Abstrak:

Penyakit Flu Buruag (Avian Influenza) merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang tidak saja bardampak pada isu kesehatan tetapi telah berdampak pada aspek idiologi, politik, ekonomio bahkan pertahanan keamanan. DKI Jakarta sebagai Ibukota negam RI menempati urutan kedua setelah Jawa Barat dalam jumlah kasus Confirm AI hingga 2007 yaita 26 kasus 23 diantaranya meninggal dunia Untak itu Pemda DKI telah menerbitkan Pergub nomor 15 Tahun 2007 dan Perdn nomor 4 Tahun 2007 sebagai langkab tindak lanjut pengendalian AI di DKI Jakarta Kedua kebijakan ini mengatur aspek pengendalian pemeliharaan dan peredaran unggas di DKI Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Januari hingga Desember 2007 telah melaksanakan tindakan di lapangan sebagai implementasi dari pergub dan perda yang telab dibuatnya dalam adalah langkah implementasi produk kebijakan yaitu pergub no 15 dan Perda no 4 talmn 2007 di lapangan atau di masyarakat Sedangkan outcome adalah dampuk yang ditimbulkan dilihat dari jumlah mobiditas dan mortalitas pra kebijakan dan pesca kebijakan. Rancangan penelitian menggunakan pendekatan kualitataif dengan melaksnakan wawancara mendalam terhadap informan utama yang terlibat dalam pembuatan kebijakan, dan infurmau pendukung yang akan dimintai infonnasinya terkait implementasi kebijakan. Data primer dari basil wawancara akan dikonfirmasi dengan data sekander, telaab terbadap dokumen dan observasi di lapangan. Analisis data dilakukan dangan analisis isi (Contens Analysis), terbadap data primer dan interpretasi dilengkapi data sekunder. Hasil disajikan dalam bentuk narasi, tabel dan grafik agar mudab dipahami oleh pengguna kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pergub nomor 15 dan Perda nomor 4 tahun 2007 telah merujuk pada peraturan yang lebih tinggi. Terbitnya kebijakan ini diintrndusir oleh situasi perkembangan kasus AI global, nasional maupun lokal DKI, disamping itu pengarub tekanan masyarakat interest group, dan aspek kepemimpinan stakeholder kunci yaitu Gubemur Sutiyoso. Beberapa irnplementasi kebijakan yang berhasil adalah sosialisasi pergub sudab baik namun perda masih harus dilakukan terus. Koordinasi, komunikasi dan informasi antar instansi terkait telah be!jalan dengan baik. Depopulasi sektor 4 peternakan telah dilaksanakan namun belurn tantas. Vaksinasi tidaklagi menjadi strategi utarna pengendalian oamun bwsecurity adalah strategi piliban yang dianjurkan. Sertifikasi kesebatan hewan terintegrasi, termasuk pelibatan unsur TNI/Polri Perda yang akan dibuat tersebut perlu dilengk.api dengan kajian ukademis yang mendalarn, serta mempertimbangkan aspek geografi, demografi dan kekayaan alam serta aspek Ipoleksosbudhankam DKI Jakarta.

---

 

Avian Influenza illness is one of society healthiness which is not only effected of healthy, but also about the effect of ideology, politics, economy, social, culture even defend and security, DKI Jakarta as capital of Indonesian Republic state, take a place as second number after West Java in case of Confonn AI up to 2007 i.e 26 cases among others 23 are die. Therefore the DKI Regional Regulation number 15 of the year 2007 and Regional Regulation number 4 of the year 2007 as further step to bridle AI in DK1 Jakarta. This both prudent are to regaled bridling aspect to take are bridling and hen circulation in DKI Jakarta. The province Government of DKI Jakarta in January up to December 2007 has done field activities as implementation of Governor's and and Regional regulation, and the method which is used in policy making. Policy output is a step to policy product this are Governor Regulation number 15 and Regional regulation number 4 of the year 2007 in the field or society. While outcome is as result which is emerged seeing from the sum of morbidity and mortality after policy. Research planning is using qualitative approach and doing deep interview against better informan who is involved in policy making of supporter informan who want to ask by us about the involved infoimation with policy implementation, The primer datas of interview process will be confirmed with the secondary data analysis about document and field observation. Data analysis is doing by content analysis of primer data and interpretation fulfilled with secondary data. The products will be served in the form of narration, table and graft so that easy to be understand by policy user. The research products indicate that Governor Regulation number 15 and Regional Regulation number 4 of the year 2007 have been revocationed to the higher regulation. This policy emerging has been introduced by the situation development cases of global AI, national as well as local DKI and beside that also the effect of society pressing, interest group and aspect of stakeholder leadership as the key it is Governor Sutiyoso. Some policy implementation which is Successes are as socialization of better Governor Regulation, but the Regional Regulation must be done further. Coordination, communication and Governor Regulation and information inter involved instances are going better. Population of 4 domestic cattle's have been done but it is not clearly yet. what are suggested by President Instruction (lnpres) nwnbcr I of 1he year 2007 about Instruction of intensive increasing of AI bridling integrated include involved side of TNl/Polri. The Regional Regulation which will be made as above is necessary been full filled by deep academic wisdom and aspect geographic balance, demografic and nature forces and aspect of poleksosbudhankam of DKI Jakarta.

Abstrak: Pada tahun 2014 Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan mendistribusikan produk Dokumen Rencana Kebutuhan SDM Kesehatan untuk menjadi acuan dalam penyusunan rencana kebutuhan SDM Kesehatan di Dinas Provinsi namun pendistribusian dokumen mengalami keterlambatan.Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Dokumen Rencana Kebutuhan SDM Kesehatan Tahun 2014 Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Pada Tahun 2014.Hasil penelitian menunjukkan pada tahun 2014 Dokumen Rencana Kebutuhan SDM Kesehatan Tahun 2014 Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan tidak menjadi acuan dalam penyusunan dokumen rencana kebutuhan SDM Kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dan di tahun 2015 digunakan sebagai acuan namun data sudah tidak sesuai dengan kondisi yang ada antara lain dikarenakan sumber data Dokumen Rencana Kebutuhan SDM Kesehatan Tahun 2014 Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan tahun 2013 dan terjadi mutasi pegawai sehubungan dengan pembukaan RSU Kecamatan.Kesimpulan dari penelitian ini didapatkan penyebab dari kurang tercapainya tujuan dokumen rencana kebutuhan SDM Kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta tahun 2015 yaitu integrasi data belum dianggap penting.

---

In 2014 the Human Resources Planning and Utilization of Health distributes products Health Plan Document HR needs to be a reference in health human resource planning needs in the Provincial Office, but the distribution of the document has been delayed.This qualitative study aims to determine the implementation of the Health Human Resource Needs Plan Document 2014 Human Resources Planning and Utilization of Health in Jakarta Provincial Health Office of the Year 2014.The results showed in 2014 Needs Plan Document HR 2014 Health Center Health Human Resource Planning and Utilization not a reference in the preparation of the document HHR planning needs in the Jakarta Provincial Health Office and in 2015 was used as a reference but the data is not in accordance with the existing conditions, among others, because the data sources Needs Plan Document HR 2014 Health Center Health Human Resource Planning and Utilization of year 2013 and a mutation of employees in connection with the opening of the District Hospital.The conclusion of this study, the cause of the lack of achievement of the plan document HHR needs in Jakarta Provincial Health Office in 2015, namely the integration of the data has not been considered important.

Abstrak: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28 tentang Hak Asasi Manusia(HAM) mengamanatkan bahwa hak atas perlindungan diri, rasa aman, dan perlindungandari ancaman adalah hak asasi manusia yang merupakan tanggung jawab Negara.Keadaan Negara Indonesia yang strategis menimbulkan berbagai jenis ancaman yangberimplikasi pada pertahanan negara. Ancaman menjadi dasar utama penyusunan desainsistem pertahanan negara baik yang bersifat aktual maupun potensial. Permen Pertahanan(Permenhan) Nomor 19 tahun 2015 membagi ancaman menjadi tiga jenis berdasarkanbentuk dan jangka waktunya, yaitu ancaman militer, nonmiliter, dan ancaman hibrida.
Keberlangsungan eksistensi NKRI saat ini dan di masa yang akan datang, akan sangatdipengaruhi oleh perkembangan ancaman yang majemuk, termasuk ancaman hibrida,yang salah satu manifestasinya adalah kemungkinan penggunaan agen biologis sebagaisenjata biologis dalam bioterorisme. Saat ini bioterorisme masih dipandang sebelah matakarena dianggap belum terjadi di Indonesia. Sehingga belum ada payung hukum yangjelas terkait bioterorisme. Metode yang digunakan dalam studi ini adalah metodepenelitian kualitatif. Teknik pemilihan informan dilakukan dengan metode purposive. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa peneliti ingin mendapatkan informasi mendalam mengenai kesiapan Komponen Pertahanan Negara Republik Indonesiamenghadapi ancaman bioterorisme, didukung oleh pandangan pakar (expert judgement) dan penelusuran dokumen sebagai upaya menjaga validitas data.
Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan adanya berbagai faktor hambatan dalam proses implementasipermenhan di lingkungan pelaksana kebijakan, salah satunya yaitu belum mendapatkansosialisasi secara langsung berupa penjelasan mengenai pokok-pokok kebijakanPermenhan Nomor 19 tahun 2015. Akibatnya, tujuan utama pengintegrasian seluruhpower komponen utama dan pendukung menjadi tidak tercapai dengan baik. Bentuk koordinasi antara Kemhan RI, TNI, dengan kementerian atau lembaga lain dalam penanggulangan ancaman bioterorisme belum ditetapkan dalam suatu roadmap yangjelas, karena masih ada hambatan dalam hal komunikasi, koordinasi, dan sinkronisasilintas sektor. Langkah yang perlu dilakukan adalah membuat suatu roadmap di bawahpayung hukum yang jelas agar seluruh komponen pertahanan negara siap menghadapiancaman bioterorisme.

---

Republic of Indonesia Law Number 28 regarding Basic Human Rights (Hak AsasiManusia, HAM) states that rights to personal protection, a feeling of safety, andprotection from threats is a basic human right that should be provided by the country.Indonesian contextual circumstances pose various potential threats to the safety of thecountry. These threats are the primary cause for developing a good defense system in thecountry that is able to tackle real and potential threats. Defense Ministry RegulationNumber 19 year 2015 classifies threats into three based on the type and duration,including military threats, non-military threats, and hybrid threats.
Continuous existenceof NKRI into the future is greatly affected by the development of multiple threats,including hybrid threats. One possibility is the use of biological agents as weapons inbioterrorism. Currently, bioterrorism does not receive adequate attention, owing to thefact that it has not occurred in Indonesia. Therefore, there is no defined law with regardsto bioterrorism. This is a qualitative analytic study. Informants were chosen using apurposive approach. It was done under the consideration that detailed informationregarding readiness of the National Defense Component of Republic of Indonesia in theface of bioterrorism threats is crucial. Data collected from informants is supported byexpert judgment for triangulation purpose.
The results show that there are obstacles in theimplementation of the Ministry of Defense regulations in the environment on the Ministryof Defense. These include direct socialization of the primary policies of Regulation of theMinistry of Defense Number 19 Year 2015 has yet to be conducted. Hence, the primaryaim of integrating the entire primary and supporting strength components are not wellachieved. Coordination between the Ministry of Defense, the national guard, with theministry or other organizations in overcoming the threat of bioterrorism have yet to bedefined in a clear roadmap as there are obstacles in communication, coordination, andsynchronization between sectors. The next step is to determine the urgency ofbioterrorism, to form a consideration across sectors regarding the importance of formingregulations to encompass overcoming bioterrorism in Indonesia.