Saat ini rumah sakit dan tenaga kesehatan rawan akan tuntutan-tuntutan yaitu tuntutan mutu pelayanan, tuntutan kesejahteraan karyawan, tuntutan hukum dari pasien dan banyak pesaing dalam bidang perumahsakitan. Atas dasar itu diperlukan upaya perbaikan mutu dan menjaga mutu. Penelitian Departemen Kesehatan tahun 1989 di rumah sakit kelas B, C, D pads enam provinsi rekam medis belum dapat digunakan sebagai alat ukur mutu pelayanan kesehatan dimana - pengisian rekam medis tak lengkap dan data-datanya disangsikan. Kejadian serupa terjadi di RSUD Tarakan Jakarta, dimana dari penelitian bulan Juni 2002 dan wawancara prapenelitian dengan kepala sub bagian rekam medis RSUD Tarakan Jakarta pada bulan Desember 2002, pengisian rekam medis tak lengkap dan pengembalian 100% terlambat. Untuk itu diperlukan penelitian kelengkapan dan ketepatan waktu pengembalian rekam medis rawat inap serta faktor-faktor apa yang berpengaruh terhadap kelengkapan dan ketepatan waktu pengembalian. Penelitian ini menggunakan metoda deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian pada rekam medis rawat inap bulan Oktober 2002 didapat rekam medis, yang lengkap hanya 4,7% dan tak lengkap 95,3% sedangkan tepat waktu pengembalian 18% dan tak tepat waktu 82%. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kelengkapan adalah lingkungan kerja kurang menyenangkan, kompensasi belum memadai, ketidakdisiplin waktu kerja, monitoring (supervisi) tak berjalan, belum ada penghargaan yang memadai, peran dan fungsi panitia rekam medis tak berjalan, urgensi terhadap rekam medis masih rendah, sosialisasi buku pedoman pengelolaan rekam medis sangat kurang sedangkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap ketepatan pengembalian adalah resume medis belum diisi, pengetahuan dan pemahaman petugas administrasi ruang perawatan sangat kurang dan fungsi monitoring ( supervise) tak berjalan. Atas dasar temuan itu disarankan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemberdayaan staff sub bagian rekam medis, peningkatan fungsi dan peran panitia rekam medis, peningkatan kompensasi, peningkatan disiplin waktu kerja, peningkatan sosialisasi buku pedoman pengelolaan rekam medis, peningkatan prasarana fisik dan sarana, dilaksanakan sistim pemberian penghargaan dan teguran terhadap petugas yang telah melaksanakan pengelolaan dengan baik dan tidak baik serta untuk masa akan datang digunakan sistim komputerisasi rekam medis dimana bila salah satu petugas tidak mengisi rekam medis maka secara otomatis jasa produksi tak keluar.

---

Rekam medis merupakan unsur yang wajib dipenuhi didalam sebuah rumah sakit, dengan sistem manajemen rekam medis yang baik secara otomatis akan meningkatkan mutu pelayanan baik bagi pasien maupun bagi rumah sakit. Tesis ini membahas tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan perawat dalam pengembalian berkas rekam medis rawat inap di Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei tahun 2021. Dimana terdapat 3 faktor yaitu faktor individu, faktor psikologis dan faktor organisasi. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan metode Cross sectional. Data berupa data sekunder yang didapat dari rekam medis dan data primer dari kuesioner yang melibatkan seluruh populasi perawat yang bertugas di ruang rawat inap dari Januari hingga Februari 2021. Hasil penelitian menunjukan adanya hubungan yang bermakna antara umur, masa kerja, status kepegawaian dan pengetahuan. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan bagi rumah sakit dengan karakteristik yang sama khususnya manajemen Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei dalam kepatuhan pengembalian rekam medis pasien di rawat inap.

Proses transisi rekam medis manual ke elektronik paling lambat 31 Desember 2023, tetapi setelah 11 bulan berlalu, masih 30,60% dari 107.582 fasyankes yang tekoneksi dengan SATUSEHAT. Salah satu yang belum terpenuhi koneksinya adalah rumah sakit milik Tentara Nasional Indonesia. Meskipun TNI dikenal dengan kedisiplinannya, tetapi dalam penerapan kebijakan rekam medis elektronik masih terbilang rendah. Pelaksana dalam penerapan rekam medis elektronik memerlukan payung hukum dan prosedur dalam bentuk kebijakan turunan sehingga menjadi kewajiban dan urgensi rumah sakit untuk segera menyusun dan mengimplementasikannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 di Rumkital Marinir Cilandak tahun 2024 dilihat dari variabel komunikasi, struktur birokrasi, disposisi dan sumber daya mengadopsi teori Edward III dan dimodifikasi dengan teori Merilee S Grindle dan teori Mazmanian & Sabatier. Penelitian ini merupakan penelitian policy review dengan pendekatan studi kasus menggunakan metode pengumpulan data wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian didapatkan kesiapan implementasi rekam medis elektronik di Rumkital Marinir Cilandak sudah menyelenggarakan dan berfungsi dengan baik, akan tetapi masih terdapat beberapa poin keharusan dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 yang belum terlaksana yaitu dari variabel komunikasi aspek transmisi kebijakan, struktur birokrasi belum tersedia kebijakan turunan dan sumber daya.

The transition from manual medical records to electronic must be completed by December 31, 2023. However, after 11 months, only 30.60% of the 107,582 health service facilities are connected to SATUSEHAT. One of the facilities that has not yet established a connection is the hospital owned by the TNI. Although the TNI is known for its discipline, the implementation of the electronic medical record policy is considered low. Implementing electronic medical records requires legal Protection and procedures in the form of derivative policies, so it becomes an obligation and urgency for hospitals to formulate and implement them promptly. This study aims to determine the readiness of the implementation of the Minister of Health Regulation Number 24 of 2022 at the Cilandak Marine Hospital in 2024, viewed from the variables of communication, bureaucratic structure, disposition, and resources, adopting the theory of Edward III and modified with the theories of Merilee S. Grindle and Mazmanian & Sabatier. This research is a policy review study with a case study approach using data collection methods of in-depth interviews and document review. The study results showed that the readiness to implement electronic medical records at the Cilandak Marine Hospital had been organized and functioned properly. However, several mandatory points from the Minister of Health Regulation Number 24 of 2022 still have not been implemented, namely, from the communication variable of the policy transmission aspect, the bureaucratic structure has not provided derivative policy and resources.