Memasuki abad ke 21 yang semakin maju, agar tetap eksis di tengah persaingan global yang sernakin ketat, sudah seharusnyalah bahwa pendekatan mutu layanan yang berorientasi pada pelanggan atau pasien menjadi strategi utama bagi pelayanan kesehatan di Indonesia. Salah satu langkah strategis yang digunakan adalah kerjasama lira, disamping peningkatan mutu secara terus menerus dan pengambilan keputusan berdasarkan data yang ada. Puskesmas merupakan salah satu organisasi pelayanan kesehatan, mempunyai beban kerja 18 program pokok yang terbagi atas kegiatan-kegiatan, dikelola oleh seorang pemimpin bersama staf yang terdiri dari berbagai latar belakang. Mengkoordinir individu yang terdiri dari berbagai latar belakang ini bukanlah pekerjaan mudah, agar setiap saat tidak terjadi konflik. Dalam studi ini dilakukan penelitian tentang analisis kerjasama tim di Puskesmas wilayah Kota Pontianak tahun 2000, untuk mendapatkan informasi tentang gambaran kerjasama tim dan hal-hal yang berperan dalam kerjasama tim tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang dilakukan terhadap 4 (empat) Puskesmas dengan pengunjung terbanyak, dan 4 (empat) Puskesmas dengan pengunjung paling sedikit, dengan melibatkan 8 orang Kepala Puskesmas dan 1 orang Kepala Dinas melalui wawancara mendalam, dan 28 orang staf dari Puskesmas tadi melalui diskusi kelompok terarah. Analsisa dan data yang terkumpul menunjukan bahwa gambaran kerjasama tim wilayah Kota Pontianak cukup baik, hal ini terlihat dari karateristik individu seperti jenis kelamin, suku bangsa dan jabatan tidak menjadi masalah dalam kerjasama tim, namun disisi lain karakteristik seperti umur, pendidikan, status perkawinan, dan lama kerja disamping dapat menunjang kerjasama tim, juga dapat menghambat kerjasama tim. Begitu juga dengan karateristik organisasi. Hal-hal yang berperan dalam kerjasama tim berdasarkan variabel karakteristik organiosasi secara negatif antara lain, untuk Puskesmas besar (dan segi jumlah kunjungan dan tingginya kesibukan) menyebabkan berkurangnya intensitas interaksi, walaupun sudah semua Puskesmas mempunyai visi dan misi, tetapi tidak satupun balk staf maupun pimpinan yang tabu dan ingat isi dari visi dan misi tersebut. Sementara karateristik organisasi yang berperan secara positif yaitu, komunikasi secara informal yang berdampak lebih akrab, kepemimpinan secara demokrasi dengan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat, rasa tanggung jawab dalam bekerja yang memotivasi staf untuk bekerja lebih balk, adanya rasa kekeluargaan yang kuat sehingga walaupun ada konflik tetapi tidak menghambat kerjasama tim. Berdasarkan hat tersebut diatas maka untuk membangun kerjasama tim yang tangguh diperlukan sating toleransi terhadap keragaman latar belakang anggota, memanfaatkan pertemuan-pertemuan formal untuk membahas hat-hat yang berkaitan dengan upaya perbaikan mute layanan kesehatan, selain itu mengadakan pertemuan informal seperti arisan atau anjang sana untuk meningkatkan kualitas hubungan antar anggota. Selanjutnya agar konflik tidak menghambat kerjasama tim, maka rasa kekeluargaan perlu dibina serta pihak Kepala Puskesmas cepat tanggap untuk menanganinya. Kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak, diharapkan untuk melengkapi sarana komunikasi dan transportasi di Puskesmas karena sarana tersebut sangat menunjang kerjasama tim. Perlu penyegaran informasi tertang visi dan misi agar tim memiliki kesatuan tujuan dalam bekerja.

Analysis on Teamwork in Improving Puskesmas Service Quality in Pontianak City Area Year 2000 Entering the 21st century, to stay exist amid tight global competition, health service in Indonesia should be provided on the basis of customer or patient-oriented service that becomes a main strategy in Indonesia health service. One of strategic ways to use in the service is teamwork, other ways include continuous quality improvement and decision making based on the available data. Puskesmas is one of health service organizations. It has 18 main tasks divided into programs and is managed by a chief assisted with staffs from various disciplines. Coordinating these staffs with various backgrounds is not an easy task, particularly to prevent conflicts among them. This study examined teamwork in Puskesmas in Pontianak City area year 2000. It was aimed at obtaining information regarding description of teamwork and factors that affect such teamwork. This study employed a qualitative research approach and was conducted in 4 (four) most-attended Puskesmas, and 4 (four) least-attended Puskesmas. It involved 8 chiefs of Puskesmas and 1 chief of local health department. Data were collected by means of in-depth interviews with the 8 chiefs of Puskesmas and 1 chief of local health department and focused group discussion with 28 staff members of the Puskesmas. The analysis on the collected data shows that the description of teamwork in Puskesmas in Pontianak City area is good enough. Gender, ethnic group and position were not obstacles in the teamwork. However, age, education, marital status, and length of work as well as the organization characteristics seemed to be both supporting and hindering the teamwork. Factors that seem to have negatively affected the teamwork based on the variables of organization characteristics among others are lack of intense interaction due to the size of Puskesmas or in larger Puskesmas (in terms of the number of visits and rate of service); although all Puskesmas had already set their vision and mission statements but none of the staffs nor the superiors were able to recall such statements. On the other hand, organization characteristic that seem to have positively affected the teamwork are informal communication that brings members closer to each other, democratic leadership that employs public-oriented service, work responsibility that motivates the staffs to do their jobs better, strong family hood that ties the members of the team despite present conflicts. Based on such findings, to build a solid teamwork, tolerance over differences of members is required, formal meetings to discuss issues regarding improvement of health service quality are utilized, and informal meetings such as family gathering or home visits are encouraged to maintain and improve relationship among team members. To prevent conflict from developing, it is necessary to foster sense of family hood and chief of Puskesmas should be able to respond to any conflict immediately. Chief of local health department of Pontianak City is suggested to provide communication and transportation equipment for Puskesmas that may support the teamwork. Reorientation program on vision and mission of puskesmas should be held so those members of team share one common goal in doing their job.

Penelitian ini mengevaluasi implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) HIV/AIDS di Puskesmas Kota Depok tahun 2025 dengan pendekatan Six Building Blocks WHO. Penelitian kualitatif deskriptif ini mengumpulkan data melalui wawancara mendalam, FGD, observasi, dan telaah dokumen di empat Puskesmas terpilih. Temuan menunjukkan capaian layanan belum merata, dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya, pelaporan yang belum optimal, dan lemahnya koordinasi lintas sektor. Strategi percepatan yang disusun menekankan penguatan tata kelola, kapasitas tenaga kesehatan, sistem informasi, akses obat esensial, serta peningkatan kolaborasi multisektor.
Hasil penelitian mengungkap bahwa pelaksanaan SPM HIV/AIDS masih menghadapi kesenjangan antar sasaran dan wilayah. Kelompok populasi kunci memiliki capaian tinggi karena dukungan LSM, sedangkan ibu hamil menjadi kelompok dengan capaian terendah akibat keterlambatan pelaporan dari bidan mandiri dan rumah sakit. Sistem informasi HIV/AIDS (SIHA) belum terintegrasi penuh dan masih bergantung pada kemampuan individu petugas. Ketersediaan obat antiretroviral (ARV) terbatas pada satu Puskesmas dengan sistem distribusi yang belum merata. Pembiayaan program masih bertumpu pada dana BOK dan donor, sementara regulasi seperti Perwal HIV/AIDS dan SOP PrEP belum disahkan.
Penelitian ini menegaskan perlunya penguatan kebijakan teknis sesuai Permenkes No. 6 Tahun 2024, penataan SDM dan insentif yang berkelanjutan, serta integrasi pelaporan lintas fasilitas. Peningkatan kapasitas kader, inovasi komunitas seperti CLM, dan pemanfaatan teknologi pelaporan menjadi kunci percepatan pencapaian target SPM HIV/AIDS di Kota Depok.

This study evaluates the implementation of the Minimum Service Standards (SPM) for HIV/AIDS at Community Health Centers (Puskesmas) in Depok City in 2025 using the WHO Six Building Blocks approach. This descriptive qualitative study collected data through in-depth interviews, focus group discussions (FGD), observations, and document reviews at four selected Puskesmas. Findings indicate that service delivery is uneven, influenced by resource constraints, suboptimal reporting, and weak inter-sectoral coordination. The acceleration strategies developed emphasize strengthening governance, health worker capacity, information systems, access to essential medications, and enhancing multisectoral collaboration. The results show that the implementation of the HIV/AIDS SPM still faces disparities among target groups and service areas. Key populations achieved higher coverage mainly due to NGO support, while pregnant women had the lowest coverage due to delayed or incomplete reporting from private midwives and hospitals. The HIV/AIDS Information System (SIHA) has not been fully integrated and still depends on individual staff capacity. The availability of antiretroviral (ARV) drugs is limited to one health center with uneven distribution across facilities. Program financing still relies heavily on BOK and donor funds, while technical regulations such as the Mayor’s Decree on HIV/AIDS and the PrEP SOP have not yet been enacted. This study highlights the need to strengthen technical policies in accordance with Minister of Health Regulation No. 6 of 2024, ensure sustainable human resource and incentive management, and enhance cross-facility reporting integration. Strengthening community-based innovations such as CLM, capacity building for cadres, and the use of digital reporting systems are key strategies to accelerate the achievement of HIV/AIDS SPM targets in Depok City.

Mutu layanan Perawatan, Dukungan, dan Pengobatan (PDP) HIV di tingkat pelayanan primer berperan strategis dalam mendukung pencapaian target eliminasi HIV nasional tahun 2030, khususnya dalam kerangka 95-95-95. Puskesmas Perumnas II merupakan puskesmas pertama di Kota Bekasi yang menyelenggarakan layanan PDP HIV dan melayani jumlah ODHIV terbanyak di wilayah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mutu layanan PDP HIV dengan menggunakan pendekatan model Donabedian yang mengevaluasi tiga komponen utama: struktur, proses, dan hasil (outcome). Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan rancangan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap informan kunci dari Dinas Kesehatan Kota Bekasi, petugas pelaksana program PDP HIV di puskesmas, dan pasien ODHIV; disertai observasi layanan serta telaah dokumen seperti SIHA dan catatan kegiatan program.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari aspek struktur, Puskesmas Perumnas II memiliki dukungan kebijakan nasional dan lokal yang memadai serta sarana dasar layanan seperti ruang pelayanan dan ketersediaan ARV. Namun, keterbatasan masih ditemukan pada jumlah dan kompetensi SDM, serta tidak tersedianya sarana pemeriksaan viral load di tingkat puskesmas. Pada aspek proses, layanan berjalan sesuai pedoman nasional, namun belum konsisten, terutama dalam pelaksanaan konseling berkelanjutan, pendampingan psikososial, dan pelaporan data secara akurat melalui sistem SIHA. Aktivitas monitoring dan evaluasi juga belum terjadwal secara sistematis. Dari sisi outcome, sebagian besar pasien tercatat sebagai on-ARV, tetapi cakupan pemeriksaan viral load dan capaian supresi virus masih rendah akibat keterbatasan akses. Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan cukup tinggi, khususnya terhadap sikap petugas dan ketersediaan obat, namun masih terdapat keluhan mengenai waktu tunggu, privasi, dan dukungan emosional.
Penelitian ini merekomendasikan penguatan struktur layanan melalui peningkatan jumlah dan kapasitas SDM, pemenuhan sarana penunjang, optimalisasi proses melalui sistem pencatatan yang akurat dan konseling berkelanjutan, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi rutin. Dengan berbagai praktik baik yang telah berjalan dan pengalaman dalam menjangkau jumlah pasien yang besar, Puskesmas Perumnas II memiliki potensi untuk dijadikan model praktik baik (best practice) bagi puskesmas lain di Kota Bekasi maupun wilayah lainnya dalam penyelenggaraan layanan PDP HIV di tingkat primer.

ABSTRAK Askesin merupakan salah satu program pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi penduduk miskin dan tidak mampu di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan jaringannya serta pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit pemerintah kelas III. Dari hasil evaluasi pelaksanaan program askeskin pada tahun 2006 rata-rata jumlah cakupan puskesmas di Kabupaten Serang masih rendah apabila dibandingkan dengan target pencapaian Indikator, diketahui bahwa persentase cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan gakin dan masyarakat rentan hanya 8,5% (target 14%) dan visit rate hanya 10,59 (target 15%). Sejak dilaksanakannya program Askeskin belum diketahui tingkat kepuasan pasien askeskin terhadap mutu pelayanan puskesmas. Pengukuran kepuasan pasien merupakan salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan program dan merupakan elemen penting dalam menyediakan pelayanan yang lebih efisien dan lebih efektif. Dengan cara ini diharapkan ada upaya konkrit yang dapat disarankan kepada pihak pemberi jasa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin sehingga dapat memenuhi harapan masyarakat yang berpengaruh pada niat berkunjung kembali ke puskesmas. Tingkat kepuasan pasien diukur dengan menggunakan  lima dimensi mutu yang dapat digunakan untuk mengukur kepuasan pelanggan, yaitu tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan emphaty (Parasuraman et.al, 1990). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan pasien rawat jalan yang menggunakan Askeskin terhadap mutu pelayanan Puskesmas yang dilaksanakan pada akhir bulan Juni sampai Agustus tahun 2007 di 38 Puskesmas se-Kabupaten Serang dengan jumlah sampel 676 orang dengan menggunakan metode analitik dengan rancangan penelitian cross sectional. Hasil Penelitian didapat tingkat kepuasan berdasarkan lima dimensi mutu bahwa masing-masing dimensi tangible, reliability, responsiveness, assurance dan empahty sudah diatas 50% dan dari kelima dimensi tersebut paling besar pada dimensi assurance. Kepuasan umum pasien sebesar 72,8% dengan niat berkunjung kembali sebesar 83%. Variabel karakteristik pasien yang paling dominan berpengaruh adalah status pendidikan, status pekerjaan dan status perkawinan, sedangkan variabel lainnya sebagai variabel confounding. Hasil Importance Performance Analysis didapat beberapa faktor yang menjadi prioritas utama yang harus diperhatikan dan perbaiki yaitu, waktu tunggu pemeriksaan cepat, petugas terampil dalam bekerja dan petugas mengerti yang dibutuhkan pasien. Dalam rangka memperbaiki mutu pelayanan tersebut disarankan bagi puskesmas agar memberikan pelayanan dengan terampil, membuat alur proses pelayanan, meningkatkan pengetahuan petugas puskesmas dan membuka waktu pelayanan puskesmas pada sore hari, melakukan ‘ghost shopping’  untuk melihat tingkat kepuasan pasien dan memantau kinerja pemberi pelayanan serta membentuk tim pengendali mutu dan diharapkan dinas kesehatan agar senantiasa membuat kebijakan yang mendukung upaya peningkatan mutu pelayanan di puskesmas. Daftar Pustaka: 78 (1980 – 2007).

ABSTRACT Askeskin is one of government programs in providing free health service for poor and not wealthy people in Public Health Center (Puskesmas) and the network and health service reference in government hospital III rd class. From evaluation result of askeskin program implementation in 2006 the average of puskesmas coverage in Serang Regency still low if compared to target of achievement indicator, known that coverage percentage of gakin health maintenance guarantee and susceptible people only 8,5% (target 14%) and visit rate only 10,59 (target 15%). Since Askeskin program conducted the askeskin satisfaction level toward puskesmas service quality was not yet known. Patient satisfaction measurement is one of the success indicators for program implementation and an important element in providing a more efficient and effective service. By this way, expected concrete efforts that could suggested for service giver to improve poor people health service that fulfilled people expectation, which affecting re-visit intention to puskesmas. Patient satisfaction level measured by using five dimensions quality that could be use for measuring client satisfactory, which are tangible, reliability, responsiveness, assurance, and empathy (Parasuraman et.al, 1990). This research aim was identifying outpatient satisfaction level that conducted in the end of June to August year 2007 in 38 Puskesmas of all Serang Regency with samples of 676 people by using analytical method with cross sectional research design. From research result, obtained satisfaction level that based on five dimensions quality, which are tangible, reliability, responsiveness, assurance, and empathy was over 50% and from those five dimensions, the largest was assurance dimension. General patient satisfactions as much as 72.8% with re-visit intention as much as 83%. The most dominant affecting patient characteristic variable are education status, working status and marriage status, while other variables as confounding variables. From result of Importance Performance Analysis obtained several factors that become main priority need to be paid attention and fixed, which are quick waiting duration for examination, skillful officer in working and officer understand patient needs. In order to fix those services quality, suggested for puskesmas to provide service that competent, making service plot processes, improving puskesmas officer knowledge and opening puskesmas service time at afternoon, conducting “ghost shopping” to identify patient satisfaction level and monitoring service giver performance, forming quality control, and expecting health agency always form policy that support service quality improvement efforts in puskesmas. References: 78 (1980 – 2007)