Pembangunan kesehatan ditujukan untuk mewujudkan manusia yang sehat, cerdas dan produktif. Menurut indikator Human Development Index Indonesia adalah peringkat 110 dari 177 negara. Dafam menuju visi Indonesia Sehat 2010, pembiayaan merupakan faktor yang signifikan mempengaruhi kualitas kesehatan masyarakat. Tujuan pembiayaan kesehatan adalah agar setiap individu memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan pribadi maupun masyarakat melalui penyediaan dana dan terciptanya insentif finansial yang benar bagi para penyedia pelayanan kesehatan. Rurnah sakit milik pemerintah adalah salah satu fasilitas kesehatan yang disediakan untuk melayani dan menjamin kesehatan warganya. Penelitian ini me!akukan analisis terhadap kebijakan pembiayaan rumah sakit miiik pemerintah DKI Jakarta taahun 2004 - 2008. Penelitian ini merupakan peneiitian kualitatif dengan menggunakan wawancara mendalam sebagai data primer yaitu peraturan dan regulasi terkait serta data keuangan rumah sakit, Penelitian ini meiibatkan dua rumah sakit milik pemrintah DKi Jakarta yaitu Rumah Sakit Pasar Rebo dan Rumah Sakit Duren Sawit. Hasil penelitian ini yaitu kebijakan pembiayaan rumah saJdt milik pemerintah terdiri kebijakan tarif, kebijakan subsidi APBD, kebijakan dan GAKIN dan SKTM, serta keterkaitan dengan status kelernbagaan dan pola keuangan rumah sakit. Pada pembuatan kebijakan, didapatkan bahwa aktor yang paling menentukan adalah pihak DPRD DKI Jakarta, tetapi pihak tersebut masih memiliki keterbatasan pengetahun dan infonnasl. Ada beberapa ketidaksempumaan dalam proses pembuatan kebijakan yaitu penentuan agenda dan fonnulasi kebijakan, sehingga menimbulkan kendata pada implementasinya. serta evaluasi dan adaptasi yang belum maksimal dilakukan. Sehingga kesimpulannya dibutuhkannya kerjasama dan diskusi antara berbagai aktor kebijakan untuk menghasilkan sebuah kebijakan. Administrator rumah sakit yang memiliki fungsi strategis haros melakukan usaha peningkatan baik kearah internal rumah sakit menuju kemandirian maupun kearah ekstemal melakukan advokasi dengan pihak legislatif untuk memperbaiki kebijakan selanjutnya.

Development of health addressed to realize the healthy human) productive and smart, According to indicator Human Development Index Indonesia is rank 110 from 177 states. In going to the Indonesia health vision 2010, defrayal is the significant factor influence the quality health of society. Purpose of defrayal of health is each individual have to access to service of health of person and society through ready incentive creation and fund financial the correctness to all service provider of health. Governmental hospital is one of reserved for health facility serve and guarantee health of his citizen, This research analyze to politics policy of defrayal of governmental property hospital DKI Jakarta year of 2004 - 2008. This research is research qualitative by using circumstantial interview as primary data that is regulation and relevant and also hospital finance data. This research entangles two hospital property of DKI Jakarta governmental that is Pasar Rebo Hospital and Duren Sawit Hospital. Result of this research that is policy of defrayal of governmental property hospital compose policy of tariff, policy of subsidy APBD, policy and GAKIN and SKTM, and also related to hospital finance pattern and institute status. In making of policy, please get that actor most detennining is DPRO DKI Jakarta, but them still having limitation knowledge and information. Th.ere are some imperfection in the process of policy that is determination of agenda and policy formulation causing constraint his implementation. and also the adaptation and evaluation not yet ever been maximal done, So that his conclusion cooperation and discussion among various policy actor to yield a policy. Administrator the hospital have the strategic function have to do the effort improvement of good toward internal hospital to independence and toward external do advocacy with legislative to improve policy hereinafter.

Propinsi Bengkulu memiliki 12 unit nimah sakit dengan 10 unit Rumah Sakit Pemerintah dengan variasi jumlah tempat tidur, kelas dan alokasi dana. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. DaIam pengalokasian anggaran untuk pembiayaan RSUD di propinsi Bengkulu ternyata tidak ada kaitan dengan luas wilayah, jumlah penduduk dan jumlah penduduk miskin. Pernbiayaan di tiga RSUD kelas C sumber subsidi terbesar dari APBD Rp.4.916.765.000,- ski Rp.32.271.723.867,- (48,3%-68%). Sumber lainnya. adalah APBN 12,7%-33,9%, OOP 7,6%-9,8%, Askes PNS 2,8%-3,6%, pasien miskin 0,9%-5,3% dan sumber lain 0,7%. Pembiayaan pada tahun 2006 terbesar fungsi rawat inap mencapai proporsi 33%-40%. Pembiayaan RSUD kelas 0 menurut sumber tahun 2006 sampai 2007 terbesar adalah APBD dan tahun 2008 adalah APBN dan dana Ad Hoc. Sumber OOP memiliki kecenderungan meningkat, sementara sumber asuransi hanya berkisar 0,2%4,9%. Berdasarkan jenis belanja, tahun 2006 di RSUD keIas D terbesar belanja operasional, tahun 2007 belanja gaji sedangkan tahun 2008 belanja modal. Pembiayaan RSUD Non Kelas tahun 2006 terbesar adalah bersumber APBN, sedangkan tahun 2006 dan 2008 adalah APBD dan APBN. Output kinerja dari RSUD belum menunjukkan efisiensi, hanya RSUD Manna sudah efisien. Lima RSUD di propinsi Bengkulu masih mensubsidi semua pasien baik miskin maupun kaya menunjukkan belum equity. Implikasi pembiayaan terhadap sustainability, hanya tiga rumah sakit yaitu RSUD Manna, RSUD Argamakmur dan RSUD Kepahiang yang seialu menaikkan proporsi anggaran.

lnstalasi farmasi di Rumah sakit pcrlu mendapatkan pengelolaan yang baik, karena instalasi ini bcrperan penting dalam menenlukan baik tidaknya pclayanan Rumah Sakit dan juga pengeluaran Rumah Sakit unluk lnstalasi ini cukup besar. Di Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kota Bekasi pengeluaran unmk Instalasi Faxmasi Tahun 2008 sebesar 36,24 % dari total pengeluaran Rumah Sakil, dan dari jumlah tersebut 46,19 % adalah untuk obat, sedangkan jumlah item obat adalah 11733. Dcngan jumlah investasi yang sangat besar tersebut (Rp. 8.000.000.000,-) dengan jumlah item obat yang cukup banyak memerlukan suatu sistem perencanaan yang akurat. Pengawasan obat dengan jumlah item yang banyak akan lebih mudah dilakukan apabila dibuat pengelompokkan obat tcrsebut menurut tingkat pemakaian, tingkat invcstasi dan tingkat kckritisannya. Sedangkan perencanaan dapat dilakukan dengan melakukan forecasiing menggunakan data tahun yang lalu. Penelitian ini dilakukan di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kota Bckasi dan merupakan penelitian kualitatif dan kuantitatif dengan operation research. Melalui pendekatan kualitatif diharapkan diperoleh informasi tentang Manajemen Farmasi, khususnya perencanaan. Sedangkan dengan operation research didapatkan bahwa dengan suatujumlah persedian yang optimal akan mengcluarkan biaya yang lebih rendah dan sekaligus dapat mengoptimalkan pelayanan. Objek yang akan cliteliti adalah obat golongan antibiotik, karena obat golongan ini banyak dipakai 30,55 % dari total pemakaian obat dan investasi umuk obat ini cukup besar yaitu 24,05 % dari total investasi obat selama tahun 2008. Dilakukan Analisis ABC indeks kritis untuk obat golongan ini dan dihitung prakiraanjumlah kebutuhan bulan januari, Februari dan Maret 2009 untuk antibiotik kelompok A dalam analisis ABC indeks kritis dengan metodc Sinynle Exponenfial Smoothing dengan dengan 0. = 0,3 dan patokan perhitungan adalah MAD. Selanjutnya dibandingkan dengan perencanaan yang dilakukan Rumah Sakit dengan uji peringkat bertanda Wilcoxon. Untuk antibiotik kelompok Ajuga dilakukan perhitunganjumlah pemesanan optimal. Hasil yang dipcrolch dari pcnclitian ini dikctahui bahwa lnstalasi Farmasi Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kota Bekasi. Dalam melakukan perencanaan memakai metode Moving Average dan pemesanan dengan Order Cyrcle Sysrem namun tidak diperolch alasan yang jelas mcngcnai pcmilihan metode ini. Dari analisis ABC indeks kritis diperoleh I2 item antibiotik yang termasuk kelompok A, 50 kelompok B dan 222 kelompok C. Ke-I2 item antibiotik yang termasuk kelompok A tersebut merupakan 51,99 % dari total pemakaian dan 20,73 % dari total invcstasi. Hasil jzrecastmg terhadap kelompok A setelah dibandingkan dengan perencanaan yang dibuat Rumah Sakit ternyata tidak ada perbedaan yang bermakna. Mengacu pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan melakukan pengelompokan antibiotik menurut analisis ABC indeks kritis dapat mcmpcmwdah pcngawasan karena dapat ditentukannya prioritas pengawasan, untuk itu disarankan kepada Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kota Bekasi untuk membuat pengelompokkan semua obat menurut analisis ABC indeks kritis untuk mcmudahkan pcngawasan. Dari hasil _/brecasiing yang dilakukan dan setelah diuji ternyala tidak ada pcrbedaan yang bermakna dengan yang telah dilakukan Rumah Sakit, artinya metode perencanaan yang dilakukan Rumah Sakit telah cukup baik, disarankan untuk dipcrtahankan.

Pharmacy unit should have good management in relation to its role in detemmining the quality of service in the hospital and the cost of this unit is quite high indeed. In Bekasi Public Hospital City 2008, the cost of this unit is about 36,24 % of total cost ofthe hospital from such amount 46,19 % is paid for |.733 items of medicine. Referring a large amount of such invest beside a large number of medicine (Rp. 8.000.000.000,-), the accurate planning is required. Managing of large number of medicine could be simplified by grouping the medicine according to level of use, level of invest and level of critical point. Therefore, the planning could be done by forecasting using the last data. This reseach was conducted in pharmacy unit of Bekasi Public Hospital City by qualitative and quantitative approach with operation research. By quantitative approach, we expect the information about pharmaceutical management especially planning. More over, operation research could be define that optimal amount of stock would cost less even optimize the sen/ice. Object the research are antibiobics, because the using of this kind of medicine is 30.55 % of total number of all kind of medicine and the invest of antibiotics is quite large number, namely 24.05 % of total invest all kind of medicine a long 2008. Critical index ABC analysis is carried out. Requirement in January, February and March 2009 have been estimated for A group of antibiotics by this analysis using Simple Exponential Smoothing method with U. = 0.3 and calculation point is MAD. Futhennore, the value were compared with the data of planning which done by the hospital by wilcoxon signed ranks test. The result showed that phamiaceutical instalation in Bekasi Public Hospital City, planning was carried out by Moving Average Method, meanwhile ordering was carried out by Order Cycle System, unfortunately there are no definitive reason in choosing these methods. Critical index ABC analyses found that I2 items of antibiotics were belonging A groups, 50 were belonging B groups and 222 were belonging C groups. All of I2 items of antibiotics belonging A groups were 35.90 % of total using and 28.46 % of total invest. The result of forecasting to A groups compared with planning carried out by hospital showed no significant difference. The data showed that grouping the antibiotics according to critical index ABC analyses could simply the controlling because the priority of controlling could be determined. Therefore, it could be adviced to the Bekasi Public Hospital City to grouping all the medicine according to the critical index ABC analyses. The result of foreecasting and test showed no significant difference with those carried out by the hospital. It meaned that planning method carried out by hospital is good enough and could be continue. File Digital: 1

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi keuangan rumah sakit pemerintah tipe A melalui pendekatan rasio keuangan, analisis vertikal, dan analisis horizontal sebagai dasar dalam penyusunan sistem informasi keuangan online sebagai alat bantu evaluasi. Penelitian ini menggunakan data laporan keuangan non-audit rumah sakit periode tahun 2023 dan 2024. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara nominal rumah sakit memiliki tingkat likuiditas yang tinggi, tercermin dari nilai current ratio yang sangat besar, namun kondisi likuiditas kas riil berada dalam tekanan sebagaimana ditunjukkan oleh nilai quick ratio yang rendah dan cenderung menurun. Dari sisi pengelolaan modal kerja, rumah sakit relatif efisien dengan perbaikan pada perputaran persediaan dan kemampuan penagihan piutang. Analisis profitabilitas mengindikasikan tekanan operasional yang berkelanjutan, ditandai oleh nilai Return on Assets, Return on Equity, Net Profit Margin, dan EBIT margin yang berada pada kondisi negatif selama dua tahun berturut-turut. Tekanan ini dipengaruhi oleh ketidakseimbangan antara pertumbuhan pendapatan pelayanan dan peningkatan beban operasional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun terdapat progres menuju kemandirian pendapatan, rumah sakit masih menghadapi tekanan finansial yang memerlukan penguatan pengendalian biaya, perbaikan struktur aset, optimalisasi pengelolaan arus kas, serta penguatan tata kelola keuangan guna menjaga keberlanjutan pelayanan kesehatan.

This study aims to analyze the financial condition of a type A government hospital using financial ratios, vertical analysis, and horizontal analysis as the basis for developing an online financial information system as an evaluation tool. This study uses data from the unaudited hospital financial statements for the 2023 and 2024 periods. The analysis shows that the hospital has a high level of liquidity, which is reflected in a very high current ratio. However, its real cash liquidity is under pressure, as indicated by a low and declining quick ratio. In terms of working capital management, the hospital is relatively efficient, with improvements in inventory turnover and receivables collection capabilities. Profitability analysis indicates ongoing operational pressure, characterized by negative Return on Assets, Return on Equity, Net Profit Margin, and EBIT margin for two consecutive years. This pressure is influenced by the imbalance between service revenue growth and increasing operating expenses. This study concludes that despite progress towards revenue independence, the hospital still faces financial pressures that require strengthening cost control, improving asset structure, optimizing cash flow management, and strengthening financial governance to maintain sustainable healthcare services.

Jumlah dan jenis rumah sakit di Jakarta setiap waktu semakin meningkat dan menyebabkan timbulnya kompetisi untuk mendapatkan pelanggan atau pasien. Rumah sakit milik pemerintah provinsi DKI Jakarta menghadapi tantangan dalam hal menyediakan layanan dokter spesialis dengan kinerja terbaik untuk masyarakat, hal ini erat kaitannya dengan imbalan yang ditawarkan kepada dokter spesialis. Salah satu Upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja dokter spesialis adalah dengan mengeluarkan peraturan pemberian remunerasi bagi Rumah Sakit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kebijakan remunerasi dengan kinerja dokter dokter spesialis di RSUD Kramat Jati. Penelitian dilakukan dengan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan pada 11 dokter spesialis dengan kuesioner dan wawancara mendalam kepada informan. Hasil studi menemukan bahwa implementasi kebijakan remunerasi di RSUD Kramat Jati meningkatkan rata-rata pendapatan dokter spesialis sebesar 42,9% dari pendapatan dokter spesialis sebelum pemberlakuan remunerasi. Studi ini juga menemukan bahwa implementasi kebijakan remunerasi di RSUD kramat jati memiliki hubungan terhadap kinerja dokter spesialis secara kuantitas.

The number and types of hospitals in Jakarta are increasing every time and causing competition to get customers or patients. Hospitals owned by the DKI Jakarta provincial government face challenges in terms of providing specialist services with the best performance to the community, this is closely related to the rewards offered to specialist doctors. One of the local government's efforts to improve the performance of specialist doctors is to issue regulations on providing remuneration for hospitals. This study aims to determine the relationship between remuneration policy and the performance of specialist doctors at RSUD Kramat Jati. The research was conducted using the case study method with a qualitative approach. The study was conducted on 11 specialist doctors with questionnaires and in-depth interviews with informants. The results of the study found that the implementation of the remuneration policy at RSUD Kramat Jati increased the average income of specialist doctors by 42.9% of the income of specialist doctors before the implementation of remuneration. This study also found that the implementation of remuneration policy at RSUD Kramat Jati has a relationship with the performance of specialist doctors in quantity.