Abstrak: RSKO merupakan RS milik Kementerian Kesehatan yang menerapkan sistemremunerasi sejak tahun 2014. Penelitian ini bertujuan menghasilkan sistemremunerasi yang dapat diterima oleh stakeholder di RSKO Jakarta. Penelitian inimenggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitianmenemukan bahwa sistem remunerasi saat ini sudah memenuhi prinsip kepatutannamun belum memenuhi prinsip keadilan dan kelayakan, belum transparan sertabelum tersosialisasi dengan baik. Nilai nominal remunerasi yang kecil,kesenjangan antara remunerasi yang diterima dengan tunjangan kinerjaKementerian Kesehatan dan rasa kurang dihargai menyebabkan ketidakpuasanterhadap sistem remunerasi. Disarankan kepada RSKO untuk melakukan evaluasisistem remunerasi secara berkala dan meningkatkan PNBP.Kata Kunci:Analisis, remunerasi, rumah sakit

---

RSKO is a hospital that belongs to Ministry of Health that have beenimplementing remuneration system since 2014. Purpose of this study is to identifya remuneration system that accepted by stakeholder in RSKO Jakarta. Thisresearch is qualitative with case study. The current remuneration system alreadymeets the principles of decency but not currently meet the eligibility principlesand fairness. Low nominal value of remuneration, the gap between remunerationin RSKO with performance allowance in Ministry of Health and feeling lessappreciated caused dissatisfaction of the remuneration system. RSKO have toevaluate periodically the remuneration system and raise the revenue.Keyword:Analysis, remuneration, hospital.

Abstrak:

---

Abstrak: Peraturan Pemerintah Nomer 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah diberlakukan . Rumah Sakit Daerah sebagai Unit Pelaksana Teknis dibawah DinasKesehatan, direktur sebagai pejabat fungsional dengan tugas tambahanbertanggung jawab kepada Dinas kesehatan. Rumah sakit Umum daerahProvinsi NTB sampai saat ini belum melakukan Implementasi . TujuanPenelitian ini untuk Mengetahui kesiapan Implementasi Kebijakan PeraturanPemerintan Nomer 18 Tahun 2016 Tentang perangkat Daerah di Rumah sakitUmum Daerah Provinsi NTB., Terdapat 4 Variabel yeng menentukankeberhasialan Implementasi antara lain komunikasi, sumber Daya , Disposissidan struktur birokrasi. Penelitian ini merupakan penelitian berbentuk deskriptifkualitatif. Dengan wawancara Mendalam , telaah dokumen dan Observasi .Hasil penelitian ini, Rumah sakit Umum Daerah provinsi Tidak Siap untukImplementasi kebijakan ini ,dari sisi Komunikasi , Struktur birokrasi, SumberDaya, Disposisi , saran kepada pemerintah Provinsi perlu adanya kebijakankhusus terhadap kelembagaan Rumah sakit umum daerah provinsi NTB agardapat mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat .Kata Kunci : Kesiapan Implementasi , Struktur Birokrasi, Sumber daya,Disposisi, Komunikasi

---

Government Regulation Number 18 of 2016 on Regional Devices, has beenimplemented. Regional Hospital as a Technical Implementation Unit under theDepartment of Health, the director as a functional official with additional dutiesresponsible to the Health Department. NTB Provincial General Hospital until now hasnot implemented Implementation. The purpose of this research is to know the readinessof policy implementation of government regulation number 18 year 2016 about theregional apparatus in NTB provincial general hospital. There are 4 variables thatdetermine the success of the implementation of communication, resources, dispositionand bureaucracy structure. This research is a qualitative descriptive research. With In-depth interviews, document review and Observation. The results of this study,Provincial General Hospital Not Ready for Implementation of this policy, from the sideof Communications, Bureaucratic Structure, Resources, Disposition, suggestions to theProvincial government need a special policy on the institutional NTB Provincial publichospitals in order to maintain and improve quality service to the community.Keyword: Preparedness of Implementation, Bureaucracy Structure, Resources,Disposition, Communication.