Ditemukan 33549 dokumen yang sesuai dengan query :: Simpan CSV
Sadewa Yudha Sukawati; Pembimbing: Pujiyanto; Penguji: Atik Nurwahyuni, Masyitoh, Hariyadi Wibowo, Putri Nadia
Abstrak:
Read More
Rumah Sakit Umum (RSU) Aisyiyah Muntilan memiliki tingkat ketergantungan pendapatan yang sangat tinggi terhadap Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk pasien rawat inap, di mana proporsinya konsisten berada di atas 80% hingga mendekati 90%. Namun, terdapat kesenjangan antara urgensi manajemen untuk mempercepat proses penagihan guna menjaga stabilitas arus kas (cashflow) dengan realitas operasional di lapangan yang sering terhambat oleh masalah kelengkapan rekam medis, kesiapan sistem informasi, dan tingginya berkas yang ditunda (pending). Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi pengelolaan berkas klaim pasien rawat inap JKN dari hulu ke hilir di RSU Aisyiyah Muntilan menggunakan kerangka Teori Donabedian (Struktur, Proses, Dampak), serta menganalisis tata kelola pada berkas klaim yang berstatus layak bayar maupun pending. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan riset operasional. Pengumpulan data primer dan sekunder dilakukan melalui wawancara mendalam, Focus Group Discussion (FGD), observasi, serta telaah dokumen terhadap para informan yang dipilih melalui teknik purposive sampling dari berbagai unit terkait. valuasi implementasi pengelolaan klaim menunjukkan kendala struktural berupa ketiadaan SPO terintegrasi, lambatnya perangkat keras SIRS, ketiadaan integrasi (full bridging) ke portal e-Claim, serta pelimpahan tugas pengisian resume medis dari DPJP ke perawat. Pada evaluasi tata kelola, berkas berstatus layak didominasi oleh kasus Severity Level I (79%) yang mempercepat penagihan namun memunculkan risiko kerugian finansial akibat undercoding. Sementara itu, berkas berstatus pending dikembalikan oleh BPJS akibat masalah Standar Pelayanan (46%), Kaidah Koding (31%), dan Kelengkapan Dokumen (23%), yang dipicu oleh ketiadaan kriteria objektif di rekam medis, perbedaan terminologi klinis, lamanya rujukan patologi anatomi eksternal, dan dokumen tercecer akibat penggunaan sistem cetak-pindai. Pengelolaan klaim di RSU Aisyiyah Muntilan masih menghadapi hambatan struktural dan teknis dari hulu hingga hilir. Rumah sakit disarankan untuk mengimplementasikan integrasi penuh (full bridging) antara SIRS dan e-Claim, menerapkan fitur isian wajib (mandatory field), memaksimalkan fungsi peringatan otomatis (alert system), serta menyusun "Kamus Jembatan Terminologi" untuk menyelaraskan istilah klinis DPJP dengan kaidah koding ICD-10.
Aisyiyah Muntilan General Hospital (RSU) has a very high revenue dependence on the National Health Insurance (JKN) program for inpatients, with proportions reaching 80% to 90%. The hospital targets the acceleration of claim billing to maintain cash flow stability, but the reality in the field is still hampered by fragmentation and process inefficiencies from upstream to downstream. This study aims to evaluate the implementation of JKN inpatient claim management, analyze the governance of eligible claims, and analyze the governance of pending claims at RSU Aisyiyah Muntilan. This is a qualitative study using an operational research approach. Data were collected through in-depth interviews, Focus Group Discussions (FGD), observations, and document reviews with informants selected via purposive sampling from various related units. The analysis was conducted using the Donabedian Theory framework (Structure, Process, Outcome). he evaluation of claim management implementation indicates structural constraints in the form of the absence of integrated Standard Operating Procedures (SOP), slow Hospital Information System (SIRS) hardware, lack of full bridging to the e-Claim portal, and the delegation of medical resume filling tasks from attending physicians (DPJP) to nurses. In the governance evaluation, eligible claims are dominated by Severity Level I cases (79%), which accelerates billing but raises the financial risk of undercoding. Meanwhile, pending claims were returned by BPJS due to issues with Service Standards (46%), Coding Rules (31%), and Document Completeness (23%), which were triggered by the lack of objective criteria in medical records, clinical terminology differences, long waiting times for external anatomical pathology referrals, and scattered documents due to the use of a print-scan system. Claim management at RSU Aisyiyah Muntilan still faces structural and technical barriers from upstream to downstream. The hospital is advised to implement full bridging between SIRS and e-Claim, apply mandatory field features, maximize the function of automatic alert systems, and compile a "Terminology Bridge Dictionary" to align DPJP's clinical terms with ICD-10 coding rules.
B-2628
Depok : FKM-UI, 2026
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Risa De Apna; Pembimbing: Prastuti Soewondo; Penguji: Adang Bachtiar, Pujiyanto, Arum Gunarsih, Rakhmad Hidayat
Abstrak:
Read More
Pengelolan klaim pasien Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) harus dilakukan dengan optimal agar keberlangsungan bisnis rumah sakit berjalan lancar. Besarnya klaim yang tertahan karena alasan satu dan lain hal akan berpengaruh pada arus kas bisnis rumah sakit. RSU Kota Tangerang Selatan mengalami klaim pending rata-rata 27,96% per bulan selama tahun 2022. Tujuan penelitian adalah identifikasi penyebab terjadinya klaim pending di RSU Kota Tangerang Selatan sehingga dapat memberikan rekomendasi perbaikan dalam pengelolaan klaim JKN. Penelitian ini adalah studi kasus yang menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam pada 10 informan terpilih. Telaah dokumen dan observasi juga dilakukan untuk mendukung analisis. Hasil penelitian menunjukkan penyebab klaim pending disebabkan oleh ketidaksesuaian pengisian resume medis (33,97%), konfirmasi koding diagnosa dan prosedur (30,01%), ketidaksesuaian administrasi klaim sebanyak 24,90%, konfirmasi karena ketidaklengkapan berkas penunjang klaim (9,83%) dan konfirmasi grouping (1,02%). Komponen sumber daya, komunikasi antar unit, karakteristik organisasi dalam fungsi pengawasan, sikap pelaksana dan faktor eksternal (sosial, ekonomi dan politik) mempengaruhi kejadian klaim pending RS. Rekomendasi dari penelitian ini adalah merevisi dan melakukan sosialisasi atas SOP dalam proses pengajuan klaim dan SOP penyelesaian klaim pending. Catatan penting lain adalah memberikan umpan balik kepada DPJP dan dokter di unit rawat inap tentang penyebab klaim pending. Pertemuan rutin antara tim casemix rumah sakit dengan BPJS Kesehatan juga menjadi pertimbangan dalam rekomendasi sebagai upaya mengaktifkan Tim Kendali Mutu Kendali Biaya (TKMKB) dan Tim Fraud.
Effective management of Jaminan Kesehatan National (JKN) patient claims is crucial to ensure efficient operations of the hospital's business operations, a backlog of pending claims can significantly impact hospital’s cash flow. RSU Kota Tangerang Selatan experienced an average pending claims rate of 27.96% per month throughout 2022. The studi aims to identify the causes of these pending claims at RSU Kota Tangerang Selatan and subsequently offer recommendations to enhance JKN claim management. Employing a qualitative method, utilizing a case study approach through in-depth interviews with ten informants, document review and observational data. The finding highlighted several root causes of pending claims, including inconsistencies in completing medical records (33.97%), inaccurate coding of diagnoses and procedures (30.01%), incompatibility of claim administration (24.90%), incomplete supporting claim documents (9.83%) and confirmation issues tied to grouping (1.02%). A combination of factors including resource allocation, inter-departmental communication, organizational dynamics in oversight functions, staff attitudes, and external influences (social, economic, and political) collectively contribute to the occurrence of pending claims. One of the crucial recommendations that emerge from this study is the need to review and disseminate Standard Operating Procedures (SOPs) related to claims submission and the resolution of pending claims. Establishing a feedback loop with attending physicians and inpatient doctors to address the causes of pending claims is also of paramount importance. Furthermore, routine meetings between the hospital's casemix team and BPJS Health is necessary as a strategic measure to activate both the Quality Control Cost Control Team (TKMKB) and the Fraud Team, aiming to mitigate future claim discrepancies.
B-2394
Depok : FKM-UI, 2023
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Adinda Syarifah Noor; Pembimbing: Ede Surya Darmawan; Penguji: Atik Nurwahyuni, Jaslis Ilyas, Mula Dharma Virtaariyus, Kalsum Komaryani
Abstrak:
Read More
Penundaan pembayaran klaim (pending claim) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan mengakibatkan gangguan arus kas rumah sakit dan peningkatan beban kerja petugas. Rumah Sakit Umum Menteng Mitra Afia (RSU MMA) merupakan rumah sakit swasta kelas C dengan proporsi pasien rawat inap JKN lebih dari 98%, sehingga tingginya angka klaim pending berisiko menimbulkan beban finansial dan administratif yang serius. Hingga saat ini, belum dilakukan analisis mendalam mengenai kegagalan dalam proses pengelolaan klaim yang berpotensi menyebabkan pending. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi penyebab klaim pending rawat inap JKN dalam setiap tahapan proses pengajuan klaim dan mengembangkan sistem perbaikan dalam rangka mencegah, menangani, dan memprediksi klaim pending rawat inap. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan operational research yang dilakukan pada bulan Mei-Oktober 2025. Pengumpulan data dilakukan melalui telaah dokumen klaim pending Januari 2024-Agustus 2025, wawancara mendalam dengan 11 informan, observasi partisipatif, dan Focus Group Discussion (FGD). Analisis risiko dilakukan menggunakan metode FMEA untuk menentukan prioritas masalah berdasarkan nilai Risk Priority Number (RPN). Hasil penelitian menunjukkan bahwa klaim pending rawat inap mengalami lonjakan signifikan pada Agustus-Oktober 2024 dengan puncaknya sebanyak 77,4% di bulan September. Pada tahun 2025, klaim pending menurun tetapi tetap fluktuatif di angka 6,5%-21%. Penyebab klaim pending didominasi oleh konfirmasi indikasi rawat inap, konfirmasi diagnosis, dan ketidaklengkapan berkas penunjang. Berdasarkan perhitungan RPN, tiga failure mode dengan prioritas tertinggi adalah: (1) ketidaksesuaian indikasi rawat inap pada proses asesmen di poliklinik; (2) diagnosis tidak sesuai kriteria dan tata laksana spesifik belum sesuai pada pelayanan rawat inap; dan (3) koding diagnosis belum sesuai atau membutuhkan konfirmasi pada verifikasi internal Casemix (RPN 24). Identifikasi akar masalah menunjukkan kurangnya pemahaman dan kesadaran Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) terhadap regulasi BPJS yang dinamis, tidak adanya penyampaian data penyebab klaim pending secara rutin kepada DPJP, belum adanya mekanisme reward and punishment terkait kelengkapan pengisian resume medis, serta beban kerja verifikator yang tinggi. Faktor eksternal seperti pengetatan danperubahan regulasi BPJS Kesehatan juga berkontribusi terhadap terjadinya klaim pending. Sistem penanggulangan klaim pending yang dikembangkan berupa prototipe pencegahan dengan “clean claim,” penanganan menggunakan register klaim pending, serta prediksi klaim pending mberupa prediktor risiko pending.
Delayed payment of claims (pending claims) under the National Health Insurance (JKN) program by BPJS Kesehatan disrupts the hospital’s cash flow and increases the workload of claim management staff. Menteng Mitra Afia General Hospital (RSU MMA), a Class C private hospital with more than 98% of its inpatient population covered by JKN, is highly vulnerable to financial and administrative burdens caused by high pending claim rates. To date, no in-depth analysis has been conducted to identify failures within the claim management process that potentially lead to pending claims. This study aims to analyze the potential causes of inpatient JKN claim pending at each stage of the claim submission process and develop an improvement system to prevent, manage, and predict pending inpatient claims. This research employed a qualitative method with an operational research approach conducted from May to October 2025. Data were collected through a review of pending claim documents from January 2024 to August 2025, in-depth interviews with 11 informants, participatory observation, and Focus Group Discussions (FGD). Risk analysis was carried out using the FMEA method to determine priority issues based on the Risk Priority Number (RPN). The results showed a significant increase in inpatient pending claims during August–October 2024, peaking at 77.4% in September. In 2025, pending claims decreased but remained fluctuating at 6.5%–21%. The dominant causes of pending claims included confirmation of inpatient indication, confirmation of diagnosis, and incomplete supporting documents. Based on RPN calculations, the three highest-priority failure modes were: (1) inappropriate inpatient indication assessment at the outpatient clinic; (2) diagnosis not meeting clinical criteria and specific management standards during inpatient care; and (3) inaccurate or unconfirmed diagnosis coding during internal casemix verification (RPN 24). Root cause analysis identified limited understanding and awareness of attending physicians (DPJP) regarding dynamic BPJS regulations, lack of routine feedback on pending claim causes, absence of a reward-and-punishment mechanism for completeness of medical resumes, and high workload among internal verificator. External factors, such as stricter verification and regulatory changes from BPJS Health, also contributed to the occurrence of pending claims. The developed system for managing pending claims consists of a preventive prototype based on a “clean claim” approach, a handling mechanism using a pending claim register, and a pending claim prediction component in the form of a risk predictor for pending claims.
B-2578
Depok : FKM-UI, 2026
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Dhini Sari Sembiluh; Pembimbing: Pujiyanto; Penguji: Amal Chalik Sjaaf, Ede Surya Darmawan, Khafifah Any, Sholihul Absor
Abstrak:
Tesis ini membahas analisis kesiapan implementasi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di RS Aisyiyah Bojonegoro. Kebijakan implementasi KRIS JKN ini akan berdampak pada tata kelola rumah sakit perlunya penyesuaian kebutuhan pada sumber daya rumah sakit dan manajemen rumah sakit sesuai dengan Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 & Kepdirjenyankes Nomor HK.02.02/I/1811.2022. RS Aisyiyah Bojonegoro berada di Kabupaten Bojonegoro dengan cakupan UHC 98.76 %, merupakan RS swasta terbesar di Bojonegoro, tahun 2021 jumlah pasien rawat inap sebesar 50% jaminan JKN dan BOR 67.79%. Penelitian ini bertujuan mengetahui gambaran kesiapan sumber daya, proses manajemen dan rencana tindak lanjut RS Aisyiyah Bojonegoro untuk implementasi KRIS JKN Perkembangan program JKN dengan adanya peningkatan jumlah peserta JKN dan jumlah fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS (RS swasta 63.8%). Peningkatan pemanfaatan JKN dengan proporsi pembiayaan rawat inap yang terbesar. Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menjalankan implementasi kebijakan KRIS JKN mulai 1 Januari 2023 secara bertahap, untuk mewujudkan kesinambungan program JKN dan menjalankan amanah undang-undang SJSN dalam pemenuhan prinsip ekuitas
Read More
B-2287
Depok : FKM-UI, 2022
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Ni Wayan Sri Wahyuni; Pembimbing: Wachyu Sulistiadi; Penguji: Vetty Yulianty Permanasari, Puput Oktamianti, Amila Megraini; Sarwanti
Abstrak:
Read More
ABSTRAK Nama : Ni Wayan Sri Wahyuni Program Studi : Kajian Administrasi Rumah Sakit Judul : Ketepatan Waktu Penyelesaian Klaim Pasien Rawat Inap Jaminan Kesehatan Nasional di Rumah Sakit Ari Canti Kabupaten Gianyar Tahun 2017 Rumah Sakit Ari Canti kerap terjadi keterlambatan pengajuan klaim oleh pihak rumah sakit kepada BPJS Kesehatan yang mengganggu cash flow. Rumah sakit perlu melakukan kajian lebih lanjut melalui penelitian ini mengenai ketepatan waktu penyelesaian klaim pasien rawat inap JKN. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyelesaian klaim pasien rawat inap Jaminan Kesehatan Nasional. Pendekatan yang dilakukan dengan kuantitatif dan kualitatif (mix methods) yang menggunakan desain potong lintang. Sampel berjumlah 209 dari berkas klaim dan 6 orang informan. Ketepatan waktu klaim pasien rawat inap JKN sebesar 65,4% yang tidak tepat 34,6%. Faktor – faktor yang berpegaruh secara signifikan terhadap ketepatan waktu klaim adalah ketersediaan SEP, kelengkapan berkas rekam medis, ketepatan waktu pengembalian berkas rekam medis, kesesuaian entri data berkas dan ketepatan waktu entri data. . Kata kunci: JKN, Ketepatan waktu, klaim
ABSTRACT Name : Ni Wayan Sri Wahyuni Study Programe : Hospital Administration Analysis Title : Timeliness of Claim Settlement on Inpatient Patients of National Health Insurance at Ari Canti Hospital, Gianyar District 2017 Ari Canti Hospital often happens delay in filing claims by the hospital to The Organizer of Social Health Insurance that interfere with cash flow. The hospitals need to conduct further study through this research on the timeliness of settlement of claims of inpatients of National Health Insurance. This study aims to analyze the factors that affect the accuracy of the settlement of claims of inpatients of the National Healthcare. The research using a quantitative and qualitative approach (mixed methods) with using cross sectional techniques. Research sample was 209 of claim files and six informants. The time punctuality of National Health Insurance inpatient claim’s was 65.4% and not punctual around 34.6%. Factors significantly influencing the timeliness of claims are the availability of letters of patient eligibility, medical file completeness, the timeliness of the returning the medical record, the suitability of the data entry files and the timeliness of the data entry. Keywords: National Health Insurance, timeliness, claims
B-1997
Depok : FKM-UI, 2018
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Ditia Gilang Shah Putra Rahim; Pembimbing: Prastuti Soewondo; Penguji: Adang Bachtiar, Ascobat Gani, Torang M. Napitupulu, Budi Hartono
Abstrak:
Read More
Latar belakang: Kejadian klaim pending rawat inap JKN di RS Pelni pada tahun 2022 dari 29.100 berkas yang diajukan pada pengajuan klaim tahap pertama sebanyak 949 berkas (3,26%). Hal ini dapat menghambat operasional, pengembangan pelayanan dan mengganggu arus kas, sehingga perlu dilakukan identifikasi dan analisis terhadap penyebab klaim pending. Tujuan: Diidentifikasi variabel penyebab klaim pending sehingga dapat memperbaiki sistem pengajuan klaim JKN di RS Pelni. Metode penelitian: Desain penelitian deskriptif melalui wawancara mendalam terhadap 8 informan dan telaah terhadap 459 berkas untuk diidentifikasi penyebab masalah berdasarkan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Hasil penelitian: Alasan berkas klaim yang pending adalah konfirmasi coding diagnosis dan prosedur sebanyak 38,7%, kesalahan pengisian resume medis sebanyak 23,8%, ketidaklengkapan berkas penunjang sebanyak 13,6%, konfirmasi pembayaran oleh Jasa Raharja sebanyak 5,1%, kesalahan grouping sebanyak 0,4%. Walaupun persentase klaim pending relatif rendah (3.26%), tetapi pembiaran akan mengakibatkan kesehatan arus kas operasional serta potensi keterlambatan arus kas masuk senilai minimal 2% dari total pendapatan per bulan. Kesimpulan: Alasan klaim pending berhubungan dengan tenaga coder baru, clinical pathway belum dijalankan dengan baik, kurangnya supervisi DPJP dalam membuat resume medis. Dibutuhkan pelatihan dan supervisi terhadap SDM, membangun komunikasi efektif antar stakeholder dan melakukan monitoring dan evaluasi terkait pengelolaan klaim. Kata kunci: RS Pelni, klaim pending, teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn.
Background: The incidence of JKN inpatient pending claims at Pelni Hospital in 2022 out of 29,100 files submitted in the first stage of claim submission was 949 files (3.26%). This can hinder operations, service development and disrupt cash flow, so it is necessary to identify and analyze the causes of pending claims. Objective: To identify the variables that cause pending claims so that they can improve the system for submitting JKN claims at Pelni Hospital. Research method: Descriptive research design through in-depth interviews with 8 informants and analysis of 459 files to identify the causes of problems based on the theory of policy implementation by Van Meter and Van Horn. The results of the study: The reasons for pending claim files were confirmation of diagnosis coding and procedures as much as 38.7%, medical resume filling errors as much as 23.8%, incomplete supporting documents as much as 13.6%, payment confirmation by Jasa Raharja as much as 5.1%, grouping error of 0.4%. Even though the percentage of pending claims is relatively low (3.26%), neglecting it will result in a healthy operational cash flow and potential delays in cash inflows of at least 2% of total income per month. Conclusion: The reasons for pending claims are related to new coder staff, clinical pathways that have not been implemented properly, lack of DPJP supervision in making medical resumes. HR training and supervision is needed, building effective communication between stakeholders and monitoring and evaluating related to claim management.
B-2392
Depok : FKM-UI, 2023
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Ni Wayan Kesumawati; Pembimbing: Prastuti Soewondo; Penguji: Atik Nurwahyuni, Oom Komariah
Abstrak:
Read More
ABSTRAK Nama : Ni Wayan Kesumawati Program Studi : Kajian Administrasi Rumah Sakit Judul : Analisis Piutang Pada Pasien Rawat Inap Jaminan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Famili Husada Periode 2015-2016 Pergeseran skema pembayaran biaya kesehatan ke rumah sakit telah bergeser dari majoritas biaya sendiri dibayar tunai ke pembayaran melalui pihak penyelenggara jaminan kesehatan, yang menyebabkan rumah sakit harus mengelola piutang dengan baik karena penerimaan pendapatan rumah sakit dibayar non-tunai. Keterlambatan pembayaran piutang dan atau kegagalan pengelolaan piutang dapat mempengaruhi posisi arus kas, yang kalau ini berlanjut mengakibatkan terganggunya kegiatan operasional rumah sakit. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui posisi gambaran piutang pada pasien jaminan kesehatan di RSU Famili Husada periode tahun 2015 – 2016 dimana rumah sakit telah memutuskan untuk melayani pasien BPJS Kesehatan. Selain itu perlu juga diketahui jumlah piutang dan kebijakan pemberian kredit yang ada agar dapat dijadikan masukan untuk perbaikan manajemen kedepan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan melibatkan seluruh pegawai yang bekerja di bagian keuangan, kasir, front office dan manajemen, sebanyak 14 orang sebagai informan. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara mendalam dan observasi partisipan, kemudian dianalisis menggunakan content analysis. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat peningkatan saldo piutang pasien rawat inap pasien jaminan kesehatan pada tahun 2015 – 2016 terutama untuk pasien JKN yaitu dari sebasar 17% meningkat menjadi 30,66%, sedangkan rata – rata persentase pembayaran piutangnya sebesar 45% yang artinya pembayaran piutang dari pasien BPJS Kesehatan belum lancar sehingga bila ini tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan terganggunya arus kas dan akhirnya kegiatan opreasional rumah sakit pun terganggu. Kesimpulan yang dapat diambil bahwa seiring dengan terjadinya peningkatan jumlah piutang rumah sakit terdapat ketebatasan secara kuantitas maupun kualitas dari sumber daya manusia dalam pengelolaan piutang; belum ada standar prosedur operasional yang mengatur secara khusus tentang pemberian kredit dan kebijakan pengumpulan piutang. Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan agar melakukan evaluasi terhadap kebijakan pemberian kredit dan penagihan piutang yang berlaku, evaluasi beban kerja petugas pengelola piutang dan lakukan pelatihan – pelatihan khusus di bidangnya, serta lakukan pendekatan pada pihak debitur. Kata Kunci: Jaminan Kesehatan, Piutang
ABSTRACT Name : Ni Wayan Kesumawati Study Program : Hospital Administration Title : Accounts Receivable Analysis In Inpatient Patients Health Insurance at Famili Husada Public Hospital Period 2015-2016 The shift in health-care payment schemes to hospitals has shifted from the majorities of their own expenses paid in cash to payments through health insurance providers, which causes hospitals to manage receivables well because hospital revenue is paid non-cash. Delinquent receivables and / or failure of receivables management may affect cash flow position, which if this continues to result in disruption of hospital operations. The purpose of this study is to know the position of the description of receivables in health insurance patients at RSU Famili Husada period 2015 - 2016 where the hospital has decided to serve the patient BPJS Health. In addition, it is also necessary to know the amount of receivables and lending policies available to be used as input for future management improvement. This research uses qualitative descriptive research method by involving all employees who work in finance, cashier, front office and management, as many as 14 people as informant. Data were collected by in-depth interview technique and participant observation, then analyzed using content analysis. The results show that there is an increase in the balance of accounts receivable of patient in health care patient in 2015 - 2016 especially for JKN patient that is from sebasar 17% increase to 30,66%, whereas the average of payment percentage of receivable equal to 45% which mean payment of receivable from patient BPJS Health has not been smoothly so that if it is not managed properly will cause disruption of cash flow and finally hospital operational activities were disrupted. The conclusion can be made that in line with the increase of the number of hospital receivables there are limitations in quantity and quality of human resources in the management of receivables; there is no standard operating procedure that specifically regulates the provision of credit and collection policy of receivables. Based on the result of this research, it is suggested to evaluate the crediting policy and receivable billing, evaluation of workload of receivable management officer and do special training in the field, and approach the debtor. Keywords: Health Insurance, Accounts Receivable
B-1998
Depok : FKM-UI, 2018
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Silmi Noor Rachni; Pembimbing: Atik Nurwahyuni; Penguji: Masyitoh, Iing Ichsan Hanafi, Lies Nugrohowati
Abstrak:
Read More
Latar Belakang: Rumah Sakit Hermina telah menetapkan Peraturan Direktur Utama PT Medika Loka Manajemen Nomor 438 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Anti Fraud, Administrasi Klaim dan Pembinaan Jaminan Kesehatan Nasional sebagai pedoman dalam memperkuat tata kelola pelayanan JKN. Salah satu ruang lingkup kebijakan tersebut adalah pengelolaan administrasi klaim melalui proses koding dan verifikasi internal sebagai titik kendali sebelum pengajuan klaim kepada BPJS Kesehatan. Implementasi yang belum optimal pada kedua proses tersebut dapat menyebabkan klaim pending, klaim tidak layak, serta meningkatkan potensi fraud administratif. Variasi tingkat klaim pending antar rumah sakit menunjukkan adanya perbedaan implementasi kebijakan pada tingkat operasional. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn sebagai kerangka analisis yang meliputi sumber daya, komunikasi, karakteristik organisasi pelaksana, komitmen pelaksana, kondisi lingkungan, dan kinerja implementasi. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap 18 informan dan telaah dokumen di RS Hermina X dan RS Hermina Y, kemudian dianalisis secara tematik dengan triangulasi sumber dan metode. Hasil: Implementasi kebijakan pada aspek pengelolaan administrasi klaim menunjukkan perbedaan antara kedua rumah sakit. RS Hermina Y menerapkan verifikasi internal berlapis, monitoring berbasis dashboard, evaluasi rutin, serta adaptasi yang lebih cepat terhadap perubahan regulasi. Sebaliknya, RS Hermina X masih menghadapi kendala pada standardisasi verifikasi internal, pemanfaatan sistem informasi, monitoring, dan koordinasi lintas profesi. Perbedaan implementasi tidak ditentukan oleh jumlah sumber daya, tetapi oleh kemampuan organisasi mengelola sumber daya, membangun komunikasi, memperkuat koordinasi, serta menumbuhkan komitmen pelaksana. Belum adanya standar operasional prosedur verifikasi internal yang seragam di tingkat grup turut menyebabkan variasi implementasi antar rumah sakit. Kesimpulan: Implementasi Kebijakan Pengelolaan Anti Fraud, Administrasi Klaim dan Pembinaan JKN pada aspek pengelolaan administrasi klaim dipengaruhi oleh sumber daya, komunikasi, karakteristik organisasi, komitmen pelaksana, dan kondisi lingkungan. Keberhasilan implementasi lebih ditentukan oleh kemampuan organisasi mengintegrasikan faktor-faktor tersebut melalui kepemimpinan operasional, pengendalian internal, dan standardisasi proses verifikasi internal dibandingkan oleh ketersediaan sumber daya semata. Penguatan standar verifikasi internal, optimalisasi sistem informasi, dan monitoring berkelanjutan diperlukan untuk meningkatkan kualitas administrasi klaim serta mendukung pencegahan potensi fraud administratif.
Background: Hermina Hospitals established the Board of Directors Regulation No. 438 of 2024 on Anti-Fraud, Claims Administration, and National Health Insurance (NHI) Development to strengthen JKN governance. This study focused on the implementation of the claims administration component, particularly coding and internal verification, as key control points before claims are submitted to BPJS Kesehatan. Variations in pending claim rates among hospitals indicate differences in policy implementation. Methods: This qualitative study applied the Van Meter and Van Horn policy implementation model. Data were collected through in-depth interviews with 18 informants and document reviews at Hermina Hospital X and Hermina Hospital Y. The data were analyzed using thematic analysis with source and method triangulation. Results: The implementation of the Anti-Fraud, Claims Administration, and National Health Insurance Development Policy, particularly in the claims administration component, differed between the two hospitals. Hermina Hospital Y implemented a multilayered internal verification system, utilized a monitoring dashboard, conducted routine evaluation meetings, and demonstrated greater adaptability to changes in BPJS Kesehatan regulations. In contrast, Hermina Hospital X continued to encounter challenges in standardizing internal verification, optimizing information technology utilization, conducting monitoring activities, and strengthening interdisciplinary coordination. These differences were reflected in the lower pending claim rates achieved by Hermina Hospital Y compared with Hermina Hospital X. Factors influencing policy implementation included resources, communication, characteristics of implementing organizations, implementers' commitment, and environmental conditions. Conclusion: The implementation of the Anti-Fraud, Claims Administration, and National Health Insurance Development Policy, particularly in the claims administration component, was influenced by resources, communication, characteristics of implementing organizations, implementers' commitment, and environmental conditions, as described in the Van Meter and Van Horn policy implementation model. Strengthening standardized internal verification, optimizing information technology, enhancing interdisciplinary coordination, and conducting continuous monitoring and evaluation are essential to improving the quality of claims administration and supporting the prevention of administrative fraud within the NHI program continuous monitoring and evaluation are essential to prevent administrative fraud and improve the quality of NHI claims management.
B-2632
Depok : FKM-UI, 2026
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Ratna Indriatna; Pembimbing: Mieke Savitri; Penguji: Djamal Abdul Muis, Rina Artining Anggorodi
Abstrak:
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran tentang pengelolaan klaim rawat inap jaminan KJS di RSUD Pasar Rebo tahun 2013. Program KJS sendiri sudah berjalan sekitar bulan November 2012 dan baru menggunakan model tarif INA CBGs pada bulan April 2013. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan cara wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen.Klaim dilakukan agar pihak ketiga dapat membayarkan seluruh pelayanan kesehatan yang telah diberikan rumah sakit kepada peserta KJS. Hasil penelitian ini menunjukkan pengelolaan klaim yang cukup baik. Perlu dilakukan evaluasi terhadap penulisan rekam medik agar mengurangi selisih klaim dan pihakmanajemen perlu menerapkan clinical pathway agar dapat meminimalisir resikotersebut.Kata Kunci: Klaim, KJS, INA CBGs
This study was conducted to describe about the claim management of inpatient forKJS insurance at General Hospital Pasar Rebo in year 2013. The KJS programitself has been implemented since November 2012 and has just been using theTariff Model of INA CBGs in April 2013. This study uses qualitative researchwith in-depth interviews, observation and document review.The General Hospital managed the in-patient claim to the third parties so they canreimburse back for any hospital services they did for the KJS insuranceparticipants. The result of this study shows the well-managed claim management.But it is still necessary to evaluate the medical records data entries to eliminateclaim difference and the hospital management needs to apply some clinicalpathways for the same purpose.Keywords: Claim, KJS, INA CBGs
Read More
This study was conducted to describe about the claim management of inpatient forKJS insurance at General Hospital Pasar Rebo in year 2013. The KJS programitself has been implemented since November 2012 and has just been using theTariff Model of INA CBGs in April 2013. This study uses qualitative researchwith in-depth interviews, observation and document review.The General Hospital managed the in-patient claim to the third parties so they canreimburse back for any hospital services they did for the KJS insuranceparticipants. The result of this study shows the well-managed claim management.But it is still necessary to evaluate the medical records data entries to eliminateclaim difference and the hospital management needs to apply some clinicalpathways for the same purpose.Keywords: Claim, KJS, INA CBGs
S-8142
Depok : FKM-UI, 2014
S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Putu Bagus Anggaraditya; Pembimbing: Vetty Yulianty Permanasari; Penguji: Kurnia Sari, Mieke Savitri, Luzi Adriyanti, Ni Nyoman Tri Darmayanti
Abstrak:
Latar belakang: Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali adalah satu-satunya rumah sakit di Provinsi Bali yang memberikan pelayanan kesehatan jiwa. Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali adalah rumah sakit milik pemerintah Provinsi Bali yang terletak di kabupaten Bangli. Rumah sakit ini melayani pasien dengan kategori pasien umum, pasien Askes PNS, BPJS Kesehatan, Pasien Jamsostek, Pasien JKBM. Prosedur pengajuan klaim BPJS di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali mengalami masalah tidak lengkapnya berkas klaim pasien rawat inap sehingga hal ini merupakan masalah yang berpengaruh terhadap pendapatan rumah sakit. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pengkajian berbagai faktor permasalahan dalam kelemahan sistem klaim BPJS Kesehatan terhadap pasien rawat inap yang menjalani perawatan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali, Metode: Penelitian ini menggunakan metode campuran yakni kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif akan melakukan telaah berkas secara retrosepktif untuk menilai ketiga aspek yang berperan dalam penolakan berkas klaim yaitu kelengkapan berkas, ketepatan resume medis, dan kelengkapan resume medis. Analisis data dilakukan melalui estimasi rasio odds. Data kualitatif didapat melalui deep interview terhadap narasumber yang relevan terkait dengan pengajuan berkas klaim BPJS. Hasil: Penelitian ini menemukan berkas klaim tidak lengkap memiliki risiko 25 kali untuk mengalami klaim pending, resume medis yang tidak lengkap memiliki risiko 36 kali lebih besar untuk mengalami klaim pending, dan resume medis yang tidak tepat memiliki risiko 19 kali untuk mengalami klaim pending. Melalui analisis kualitatif didapatkan adanya bukti pendukung bahwa kelengkapan berkas merupakan hal yang sering terlewatkan dalam proses pengecekan sehingga menyebabkan penyerahan berkas klaim yang tidak lengkap dan berujung pada penolakan klaim dan membutuhkan revisi. Simpulan: Kelengkapan berkas klaim, ketepatan resume medis, kelengkapan resume medis sangat menentukan keberhasilan suatu klaim BPJS Kesehatan. Kata kunci: berkas klaim, BPJS, kelengkapan berkas Background: Mental Hospital of Bali Province is the only hospital in Bali Province that provides mental health services. Mental Hospital of Bali Province is a hospital owned by the government of Bali Province located in Bangli district. This hospital caters to patients with categories of general patients, Askes, BPJS Health, Patients Jamsostek, Patients JKBM. BPJS claims filing procedure at Bali Province Mental Hospital has problems with incomplete claims file of inpatient so that this is a problem affecting hospital income. Objective: This study aims to assess various problem faktors in BPJS Health claims system weaknesses to inpatients undergoing treatment at Mental Hospital of Bali Province, Method: This study used a mixed method that is quantitative and qualitative model. Quantitative data will retrospectively review the three aspects that play a role in the denial of claims files, the completeness of the files, the precision of medical resumes, and the completeness of medical resumes. Data analysis was done through estimation of odds ratio. Qualitative data is obtained through deep interviews with relevant sources related to the filing of BPJS claims file. Results: The study found that incomplete files had a 25 times fold risk for pending claims, an incomplete medical resume has 36 times greater risk for pending claims, and inappropriate medical resumes 19 times the risk for pending claims. Through qualitative analysis, there is evidence to support that the completeness of the file is often overlooked in the checking process, causing the submission of incomplete claims file and resulting in the rejection of claims and requiring revisions. Conclusion: Completeness of the claim file, the accuracy of medical resume, the completeness of medical resume are the three most decisive faktors to the success of a BPJS Health claim. Keywords: claim file, BPJS, file completeness
Read More
B-1985
Depok : FKM UI, 2018
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉