Diabetes Mellitus Tipe 2 merupakan salah satu penyakit tidak menular dengan beban pembiayaan tertinggi dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Tingginya biaya layanan rawat jalan dan rawat inap penderita DM Tipe 2 berpotensi memberikan tekanan signifikan terhadap keberlanjutan pembiayaan JKN. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan biaya rawat jalan dan rawat inap rumah sakit peserta JKN penderita DM Tipe 2 di Indonesia. Penelitian ini menggunakan desain potong lintang (cross-sectional) dengan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder sampel klaim BPJS Kesehatan tahun 2025 dengan total sampel sebesar 3.865 peserta. Analisis data dilakukan secara univariat dan bivariat menggunakan uji t-test dan ANOVA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok usia, jenis kelamin, hak kelas rawat, segmentasi peserta, dan hubungan keluarga berhubungan signifikan dengan biaya layanan DM Tipe 2 (p < 0,05). Sementara itu, status perkawinan dan jenis FKTP tidak sepenuhnya berhubungan signifikan dengan biaya layanan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor demografis dan kepesertaan JKN berperan penting dalam menentukan besaran biaya layanan DM Tipe 2. BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan disarankan untuk memperkuat strategi pengendalian biaya berbasis karakteristik peserta guna menjaga efisiensi dan keberlanjutan pembiayaan JKN.

Type 2 Diabetes Mellitus is one of the non-communicable diseases with the highest financial burden in Indonesia's National Health Insurance (JKN) program. The high costs of outpatient and inpatient services for Type 2 DM patients pose a significant threat to the financial sustainability of JKN. This study aimed to analyze factors associated with outpatient and inpatient hospital costs among JKN participants with Type 2 DM in Indonesia. A cross-sectional quantitative design was employed using secondary data from BPJS Kesehatan claims sample of 2025, with a total sample of 3,865 participants. Data were analyzed using univariate and bivariate analyses t-test an ANOVA. The results showed that age group, sex, inpatient class entitlement, participant segmentation, and family relationship status were significantly associated with Type 2 DM service costs (p < 0.05). Meanwhile, marital status and type of primary healthcare facility were not fully associated with service costs. This study concludes that demographic and JKN membership factors play an important role in determining the magnitude of Type 2 DM service costs. BPJS Kesehatan and the Ministry of Health are recommended to strengthen cost-control strategies based on participant characteristics to maintain the efficiency and sustainability of JKN financing.

Latar Belakang: Kanker payudara merupakan keganasan dengan beban kasus tertinggi pada perempuan dan penatalaksanaannya banyak bertumpu pada kemoterapi intravena. Standar internasional mengarahkan pemberian kemoterapi intravena pada layanan rawat jalan karena dinilai aman dan efisien, namun praktik di Indonesia masih banyak menunjukkan pemberian melalui rawat inap, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah pemilihan rawat inap didasari indikasi klinis atau faktor lain di luar kebutuhan medis. Tujuan: Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat layanan kemoterapi intravena pada pasien kanker payudara di FKRTL berdasarkan rawat jalan dan rawat inap serta faktor-faktor yang berhubungan dengannya dalam sistem JKN tahun 2024. Metodologi Penelitian: Penelitian ini menggunakan desain kuantitatif dengan pendekatan potong lintang. Data sekunder bersumber dari Data Sampel BPJS Kesehatan tahun 2025 periode pelayanan 2024 dengan teknik total sampling, mencakup 2.373 kunjungan tidak berbobot dari 471 pasien atau setara 218.598 kunjungan setelah pembobotan. Analisis dilakukan secara univariat, bivariat dengan uji kai kuadrat, dan multivariat menggunakan regresi logistik biner berbobot. Hasil Penelitian: Layanan kemoterapi intravena didominasi rawat jalan sebesar 74,5%, sedangkan rawat inap sebesar 25,5%. Seluruh variabel independen berhubungan bermakna secara bivariat (p<0,001). Berdasarkan nilai Wald, tiga determinan paling dominan adalah wilayah FKRTL, metastasis, dan segmen kepesertaan, dengan peluang rawat inap tertinggi pada wilayah Sulawesi (OR=25,223), pasien metastasis (OR=6,066), dan segmen PBPU (OR=3,200). Pembahasan: Dominasi pengaruh wilayah FKRTL menunjukkan bahwa pemanfaatan rawat inap kemoterapi lebih banyak didorong oleh faktor struktural fasilitas dan ketersediaan kapasitas layanan antarwilayah dibandingkan dengan kebutuhan klinis murni. Metastasis sebagai determinan klinis terkuat mencerminkan kompleksitas kondisi pasien yang membutuhkan pemantauan lebih intensif, sementara tingginya peluang rawat inap pada segmen PBPU mengindikasikan adanya pengaruh karakteristik sosial peserta terhadap pola pemanfaatan layanan. Kesimpulan: Layanan kemoterapi intravena pada pasien kanker payudara peserta JKN tahun 2024 didominasi rawat jalan, dengan wilayah FKRTL, metastasis, dan segmen kepesertaan sebagai tiga determinan paling dominan. Temuan ini menegaskan pentingnya pemerataan fasilitas dan tenaga onkologi di luar Jawa, penguatan kapasitas kemoterapi rawat jalan atau one-day care, penerapan kriteria klinis baku dalam penentuan setting layanan, serta peninjauan skema pembiayaan INA-CBG agar tidak menimbulkan disinsentif terhadap layanan rawat jalan.

Background: Breast cancer is the malignancy with the highest case burden among women, and its management relies heavily on intravenous chemotherapy. International standards direct the delivery of intravenous chemotherapy toward outpatient care because it is considered safe and efficient, yet in Indonesia, chemotherapy is still frequently delivered through inpatient care, raising the question of whether the choice of inpatient care is based on clinical indication or on factors beyond medical need. Objective: This study aimed to analyze the level of intravenous chemotherapy service among breast cancer patients in advanced referral health facilities (FKRTL) based on outpatient and inpatient care and the factors associated with it within the national health insurance (JKN) system in 2024. Methods: This study used a quantitative design with a cross-sectional approach. Secondary data were drawn from the 2025 BPJS Kesehatan Sample Data for the 2024 service period using total sampling, covering 2,373 unweighted visits from 471 patients, equivalent to 218,598 visits after weighting. Univariate, bivariate chi-square, and multivariate weighted binary logistic regression analyses were performed. Results: Intravenous chemotherapy was dominated by outpatient care at 74.5%, while inpatient care accounted for 25.5%. All independent variables were significantly associated in the bivariate analysis (p<0.001). Based on the Wald statistic, the three most dominant determinants were facility region, metastasis, and membership segment, with the highest odds of inpatient care found in the Sulawesi region (OR=25.223), patients with metastasis (OR=6.066), and the PBPU segment (OR=3.200). Discussion: The dominant influence of facility region indicates that inpatient chemotherapy utilization is driven more by structural facility factors and the availability of service capacity across regions than by purely clinical need. Metastasis as the strongest clinical determinant reflects the complexity of patient conditions requiring more intensive monitoring, while the high odds of inpatient care in the PBPU segment indicate an influence of patients' social characteristics on service utilization patterns. Conclusion: Intravenous chemotherapy service among breast cancer patients under JKN in 2024 was dominated by outpatient care, with facility region, metastasis, and membership segment as the three most dominant determinants. These findings underscore the importance of equalizing oncology facilities and personnel outside Java, strengthening outpatient or one-day care chemotherapy capacity, applying standardized clinical criteria for determining service setting, and reviewing the INA-CBG financing scheme to avoid disincentives against outpatient services.

Penyakit kardiovaskular merupakan penyebab utama kematian di Indonesia dan menimbulkan beban pembiayaan yang besar dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Meskipun pelayanan Rawat Inap Tingkat Lanjut (RITL) menyerap proporsi pembiayaan JKN yang tinggi, hasil penelitian menunjukkan hanya sebagian kecil peserta JKN dengan penyakit kardiovaskular di Provinsi DKI Jakarta yang memanfaatkan RITL. Penelitian ini bertujuan mengetahui gambaran dan hubungan karakteristik peserta JKN dengan utilisasi RITL kasus penyakit kardiovaskular di Provinsi DKI Jakarta tahun 2023. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain cross-sectional dan sumber data berupa Data Sampel BPJS Kesehatan Tahun 2024. Sampel penelitian terdiri atas 915 peserta sebelum pembobotan yang setelah dilakukan pembobotan merepresentasikan 142.621 peserta JKN yang memperoleh pelayanan di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut di Provinsi DKI Jakarta dengan diagnosis primer penyakit kardiovaskular kode ICD-10 I05–I09, I11, I20–I25, dan I30–I50. Data dianalisis secara univariat dan bivariat menggunakan uji Chi-Square dan regresi logistik sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebesar 9,0% peserta memanfaatkan RITL, sedangkan 91,0% tidak memanfaatkan RITL. Median lama rawat peserta RITL adalah empat hari. Usia, jenis kelamin, status perkawinan, hak kelas rawat, segmentasi kepesertaan, dan hubungan keluarga memiliki hubungan yang signifikan dengan utilisasi RITL (p-value <0,05). Proporsi RITL tertinggi ditemukan pada peserta usia 15 – 64 tahun sebesar 9,9%, perempuan sebesar 10,8%, belum menikah sebesar 10,5%, kelas II sebesar 14,9%, PBI APBN sebesar 14,5%, dan kelompok hubungan keluarga sebagai anak sebesar 33,8%. Kelompok tambahan pada variabel hubungan keluarga tidak menunjukkan hubungan yang signifikan dibandingkan peserta utama. Utilisasi RITL yang relatif rendah tidak dapat langsung dimaknai sebagai hambatan akses karena sebagian peserta dimungkinkan memperoleh pengelolaan melalui pelayanan primer dan rawat jalan tingkat lanjut. BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, dan fasilitas kesehatan disarankan mempertahankan kesinambungan pengelolaan penyakit kronis serta memanfaatkan data klaim untuk memantau kelompok peserta dengan proporsi RITL relatif tinggi tanpa membatasi akses pelayanan sesuai kebutuhan medis.

Cardiovascular disease is the main cause of death in Indonesia and causes a large financing burden in the Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Although the Advanced Inpatient Service (RITL) absorbs a high proportion of JKN financing, research results show that only a small percentage of JKN participants with cardiovascular disease in DKI Jakarta Province take advantage of RITL. This study aims to find out the characteristics and relationship of JKN participants with the RITL utilization of cardiovascular disease cases in DKI Jakarta Province in 2023. Research uses a quantitative approach with cross-sectional design and data sources in the form of BPJS Health Sample Data for 2024. The study sample consisted of 915 participants before the weighting, who after the weighting represented 142,621 participants of JKN who received services at Advanced Reference Health Facilities in DKI Jakarta Province with primary diagnosis of cardiovascular disease code ICD-10 I05–I09, I11, I20–I25, and I30–I50. Data are analyzed univariate and bivariate using Chi-Square tests and simple logistic regression. Research results showed that 9.0% of participants used RITL, while 91.0% did not use RITL. The median length of care for RITL participants is four days. Age, sex, marital status, nursing class rights, participation segmentation, and family relationships have a significant relationship with RITL utilization (p-value <0.05). The highest proportion of RITLs was found in participants aged 15–64 at 9.9%, women at 10.8%, unmarried at 10.5%, class II at 14.9%, PBI APBN at 14.5%, and family relations groups as children at 33.8%. Additional groups on the family relationship variable showed no significant relationship compared to the main participants. The relatively low utilization of RITL cannot be immediately interpreted as an access barrier because some participants may obtain management through advanced primary and outpatient services. BPJS Health, the DKI Jakarta Provincial Health Office, and health facilities are advised to maintain continuous management of chronic diseases and utilize claim data to monitor groups of participants with relatively high proportions of RITL without limiting service access according to medical needs.