Abstrak:

Dalam tesis ini akan dihitung rata-rata biaya pelayanan (average cost), nilai karakteristik, nilai kapitasi untuk pembiayaan layanan rawat inap bagi pasien JPK Gakin di rumah sakit pemerintah dan swasta wilayah Jakarta Timur. Studi ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang besaran biaya kapitasi pelayanan rawat inap di rumah sakit wilayah Jakarta Timur, termasuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi biaya kapitasi tersebut. Penelitian deskriptif-analitik dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan terdiri dari laporan bulanan klaim biaya rawat inap pasien JPK Gakin dari rumah sakit Jakarta Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Total biaya untuk pelayanan RITL di rumah sakit wilayah Jakarta Timur diperkirakan sebesar Rp 33,6 milyar dengan nilai kapitasi sebesar Rp 191.063 per orang per tahun atau sebesar Rp 15.922 per orang per bulan. Average claim cost untuk RS Jakarta Timur adalah Rp 3.359.799 dan tingkat utilisasi RITL rata-rata 7. Peneliti menyarankan untuk : (1) memperluas penelitian dan analisis untuk seluruh rumah sakit dan puskesmas yang ada di DKI Jakarta, (2) menggunakan sistem kapitasi dalam mekanisme pembayaran di RS, (3) penerapan DRG guna mendukung penerapan Tarif Paket Pelayanan Essensial, (4) adanya pendataan ulang yang akurat tentang jumlah penduduk miskin DKI yang perlu mendapat kartu gakin, renovasi dan evaluasi  sistem/program senantiasa dilakukan agar realisasi program JPK-Gakin semakin optimal dan sesuai tujuan, (5) Diagnosa penyakit dengan pembiayaan terbesar, perlu dilakukan langkah-langkah pengendalian baik oleh RS maupun dinas kesehatan agar beban anggaran dapat dikurangi.

---

 

This thesis calculated the average cost of care, characteristic value, the value of capitation for in-patient health services payment of the program of health service assurance for the poor family (HAS-PF) in hospitals government and the private area of East Jakarta. The Study purposed to obtain information about amount of capitation cost of in-patient health service at east Jakarta hospitals, and the analysis of factors that affect the capitation cost. Descriptive-analytic study using quantitative approaches. Data used consisted of monthly reports expense claim of the in-patient of HAS-PF programs at the east Jakarta hospitals. The results showed that the total cost of the in-patient health services at the hospital east Jakarta area is estimated at Rp 33.6 billion with a value of capitation Rp 191.063 per person per year, or Rp 15.922 per person per month. Average claim cost for the Hospital, East Jakarta is Rp 3,359,799, and the utilization rate of in-patient 7. The study suggested to: (1) expand research and analysis for all hospitals and puskesmas in Jakarta, (2) using a capitation system of payment mechanisms in hospitals, (3) application of DRG in order to support the implementation of Essential Service Package Rates (PPE), (4 ) the existence of accurate data about the number of repeated poor DKI people who need to get a gakin card, the renovation and evaluation systems / programs are constantly maintained so that the realization of program-Gakin JPK more optimal and appropriate objectives, (5) Diagnosis of the disease with the largest financing, needs to be done step- control measures by both the hospital and health department so that the budget burden can be reduced.

Abstrak: Penelitian ini merupakan studi kasus di salah satu rumah sakit swasta tipe C di Kabupaten Bojonegoro yang bertujuan untuk memperoleh biaya satuan pasien rawat inap COVID19 dan perbandingannya dengan tarif Kementerian Kesehatan berdasarkan KMK No.HK.01.07/MENKES/5673/2021 dan No.HK.01.07/MENKES/1112/2022. Biaya satuan yang dihitung untuk 1 pasien COVID-19 selama 1 episode rawat inap, dimulai dari pasien masuk ke IGD COVID-19 sampai pasien keluar rumah sakit, dengan menggunakan metode ABC. Penelitian dilakukan pada berkas klaim rawat inap pasien COVID-19 yang masuk rumah sakit 1 Oktober 2021-28 Februari 2022 dengan kriteria inklusi: berkas klaim yang memiliki resume medis lengkap, pasien yang termasuk dalam kriteria suspek, probable, dan konfirmasi; dengan kriteria eksklusi: pasien rawat inap COVID-19 yang pulang APS dan dirujuk, klaim tidak layak, berkas yang berstatus pending dan dispute per April 2022. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan melakukan telaah dokumen, wawancara, serta observasi dan terdiri dari 3 tahap pengumpulan data. Terdapat 57 berkas klaim rawat inap pasien COVID-19 dengan karakteristik sebagai berikut: 54,39% pasien perempuan; dengan usia <60 tahun sebanyak 61,40%; 49,12% pasien sudah pernah menerima 2 kali vaksin COVID-19; pasien yang tidak memiliki komorbid sebanyak 57,89%; dengan 78,95% LOS selama 1-5 hari; 84,21% keluar dari rumah sakit dangan keadaan sembuh; diagnosa U07.1 sebanyak 54,39%; 56,14% termasuk ke dalam kelompok A-4-9-I. Biaya satuan pasien rawat inap COVID-19 yang terbesar adalah pada diagnosa U07.1;E03.9 (A-4-19-II) senilai Rp 38.916.021,91, diikuti U07.1;E11.9;E88.0 (A-4-19-II) senilai Rp 31.122.007,44, kemudian U07.1;I11.0 (A-4-19-III) senilai Rp 30.558.210,40. Sedangkan biaya satuan pasien rawat inap COVID-19 yang terkecil adalah pada diagnosa U07.1;G40.9 yaitu senilai Rp 9.467.928,01 yang termasuk ke dalam kelompok diagnosa konfirmasi COVID19 level 2. Secara keseluruhan komponen biaya terbesar adalah biaya langsung yaitu bervariasi sebesar 85-99% dan biaya tidak langsung yaitu 1-15%. Komponen biaya langsung terbesar berupa biaya logistik (81-90%) yang dipergunakan selama perawatan pasien COVID-19 di rumah sakit, sedangkan biaya jasa pelayanan sebesar 10-19%. Terdapat selisih positif nilai biaya satuan pasien rawat inap COVID-19 apabila dibandingkan dengan tarif KMK No.HK.01.07/MENKES/5673/2021. Selisih positif terbesar pada diagnosa U07.1;I64;G81.9 yaitu senilai Rp 59.990.525,65. Selisih positif terkecil yaitu Rp 4.149.364,92 pada diagnosa U07.2 (A-4-18-I). Apabila dibandingkan dengan KMK No.HK.01.07/MENKES/1112/2022 terdapat selisih negatif pada 9 diagnosa ICD-10 dan 11 diagnosa ICD-10 memiliki selisih positif. Selisih negatif terbesar yaitu Rp 22.623.021,91(U07.1;E03.9) dan selisih negatif terkecil yaitu Rp 29.199,24 (U07.1;E11.1).

Abstrak:

Sejak tiga tahun terakhir, telah terjadi peningkatan jumlah pasien miskin yang menggunakan IPK Gakin di RSIA Budi Kemuliaan. RS ini tercatat sebagai RS swasta kedua terbesar yang menerima pendapatan dari pelayanan IPK Gakin di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2008. JPK Gakin menyumbang sekitar 20% dari keseluruhan pendapatan RS pada tahun 2008, yang meningkat dari 6% pada tahun 2006. Sedangkan masa pelunasan utang JPK Gakin adalah antara 3-7 bulan setelah pelayanan diberikan. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang aspek manajemen keuangan, terutama pengelolaan piutang JPK Gakin di RSIA Budi Kemuliaan. Pendekatan penelitian ini adalah penelitian operasional dengan pengamatan langsung, telaah dokumen, dan wawancara mendalam. Penghargaan khusus pada misi RSIA Budi Kemuliaan -berbeda dengan rumah sakit swasta lain- adalah bahwa RS ini memiliki tata nilai tersendiri dengan komitmennya yang tinggi untuk melayani pasien miskin. Artinya bahwa pasien miskin akan segera mendapat pelayanan medis tanpa memerlukan uang muka. Penelitian menunjukan adanya beberapa masalah internal dalam manajemen piutang JPK Gakin RS, termasuk kurangnya SDM dengan kemampuan teknis tinggi, kurangnya sarana untuk memasukkan biaya klaim dengan segera, serta terbatasnya kemampuan dalam melengkapi berkas klaim. Juga terdapat masalah eksternal yang dapat memperpanjang masa penagihan JPK Gakin, yaitu terbatasnya anggaran yang dimiliki Pemerintah Daerah DKI dan tingginya ketergantungan pada sumber dana APBD. Hasil penelitian menyarankan: Pertama, RSIA Budi Kemuliaan perlu membangun jaringan yang baik dengan pemerintah maupun organisasi non pemerintah sehingga terbangun kesamaan visi RS dan 'political will' bersama terkait dengan kebijakan pembiayaan pasien miskin di DKI Jakarta. Kedua, upaya perbaikan pengelolaan piutang JPK Gakin perlu fokus pada upaya meningkatkan persentase pembayaran tahap pertama, memperkecil persentase yang tidak tertagih dengan meningkatkan kelengkapan berkas sedini mungkin sejak pasien masuk RS dan memperkecil risiko kehilangan pendapatan pada tahap pembebanan biaya.

There has been a substantial increase in the number of poor patients using JPK Gakin at the Budi Kemuliaan Hospital in the last 3 years. It is noted that the hospital has become the second largest private hospital receiving revenues by serving JPK Gakin in the Jakarta Province for 2008. Of the total hospital revenues, JPK Gakin revenue contribute around 20% in 2008, an increase from 6% from 2006. Payable period from JPK Gakin takes from 3 to 7 months, counted from the services are provided. The specific aim of this study is to obtain a clear description on financial management aspect, particularly on account receivables management of JPK Gakin in the RSIA Budi Kemuliaan. The research approach is using operational research approach, direct observation, investigation on documents and deep interview. A special acknowledgement on the mission of RSIA Budi Kemuliaan -unlike other private hospitals- that this hospital has a distinct values with its high commitment to serve poor patients, meaning that poor patients will immediately treated without required any advanced cash to get medical services. The study identified several internal problems in the management of account receivable of JPK Gakin, including shortage of high technical personnel and equipments to do immediate entry of claim cost, and limited capability in completing claim documents. In addition, there are other extemal problems that may lengthen day collection of JPK Gakin that Provincial Health Office of DKI Jakarta has limited budget and highly rely on the resources from Regional Government Budget. Several recommendations out from this research. Firstly, it is important for the hospital to built network with the regional government as well as non government institutions, to built the same vision of a hospital as well as built ‘political will’ together, related with financing poor patients in the Jakarta province. Secondly, to have a better management of account receivable ofthe JPK Gakin, the hospital needs to focus on the effort to increase the percentage of payment in the first stage, to decrease the percentage of un-successful payment by completing the required documents as early as possible since patients enter the hospital, and to lower the risk of loosing income in the stage of cost posting.

Abstrak:

Penanganan program kesehatan bagi masyakat tidak mampu adalah tanggung jawab Pemerintah. Melalui subsidi diharapkan penanganan tersebut menjadi optimal sesuai dengan kebutuhan pengobatan. Agar subsidi yang ada tepat, baik secara ukuran kuantitatif maupun kualitatif maka periu dilakukan perhitungan biaya yang rill dan evaluasi terhadap penerimaan subsidi tersebut kepada pihak yang memang membutuhkan.Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran kecukupan subsidi pasien tidak mampu di lnstalasi Rawat Jalan RSUD Koja berdasarkan perhitungan biaya satuan dan bagaimana evaluasi penerimaan subsidi tersebut untuk pasien yang benar-benar tidak mampu (validasi). Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan studi kasus, yang pengumpulan datanya dilakukan melalui wawancara, pengumpulan data sekunder dan survei lapangan untuk validasi pasien tidak mampu.Hasil penelitian menyimpulkan besarnya biaya satuan pelayanan rawat jalan untuk pasien tidak mampu adalah sebesar Rp. 104.000,- termasuk biaya obat, yang diperoleh dengan perhitungan analisis biaya Activity Based Costing. Evaluasi ketepatan subsidi kepada Pasien tidak mampu yang berhak menerima dengan kriteria yang telah ditetapkan memiliki validitas ketidakmampuan sebesar 96 %. Sebanyak 4 % sisanya merupakan pasien tidak mampu yang berasal dari luar Jakarta Utara sehingga tidak diperhitungkan.Untuk mendapatkan angka subsidi yang mencukupi kebutuhan pengobatan pasien tidak mampu maka pemerintah perlu memperhitungkan besar biaya satuan. Dan untuk pelaksanaan prosedur dan ketepatan pemberian subsidi tersebut perlu dilakukan pengawasan dari pihak terkait.Daftar bacaan : 35

---

 

Analysis on Cost Subsidy for the Poor at Ambulatory Care Service unit, Koja General District HospitalProtecting the poor is Government's responsibilities. Implementation of subsidy policy seems to be the important strategy to meet the medical treatment need for the poor effectively. To ensure appropriateness of the subsidy, calculation on the unit cost is needed.The objective of this study is to obtain information on subsidy for Ambulatory in Unit of Koja General District Hospital based on the unit cost and validation of those who entitled to obtain the subsidy.The study showed that the cost was Rp. 104.000,- based on Activity Based Costing analysis. It is also confirmed that 96% subsidy provided is distributed to the entitled person. The remaining 4% was dedicated for those who reside outside North Jakarta.Based on the study result, the Government need to calculate the unit cost of subsidy for the poor. To ensure the appropriateness and sufficient subsidy, control to the subsidy disbursement is needed.References: 35

Abstrak: Abstrak
RSKD Duren Sawit melayani kesehatan jiwa dan narkoba bagi masyarakat miskin, tidak mampu dan panti laras dengan BOR rata-rata 80%. Pendapatan rawat inap rumah sakit 77,8% berasal dari JPK Gakin dengan sistem pembayaran fee for service, namun tidak seluruh tarif klaim rawat inap dapat dibayarkan oleh JPK Gakin yang disebabkan beberapa hal yaitu pemberian obat tidak sesuai Juklak dan Juknis JPK Gakin, tarif pemeriksaan radiologi melebihi tarif PPE dan jumlah klaim yang melebihi Paket Pelayanan Essensial (PPE). Masalah tersebut mendorong direksi untuk melakukan strategi dan kebijakan internal rumah sakit dalam pengelolaan klaim rumah sakit.Dari hasil penelitian ditemukan kesenjangan tarif rumah sakit dengan tarif PPE JPK Gakin dan paket tarif INACBGs, selain itu MOU antara rumah sakit dan JPK Gakin sangat penting untuk dipahami oleh kedua belah pihak, sosialisasi, monitoring dan evaluasi serta kepatuhan dokter dan perawat dalam memberikan pelayanan sesuai juklak dan juknis. Dengan diterapkannya sistem pembayaran paket tarif INA-CBGs pada April 2013 diharapkan rumah sakit dapat menyiapkan pelayanan yang efektif dan rasional serta melakukan costing pelayanan kesehatan yang diberikan sesuai clinical pathway, bermutu dan memberikan nilai tambah bagi rumah sakit.

---

The regulation of UU 40 in 2004 about Social Assurance National system SJSN) pushed the government to implemented the program for poor civilization, SJSN was health financial system for poor civilization to cure their health. Duren Sawit hospital was psycotic hospital that belongs of DKI Jakarta Government who gives mental health and drugs abuse for poor people with Bed occupancy rate was 80%. 77,8% hospital revenues from the JPK Gakin with paid system fee for service, but hospital claim can not paid from JPK Gakin couse of the problems was given generic drugs, limitation of prices (PPE), and price of Radiology more expensive than standard of PPE Prices. This problem push the top management to make internal strategy and implementation of the MOU in the right thing, so that implication on the claim regulation.The finding of this research showed that the different between hospital price and JPK Gakin Price and INA-CBGs price. Another hand that MOU, monitoring and evaluating, docters treatment was very important to handling hospital claim problems. In the future the hospital have to implement clinical pathways, efective and rasional treatment to make excellent service for patient and rasional payment.

Abstrak:

---