Abstrak: Kebutuhan akan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Bekasi saat ini sudah mulai berorientasi pada kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat metropolitan. Hal ini merupakan konsekwensi logis keberadaan Bekasi sebagai daerah penyangga Jakarta. Keterbatasan kemampuan Pemerintah dalam menyediakan sarana pelayanan kesehatan, khususnya untuk pengobatan umum ; mengundang minat pihak swasta untuk ikut berkiprah. Sehingga trend pertumbuhan Balai Pengobatan swasta di Kabupaten Bekasi menjadi sangat pesat, sebanding dengan laju pertambahan penduduk/LPP Kabupaten Bekasi yang merupakan LPP tertinggi se Indonesia ( LPP Bekasi pada tahun 1980-1990: 6,29 % per tahun ).Kecepatan pertumbuhan Balai Pengobatan swasta tersebut membutuhkan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian (BINWASDAL) agar tetap berfungsi sebagai mitra Pemerintah dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat Bekasi. Diperlukan suatu alat/instrumen untuk melakukan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian (BINWASDAL) Balai Pengobatan swasta. Namun instrumen yang ada, masih belum dapat mengakomodasikan semua aspek pembinaan yang dibutuhkan secara optimal, yaitu aspek hokum, aspek medis dan aspek sosial.Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji kekurangsempurnaan instrumen yang telah ada. Kajian dilakukan terhadap relevansi, adekuasi, efektifitas dan efisiensi instrumen tersebut dalam mengukur kinerja Balai Pengobatan swasta. Diajukan suatu model instrumen, yang diharapkan akan dapat memenuhi kebutuhan BINWASDAL BP swasta pada saat ini maupun untuk menyongsong era pasar global kelak.

---

Now, the Health Services needs of Bekasi's community, are going to be Metropolitans Health Services oriented. This is a logical consequence of Bekasi as Jakarta's buffers. Limited capability of Government in providing Health Services tools; especially for the general treatment, invites the Private Medical Clinic's Owners to participate in handling Public Health Services. Therefore, the trend of growth and development of the Private Medical Clinics is quite high, equal with the Population Growth Rate of Bekasi. The Bekasi's Population Growth Rate is now the highest in Indonesia, that was: 6.29 % per annum in 1980 -1990 period.The speed of the growth and development of the Private Medical Clinics needs continuously guidance and control as the Government's partner in order to increase the quality of public health services. To realize this activity, we need some tools or instruments. However, the Private Medical Clinics control and development instruments now, do not optimally accommodate yet all establishment aspects, which are needed, they are legal aspect, medical aspect and social aspect.This instrument's imperfectness, invites me to learn and review this problem. The instrument for the Private Medical Clinic's establishment, guiding and controlling are discussed from the relevancy, the adequacy, the effectiveness and the efficiency point of view. This analysis is submitted as a Models of Private Medical Clinic's Instruments. I hope that it would meet the present controlling and development and the next ones.

Abstrak:

Latar Belakang : jumlah cakupan skrining kanker serviks merupakan indikator terhadap keberhasilan program skrining kanker serviks di Puskesmas sebagai bentuk dari implementasi kebijakan pengendalian kanker serviks. Peningkatan jumlah cakupan yang cukup tinggi pada program skrining Pilot Project Bulan Cegah Kanker Serviks dan penurunan jumlah cakupan skrining pasca Pilot Project menunjukkan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan cakupan tersebut. Tujuan :  Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan pelaksanaan program rutin skrining kanker serviks dengan program skrining Pilot Project Bucekas yang diidentifikasi dari faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu Kondisi Lingkungan, Hubungan Antar Organisasi, Sumber Daya Organisasi, dan Karakteristik Kapabilitas Instansi serta upaya terhadap program keberlangsungan (sustainability). Metode : penelitian kualitatif dengan disain retrospektif kebijakan terhadap 6 informan kunci. Hasil : terdapat perbedaan di dalam implementasi kebijakan program skrining rutin kanker serviks dengan program Pilot Project Bucekas dilihat dari keempat faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengendalian kanker serviks di Sudinkes Jaksel. Kesimpulan : penguatan terhadap komitmen birokrasi, peran stakeholder, kerjasama lintas program dan sektoral, fungsi manajemen, promosi kesehatan, jejaring dan ketersediaan dana menjadikan Pilot Project Bucekas lebih berhasil dibandingkan dengan program skrining rutin dalam meningkatkan cakupan skrining kanker serviks dan belum adanya program sustainability yang matang terhadap program skrining rutin kanker serviks. Pembelajaran dari program Pilot Project Bucekas dapat menjadi landasan kebijakan yang akan diambil oleh policy maker di Sudinkes Jakarta Selatan dan Dinkes Propinsi DKI Jakarta. Kata kunci : skrining kanker serviks, metoda IVA, preventif, kebijakan

---

Background : The number of cervical cancer screening coverage is an indicator of the success of cervical cancer screening program in the Community Health Center as a form of cervical cancer control policy implementation. Increasing the amount of coverage is high enough in screening programs “Pilot Project Prevent Cervical Cancer Month” ( Bucekas) and decrease the amount of coverage after Universitas Indonesia the Pilot Project showed that factors influencing the decline in coverage. Purpose : this study aimed to compare the implementation of routine cervical cancer screening program with a screening program identified Bucekas Pilot Project of the factors that influence the implementation of the policy are environment conditions, the Inter-Organization Relationship, Organizational Resources and Capabilities Agency Characteristics and efforts toward program sustainability. Methods : qualitative research design with retrospective policy to 6 key informants. Results: there are differences in policy implementation routine cervical cancer screening program with Pilot Project Bucekas program views of the four factors that influence the implementation of cervical cancer control policy at South Jakarta Health Office. Conclusions : The strengthening of the commitment of the bureaucracy, the role of stakeholders, cooperation and cross-sectoral program, the function of management, health promotion, networking and the availability of funds makes the Pilot Project Bucekas more successful than the routine screening program in improving the coverage of cervical cancer screening and the absence of a mature sustainability programs against routine screening program for cervical cancer. Learning from the Pilot Project Bucekas program can be the base policy to be taken by policy makers in South Jakarta Sudinkes and health office of DKI Jakarta. Keywords : cervical  cancer screening, VIA methode, policy

Abstrak: Pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas masih menemui hambatan di Indonesia. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan melaksanakan akreditasi puskesmas. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota berperan penting dalam penyelenggaraan akreditasi puskesmas sebagai pendamping yang bertugas untuk menyiapkan puskesmas dalam menghadapi survei akreditasi oleh Komite Akreditasi. Kegiatan pendampingan akreditasi merupakan bagian dari kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian yang menjadi tugas pokok Suku Dinas Kota. Sayangnya kegiatan ini banyak menemui hambatan karena penjadwalan, pencatatan dan pelaporan manual menyebabkan kesulitan dalam hal koordinasi, penyimpanan, pengawasan dan penentuan rencana tindak lanjut. Penelitian ini bertujuan untuk merancang prototipe aplikasi E-Binwasdal akreditasi puskesmas yang mampu menjamin ketersediaan data dan informasi kegiatan pendampingan yang berkualitas secara cepat dan mudah diakses sehingga mempermudah upaya pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap status akreditasi puskesmas. Penelitian terdiri dari analisis kebutuhan sistem, perancangan prototipe dan uji penerimaan pengguna. Hasil penelitian adalah prototipe E-Binwasdal akreditasi puskesmas dengan platform berbasis web. Sistem informasi yang dikembangkan dapat memberikan kemudahan mengakses informasi akurat, relevan dan terkini; menghemat kebutuhan biaya; menjamin pengendalian penyimpanan dan keamanan data; fleksibel, mudah dan nyaman digunakan oleh pengguna dalam kegiatan pendampingan akreditasi. Sistem informasi memberikan solusi dalam mengidentifikasi informasi capaian status akreditasi puskesmas di Jakarta Pusat

---

Quality basic health services are still facing obstacles in Indonesia. One of the efforts that can be done is to carry out accreditation of puskesmas. The District/City Health Office plays an important role in implementing the accreditation of puskesmas as a companion in charge of preparing puskesmas to face the accreditation survey by the Accreditation Committee. Accreditation assistance activities are part of the guidance, supervision and control activities which are the main tasks of the City Service Office. Unfortunately, this activity encountered many obstacles because manual scheduling, recording and reporting caused difficulties in terms of coordination, storage, monitoring and determining follow-up plans. This study aims to design a prototype of the E-Binwasdal application for puskesmas accreditation which is able to ensure the availability of quality data and information on mentoring activities that are quickly and easily accessible so as to facilitate efforts to develop, supervise and control the accreditation status of puskesmas. The research consists of system requirements analysis, prototype design and user acceptance test. The result of the research is a prototype of E-Binwasdal accreditation of puskesmas with a web-based platform. The developed information system can provide easy access to accurate, relevant and up-to-date information; save costs; ensure the control of data storage and security; flexible, easy and convenient for users to use in accreditation assistance activities. The information system provides a solution in identifying information on the achievement of the accreditation status of puskesmas in Central Jakarta

Abstrak: ABSTRAK Nama : Rain Dollar Sitinjak Program Studi : Ilmu Kesehatan Masyarakat Judul : Analisis Pembiayaan Kesehatan Bersumber Pemerintah di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2018 Pembimbing : Prof. dr. Amal Chalik Sjaaf, SKM, Dr.PH Tesis ini membahas gambaran pembiayaan kesehatan bersumber pemerintah di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten kepulauan Anambas Tahun 2018 berdasarkan sumber, pengelola, pemberi pelayanan, fungsi kesehatan, program kesehatan, mata anggaran, jenjang kegiatan, penerima manfaat, realisasi anggaran, capaian kesehatan serta kebijakan pengalokasian pembiayaan kesehatan. Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan data alokasi anggaran yang bertujuan untuk menganalisis pembiayaan kesehatan bersumber pemerintah di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan keluarga Berencana Kabupaten kepulauan Anambas baik di instansi pengelola (finance intermediers) maupun di unit pengguna dengan melakukan wawancara mendalam kepada informan terpilih yang dapat memberikan informasi terkait pembiayaan kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan (1) Alokasi pembiayaan kesehatan bersumber pemerintah di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Tahun 2018 sebesar 11,94 % terhadap total APBD Kabupaten di luar gaji telah memenuhi UU 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, (2) Alokasi pembiayaan kesehatan terbesar menurut sumber pembiayaan kesehatan yaitu berdumber dari pemerintah kabupaten sebesar 72,32 %, (3) Alokasi pembiayaan kesehatan terbesar menurut pengelola anggaran yaitu puskesmas sebesar 50,65 %, (4) Alokasi pembiayaan kesehatan terbesar menurut penyedia layanan yaitu Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana sebesar 49,26 %, (5) Alokasi pembiayaan kesehatan terbesar menurut fungsi kesehatan yaitu fungsi kuratif sebesar 47,16 %, (6) Alokasi pembiayaan kesehatan terbesar menurut jenis program yaitu program kesehatan individu sebesar 47,08 %, (7) Alokasi pembiayaan kesehatan terbesar menurut jenis kegiatan terbesar yaitu kegiatan tidak langsung sebesar 79,24 %, (8) Alokasi pembiayaan kesehatan terbesar menurut mata anggaran terbesar yaitu mata angggaran operasional sebesar 81,33 %, (9) Alokasi pembiayaan kesehatan terbesar menurut jenjang kegiatan yaitu jenjang kegiatan kecamatan/puskesmas sebesar 51,25 %, (10) Alokasi pembiayaan kesehatan terbesar menurut penerima manfaat yaitu semua kelompok umur sebesar 93,78 %, (11) Realisasi anggaran terbesar menurut sumber pembiayaan kesehatan yaitu APBD Provinsi sebesar 99,80 %, (12) Capaian Kesehatan menurut SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2018 terdapat 9 (sembilan) indikator SPM Kesehatan yang masih dibawah target 100 % dan terdapat 3 (tiga) indikator SPM Kesehatan mencapai target 100 %. Disarankan agar Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana agar menyusun kebijakan pembiayaan kesehatan secara efektif dan efisen dengan menekankan kepada fungsi pelayanan dan pencegahan kesehatan masyarakat yang mendukung kepada pelaksanaan program kesehatan masyarakat berorientasi kepada aspek promotif dan preventif, dan meningkatkan alokasi pembiayaan kesehatan kepada kelompok bayi, balita, dan ibu serta lansia sebagai indikator capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan. Kata kunci : Pembiayaan Kesehatan, DHA, Belanja Kesehatan ABSTRAC Nama : Rain Dollar Sitinjak Program Studi : Public Health Judul : Health Financing Analysis Sourced Government in the Health Office, Population Control and Family Planning Anambas Islands District in 2018 Pembimbing : Prof. dr. Amal Chalik Sjaaf, SKM, Dr.PH This thesis discusses an overview of health financing analysis sourced government in the Health Office, Population Control, and Family Planning Anambas Island District in 2018 based on financial sources, financing agents, health providers, function of health care, programs, health inputs, level of health activities, and health beneficiaries, budget realization, achievements health and health funding allocation policies. This study used a descriptive qualitative research design by collecting budget allocation data aimed at analyzing government-funded health financing in the Health Office, Population Control, and Family Planning Anambas Islands District in both the finance intermediers and the user units by conducting in-depth interviews with selected informants who can provide information related to health financing. The results of the study showed (1) Allocation of government-funded health funding in the Health Office, Population Control and Family Planning Year 2018 amounted to 11,94% of the total District Budget outside the salary had met Law 36 of 2009 concerning health, (2) The largest allocation of health financing according to health financing sources is from the district government of 72,32%, (3) The largest allocation of health financing according to the financing agents is the puskesmas of 50,65%, (4) The largest allocation of health financing according to health providers is the Health Office, Population Control and Family Planning at 49.26%, (5) The largest allocation of health financing according to function of health care is a curative function of 47.16%, (6) The largest allocation of health financing according to program is an individual health program of 47.08%, (7) The largest allocation of health financing according to the largest of health activity is indirect activity of 79.24%, (8) The largest allocation of health financing according to the largest health inputs is the operational budget of 81.33%, (9) The largest allocation of health funding according to the level of health activities is the level of activity of the sub-district / puskesmas by 51.25%, (10) The largest allocation of health financing according to the health beneficiaries is all age groups of 93.78%, (11) The largest budget realization according to health financing sources, namely the Provincial APBD of 99.80%, (11) Health Outcomes according to the Minimum Service Standards (MSS) of the Anambas Islands District Health Sector In 2018 there were 9 (nine) indicators of Minimum Health Service Standards which were still below the 100% target and there were 3 (three) Health SPM indicators reaching the target of 100%. It is recommended that the Office of Health, Population Control and Family Planning to formulate health financing policies effectively and efficiently by emphasizing the function of service and prevention of public health that supports the implementation of public health programs oriented to the promotive and preventive aspects, and increasing the allocation of health financing to groups babies, toddlers, and mothers and the elderly as indicators of achievement of the Minimum Service Standards (MSS) in the Health Sector. Keywords: Health Financing, DHA, Health Expenditures