Kanker payudara (30,8%) dan leher rahim (17,2%) merupakan penyebab utama kematian kanker pada perempuan Indonesia (Globocan 2022). Meski dapat disembuhkan jika terdeteksi dini, 70% kasus baru ditemukan pada stadium lanjut. Perubahan struktur Puskesmas menjadi Integrasi Layanan Primer (ILP) melalui Kepmenkes HK.01.07/Menkes/2015/2023 membutuhkan penghitungan biaya satuan yang akurat untuk layanan skrining. Penelitian ini menghitung biaya aktual skrining SADANIS dan IVA/HPV-DNA di Puskesmas Tebet (percontohan ILP) menggunakan metode Activity-Based Costing (ABC) dan alat Prasana ThinkWell. Data dikumpulkan April- Juni 2025. Hasil menunjukkan biaya satuan SADANIS Rp6.540 dan IVA/HPV-DNA Rp66.465 per pasien, dengan komponen terbesar berasal dari bahan medis habis pakai dan SDMK. Selisih ditemukan antara biaya aktual dan normatif akibat perbedaan daftar alat dan asumsi upah. Temuan ini merekomendasikan: penggunaan data aktual untuk penyusunan anggaran ILP; optimalisasi klaim BPJS skrining IVA (Permenkes 3/2023); dan integrasi skrining dalam program pemeriksaan gratis untuk meningkatkan cakupan.

---

Breast (30.8%) and cervical cancer (17.2%) are leading causes of cancer deaths among Indonesian women (Globocan 2022). Despite high treatability when detected early, 70% of cases are diagnosed at advanced stages. The 2023 transformation of community health centers (Puskesmas) into Integrated Primary Services (ILP) under Ministerial Decree HK.01.07/Menkes/2015/2023 requires accurate unit cost calculations for screening services. This study analyzes actual costs of SADANIS and IVA/HPV-DNA screening at Tebet Puskesmas, an ILP pilot for Jakarta, using Activity-Based Costing (ABC) and ThinkWell's Prasana tool (April-June 2025 data). Results show unit costs of IDR 6,540 for SADANIS and IDR 66,465 for IVA/HPV-DNA per patient, with medical consumables and human resources as major cost drivers. A gap between actual and normative costs reflects differences in equipment lists and wage assumptions. Key recommendations include: adopting actual cost data for ILP budgeting; optimizing IVA screening claims under BPJS tariff schemes (MoH Regulation 3/2023); and integrating screenings into free health check-up programs to improve coverage.

Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat menuntut tersedianya pelayanan kesehatan yang berkualitas, salah satunya melalui pemenuhan sarana, prasarana, dan alat kesehatan yang memadai. Pengelolaan data sarana, prasarana, dan alat kesehatan yang optimal diperlukan agar fasilitas pelayanan kesehatan, khususnya Puskesmas, mampu memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar. Aplikasi Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (ASPAK) merupakan sistem yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan untuk mempermudah pengumpulan, pemantauan, dan perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana di fasilitas pelayanan kesehatan. Namun, di Kabupaten Cianjur, pengelolaan ASPAK belum berjalan optimal, ditunjukkan dengan hanya 22 dari 47 Puskesmas yang aktif memperbarui data ASPAK per Maret 2025. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengelolaan ASPAK di Puskesmas Kabupaten Cianjur menggunakan metode HOT-Fit. Penelitian ini pendekatan kuantitatif melalui kuesioner Google Form yang disebarkan kepada pengguna ASPAK di seluruh Puskesmas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel human, organization, dan technology berhubungan signifikan dengan net benefit yang dirasakan dari penggunaan ASPAK. Diperlukan peningkatan pelatihan, penguatan dukungan organisasi, dan perbaikan kualitas sistem serta kualitas layanan untuk mengoptimalkan pengelolaan ASPAK di Kabupaten Cianjur.

---

The increasing population growth demands the availability of quality healthcare services, one of which is through the provision of adequate facilities, infrastructure, and medical equipment. Optimal management of data related to healthcare facilities, infrastructure, and equipment is essential to ensure that healthcare facilities, particularly Puskesmas, can provide services that meet established standards. Aplikasi Sarana Prasarana Alat Kesehatan (ASPAK) is a system developed by the Ministry of Health to facilitate the collection, monitoring, and planning of health facility needs. However, in Cianjur Regency, the management of ASPAK has not been optimal, as indicated by the fact that only 22 out of 47 Puskesmas were actively updating their ASPAK data as of March 2025. This study aims to evaluate the management of ASPAK in Puskesmas in Cianjur Regency using the HOT-Fit method. This research uses a quantitative method using a questionnaire distributed via Google Forms to ASPAK users in all Puskesmas. The results indicate that the human, organization, and technology variables are significantly related to the perceived net benefit of using ASPAK. Improvements in training, organizational support, and improvements in system quality and service quality are needed to optimize ASPAK management in Cianjur Regency.