ABSTRAK

Demam Berdarah Dengue merupakan masalah kesehatan masyarakat yang kian waktu menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemberantasan Penyakit lvlenular tahun 2007, terjadi Kejadian Luar Biasa di l l provinsi, salah satunya DKI Jakarta sebagai ibukota Negara Indonesia. Untuk mengantisipasi merebaknya penyakit DBD kembali, maka Pemerintah Daerah DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2007. Dalam Peraturan Daerah tersebut ada ketentuan pidana serta denda yang dikenakan kepada masyarakat jika ditemukan jentik. Pada bulan Oktober 2010 telah dilakukan sosialisasi mengenai isi ketentuan kepada 87 perusahaan diwilayah Jakarta Utara. Penelitian ini diambil untuk melihat gambaran sejauh mana koordinator di perusahaan yang telah dilatih tersebut patuh pada ketentuan ini. Penelitian ini menggunakan rancangan cross sectional dengan jumlah sampel 87 perusahaan untuk seluruh koordinator jumatik. Penelitian ini menggunakan data primer melalui kuesioner tersruktur yang dilaksanakan pada bulan April 201 l di wilayah Jakarta Utara. Gambaran kepatuhan perilaku koordinator di perusahaan yang patuh sebanyak 45,8% dan yang tidak patuh 54,2%. Hasil analisis untuk faktor-faktor dominan yang berhubungani tingkat kepatuhan prilaku koordinator perusahaan menunjukkan bahwa variable pendidikan, pengetahuan, kebiasaan dan dokrin seluruhnya mempunyai p value < 0,05. Dari hasil penelitian tersebut perlu diadakan sosialisasi kembali serta pembuatan leaflet, brosur, buletin sebagai media penyebar informasi dan disyahkan Peraturan Gubernur sebagai petunjuk pelaksanaan serta petunjuk teknis sehingga pelaksaan Peraturan Daerah tersebut dapat terlaksana.

Abstract

Dengue Hemorrhagic Fever is a formed public health problem causing concern in the community. Based on data from the Directorate General of Communicable Disease in 2007, there experienced local outbreak in l l provinces, one of Jakarta as the capital of lndonesia. To anticipate the outbreak of dengue fever returned, then the local government of Jakarta issued Local Regulation No. 6 of 2007. Such areas exist in the Regulation of the criminal provisions and penalties imposed on society if found larvae. And in October 20l0 has been conducted socialization of content provision to 87 companies region of North Jakarta. This study was taken to see a picture of the extent to which companies that have been trained are obedient to this provision. This study uses cross- sectional design of a sample of 87 companies consisting of coordinators and industry owners. This study uses primary data through questionnaires conducted in April 201 l in North Jakarta. Preview compliance coordinator at the company?s behavior as much as 45,8% adherent and 54,2% who are not obedient. Results of the analysis for the dominant factors that associated firm adherence behavior coordinator indicates that the variable of education, knowledge, customs and doctrine all have p value < 0.05. From the results ofthese studies need to be held back and the making of socialization leaflets, brochures, magazines as a mediaum propagator information and endorsed the Governor Rule for Implementation Guidelines and technical guidelines so that local regulation can be accomplished. File Digital: 1

Tesis ini membahas tentang Analisa Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS di Kabupaten Indramayu. HIV / AIDS merupakan salah satu penyakit yang menjadi target MDGs WHO 2000 – 2015. Penderita HIV di Indonesia tahun 2008 sebesar 277.700 orang, 49 diantaranya berada di Indramayu. Tahun 2009, 263 penderita berada di Indramayu. Di tahun yang sama, Pemerintah Daerah mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS. Tahun 2011 penderita menjadi 490 orang. Terdapat penemuan kasus baru sebanyak 227 kasus. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini belum diimplementasikan dengan baik. Titik lemah implementasi terletak pada sosialisasi yang kurang, komunikasi yang belum efektif, sumber daya baik manusia maupun finansial yang masih kurang, disposisi yang belum pada tempatnya termasuk insentif yang belum diberikan, juga struktur birokrasi yang terfragmentasi. Dari hasil penelitian ini disarankan agar pemerintah Indramayu harus melaksanakan sosialisasi, segera menyusun dan menyelesaikan SOPs formal untuk melaksanakan Perda ini, koordinasi yang lebih baik dengan elemen pendukung implementasi Peraturan Daerah, juga penambahan SDM dan anggaran biaya untuk mendukung implementasinya. Kata Kunci : HIV, AIDS, Perda, Indramayu

 The purpose of this thesis is to elicit the he implementation of Indramayuregional Regulation  Number 8 Year 2009 regarding The Prevention and Control ofHIV & AIDS at Indramayu Regency. HIV / AIDS is one of The MDGs targets ofYear 2000 – 2015. Indonesia had 277.700 peoples with HIV/AIDS in 2008, and 49 ofthem were in Indramayu. By the year of 2009, peoples with HIV/AIDS in Indramayu was increased into 263 people. In the same year, the regional government ofIndramayu have passed Regional Regulation  Number 8 Year 2009 regarding Prevention and Control of HIV & AIDS. In 2011, peoples with HIV/AIDS areincreased into 490 peoples with 277 of new cases are found. The research to conduct this study is qualitative research. The results of thisstudy found  the policy has not been implemented properly. The weak points of thisimplementations are a lack of socialization, ineffective communication, lack ofresources both human and financial, incentives are not provided, and the fragmented structure of government.  We suggested that the Indramayu’s government shouldcarry out socialization and  immediately prepares and completes the formal SOPs inaddition a good coordination must be established with the supporting elements, and adding more peoples and budgets to support the implementation of this regionalregulation. Key words : HIV, AIDS, Regulation, Indramayu