Abstrak: Waktu transfer merupakan salah satu indikator kepuasaan pasien dan mutu pelayanan rumah sakit. Waktu transfer pasien adalah waktu yang dibutuhkan untuk memindahkan pasien dari satu ruangan ke ruang perawatan/ruang tindakan lain di dalam rumah sakit atau antar rumah sakit. Dalam kasus IGD, waktu transfer pasien adalah waktu yang dibutuhkan untuk memindahkan pasien dari IGD ke Ruang Rawat Inap. Diketahui waktu transfer pasien IGD ke Ruang Rawat Inap di RS Hermina Ciputat masih melebihi Standar Pelayanan Mutu RS Hermina Ciputat Tahun 2018 dimana seharusnya waktu transfer pasien adalah ≤30 menit sejak keputusan Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) sampai pasien tiba di Ruang Rawat Inap. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor penyebab lama waktu transfer pasien IGD ke Ruang Rawat Inap di RS Hermina Ciputat sehingga dapat dirumuskan saran untuk meningkatkan mutu pelayanan IGD RS Hermina Ciputat. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan motion study. Metode yang digunakan adalah observasi, wawancara mendalam, dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab lama waktu transfer pasien IGD ke Ruang Rawat Inap di RS Hermina Ciputat antara lain keterbatasan jumlah staf IGD, shifting staf IGD, keterbatasan jumlah bed Ruang Rawat Inap, access block, usia pasien, dan kegawatdaruratan pasien.

Abstrak: Along with the worldwide demographic change in the increased number of population aged over 65, Indonesia was no exception. Consequences of the prolonged life-expectancy and changes in disease pattern care recipients with chronic diseases have increased, but no sufficient home-health care yet. The objective was to develop a home-health care model with the concept of Coordination Unit, which possibly solved problematic issues under the current home-health care services. The qualitative research design was applied with the mix-method approach of the exploratory research approach and applied policy research approach was used with the exploratory approach were applied The purposive sampling technic was applied for data collection through interviews, and analyzed by the framework and thematic analysis. The result found the care recipients satisfaction was not high, and found problematic issues relating to quality of care and the lack of integration and coordination. Based on the Indonesian health system, the home-health care model with care coordination units was proposed with the concept that the Puskesmas possibly play roles as the coordination unit functioning as the center of coordinating home-health care services by a Care Manager who is in responsibilities of developing care plans, coordinating care providers and care service quality assurance

Abstrak: Skripsi ini bertujuan untuk merancang suatu sistem informasi Telaah Material Transfer Agreement (MTA) berbasis web pada Tim Advokasi dan Penelaahan Perjanjian Alih Material (Tim MTA) guna membantu proses Telaah MTA agar menjadi lebih efektif dan efisisen sesuai dengan kebutuhan serta mampu laksana. Metode pengembangan sistem informasi yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode System Development Life Cycle (SDLC), yang dimulai dari tahap analisis, perancangan basis data, perancangan desain antar muka, hingga tahap uji coba sistem. Dari pengumpulan data yang dilakukan, ditemukan adanya permasalahan pada proses pengajuan permohonan MTA, proses telaah protokol, serta proses penyampaian hasil MTA yang masih dilakukan secara manual. Dari hasil analisis didapatkan pula adanya peluang pengembangan sistem informasi untuk membantu pelaksanaan telaah MTA. Berdasarkan hal tersebut, telah disusun suatu rancangan sistem informasi telaah MTA berbasis web pada Tim MTA.
Kata kunci: Sistem Informasi, Web, Telaah, Basis Data Daftar Pustaka : 32 (2000-2015)

Abstrak: Penelitian ini membahas proses pembuatan desain FMEA untuk mencegah medication error di Instalasi Farmasi (Unit Rawat Jalan) di RSUD Tebet pada tahun 2021. Tujuan penelitian ini yaitu diperolehnya desain FMEA sebagai upaya pencegahan medication error di Instalasi Farmasi (Unit Rawat Jalan). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan operational research. Pengumpulan data melalui wawancara mendalam. observasi dan telaah dokumen. Penelitian ini dilakukan pada bulan April-Mei 2021 di Instalasi Farmasi (Unit Rawat Jalan) RSUD Tebet.

Abstrak: Penyakit TB masih merupakan masalah kesehatan di Indonesia, walaupun upaya pengendalian sudah dilakukan sejak jaman penjajahan. Evaluasi yang dilakukan selama ini masih merupakan evaluasi proses, maka kali ini peneliti menawarkan suatu evaluasi yang menyeluruh yaitu adanya cara pengukuran baru berupa variabel laten ( lingkungan, sarana prasarana, proses, target dan output) dengan tujuan hasil evaluasi ini untuk memberi masukan pada penentu kebijakan pengendalian TB di masa yang akan datang.Penelitian di lakukan dengan memakai gabungan data Rifaskes 2011 dan P2PL 2011.Metode yang dipakai adalah analisa data sekunder, serta penambahan data kualitatif dengan memakai penelitian sistem, serta metode pemodelan variabel dengan menggunakan analisa Struktural Equation Modeling. Hasil yang didapat adalah di perolehnya 4 model hasil evaluasi program pengendalian TB: Model nasional, model wilayah Sumatra, model Jawa Bali, model wilayah lainnya. Secara garis besar ada beberapa perbedaan kontribusi setiap hubungan variabel laten; pada model nasional kontribusi terbesar (1.sarana prasarana ke proses, 2. Target 1 dan CDR 3. proses ke target 2) pada hasil evaluasi Sumatra (1. sarana prasarana ke proses; 2. target 1 dan CDR 2. target 1 dengan CNR 3.lingkungan dan sarana prasarana) hasil evaluasi Jawa Bali (1.target 1 dan CNR 2.target 1 dengan CDR 3. Target 2 dan CR ) dan hasil evaluasi wilayah lainnya (1. target 1 dengan CNR 2. lingkung dan sarana prasarana 3. sarana prasarana ke proses).

---

TB disease remains a health problem in Indonesia, despite the control measures already carried out since the colonial era. Evaluations were conducted for this is still an evaluation process, so this time offers researchers a comprehensive evaluation that is the way of new measures in the form of latent variables (environment, infrastructure, processes, targets and output) with the purpose of this evaluation to provide input on policy makers TB control in the future.The experiment was conducted using a combination of data P2PL Rifaskes 2011 and 2011. The method used is the analysis of secondary data, as well as additional qualitative data using systems research, as well as variable modeling methods using Structural Equation Modeling analysis. The result is a model of evaluation results oBTAin it 4 TB control program: The national model, a model region of Sumatra, Java and Bali models, models of other regions. Broadly speaking, there are some differences in the contribution of each relationship latent variables; the largest contribution to the national model (1. infrastructure to process, targets 1 and CDR 3.target 1 to process) on evaluation of Sumatra (1. infrastructure to process; 2. target 1 and CDR 2. target of 1 to CNR. 3.the environment and infrastructure) on the evaluation of Java Bali (1.target 1 and CNR 2.target 1 with CDR 3. Target 2 and CR) and the results of evaluation of other areas (1.targets 1 with CNR 2. infrastructure with the environment and 3.infrastructure to process).

Abstrak: Pengukuran kinerja program pengawasan pangan olahan saat ini hanya berfokus pada keamanan produk yaitu persentase makanan yang memenuhi syarat. Di sisi lain, terdapat pula indikator indeks pengawasan pangan olahan, yang baru mencakup elemen kegiatan pengawasan, laboratorium dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), namun belum mencakup elemen lainnya yang tertuang dalam pedoman FAO dan WHO tentang Food Control System Assessment Tool tahun 2019. Untuk itu, perlu dilakukan pengembangan kebijakan dalam penilaian sistem pengawasan pangan olahan mengacu pedoman tersebut. Penelitian ini bertujuan mengembangkan indeks pengawasan pangan olahan di Indonesia. Adapun tujuan khusus penelitian adalah: (1) memperoleh indikator untuk mengembangkan model indeks pengawasan pangan olahan di tingkat provinsi di Indonesia; (2) mendapatkan model yang dapat digunakan untuk menentukan indeks pengawasan pangan olahan di tingkat provinsi di Indonesia; (3) mendapatkan indeks pengawasan pangan olahan di tingkat provinsi di Indonesia; (4) mengetahui hubungan kepemimpinan terhadap indeks pengawasan pangan olahan di tingkat provinsi di Indonesia sebagai penentu penerimaan indeks pengawasan pangan olahan; dan (5) memperoleh indikator untuk mengembangkan indeks pengawasan pangan olahan di tingkat kabupaten/kota di Indonesia pada konteks desentralisasi dengan fragmentasi kewenangan pengawasan pangan olahan. Penelitian ini menggunakan desain cross sectional dengan pendekatan mixed method. Tahapan penelitian dimulai dari proses penyusunan dan penajaman indikator dalam bentuk expert panel interviews dengan metode Delbecq-Nominal Group Technique (NGT). Analisis faktor sebagai pengujian validitas konstruk dilakukan untuk memperoleh model indeks pengawasan pangan olahan. Rata-rata nasional indeks pengawasan pangan olahan di tingkat provinsi adalah 55,64, dan terdapat variasi besaran indeks di berbagai provinsi. Uji hubungan kepemimpinan dengan indeks pengawasan pangan olahan di tingkat provinsi menunjukkan korelasi kecil. Dalam konteks desentralisasi yang berlaku di Indonesia, berimplikasi fragmentasi kewenangan yang berpengaruh dalam sistem pengawasan pangan olahan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi kapasitas kepemimpinan. Berdasarkan model indeks pengawasan pangan olahan di tingkat provinsi dan juga memperhatikan fragmentasi kewenangan di tingkat kabupaten/kota, maka disusunlah rancangan indikator untuk model indeks pengawasan pangan olahan di tingkat kabupaten/kota. Penelitian ini berhasil menyusun model indeks pengawasan pangan olahan di tingkat provinsi dan rancangan indikator di tingkat kabupaten/kota. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti merekomendasikan perlunya pengawalan untuk pengawasan pangan olahan siap saji, penguatan jejaring keamanan pangan dan analisis risiko, asesmen kepemimpinan yang lebih spesifik serta komitmen pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan pangan olahan.