan optimal, serta keterlibatan swasta perlu didorong dalam integrasi pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, upaya-upaya peningkatan efektivitas implementasi memerlukan penguatan kebijakan, peningkatan komunikasi, penatalaksanaan sumber daya, serta monitoring dan evaluasi
To implement all priority programs for which they are responsible, Puskesmas collaborates with other First Level Health Facility networks in their working areas through health service integration. The Ministry of Health has issued Guidelines for the Implementation of Health Service Integration at Puskesmas with other primary health care facilities in the implementation of Priority Programs. This study aims to analyze the implementation of the Health Service Integration policy at Puskesmas with other FKTPs in Kendal District, Central Java. The research is a policy analysis using a qualitative approach with a research design using the Edward III policy implementation model combined with the WHO framework and the policy analysis triangle from Walt & Gilson to map the variables. Data collection was carried out through in-depth interviews and document reviews conducted in April - May 2024. The results showed that the policy has started to run but not all policies have been implemented. The attitude of the implementers is good but has not been supported by a complete understanding of the policy. Resource support has not been optimal in terms of budget and utilization of digital technology in reporting. Communication has not been effective in policy clarity. Bureaucratic structure at the FKTP level is still lacking, and understanding of the guidelines is lacking so the role and division of authority at FKTP has not gone well. Monitoring and evaluation have not run optimally, and the involvement of the private sector needs to be encouraged in the integration of health services. Therefore, efforts to improve implementation effectiveness require strengthening policies, improving communication, managing resources, as well as monitoring and evaluation.
Read More
T-6972
Depok : FKM UI, 2024
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
cover
Maya Masita; Pembimbing: Helen Andriani; Penguji: Adang Bachtiar, Ascobat Gani, Sito Hatmoko, Pitut Aprilia Savitri
Abstrak:
Tuberkulosis masih menjadi ancaman bagi kesehatan masyarakat. Pelaksanaan program terus dilakukan demi tercapainya Eliminasi Tuberkulosis tahun 2030. Namun demikian indikator program masih belum mencapai target, salah satunya angka tuberkulosis resistensi obat. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 dan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis menyebutkan bahwa Strategi Nasional Penanggulangan Tuberkulosis salah satunya dengan pelibatan masyarakat dan komunitas. Penelitian bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Banyumas dalam pengendalian Tuberkulosis Resisten Obat melalui peran kader dan organisasi kemasyarakatan pegiat tuberkulosis yang ditinjau menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975). Penelitian ini merupakan penelitian analitik kualitatif. Informan ditentukan dengan menggunakan purposive sampling. Informan penelitian antara lain kader puskesmas, kader tuberkulosis resisten obat (patient support), penanggung jawab program tuberkulosis puskesmas, koordinator bidang P2PM Dinas Kesehatan dan komunitas Yayasan Mentari Sehat Indonesia (MSI). Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder berupa hasil wawancara mendalam dan telaah dokumen. Diperoleh hasil penelitian bahwa pada standar dan ukuran kebijakan telah dipahami oleh pelaksana. Pemahaman ini didukung komunikasi yang jelas dan berkelanjutan antara Dinas Kesehatan, puskesmas dan komunitas MSI. Disposisi ditunjukan dengan sikap positif berupa komitmen bersama dan Rencana Aksi Daerah. Kader dan komunitas berkontribusi dalam penemuan kasus, pendampingan pengobatan, edukasi dalam upaya pencegahan, dan dukungan sosial ekonomi serta mengurangi stigma. Implementasi kebijakan program penanggulangan tuberkulosis telah berjalan, namun belum didukung anggaran yang memadai, terbatasnya jumlah kader, kurangnya komitmen antar organisasi perangkat daerah serta masih adanya stigma di masyarakat.
Tuberculosis remains a threat to public health. Program implementation continues in order to achieve Tuberculosis Elimination in 2030. However, the program indicators still have not reached the target, one of which is the rate of drug-resistant tuberculosis. Regulation of the Minister of Health No. 67/2016 and Presidential Regulation No. 67/2021 on Tuberculosis Control states that the National Strategy for Tuberculosis Control includes community involvement. The study aims to analyze the implementation of the Tuberculosis Control Policy in Banyumas Regency in controlling drug-resistant tuberculosis through the role of cadres and community organizations of tuberculosis activists using Van Meter and Van Horn's (1975) policy implementation theory. This research is a qualitative analytic research. Informants were determined using purposive sampling. The research informants included primary health care cadres, drug-resistant tuberculosis cadres (patient support), the person in charge of the primary health care tuberculosis program, the coordinator of the P2PM field of the Health Office and the Mentari Sehat Indonesia Foundation (MSI) community. The data collected were primary data and secondary data in the form of in-depth interviews and document review. The results showed that the policy standards and measures were understood by the implementers. This understanding is supported by clear and continuous communication between the Health Office, primary health care and the MSI community. Disposition is shown by positive attitudes in the form of joint commitments and Regional Action Plans. Cadres and communities contribute to case finding, treatment assistance, education in prevention efforts, and socioeconomic support and reduce stigma. Implementation of the TB control program policy has been running, but has not been supported by an adequate budget, limited number of cadres, lack of commitment among regional apparatus organizations, and the persistence of stigma in the community
Read More
T-6861
Depok : FKM-UI, 2024
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
cover
Willyana Syafriyanti/ Pembimbing: Anhari Achadi/ Penguji: Prastuti Soewondo, Pujiyanto, Titin Eka Sugiatini, Titi Suniarti
Abstrak:

Kabupaten Lampung Utara menjadi salah satu kabupaten penyumbang AKI tertinggi di Provinsi Lampung. Laporan profil kesehatan Lampung Utara menyebutkan bahwa terjadi trend kenaikan AKI pada 5 tahun terakhir yaitu dari tahun 2017-2021. Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan Permenkes Nomor 21 Tahun 2021 sebagai upaya penguatan dalam pelayanan kesehatan ibu guna mencegah kematian ibu maupun bayi, termasuk didalamnya mengatur terkait pelayanan kesehatan masa hamil (antenatal). Disisi lain, Puskesmas sebagai layanan primer diharapkan mampu melaksanakan pelayanan antenatal tersebut sesuai standar sebagai penguatan upaya preventif. Dinas Kesehatan Lampung Utara telah mendistribusikan alat USG kepada Puskesmas di Kabupaten Lampung Utara, guna mendukung pelakanaan pelayanan antenatal di Puskesmas. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi kebijakan pelayanan antenatal di Puskesmas Negara Ratu dan Puskesmas Cempaka. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pelayanan antenatal sudah berjalan, namun pelayanan antenatal terpadu dengan program kesehatan jiwa serta pencatatan dan pelaporan belum optimal dilaksanakan. Komunikasi sudah dilakukan dengan baik. SDM dan fasilitas masih kurang. Para pelaksana kebijakan bersikap mendukung namun belum terdapat mekanisme pemberian reward yang diberikan. Sudah terdapat SOP terkait pelayanan antenatal dan koordinasi antar Puskesmas dengan BPM sudah berjalan dengan baik. Mayoritas ibu hamil mendukung dan ikut berpartisipasi dalam melakukan pelayanan antenatal, namun masih ditemukan kendala dan tantangan dalam mendorong partisipasi ibu hamil dalam melakukan pelayanan antenatal. Kesimpulannya, implementasi kebijakan pelayanan antenatal sudah berjalan, namun belum optimal. Diperlukan upaya optimaliasi pada implementasi kebijakan pelayanan antenatal dan juga peningkatan pada sumber daya dan dukungan masyarakat guna mendukung proses impelementasi. Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Antenatal, Puskesmas. 

Lampung Utara Regency is one of the districts with the highest MMR contribution in Lampung Province. Lampung Utara health profile report states that there has been an increasing trend of MMR in the last 5 years, namely from 2017-2021. The Ministry of Health has issued Permenkes Number 21 of 2021 as an effort to strengthen maternal health services to prevent maternal and infant deaths, including regulating health services during pregnancy (antenatal). On the other hand, the Public Health Center as the primary service is expected to be able to carry out the antenatal service according to standards as a strengthening of preventive efforts. Lampung Utara Health Office has distributed ultrasound kits to Public Health Center in Lampung Utara Regency, to support the implementation of antenatal care at the Public Health Center. The purpose of this study was to determine the implementation of antenatal care policies at the Public Health Center of Negara Ratu and Public Health Center of Cempaka. This research was a qualitative research. Data collection was carried out through in-depth interviews, observation and document review. The results of the study showed that the implementation of antenatal care policies has been running, but integrated antenatal care with mental health programs and recording and reporting have not been optimally implemented. Communication has been done well. Human resources and facilities were still lacking. Policy implementers were supportive but there was no reward mechanism yet. There were already SOPs related to antenatal care and coordination was going well. The majority of pregnant women support and participate in conducting antenatal care, but there were still obstacles and challenges in encouraging the participation of pregnant women in conducting antenatal care. In conclusion, the implementation of antenatal care policies has been running, but not optimal. Efforts are needed to optimize the implementation of antenatal care policies and also increase the resources and community support for support the implementation process.
Read More
T-6605
Depok : FKM-UI, 2023
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
:: Pengguna : Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
Library Automation and Digital Archive