Abstrak: Penelitian ini membahas tentang peta perjalanan pasien di pelayanan rawat jalan RS Kanker “Dharmais” pada tahun 2014. Dalam penelitian ini peneliti berusaha menemukan unit dengan variasi perjalanan pasien tertinggi dan mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya. Penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan kualitatif dan metode cross-sectional. Hasil penelitian ini menemukan bahwa variasi perjalanan pasien tertinggi berada di Instalasi Administrasi Pasien Jaminan (APJ) dengan faktor penyebab antara lain faktor program komputer penunjang, sumber daya manusia, infrastruktur hingga prosedur pelayanan. Penelitian ini juga menemukan bahwa variasi perjalanan pasien dapat mengurangi mutu pelayanan yang diberikan.

---

The focus of this study is about outpatient journey of “Dharmais” Cancer Hospital in 2014. The purposes of this study are to find where the highest variation of patient journey is exists and to analize the cause of the variation. This research is cross-sectional qualitative. The results of this research show that APJ Instalation is the unit with the highest variation of patient journey. Factors that causing it are software of computer to support the service, human resource, infrastructure, and service procedures. The researcher suggests that high variation of patient journey will reduce the quality of the service.

Abstrak: Salah satu dari fungsi hospital bylaws adalah sebagai sarana perlindungan hukum bagi semua pihak yang berkaitan dengan rumah sakit. Perlindungan hukum sangatdiperlukan saat tenaga kesehatan mendapatkan tuntutan. Salah satu hal yang dapat menimbulkan tuntutan adalah timbulnya Kejadian Tidak Diharapkan (adverse events). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara mendalam tentang bagaimana isi kebijakan hospital bylaws dalam upaya perlindungan tenaga kesehatanterhadap tuntutan adverse events dan kesesuaian isi kebijakan dengan pedoman yang ada. Desain penelitian dengan metode kualitatif. Hasil penelitian adalah kebijakan hospital bylaws RSKO Jakarta sudah memuat tentang upaya perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan namun masih harus dilengkapi dengan pembuatan kebijakan teknis operasional lain dan masih ada ketidak sesuaian isi kebijakan hospital by laws dengan pedoman. Saran yaitu agar dapat dilakukan perbaikan isi kebijakan hospital by laws RSKO Jakarta, membuat kebijakan teknis operasional pendukung dan perbaikan pedoman hospital bylaws oleh pemerintah. Kata Kunci : Hospital Bylaws, Adverse events, perlindungan hukum, tenaga kesehatan

---

One of the functions of hospital bylaws is as a means of legal protection for allparties associated with the hospital. Legal protection is very necessary when healthworkers get claim. One of the things that can cause the claim is unexpected incidence (adverse events). The purpose of this research is to know in depth about how thepolicy content of hospital bylaws in efforts to protect health workers against theclaim of adverse events and the content of policy conformance with existing guide lines. Research design with qualitative methods. Results of the study was RSKO Jakarta hospital bylaws policy already contains about legal protection for healthworkers but still need to be equipped with making other technical operationalpolicies and there is still a discrepancy contents policy with Hospital Bylawsguidelines. Suggestion is that the contents of the RSKO Jakarta hospital bylawspolicy can be improved, making technical operasional policies and improvement ofhospital bylaws guidelines by government. Keywords : Hospital Bylaws, Adverse events, legal Protection, Healthworkers.

Abstrak: Skripsi ini membahas materi muatan kebijakan hak dan kewajiban pasien yang terdapat dalam Undang-Undang No. 29 tahun 2004 tentang Praktik kedokteran, Undang-Undang No. 38 tahun 2014 tentang Keperawatan dan Undang-Undang No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit dengan melihat adakah materi muatan yang sama antara peraturan tersebut. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dengan metode pengambilan data menggunakan deskriptif kualitatif kemudian dianalisis menggunakan segitiga kebijakan. Data yang didapatkan menggunakan jenis data sekunder berupa undang-undang, risalah, rancangan undang-undang dan naskah akademik. Hasil penelitian menunjukan bahwa adanya pengulangan hal yang sama dengan makna yang sedikit berbeda pada materi muatan kebijakan hak dan kewajiban pasien dalam tiga undang-undang tersebut. Diperlukan adanya tataurutan perundangan yang seharusnya dilakukan sesuai pedoman pembentukan perundang-undangan sehingga tercipta konsistensi dan sinkronisasi antar peraturan. Selain itu, untuk meminimalkan pengulangan hal yang sama maka dalam proses pembuatan perundang-undangan diperlukan analisis kemiripan. Kata kunci: Hak dan Kewajiban Pasien, UU Praktik Kedokteran, UU Keperawatan, UU Rumah Sakit This thesis discusses about patient's rights and obligations in regulation of law No. 29 in 2004 about Medical Practice, law No. 38 in 2014 about Nursing, and law No. 44 in 2009 about Hospital by looking overlapping material between regulations. This study uses library research, using qualitative on data collection method descriptive base with triangle policy. Use secondary data types. The results of the study is that there are overlap in the material content of the patient's rights and obligations in the law. Required rules of legislation that should be carried out using guidelines for establishing legislation so as to create consistency and synchronization between regulations. to minimize repetition of the same thing, in the process of making legislation analysis of similarities is needed. Key words: Patient Rights and Obligations, Overlapping Policies, Health Law, Medical Practice Law, Nursing Law, Hospital Law

Abstrak:

ABSTRAK Name : Aurora Sihombing Study Program : Health Economic Title of Reserach : “Analisa Biaya Satuan Tindakan Terapi Radiasi Eksternal Pada Pasien Kanker Payudara di Instalasi Radioterapi RS. Kanker Dharmais Tahun 2016”. Angka kasus kanker payudara di Indonesia, tinggi. Kunjungan pasien kanker payudara ke RS Kanker Dharmais mengalami peningkatan. Terapi Radiasi eksternal termasuk layanan unggulan untuk pengobatan kanker payudara di RS. Kanker Dharmais. Pemerintah membiayai tindakan terapi ini lewat tarif INA CBG’s sebesar Rp 1.014.906. Melalui metode perhitungan Activity Based Costing (ABC), peneliti ingin mengetahui berapa sebenarnya biaya satuan tindakan untuk terapi ini ; lalu dibandingkan dengan tarif INA CBG’ s yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa total biaya tindakan 1 siklus terapi radiasi eksternal kanker payudara di RS Kanker Dharmais tahun 2016 adalah sebesar Rp 36.482.930, dengan biaya satuan tindakan sebesar Rp 1.216,098,- Keywords : Unit Cost, Activity Based Costing (ABC), External radiation

---

ABSTRACT Name : Aurora Sihombing Study Program : Health Economics Title of Research : Analysis of Unit Cost of External Radiation Therapy  for Breast Cancer Patient of Radiotherapy Installation at Rumah Sakit Kanker Dharmais in 2016. The number of breast cancer cases in Indonesia is at alarming rate. Breast cancer patients looking for treatment at Rumah Sakit Kanker Dharmais have continually increased for the last several years. The external radiation therapy of Rumah Sakit Kanker Dharmais has been considered as one of the best cancer treatment facilities in the country. Indonesian government subsidizes cost of the therapy based on INA- CBG’s tariff scheme of Rp 1.014.906. Using Activity Based Costing (ABC) approach, the researcher would like to investigate the real unit cost of the treatment; the result will then be compared to the INA- CBG’s tariff. The study showed that the total cost of one cycle of the external radiation therapy for breast cancer at Rumah Sakit Kanker Dharmais is Rp36.482.930 in 2016, while the unit cost is Rp 1.216,098,- for the same periode. Keywords: Unit Cost, Activity Based Costing (ABC), External Radiation

Abstrak: Kepatuhan merupakan bentuk kinerja individu dalam organisasi, dipengaruhi olehfaktor internal dan eksternal. Terhambatnya pengajuan klaim akibat tidaklengkapnya resume medis menjadi masalah serius di era JKN. Ketidaklengkapanpengisian ini cerminan dari kinerja dokter yang tidak patuh. Penelitian inimenganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan dokter dalammengisi resume medis pasien JKN tahun 2016. Digunakan desain cross sectionaldengan pendekatan kuantitatif dilanjutkan pendekatan kualitatif. Hasil penelitianmenunjukkan hubungan yang bermakna antara jenis pendidikan dengan kepatuhandokter. Sedangkan faktor umur, jenis kelamin, masa kerja, status kepegawaian,format resume medis, reward dan sanksi, serta dukungan manajemen tidakberhubungan. Dari pendekatan kualitatif didapatkan peran staf lain seperti perawatdan petugas administrasi penting. Saran untuk RS: evaluasi berkala, penilaiankinerja, sosialisasi saat rapat, dan melibatkan dokter dalam membuat formatresume medis.Kata kunci:Resume medis, kepatuhan dokter, kinerja, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Abstrak: Analisis waktu tunggu operasi elektif memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan khususnya untuk pasien operasi elektif. Adapun tujuan daripenelitian ini yaitu untuk mengetahui rata-rata waktu tunggu operasi elektif pasienkhususnya dari rawat inap dan untuk mengetahui penyebab lamanya waktu tunggu dilihat dari input, proses dan output. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dan kualitatif dengan desain cross-sectional. Pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan, pencatatan waktu, telaah dokumen dan wawancara mendalam. Waktutunggu dihitung 2 kali, yaitu ketika pasien di poliklinik dan ketika pasien di rawatinap. Hasil penelitian didapatkan rata-rata waktu tunggu operasi elektif (daripoliklinik) yaitu 5.39 hari, dan 0.32 hari (dari rawat inap). Lamanya waktu tungguoperasi elektif dipengaruhi oleh kekurangan kamar perawatan, kamar dan alatoperasi, kekurangan SDM medis operasi, serta kondisi fisik pasien. Kesimpulan padapenelitian ini adalah waktu tunggu operasi elektif pasien rawat inap masih cukuplama, yaitu 5.39 hari yang melebihi standar SPM Rumah Sakit.

Abstrak: Penelitian ini membahas kelengkapan pengisian informed consent tindakan bedah di RS X tahun 2016. Tujuan penelitian ini adalah agar dapat mengetahui gambaran kelengkapan pengisian informed consent tindakan bedah. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan pengisian kuesioner dan kualitatif dengan wawancara mendalam dan telaah dokumen formulir informed consent menggunakan daftar tilik serta menggunakan data sekunder. Dari hasil penelitian ini didapatkan sebanyak 56,9% dari total formulir yang diamati telah diisi secara lengkap. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belum adanya Standar Prosedur Operasional dan Kriteria tentang kelengkapan pengisian formulir informed consent tindakan bedah. Hal tersebut dapat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tidak lengkapnya pengisian formulir informed consent tindakan bedah di RS X.
Kata Kunci : Formulir Informed consent, Kelengkapan, Tindakan Bedah, Rekam Medis

---

This study explores the completeness of filling surgery informed consent forms at Hospital X in 2016. The aim of this study is to illustrate the degree of completeness of filled in consent forms pertaining to surgical actions. The design of this study uses a quantitative method through questionnaires, a qualitative method through in-depth interviews and document review informed consent forms through checklists, and also the use of secondary data. Results of this study shows that an average of 56.9% of consent forms were completely filled. This study also reveals that there is a lack of Standard Operating Procedure and criteria about completed informed consent forms for surgery, which may be one of the factors contributing to incomplete surgery informed consent forms at Hospital X.
Keyword : Informed consent Form, Completeness, Surgical, Medical Record