Pengobatan merupakan salah satu upaya terapi yang dilakukan oleh dokter atau paramedis terhadap pasien. Penggunaan obat untuk tujuan pengobatan harus didasarkan pada prinsip bahwa secara medis akan memberikan manfaat dan aman bagi pasien. Dalam praktek pengobatan sering ditemui kebiasaan-kebiasaan penggunaan obat yang tidak sesuai dengan prinsip diatas, hal ini disebut dengan penggunaan obat tidak rasional. Dampak penggunaan obat tidak rasional dapat menimbulkan rendahnya mutu pelayanan, meningkatnya biaya kesehatan, dan ketergantungan masyarakat terhadap obat-obat tertentu. Untuk mengurangi praktek penggunaan obat tidak rasional, Pemerintah telah melakukan berbagai upaya melalui proyek kesehatan IV di 5 propinsi termasuk Sumatera Barat dengan melaksanakan pelatihan penggunaan obat secara rasional untuk dokter dan paramedis serta pelatihan supervisi terpadu pengelolaan dan penggunaan obat secara rasional di Puskesmas. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang penggunaan obat tidak rasional dan faktor-faktor yang berhubungan dengan penggunaan obat tidak rasional untuk penyakit ISPA non Pneumonia di Puskesmas se Kota Solok dengan metoda cross sectional yang diambil secara purpusif. Dari penelitian ini didapatkan proporsi penggunaan obat tidak rasional 26,9%, dimana 64,4% resep ditulis oleh tenaga perawat/bidan dan 35,6% ditulis oleh dokter. Hasil analisis bivariat menunjukkan beberapa variabel yang secara statistik bermakna (p<0,05) yang berhubungan dengan penggunaan obat tidak rasional yaitu; jenis tenaga, mesa kerja, penetapan diagnosis, sikap terhadap penggunaan obat secara rasional, sikap terhadap pedoman pengobatan, tingkat kecukupan obat dan tingkat pengetahuan pasien/pengantar tentang penggunaan obat. Selanjutnya dari basil analisis multivariate diketahui bahwa faktor sikap tenaga kesehatan terhadap Pedoman Pengobatan dan Penetapan Diagnosis merupakan faktor risiko yang paling dominan. Berdasarkan hasil penelitian ini disarankan agar Kepala Dinas Kesehatan Kota Solok agar membangun komitmen bersama dengan jajaran yang terlibat langsung pada pelayanan pengobatan di Puskesmas dengari membuat Surat Keputusan sebagai petunjuk pelak,anaan program penggunaan obat secara rasional, melaksanakan sosialisasi berupa penyuluhan yang tepat sasaran dan mengadakan pelatihan yang terprogram tentang pedoman pengobatan dan penggunaan obat secara rasional serta meningkatkan kegiatan monitoring, evaluasi dan suvervisi ke Puskesmas.

Factors which have Relationship with Irrational Use of Medicine for Non-Pneumonia ISPA Diseases in Public Health Centers of Solok, West Sumatra, 2001Healing diseases is one therapeutic effort conducted by a doctor or a paramedic towards patients. The use of medicine for healing diseases must be based on the principle that such effort will be useful and safe for patients. In healing diseases, practices of using medicine are often found not going along with such mentioned above principle, of which it is called as irrational use of medicine. The impact of such irrational use of medicine is that it can cause decrease in service quality, rise in health costs, and public dependence on certain kinds of medicine. To lessen such practice of irrational use of medicine, the Government has made various efforts through health projects W in five provinces including West Sumatra by way of conducting training of rational use of medicine for doctors and paramedics, and integrated supervision training in administration and rational use of medicine in Public Health Centers. This research has the objective to obtain information about irrational use of medicine and factors which have relationship with irrational use of medicine for ISPA Non-Pneumonia Diseases in Public Health Centers of Solok by applying cross-sectional methods which is taken as purposively. From this research the proportion of irrational use of medicine indicate 26.9 % in which 64.4 % of the prescriptions are written by nurses and 35.6 % by doctors. The outcomes of bivariat analysis shows that some variables are statistically significant (p<0.05) which has relationship with irrational use of medicine, i.e. types of labors, period of work, diagnosis determination, attitudes to rational use of medicine, attitudes to healing procedure, rates of medicine adequacy and knowledge levels of patients / introduction to use of medicine. Furthermore, from the outcomes of multivariate analysis, it is learnt that the factor of paramedics' attitudes towards Healing Procedure and Diagnosis Determination constitute factor of risk which is the most dominant. Based on this research it is suggested that Head of Health Institution of Solok establish common commitment with the line-ups who involve directly in healing services in Public Health Center by issuing a decree as the manual of conducting program of rational use of medicine, carry out socialization in the form of effective counseling, provide programmed trainings regarding healing procedure and rational use of medicine, and increase such activities as monitoring, making evaluations and supervising in Public Health Centers.

Fenomena gunung es di Indonesia, yaitu terkait penyalahgunaan obat sudah dalam tahap mengkhawatirkan. Dampak peredaran penyalahgunaan obat-obat Tramadol tidak hanya pada sisi kesehatan saja melainkan pada aspek sosial ekonomi masyarakat serta keamanan dan ketertiban. Badan POM telah mengeluarkan Peraturan Kepala Badan POM No.10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obat Tertentu yang sering disalahgunakan yang tujuannya adalah melindungi masyarakat dari penyalahgunaan dan penggunaan yang salah atas obat-obat tertentu. Penelitian ini bertujuan mengetahui implementasi kebijakan pengelolaan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan di Jakara khususnya penyaluran obat Tramadol oleh PBF. Penelitian dilakukan secara kualitatif, melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen. Kerangka konsep mengacu pada teori Van Metter Van Horn. Ada 6 Pedagang Besar Farmasi (PBF) di 5 wilayah kotamadya propinsi DKI Jakarta yang menjadi lokasi penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja implementasi kebijakan Pengelolaan Obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan di Jakarta belum optimal. Faktor ukuran dan tujuan kebijakan telah jelas namun masih terkendala pada sumber daya manusia yang belum optimal, belum ada anggaran khusus, fasilitas sudah cukup baik, komunikasi antar organisasi yang terdiri dari transmisi, konsistensi dan kejelasan sudah optimal karena sosialisasi perka sudah baik, karakteristik badan pelaksana belum optimal dalam hal hubungan antar organisasi karena terkendala pada koordinasi lintas sektoral, fragmentasi sudah optimal, disposisi pelaksana yang terdiri dari pemahaman, arah penerimaan dan intensitas sudah optimal, serta lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang cukup mendukung implementasi kebijakan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah implementasi belum berjalan dengan optimal dengan kendala pada variabel yang cukup berpengaruh yaitu sumber daya manusia, anggaran dan hubungan antar organisasi. Penelitian ini merekomendasikan dibentuknya tim evaluasi dan monitoring kebijakan bersama antara BBPOM di Jakarta dan Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta sehingga hambatan-hambatan yang terjadi di wilayah Jakarta terkait Pengelolaan Obat-obat Tertentu yang sering disalahgunakan berjalan lebih efektif dan terintegrasi.

---

Background: The tip of iceberg phenomenon in Indonesia, which is related to drug abuse, is already at an alarming stage. The effects of Tramadol drug abuse are not only on the health side but on the socio-economic aspects of society as well as security and order. The POM Agency has issued Head of POM Agency Regulation No.10 Year 2019 regarding Guidelines for the Management of Certain Drugs which are often misused with the aim of protecting the public from misuse and misuse of certain drugs. PBF is a distribution company for certain drugs which is suspected to still be a gap for the distribution of certain drugs such as Tramadol. This study aims  to determine the implementation of the policy of managing certain drugs which are often abused in Jakarta specifically the distribution of tramadol drugs by PBF. Subjects and Methods: This study used a qualitative approach by means of interviews and document review, this research was conducted in March to June 2020. The main informants in this study were BPOM officials, BBPOM in Jakarta, Jakarta Provincial Health Office and 6 PBF. The variables studied were the size and objectives of the policy, resources, characteristics of the implementing agency, communication between organizations, disposition of implementers, and the social, economic, political environment. Data were collected by interview and document review. Data were analyzed descriptively. Result: the implementation of policies on the management of certain drugs which are often abused in Jakarta, especially the distribution of Tramadol drugs by PBF has not been optimal. The size and objectives of the implementation policy are optimal. Resources in the form of budgets have not been allocated specifically, facilities are good, HR is not optimal in terms of numbers, Characteristics of implementing agencies in the form of relationships between organizations are not optimal and fragmentation is good, Communication between organizations namely transmission, consistency and clarity is optimal, Implementing disposition in the form of understanding , the direction of acceptance and intensity is good, and social, economic and political environmental factors have supported the implementation of the policy. Conclusion: The performance of the implementation of policies on the management of certain drugs which are often abused in the Jakarta area, in particular the distribution of Tramadol Medicines in the Regulation of the Head of POM RI Number 10 of 2019 based on the theoretical variable Van meter and Van horn approach in general has not been optimally implemented.