Abstrak:

---

Abstrak: Pemerintah menaikkan iuran Jaminan Kesehatan Nasional mulai 1 Januari 2020. Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) merupakan peserta yang terdampak karena kebijakan tersebut. Hal ini dikarenakan mereka membayar iuran JKN sendiri, tanpa bantuan pemerintah atau pemberi kerja. Penelitian ini mencoba menganalisis persepsi peserta PBPU terhadap kebijakan tersebut dan bagaimana keputusan responden terhadap kepesertaan JKN ke depan. Penelitian ini menggunakan rancangan studi cross sectional dengan sampel sebanyak 100 responden, yang merupakan peserta PBPU dengan studi kasus pedagang di Pasar Asemka Jakarta Barat. Analisis data dilakukan dengan tabulasi dan uji statistik chi square dan t-test. Hasil penelitian mendapatkan bahwa 52 persen responden mempunyai persepsi negatif terhadap kebijakan, dan sebanyak 54 persen responden menyatakan akan berhenti membayar iuran JKN. Persepsi yang buruk sejalan dengan pilihan responden untuk berhenti membayar iuran JKN, dan bermakna secara statistik. Variabel lain yang juga sejalan dan bermakna secara statistik adalah tingkat pendapatan. Sementara pengetahuan, sikap dan pengalaman dalam layanan JKN tidak bermakna secara statistik. Hasil dari penelitian ini menyarankan perlunya memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat terkait dengan kenaikan iuran JKN termasuk konsekuensinya, baik melalui diseminasi langsung maupun tidak langsung. Kata kunci: Kenaikan Iuran, Persepsi, Sikap, Pengalaman, Pengetahuan, Keputusan, JKN, PBPU. \ The government increases national health insurance contributions starting January 1, 2020. Non-Wage Worker Participants (PBPU) are the participants affected by the policy. This is because they pay JKN contributions themselves, without the help of the government or employers. This study tries to analyze the PBPU participant's perception of the policy and how the respondent's decision on JKN membership going forward. This study uses a cross sectional study design with a sample of 100 respondents, who are PBPU participants with a case study of traders in the West Jakarta Asemka Market. Data analysis was performed by tabulation and chi square statistical test and t-test. The results found that 52 percent of respondents had a negative perception of the policy, and as many as 54 percent of respondents said they would stop paying JKN contributions. Poor perception is in line with respondents' choice to stop paying JKN contributions, and is statistically significant. Another variable that is also in line and statistically significant is the level of income. While knowledge, attitude and experience in JKN services are not statistically significant. The results of this study suggest the need to provide a correct understanding to the community related to the increase in JKN contributions, including the consequences, both through direct and indirect dissemination. Keywords: Increase in Contribution, Perception, Attitude, Experience, Knowledge, Decision, JKN, PBPU

Abstrak: Pemerintah menaikkan iuran Jaminan Kesehatan Nasional mulai 1 Januari 2020. Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) merupakan peserta yang terdampak karena kebijakan tersebut. Hal ini dikarenakan mereka membayar iuran JKN sendiri, tanpa bantuan pemerintah atau pemberi kerja. Penelitian ini mencoba menganalisis persepsi peserta PBPU terhadap kebijakan tersebut dan bagaimana keputusan responden terhadap kepesertaan JKN ke depan. Penelitian ini menggunakan rancangan studi cross sectional dengan sampel sebanyak 100 responden, yang merupakan peserta PBPU dengan studi kasus pedagang di Pasar Asemka Jakarta Barat. Analisis data dilakukan dengan tabulasi dan uji statistik chi square dan t-test. Hasil penelitian mendapatkan bahwa 52 persen responden mempunyai persepsi negatif terhadap kebijakan, dan sebanyak 54 persen responden menyatakan akan berhenti membayar iuran JKN. Persepsi yang buruk sejalan dengan pilihan responden untuk berhenti membayar iuran JKN, dan bermakna secara statistik. Variabel lain yang juga sejalan dan bermakna secara statistik adalah tingkat pendapatan. Sementara pengetahuan, sikap dan pengalaman dalam layanan JKN tidak bermakna secara statistik. Hasil dari penelitian ini menyarankan perlunya memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat terkait dengan kenaikan iuran JKN termasuk konsekuensinya, baik melalui diseminasi langsung maupun tidak langsung. Kata kunci: Kenaikan Iuran, Persepsi, Sikap, Pengalaman, Pengetahuan, Keputusan, JKN, PBPU. \ The government increases national health insurance contributions starting January 1, 2020. Non-Wage Worker Participants (PBPU) are the participants affected by the policy. This is because they pay JKN contributions themselves, without the help of the government or employers. This study tries to analyze the PBPU participant's perception of the policy and how the respondent's decision on JKN membership going forward. This study uses a cross sectional study design with a sample of 100 respondents, who are PBPU participants with a case study of traders in the West Jakarta Asemka Market. Data analysis was performed by tabulation and chi square statistical test and t-test. The results found that 52 percent of respondents had a negative perception of the policy, and as many as 54 percent of respondents said they would stop paying JKN contributions. Poor perception is in line with respondents' choice to stop paying JKN contributions, and is statistically significant. Another variable that is also in line and statistically significant is the level of income. While knowledge, attitude and experience in JKN services are not statistically significant. The results of this study suggest the need to provide a correct understanding to the community related to the increase in JKN contributions, including the consequences, both through direct and indirect dissemination. Keywords: Increase in Contribution, Perception, Attitude, Experience, Knowledge, Decision, JKN, PBPU

Abstrak: Abstrak

Program Jaminan Persalinan merupakan suatu terobosan untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) sehingga dapat mempercepat capaian target Millenium Development Goals (MDGs). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa implementasi kebijakan program Jampersal di Kota Bekasi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanan program belum berjalan optimal sebagaimana yang diharapkan, sehingga menyebabkan cakupan masih rendah. Agar implementasi program Jampersal dapat berjalan dengan optimal diperlukan koordinasi Dinas Kesehatan Kota Bekasi dengan Pemerintah Daerah dan lintas sektor terkait seperti Ikatan Bidan Indonesia (IBI). Selain itu perlu melakukan monitoring dan evaluasi rutin ke RSUD Kota Bekasi, Puskesmas dan Bidan Praktik Mandiri.

Delivery Security Program is a breakthrough to reduce Maternal Mortality Rate (MMR) and Infant Mortality Rate (IMR) in order to accelerate the achievement of the Millennium Development Goals (MDGs). This study aims to analyze the implementation of program policies Delivery Security in Bekasi. The research method used was a qualitative approach and data collection using in-depth interviews and document review. The results showed that the optimal conduct of the program has not run as expected, resulting in coverage is still low. Delivery Security program implementation in order to run optimally required coordination with the City Health Office Bekasi local government and across relevant sectors such as the Indonesian Midwives Association (IBI). In addition to the need to perform regular monitoring and evaluation to Bekasi City Hospital, health centers and midwives Independent Practice.

Abstrak: Kabupaten Bekasi menempati peringkat pertama kabupaten dengan total timbulan sampah harian dan total timbulan sampah tahunan terbanyak di Provinsi Jawa Barat, dengan total timbulan sampah harian sebesar 1.900 Ton/hari dan jumlah timbulan sampah tahun 2020 sebesar 693.586 ton/tahun. Pemerintah daerah kabupaten Bekasi menetapkan sebuah peraturan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 91 Tahun 2018 berbentuk Peraturan Bupati Bekasi Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah (JAKSTRADA) Kabupaten Bekasi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga di kabupaten Bekasi. Hasil Penelitian menunjukan bahwa kerangka hukum yang terdapat pada kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga sudah tersedia dari hierarki peraturan tertinggi pada level nasional, provinsi, Sampai kepada level peraturan daerah kabupaten. Permasalahan teknis yang dihadapi cukup beragam yaitu tidak adanya teknologi yang digunakan pada proses pengelolaan sampah akhir di TPA, Lahan TPA yang sudah Overload dan kurangnya sarana prasarana pengelolaan. karakteristik kebijakan menunjukan bahwa tujuan kebijakan sudah jelas dan detail membahas teknis tugas pokok dan fungsi masingmasing instansi pelaksana kebijakan, serta target dan capaian kebijakan. Alokasi anggaran yang besar terlihat tidak sebanding dengan pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Bekasi yang masih dihadapi dengan permasalahan pada teknologi dan sarana dan prasarana. Masih terdapat ego sektoral atau tindakan mementingkan instansi masingmasing.pada koordinasi antar hierarki instansi pelaksana kebijakan. Satu aspek penting pada lingkungan kebijakan yang masih perlu untuk diperbaiki adalah ketersediaan teknologi dalam pengelolaan akhir sampah rumah tangga. Pada tahapan dalam proses implementasi kebijakan, Output yang dikeluarkan sebagai bentuk turunan kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dikabupaten Bekasi adalah berupa program dan kegiatan masing-masing instansi pelaksana. Disiplin dan Kesadaran Masyarakat terkait Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Masih Rendah Bentuk pelanggaran kelompok sasaran berupa membuang sampah ke aliran sungai dan tempat pembuangan sampah liar.

---

Bekasi Regency is ranked first in the city/regency with the highest total daily waste volume and the highest total annual waste volume in West Java Province, with a total daily waste volume of 1,900 tons/day and total waste generation in 2020 of 693,586 tons/year. The Bekasi district government stipulates a derivative regulation from Presidential Regulation Number 97 of 2017 and West Java Governor Regulation Number 91 of 2018 in the form of Bekasi Regent Regulation Number 33 of 2019 concerning Regional Policies and Strategies (JAKSTRADA) Bekasi Regency in the Management of Household Waste and Waste Similar to Household Waste. This study aims to analyze the implementation of household waste management policies in Bekasi Regency. The results of the study show that the legal framework contained in household waste management policies is available from the highest regulatory hierarchy at the national, provincial, to district level regulations. The technical problems faced are quite diverse, namely the absence of technology used in the final waste management process at the TPA, the TPA Land that has been overloaded and the lack of management infrastructure. The characteristics of the policy indicate that the policy objectives are clear and detailed discussing the technical main tasks and functions of each policy implementing agency, as well as policy targets and achievements. The large budget allocation seems disproportionate to the implementation of waste management in Bekasi Regency which is still faced with problems in technology and facilities and infrastructure. There are still sectoral egos or actions that prioritize their respective agencies in coordination between the hierarchies of policy implementing agencies. One important aspect of the policy environment that still needs to be improved is the availability of technology in the final management of household waste. At this stage in the policy implementation process, the output issued as a derivative form of household waste management policy in Bekasi Regency is in the form of programs and activities of each implementing agency. Discipline and Public Awareness related to Household Waste Management Policy is still low. The target group's violations are in the form of throwing garbage into rivers and illegal dumping sites.

Abstrak:

---

Abstrak:

Tesis ini membahas implementasi Peraturan Menteri Kesehatan No.HK.02.02/MENKES/068/I/2010 tentang kewajiban menggunakan obat generik di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian pendahuluan menyatakan bahwa penggunaan obatgenerik di rumah sakit pemerintah pada tahun 2009 sebesar 65,31% dan 2010 sebesar 57,24%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Permenkes 068/2010 inibelum terimplemetasikan secara maksimal di rumah sakit pemerintah. Masih adakomunikasi yang belum efektif antara Kementerian Kesehatan, Direktur Rumah Sakit, Dokter dan Apoteker. Juga, dari hasil penelitian ini, disarankan bahwapemerintah harus lebih terintegrasi dalam melakukan sosialisasi dan mendukung implementasi Permenkes ini dengan melakukan dukungan terhadap faktor-faktoryang terkait dalam implementasi Permenkes 068/2010 ini. Termasuk melakukankomunikasi efektif terhadap Kementerian Dalam Negeri dalam mengimplementasikan Permenkes ini. Penghapusan terminologi nama “generik bermerek dagang” yang beredar di Indonesia, sehingga obat yang beredar adalah obat paten dan obat generik. Langkah ini untuk menjamin mutu, keterjangkauan harga obat dan kemudahan akses masyarakat terhadap obat. Kementerian Kesehatan hendaknya membuat standar baku dalam pemantauan penggunaan obat generik sehingga didapatkan data yang valid. Kata Kunci : Obat Generik, Implementasi, Kebijakan, Rumah Sakit.

---

This study described the implementation of the Regulation of  Peraturan Menteri Kesehatan No. HK.02.02/MENKES/068/I/2010 about the obligation to use generic drugs in government hospital. Study design of this research is qualitative. The results of preliminary research that the use of generic drugs in government hospital in the year 2009 of 65,31% and 2010 amounted to 57,24 %. The result indicates that the Permenkes 068/2010 has not been implemented maximally in the government hospital. There is ineffective communication between The Ministry of Health, Director of Hospitals, doctors and pharmacists. Also, it is suggested the government should be more integrated doing socialization dan support to the factors which involved in the implementation of this Permenkes 068/2010.  Include make an effective communication to the Ministry of Home Affairs.  Removal the terminology name of “generic branded name” that circulated in Indonesian, so there is only “ethical drugs” and “ generic drugs”. The aims are to ensure quality, affordability of drug prices, and easy access for public to get the drug. Ministry of health should make a standard in monitoring the use of generic drugs, so we can get a valid data. Key words : Generic Drugs, Implementation, Policy, Hospital

Abstrak:

Pemanfaatan pelayanan kesehatan merupakan hasil interaksi yang komplek antara pengguna jasa pelayanan kesehatan dan penyelenggara pelayanan kesehatan. Berbagai faktor mempengaruhi penggunaan pelayanan tesebut. Rumah Sakit IMC Bintaro adalah sebuah rumah sakit umum swasta yang terletak di Kota Tangerang Selatan. Jumlah kunjungan pasien antenatal care di Poliklinik Kandungan dan Kebidanan Rumah Sakit IMC Bintaro cukup tinggi namun angka persalinan masih rendah dan belum pernah diteliti apa penyebabnya. Penelitian ini berdisain potong lintang menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melaui wawancara kepada responden menggunakan kuesioner. Populasi adalah seluruh pasien poliklinik kandungan dan kebidanan. Sampel adalah pasien poliklinik kandungan dan kebidanan dengan usia kehamilan trimester tiga. Pengumpulan data kualitatif dilakukan melalui wawancara mendalam kepada pihak internal rumah sakit. Uji statistik dilakukan secara bertahap menghasilkan analisis multivariat dengan uji regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan signifikan antara pendidikan, penghasilan, penanggung biaya, fasilitas rumah sakit dan pelayanan dokter dengan keputusan pemilihan tempat persalinan di Rumah Sakit IMC Bintaro. Faktor yang paling berpengaruh adalah penghasilan dan fasilitas rumah sakit. Diperlukan kajian lain untuk menilai pemasaran yang telah dilakukan rumah sakit. Disarankan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan memperluas jangkaun kerjasama.

---

A study on utilization of health service is the result of a complex interaction between patients and the provider of health service. IMC Hospital is a private public hospital located in Tangerang Selatan city. The number of antenatal care visits patients in Gynecology and Obstetrics Polyclinic IMC Hospital Bintaro quite high but delivery rate is still low and has never been studied why it happened. This research is a cross sectional research using quantitative and qualitative approach. Data collection for quantitative was using interview with respondents. The samples are patient visited Gynecology and Obstetrics Polyclinic IMC Hospital Bintaro who had third trimerster of pregnancy. Statistical tests carried out in stages and end up with multivariate analysis using logistic regression test. The results showed that a significant relationship between education, income, source of payment, hospital facilities and physician services with the decision to choose place fo delivery. The most significant factors are the income and availibility of hospital facilities. Hospital marketing need to be assessed. It is also suggested to improve quality of care and invite more companies/third party to use hospital care.