Abstrak:

Kabupaten Garut adalah kabupaten terbesar (urutan ke 2) di Provinsi Jawa Bam!dengan cakupan imunisasi yang belum mencapai target nasional. Cakupan desa UCI di Kabupaten Garut selama tabun 2006 sampai 2008 adalah 75,9"/o, 79% dan 81,8% yang masih dibawah target yaitu 88%, 92% dan 95%. Untuk mempertabankan tingkat perlindungan bayi di daerah ini khususnya dan Jawa Barat pada umumnya serta mencapai target UCI Desa 100% tabun 2010, program imunisasi pada kabupaten ini barns ditingkatkan dan dijaga kcsinambungannya. Oleh sebab itu perlu dilakukan analisis pernbiayaan serta komitmen pernetintab daerah terbedap program imunisasi di Kabupaten Garut pada tahun 2010 - 2014. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran petensi kesinambungan pernbiayaan (financing sustainabi/ity) program imunisasi di Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, tabun 2010- 2014. Ruang lingkup penelitian terfokus pada aspek biaya yang dipergunakan di dinas kesebatan kabupaten dan seluruh puskesmas dalam menyelenggarakan kegiatan imunisasi tabun anggaran 2008, sebagai baseline year dan estimasi di tabun 2010-2014, yang berdSal deti berbagai sumber tetapi tidak termasuk biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat (out of pocket) dengan menggunakan data primer dan skunder. Data sekunder adatab data alokasi dan realisasi anggamn program imunisasi dari dokumen keuangan. data primer diperoleh dengan wawancara mendalam pejabat terkait mengenai komitmennya dalam program dan pengalokasian anggaran. Dari basil penelitian, didapatkan total anggaran untuk pembiayaan program imunisasi termasuk gaji dan investasi di Kabupaten Garut pada tahun 2008 yang berasal deti berbagai suruber adalab sebesar Rp. 18.938.099.676,·. Tren total pembiayaan Program lmunisasi (di luar gaji) yang bersumber dana APBD Kabupaten Garut mengalarni peningkatan dari Rp. 202.200.000 (2006) ke Rp. 366.918.000 berkesinambungan. Proporsi biaya imunisasi terhadap belanja Dinas Kesehatan pada tahun 2010-2014 perlu peningkatan kurang lebih 3 kali lipat dibandingkan dengan tahun 2008 agar kelangsungan pembiayaan prognun imunisasi dapat terjaga.

---

 

Garut is the second largest dlstrict in West Java Province with immunization coverage has not achieved the National target Coverage of UC!village in Garut district during 2006,2008 namely 75,9%, 79% and 81,8% respectively comparing with the national target 88o/o, 92% and 95% in respective years. To maintain the protection among babies against VPD especially in this district area and province generally, and also to achieve the.national target of UCI village 100"/o in 2010, immunization program must be strengthened and sustained, So that an analysis of financing and local government commitment toward immunization program 2010-2014 in order to appraise the sustainability of immunization program in Garut District become crucial to be conducted. The research aimed to get the potency picture of the financial sustainability of immunization program in Garut district, West Java province in 2010-2014 Scope of the research focuses on the budget that used for implementation of immunization program activities in District Health Office and all puskesmas during 2008 as baseline year and estimated in year 2010 2014, but not including the expense released by society ( out of pocket) based on both primary and secondary data. Secondary data includes data allocation and budget realization in immunization program based on financial document mean while, primary data gained from interview among providers related (respondents) regarding tlteir commitment toward immunization program and budget alocation. The research finds that the total budget for immunization program, includes salaries and investment in Garut District in 2008 from all resources budget, is an amount of Rp. 18.938.099.676,-. The tren of total budget for immunization program (excluded salary) that from APBD Garut district increases from Rp. 202.200.000 in expenses to District Health Office expenses in the year 2010-2014 need to increase around 3 times compared to the year 2008 so that the financing sustainability of immunization program should be secure.

Abstrak: Latar Belakang: Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Pembiayaan kesehatan termasuk stunting dipengaruhi oleh komitmen pemangku kebijakan didaerah. Tujuan: Untuk melihat gambaran realisasi belanja kesehatan bersumber pemerintah untuk stunting di Dinas Kesehatan Kabupaten Serang tahun 2018-2019. Metode:Penelitian ini menggunakan desain penelitian non experimental dengan pendekatan Distric Health Account (DHA). Hasil: Analisis menunjukkan bahwa anggaran kesehatan tahun 2018 berjumlah Rp 3.296.445.655.287 (10,73%) dan mengalami peningkatan pada tahun 2019 berjumlah Rp 3.429.111.553.700 (11,48 %). Peruntukkan biaya untuk jenis kegiatan stunting biaya lebih banyak digunakan untuk kegiatan langsung, tahun 2018 porsinya mencapai 58,29 % dan tahun 2019 porsinya sampai 100 %. Dilihat dari mata anggaran, realisasi lebih banyak digunakan untuk biaya operasional. Pada tahun 2018 sebesar 91,63 % dan pada tahun 2019 mencapai 100 %. Pada jenis intervensi stunting menunjukkan bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Serang telah melakukan namun belum memenuhi pedoman pelaksanaan penurunan stunting pada tahun 2018 dan 2019. Kesimpulan: Penelitian ini memberikan informasi bahwa kecukupan pembiayaan stunting di Dinas kesehatan Kabupaten Serang tahun 2018 dan 2019 sudah berbasis kinerja namun kegiatannya belum semua terlaksan sesuai dengan pedoman serta komitmen pemangku kebijakan pada tahun 2019.

---

Background: Stunting is a condition of failure to thrive in children under five due to chronic malnutrition, especially in the first 1,000 days of life (HPK). Health financing including stunting, commitment by regional policy makers. Objective: To find an overview of the realization of health spending from the government for stunting at the Serang District Health Office in 2018-2019. Methods: This study used a non-experimental research design with a Distric Health Account (DHA) approach. Results: The analysis shows that the 2018 health budget states IDR 3,296,445,655,287 (10.73%) and an increase in 2019 may be IDR 3,429,111,553,700 (11.48%). Allocated costs for this type of stunting activity are mostly used for direct activities, in 2018 the portion reached 58.29% and in 2019 the portion was up to 100%. Viewed from the line item budget, the realization is mostly used for operational costs. In 2018 it was 91.63% and in 2019 it reached 100%. The type of stunting intervention shows that the Serang District Health Office has implemented but has not implemented stunting reduction instructions in 2018 and 2019. Conclusion: This study provides information that the adequacy of stunting financing in the Serang District Health Office in 2018 and 2019 is performance-based, but not all activities have been carried out according to new and commitment of policy makers in 2019

Abstrak: Ketepatan sasaran penerima manfaat program Jaminan Kesehatan akan membuat penggunaan anggaran menjadi efisien. Sasaran penerima manfaat program jaminan kesehatan, baik JKN PBI dan Jamkesda adalah masyarakat miskin dan tidak mampu. Sasaran dapat dikatakan tepat jika karakteristik penerima manfaat sama dengan kriteria masyarakat miskin menurut BPS dan Keputusan Menteri Sosial Nomor 146 Tahun 2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu. Penelitian ini dilakukan di Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor dan membahas mengenai ketepatan sasaran penerima manfaat Program Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan berdasarkan karakteristik sumber penghasilan kepala rumah tangga di Kabupaten Bogor pada tahun 2019 dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi program. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus, dimana data primer diperoleh dari hasil wawancara mendalam dan observasi, serta data sekunder diperoleh dari hasil telaah dokumen terhadap berkas penerima manfaat Program Jamkesda-fresh money dari bulan Januari hingga Maret. Dari hasil penelitian diperoleh: 1) ketepatan sasaran Program Jamkesda-fresh money sudah sesuai dengan tujuan program yang terdapat dalam Peraturan Bupati Bogor Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah. 2) Meskipun dari pelaksanaan masih ditemukan sebagian kecil ketidaktepatan, namun Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan yang ada. 3) Perhitungan kebutuhan dana oleh seksi pengelola program hanya berdasarkan prediksi penambahan jumlah peserta PBI APBD tanpa mempertimbangkan penambahan penerima manfaat Jamkesda-fresh money. 4) Koordinasi antar instansi, komitmen petugas terhadap program, dan komunikasi internal organisasi pengelola program sudah berjalan dengan baik. 5) Masih ada banyak penduduk Kabupaten Bogor yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan adanya hutang politis bupati terpilih kepada konstituennya saat ia menjabat yang dapat mempengaruhi kinerja implementasi. Hasil penelitian menyarankan agar pembuat kebijakan Program Jamkesda memperkuat sistem verifikasi dan validasi berkas untuk mempersempit celah penyebab ketidaktepatan sasaran, serta dapat melibatkan pemerintah desa sebagai pihak yang bertanggung jawab menerbitkan Surat Keterangan Keluarga Miskin dalam kegiatan rekonsiliasi.

Abstrak: Abstrak 
Tesis ini membahas analisis Implementasi Kebijakan Pelaporan Rumah Sakit Lanjutan Program Jamkesmas pada Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Tahun 2012. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam dari informan terpilih. Hasil penelitian menunjukkan dari aspek Input Laporan masih ada Rumah Sakit yang melaporkan belum sesuai dengan manlak aspek proses berdasarkan kepada teori implementasi kebijakan Edward III faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi, serta aspek Umpan balik Kesimpulannya, Implementasi Kebijakan Pelaporan PPK Lanjutan Program Jamkesmas pada Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Tahun 2012 belum dilaksanakan secara maksimal, karena belum adanya batas waktu penyampaian Saran peneliti bagi Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan adanya batas waktu penyampaian pelaporan dan umpan balik secara berkala dan tertulis terhadap Rumah Sakit lanjutan tersebut.

---

This thesis discusses the analysis of the Policy Implementation Advanced Reporting Hospital JAMKESMAS Program at the Center for Financing and Health Security in 2012. This study used a qualitative approach by conducting indepth interviews from selected informants. Results of the study showed there are still aspects of the Report Input Hospital reported manlak not in accordance with aspects of the process of policy implementation is based on the theory of Edward III factor of communication, resources, disposition and bureaucratic structure, aspect Feedback conclusion, Reporting Implementation Program Advanced Hospital JAMKESNAS the Central Financing and Health Insurance in 2012 has not been fully implemented, because there is no deadline for submission of suggestions researcher for the Center for Health Financing and Guarantee the deadline reporting and feedback on the advanced Hospital.

Abstrak: Pada tahun 2015 terdapat 71 kasus gizi buruk yang terjadi di Kota Bogor. Pada tahun 2016 menurun menjadi 65 kasus gizi buruk dan terdapat 522 kasus balita dibawah garis merah (BGM). Pada tahun 2017 kasus gizi buruk di Kota Bogor 63 kasus, tetapi pada kasus balita dibawah garis merah menurun menjadi 370 kasus. Anggaran kesehatan Kota Bogor mengalami penurunan dari tahun 2015-2017. Anggaran kesehatan Kota Bogor terus menurun dari tahun 2015 hingga tahun 2017. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pembiayaan program perbaikan gizi bersumber publik di Kota Bogor pada tahun 2015-2017. Pada penelitian ini dilakukan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan menggunakan metode crossectional yaitu dengan cara membandingkan besaran pembiayaan kesehatan program perbaikan gizi di Kota Bogor pada tahun 2015-2017 dengan pendekatan District Health Account (DHA). Hasil penelitian ini didapatkan bahwa biaya untuk program perbaikan gizi di Kota Bogor meningkat setiap tahunnya, sumber pembiayaan paling besar berasal dari APBD Kota Bogor. Berdasarkan analisis seluruh dimensi biaya program perbaikan gizi di Kota Bogor paling besar digunakan untuk kegiatan pemberian PMT

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alokasi biaya, kecukupan biaya, dan fungsi manajemen dalam pembiayaan Program Jakarta Sehat. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa anggaran biaya Program Jakarta Sehat untuk tahun 2013 yaitu sebesar Rp 1,5 Trilyun dengan penyerapan sebesar 99,3% atau senilai Rp 1,49 Trilyun. Metode prospective payment yang digunakan perlu ditinjau lebih lanjut agar mencapai keseimbangan unit cost dan tarif pada rumah sakit. Mekanisme pengendalian dan evaluasi dilakukan satu bulan satu kali dengan melihat kepada output program. Efektivitas pembiayaan Program Jakarta Sehat belum tercapai secara optimal dan adil di kedua sisi pembuat kebijakan dan terutama pemberi pelayanan kesehatan. Uraian tugas manajerial secara lebih rinci perlu dicantumkan pada pedoman pelaksanaan. Perlu dilakukan evaluasi secara komprehensif Program Jakarta Sehat dilihat sebagai sebuah sistem manajemen yang utuh.

---

This study's aim is to analyze the allocation of costs, cost adequacy, and management functions in "Jakarta Sehat" Program's financing. Based on the results of the research, it is known that the "Jakarta Sehat" Program budget for 2013 amounting to 1.5 trillion rupiahs with the absorption of 99.3% or 1.49 trillion rupiahs. Prospective payment method that is used needs to be reviewed further in order to achieve balance and unit cost rates at the hospital. Control mechanisms and evaluation conducted once a month by looking at the output of the program. "Jakarta Sehat" Program's financing effectiveness has not achieved optimally and fairly on both sides of the policy makers and health providers especially. The managerial job descriptions in more detail needs to be included in the guidelines for implementation. It's important to evaluate "Jakarta Sehat" Program in a comprehensive seen as a complete management system.

Abstrak: ABSTRAK Nama : Rain Dollar Sitinjak Program Studi : Ilmu Kesehatan Masyarakat Judul : Analisis Pembiayaan Kesehatan Bersumber Pemerintah di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2018 Pembimbing : Prof. dr. Amal Chalik Sjaaf, SKM, Dr.PH Tesis ini membahas gambaran pembiayaan kesehatan bersumber pemerintah di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten kepulauan Anambas Tahun 2018 berdasarkan sumber, pengelola, pemberi pelayanan, fungsi kesehatan, program kesehatan, mata anggaran, jenjang kegiatan, penerima manfaat, realisasi anggaran, capaian kesehatan serta kebijakan pengalokasian pembiayaan kesehatan. Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan data alokasi anggaran yang bertujuan untuk menganalisis pembiayaan kesehatan bersumber pemerintah di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan keluarga Berencana Kabupaten kepulauan Anambas baik di instansi pengelola (finance intermediers) maupun di unit pengguna dengan melakukan wawancara mendalam kepada informan terpilih yang dapat memberikan informasi terkait pembiayaan kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan (1) Alokasi pembiayaan kesehatan bersumber pemerintah di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Tahun 2018 sebesar 11,94 % terhadap total APBD Kabupaten di luar gaji telah memenuhi UU 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, (2) Alokasi pembiayaan kesehatan terbesar menurut sumber pembiayaan kesehatan yaitu berdumber dari pemerintah kabupaten sebesar 72,32 %, (3) Alokasi pembiayaan kesehatan terbesar menurut pengelola anggaran yaitu puskesmas sebesar 50,65 %, (4) Alokasi pembiayaan kesehatan terbesar menurut penyedia layanan yaitu Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana sebesar 49,26 %, (5) Alokasi pembiayaan kesehatan terbesar menurut fungsi kesehatan yaitu fungsi kuratif sebesar 47,16 %, (6) Alokasi pembiayaan kesehatan terbesar menurut jenis program yaitu program kesehatan individu sebesar 47,08 %, (7) Alokasi pembiayaan kesehatan terbesar menurut jenis kegiatan terbesar yaitu kegiatan tidak langsung sebesar 79,24 %, (8) Alokasi pembiayaan kesehatan terbesar menurut mata anggaran terbesar yaitu mata angggaran operasional sebesar 81,33 %, (9) Alokasi pembiayaan kesehatan terbesar menurut jenjang kegiatan yaitu jenjang kegiatan kecamatan/puskesmas sebesar 51,25 %, (10) Alokasi pembiayaan kesehatan terbesar menurut penerima manfaat yaitu semua kelompok umur sebesar 93,78 %, (11) Realisasi anggaran terbesar menurut sumber pembiayaan kesehatan yaitu APBD Provinsi sebesar 99,80 %, (12) Capaian Kesehatan menurut SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2018 terdapat 9 (sembilan) indikator SPM Kesehatan yang masih dibawah target 100 % dan terdapat 3 (tiga) indikator SPM Kesehatan mencapai target 100 %. Disarankan agar Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana agar menyusun kebijakan pembiayaan kesehatan secara efektif dan efisen dengan menekankan kepada fungsi pelayanan dan pencegahan kesehatan masyarakat yang mendukung kepada pelaksanaan program kesehatan masyarakat berorientasi kepada aspek promotif dan preventif, dan meningkatkan alokasi pembiayaan kesehatan kepada kelompok bayi, balita, dan ibu serta lansia sebagai indikator capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan. Kata kunci : Pembiayaan Kesehatan, DHA, Belanja Kesehatan ABSTRAC Nama : Rain Dollar Sitinjak Program Studi : Public Health Judul : Health Financing Analysis Sourced Government in the Health Office, Population Control and Family Planning Anambas Islands District in 2018 Pembimbing : Prof. dr. Amal Chalik Sjaaf, SKM, Dr.PH This thesis discusses an overview of health financing analysis sourced government in the Health Office, Population Control, and Family Planning Anambas Island District in 2018 based on financial sources, financing agents, health providers, function of health care, programs, health inputs, level of health activities, and health beneficiaries, budget realization, achievements health and health funding allocation policies. This study used a descriptive qualitative research design by collecting budget allocation data aimed at analyzing government-funded health financing in the Health Office, Population Control, and Family Planning Anambas Islands District in both the finance intermediers and the user units by conducting in-depth interviews with selected informants who can provide information related to health financing. The results of the study showed (1) Allocation of government-funded health funding in the Health Office, Population Control and Family Planning Year 2018 amounted to 11,94% of the total District Budget outside the salary had met Law 36 of 2009 concerning health, (2) The largest allocation of health financing according to health financing sources is from the district government of 72,32%, (3) The largest allocation of health financing according to the financing agents is the puskesmas of 50,65%, (4) The largest allocation of health financing according to health providers is the Health Office, Population Control and Family Planning at 49.26%, (5) The largest allocation of health financing according to function of health care is a curative function of 47.16%, (6) The largest allocation of health financing according to program is an individual health program of 47.08%, (7) The largest allocation of health financing according to the largest of health activity is indirect activity of 79.24%, (8) The largest allocation of health financing according to the largest health inputs is the operational budget of 81.33%, (9) The largest allocation of health funding according to the level of health activities is the level of activity of the sub-district / puskesmas by 51.25%, (10) The largest allocation of health financing according to the health beneficiaries is all age groups of 93.78%, (11) The largest budget realization according to health financing sources, namely the Provincial APBD of 99.80%, (11) Health Outcomes according to the Minimum Service Standards (MSS) of the Anambas Islands District Health Sector In 2018 there were 9 (nine) indicators of Minimum Health Service Standards which were still below the 100% target and there were 3 (three) Health SPM indicators reaching the target of 100%. It is recommended that the Office of Health, Population Control and Family Planning to formulate health financing policies effectively and efficiently by emphasizing the function of service and prevention of public health that supports the implementation of public health programs oriented to the promotive and preventive aspects, and increasing the allocation of health financing to groups babies, toddlers, and mothers and the elderly as indicators of achievement of the Minimum Service Standards (MSS) in the Health Sector. Keywords: Health Financing, DHA, Health Expenditures