Search Results - Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat

Jenis Koleksi

Ditemukan 33221 dokumen yang sesuai dengan query :: Simpan CSV

Gambaran proses kenaikan pangkat melalui penetapan angka kredit pada jabatan fungsional bidan puskesmas di Wilayah DKI Jakarta th. 2005

Eka Nurdianti; Pembimbing: Suprijanto Rijadi; Penguji: Mieke Savitri, Marjoni Hutabarat

S-4419

Depok : FKM UI, 2005

S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat

Cari yang mirip

Metadata PDF

☉

Tinjauan Pelaksanaan Angka Kredit Jabatan Fungsional bagi Perawat Bidan di Puskesmas Kec. Cakung Jaktim 1997

Sri Poerwaningsih; Pembimbing: Wahyu Sulistiadi

S-1137

Depok : FKM UI, 1997

S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat

Cari yang mirip

Metadata PDF

☉

Hubungan pengetahuan sikap dan keterampilan dengan pemenuhan angka kredit dalam jabatan widyaiswara pada pusat diklat pegawai Depkes dan Bapelkes di DKI Jakarta dan Jabar

Rusdy Djalil; Pembimbing: Anhari Achadi

T-360

Depok : FKM UI, 1994

S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat

Cari yang mirip

Metadata PDF

☉

Optimalisasi monitoring pengajuan angka kredit jabatan fungsional kesehatan di Satkes Denma Mabes TNI tahun 2013

Muriyah Pakembarati; Pembimbing: Kusdinar Achmad, H E.; Penguji: Wachyu Sulistiyadi, Dian Ayubi, Reni Anggraeni, Sutanto

Abstrak:

ABSTRAK

Pelaksanaan monitoring pengajuan angka kredit jabatan fungsional kesehatan di Satkes Denma Mabes TNI masih belum bisa dipertanggung jawabkan keakuratannya, masih ada pejabat pemangku jabfungkes ( 18 dari 47 orang) yang tidak mengajukan angka kreditnya dalam waktu setahun sekali. Hal ini disebabkan karena belum ada surat perintah kepada atasan langsung untuk memonitor kegiatan pengajuan angka kredit tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh dari informan, dokumen dan fokus grup diskusi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam, observasi langsung, dokumen, dan diskusi kelompok. Pengujian validitas data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi metode. Ruang lingkup penelitian ini dilakukan di Satkes Denma Mabes TNI Jakarta.

Identifikasi kendala didapat melalui pendekatan masalah sesuai teori pendekatan analisis Organisasi dan Metode (O&M)yang dilakukan terhadap ketersediaan sumber-sumber manajemen yaitu Tenaga, Dana, Bahan, Peralatan dan Dukungan Waktu. Dari hasil penelitian maka perlu dilakukan optimalisasi terhadap sumber-sumber manajemen tersebut.

Saran dari penelitian ini, perlu dilakukan optimalisasi monitoring pengajuan angka kredit,sehingga diharapkan angka kredit yang diajukan dapat mendukung kelancaran dalam kenaikan pangkat dan pada akhirnya memotivasi kinerja yang baik kepada para pemangku jabatan fungsional kesehatan (jabfungkes) untuk memberikan pelayanan kesehatanyang lebih berkualitas di masa yang akan datang.

ABSTRACT

Accuracy of monitoring about credit score monitoring application of functional health in Satkes Denma TNI Headquarters was low. It was showen from a number of personel in job fungsional?s health who do not report their credit score once in a year. Therefore, it is necessary to conduct the study about optimalization of credit score monitoring application of functional health in Satkes Denma TNI Headquarters.

An operational research method using a qualitative was conducted collection techniques that have been used were in-depth interviews, document reviews and focus group discussion. Data validity testing used triangulation technique. Scope of this study was carried out in Satkes Denma TNI Headquarters.

Constraint identification that obtained through analisation of Organization and Methods (O&M) identified the low of monitoring to improve the credit score monitoring application of functional health in Satkes Denma TNI Headquarters. from the study result, optimalization of credit score monitoring application of functional of health should be maintened, and it is needed an ordered to a personel who have to do about monitoring, money supply, matherials, machine and an accurating time for schedul that proposal?s credit score for functional?s job personel of health in Satkes Denma TNI Headquarters.

The study recommended that an obvious about optimalization of credit score monitoring application of functional health in Satkes Denma TNI Headquarters in the future, so it means to building the quality of credit score with validation of score about health care.

T-3833

Depok : FKM-UI, 2013

S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat

☉

Kendala-kendala pelaksanaan penilaian angka kredit bagi jabatan tenaga perawatan di RSUD Pasar Rebo Jakarta Timur

Budi Utomo; Pembimbing: Suprijanto Rijadi

B-37

Depok : FKM UI, 1993

S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat

Cari yang mirip

Metadata PDF

☉

Jabatan fungsional dosen & angka kreditnya

Bina Diknakes, No.33, Oktober 1999, hal. 33, ( Cat. ada di bendel 1997 - 2002 )

[s.l.] : [s.n.] : s.a.]

Indeks Artikel Jurnal-Majalah Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat

Cari yang mirip

Metadata PDF

☉

Analisis Implementasi Kebijakan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun Anggaran 2022 Di Wilayah Provinsi DKI Jakarta Dan Kota Depok

Indriaswari Widhakuswara; Pembimbing: Masyitoh; PengujI: Jaslis Ilyas, Indriya Purnamasari

Abstrak:

Menurut Riset Tenaga Kesehatan 2017, hanya 79,8% Puskesmas dan 83,2% rumah sakit yang menghitung kebutuhan nakes sesuai dengan standar sehingga banyak fasyankes milik pemerintah yang kesulitan dalam melakukan manajemen ASN dan merekrut nakes non-ASN untuk membantu mengoperasikan institusi pelayanan kesehatan. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi harapan pemerintah untuk menanggapi persoalan tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tujuan dan menganalisis implementasi kebijakan PPPK JF Kesehatan Tahun 2022 di DKI Jakarta dan Depok dibatasi pada proses mekanisme penetapan kebutuhan dan pengadaan PPPK dengan menggunakan teori implementasi Van Horn dan Van Meter. Penelitian ini dilakukan dengan rancangan desain studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Peneliti menggunakan wawancara mendalam untuk mengumpulkan data primer dan menelaah dokumen untuk mendapatkan data sekunder. Hasil penelitian ini adalah kebijakan memiliki dua tujuan dari dua perspektif yang berbeda (pemenuhan formasi ASN dan pemenuhan serta pemerataan SDM kesehatan berdasarkan RPJMN), tidak ada ukuran kebijakan, ketersediaan sumber daya sudah memadai, komunikasi yang belum optimal, prosedur pelaksanaan yang masih memiliki banyak kendala, perbedaan disposisi pada setiap daerah, dan kinerja implementasi kebijakan yang tidak bisa dinilai karena tidak adanya ukuran kebijakan. Akibat dari kinerja implementasi yang tidak dapat diukur, penelitian ini menemukan adanya peran kelompok sasaran dalam implementasi kebijakan PPPK JF Kesehatan Tahun 2022. Penelitian ini merekomendasikan untuk menetapkan ukuran kebijakan, menguraikan mekanisme kepegawaian yang masih berbenturan dengan ASN, mengembangan sistem informasi ASN, dan melakukan sosialisasi kebijakan dengan menyeluruh.

According to the Health Workforce Research in 2017, only 79.8% of Puskesmas and 83.2% of hospitals calculated the need for health workers according to the standard, so many government-owned health facilities have difficulty in managing ASN and recruiting non-ASN health workers to help operate health service institutions. Government Regulation No. 49/2018 on the Management of Government Employees with Work Agreements (PPPK) is the government's hope to respond to these problems. This study was conducted to determine the objectives and analyze the implementation of the PPPK JF Kesehatan Tahun 2022 in DKI Jakarta and Depok limited to the process of determining the needs and procurement mechanism of PPPK using the implementation theory of Van Horn and Van Meter. This research was conducted using a case study design with a qualitative approach. Researchers used in-depth interviews to collect primary data and reviewed documents to obtain secondary data. The results of this study are that the policy has two objectives from two different perspectives (fulfillment of ASN formations and fulfillment and equitable distribution of health human resources based on RPJMN), there is no policy measure, adequate resource availability, lack of communication, implementation procedures still have many obstacles, each region has different implementing dispositions, and policy implementation performance cannot be assessed due to the absence of policy indicators. As a result of implementation performance that cannot be measured, this study found a role of policy target in the implementation of PPPK JF Kesehatan Tahun 2022. This study recommends establishing policy indicators, outlining staffing mechanisms that still clash with ASN staffing mechanisms, developing ASN information systems, and comprehensive policy socialization.

S-11250

Depok : FKM-UI, 2023

S1 - Skripsi Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat

☉

Analisis Implementasi Kebijakan Pelaksanaan Uji Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Kesehatan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021

Edward Lumban Raja; Pembimbing: Puput Oktamianti; Penguji: Dumilah Ayuningtyas, Prastuti Soewondo, Rismasari, Ida Ayu Agung Mardiani

Abstrak:

Salah satu tujauan uji kompetensi adalah mewujudkan Sumber daya manusia kesehatan yang unggul, kompetitif serta mampu berdaya saing. Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta berkomitmen agar Pelaksanaan uji Kompetensi teknis jabatan fungsional dilaksanakan dengan konsisten dan berkelanjutan selaras dengan kebijakan yang sudah diamanatkan oleh Undang-Undang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pelaksanaan Uji Komptensi teknis jabatan fungsional kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta serta keselarasannya dengan kebijakan pemangku kepentingan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain penelitian menggunakan Model implementasi kebijakan George C. Edward III dengan menggunakan 4 variabel yang digunakan yaitu komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Srtuktur Birokrasi. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara mendalam kepada informan dan menggunakan telaah dokumen. Informan penelitian adalah Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Jakarta dan para tim Penguji Uji Kompetensi dari berbagai rumpun jabatan Funsgional. Penelitian dilakukan bulan April hingga Mei-Juni 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pelaksanaan uji kompetensi teknis jabatan fungsional kesehatan sudah berjalan namun pada pelaksanaan kebijakan ditemukan beberapa ketidaksesuaian yaitu belum semua jenis jabatan fungsional kesehatan yang sudah melaksanakan uji kompetensi. Pada variabel Komunikasi khususnya pada sub variabel transmisi terlihat bahwa proses sosialisasi masih kurang sehingga berdampak pada kurangnya antusiasme dan pemahaman para pemangku jabatan fungsional terhadap pelaksanaan uji kompetensi. Pada variabel Sumber Daya yaitu pada sub variabel Sumber daya manusia dan fasilitas ditemukan bahwa masih sedikitnya jumlah para tim penguji uji kompetensi yang memiliki sertifikat uji komptensi dan dari segi fasilitas juga masih ditemukan kekurangan terkait tempat dilaksanakannya uji kompetensi dan sarana prasarana yang tersedia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan uji kompetensi belum selaras dengan amanah Undang-Undang yaitu belum semua tenaga kesehatan melaksanakan uji kompetensi. Kata kunci: implementasi kebijakan, Uji kompetensi, Tenaga Kesehatan

One of the objectives of the competency test is to create superior, competitive and competitive health human resources. The DKI Jakarta Provincial Health Office is committed that the implementation of the technical competency test for functional positions is carried out consistently and sustainably in line with the policies mandated by law. This study aims to analyze the implementation of the policy implementation of the technical competency test for health functional positions at the DKI Jakarta Provincial Health Office and its alignment with stakeholder policies. This research is a qualitative research with research design using George C. Edward III's policy implementation model using 4 variables, namely communication, resources, disposition and bureaucratic structure. Data collection was carried out through in-depth interviews with informants and using document analysis. Research informants are the Ministry of Health, the Jakarta Provincial Health Office and the Competency Test Examiners team from various functional positions. The study was conducted from April to May-June 2022. The results showed that the implementation of the policy for implementing the technical competency test for health functional positions had been running, but in the implementation of the policy several discrepancies were found, namely not all types of health functional positions had carried out the competency test. In the Communication variable, especially in the transmission subvariable, it can be seen that the socialization process is still lacking so that it has an impact on the lack of enthusiasm and understanding of functional office holders for the implementation of the competency test. In the Resources variable, namely in the Human Resources and facilities sub-variable, it was found that there were still a small number of competency test examiners who had competency test certificates and in terms of facilities, deficiencies were also found regarding the place where the competency test was carried out and the available infrastructure. The results of this study indicate that the implementation of the competency test policy has not been in line with the mandate of the Act, namely not all health workers have carried out the competency test Keywords: policy implementation, competency test, health workers

T-6920

Depok : FKM-UI, 2022

S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat

☉