Abstrak: Abstrak

Penebusan resep merupakan parameter yang digunakan untuk menilai aksesibilitas masyarakat terhadap obat, dan belum digunakan untuk penilaian akses dalam skala nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui deskripsi penebusan resep pada pelayanan rawat jalan di Indonesia dan faktor-faktor yang berhubungan dengannya, berdasarkan data Survey Aspek Kehidupan Rumah Tangga Indonesia (SAKERTI) Tahun 2007 - 2008.

Hasil pengolahan data menunjukkan tingkat penebusan resep di pelayanan rawat jalan sebesar 85,49%. Faktor-faktor yang berhubungan dengan penebusan resep tersebut adalah kondisi geografis, setelah dikontrol dengan variabel lain. Untuk itu, disarankan agar penebusan resep dapat dipantau secara rutin dan upaya-upaya penyediaan akses terhadap obat yang memperhatikan kendala geografis.

The measurement of access to medicine is conducted through prescription filling, which had never been measured in national scale before. This research was aimed to describe the prescription filling by patient in outpatient health service, and factors related to it. The research utilize the large-database provided by Indonesia Familiy Life Survey (IFLS) year 2007 - 2008, with focus on household data.

Through the research, it was found that the 85,49% patients fulfill their prescription, which related to their geographical condition. The mentioned factor still remained significant, after the control of other variable was performed. Then, the research suggests the importance of having routine measurement of prescription filling should be acknowledged and the use of geographical-oriented policy on providing access of medicine to people.

Abstrak: Demand terhadap pelayanan kesehatan tenaga profesional di Indonesia masihterhitung rendah, walaupun peningkatan pembiayan kesehatan dan implementasiasuransi kesehatan yang menjamin lebih dari separuh populasi Indonesia melaluiJaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah dilakukan. Berbagai penelitiansebelumnya menunjukkan bahwa fenomena Supplier Induced Demand merupakansalah satu alasan mengapa ekspenditur kesehatan terus meningkat, sehinggamenyebabkan beban finansial tanpa memberikan keuntungan bagi kesehatanmasyarakat.Menggunakan data Susenas tahun 2012 dan Podes tahun 2011, peneliti melakukanpendekatan mikroekonometri menggunakan metode estimasi two part model danmenganalisis densitas dokter pada level kabupaten dan frekuensi kunjungan kepelayanan rawat jalan pada level individual untuk menemukan indikasi adanyafenomena Supplier Induced Demand pada kunjungan rawat jalan ke dokter praktikperorangan/poliklinik di Indonesia.Penelitian ini merupakan penelitian inisial yang pernah dilakukan di Indonesia.Kesimpulan yang didapatkan adalah densitas dokter merupakan variabel eksogen,dan memberikan korelasi positif pada frekuensi kunjungan responden sakit,sehingga memberikan bukti yang mengindikasikan adanya fenomena SupplierInduced Demand di Indonesia pada tahun 2012. Namun demikian, status sakittetap menjadi faktor utama yang membuat pasien mengakses pelayanankesehatan.Keywords: supplier induced demand, permintaan pelayan kesehatan, asuransikesehatan, rawat jalan

---

Demand for healthcare remain low, even though Indonesian government continueto increase healthcare funding, and implemented the social health insurance thatcovers more than a half of whole population through Jaminan KesehatanNasional (JKN). Numerous studies mentioned that the Supplier induced Demand(SID) is one of many reason why healthcare expenditure is increasing, causingmore financial pressures, increasing the share of national resources spent onhealthcare, which all of these can occur with few benefits for the health of thepopulation.Using data from Indonesian Household Survey (Susenas 2012) and Potensi Desa(Podes 2011), this study provides an empirical evidence of the phenomenon usingmicroeconometrics approach under the two-part modeling, analyzing district levelphysician density on the individual numbers of doctor visit to find evidenceindicating the existence of SID phenomenon in Indonesia.This is the initial study of the phenomenon in Indonesia, and it concludes thatphysician density is proven exogenous and has positive effect on the frequency ofdoctor visit, thus giving evidence indicating Supplier Induced Demandphenomenon occurred in Indonesia. Nevertheles, poor health status of patients isstill the main reason of the healthcare utilization.Keywords: supplier induced demand, demand for healthcare, health insurance,outpatient care

Abstrak:

---

Abstrak:

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap orang sehingga dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Rumah Sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan, meskipun dengan dana terbatas dituntut tetap survive dan siap melayani masyarakat umum dan peserta Askes. Untuk menjaga kelangsungan pelayanan Rumah Sakit menyesuaikan tarif yang harus dibayar oleh pasien. Tarif pasien Askes lebih rendah dari tarif pasien umum.Data RS Persahabatan menunjukkan bahwa pendapatan sesuai tarif umum tahun 2001 meningkat cukup bermakna sebesar 52% dari tahun 2000, pendapatan terbesar dari Rawat Inap yang meningkat 39%. Meskipun pendapatan Rawat Inap meningkat, namun terdapat kesenjangan dimana pendapatan yang diterima (sesuai tarif Askes) hanya 32%. Hal ini terjadi akibat tarif pasien Askes lebih rendah dari tarif pasien umum. Akibat kesenjangan tersebut Rumah Sakit menanggung subsidi cukup besar, sehingga dapat mengganggu likuiditas dan terjadi deficit anggaran Rumah Sakit. Untuk itu perlu dikaji lebih lanjut perhitungan pendapatan berdasarkan tarif Askes. Hal inilah yang melatarbelakangi penelitian ini.Penelitian ini bertujuan mendapatkan gambaran seberapa besar kesenjangan pendapatan dan besarnya subsidi sesuai hasil perhitungan kembali serta distribusinya pada Unit Instalasi Rawat inap, akibat perbedaan tarif Askes dengan tarif umum dan bagaimana kebijakan penetapan tarif dimana yang akan datang. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan cara observasi dan evaluasi dengan melakukan estimasi perhitungan data sekunder dan diskusi/wawancara.Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan (1) terdapat perbedaan hasil (output) antara perhitungan pendapatan dan subsidi oleh rumah sakit, dengan hasil perhitungan yang dilakukan pada penelitian ini, dimana kesenjangan menurut Rumah Sakit sebesar 68%, sedangkan menurut hasil perhitungan kembali sebesar 54%; (2) terdapat pasien Askes yang menggunakan kelas perawatan melebihi haknya tanpa membayar selisih tarif secara penuh, akibatnya Rumah Sakit menanggung biaya bagi pasien tersebut, dan seharusnya Rumah Sakit membukukannya sebagai beban pasien bukan Subsidi Askes; (3) subsidi bagi pasien Askes terjadi secara progresif yaitu makin tinggi golongan PNS dan Penerima Pensiun makin besar subsidi yang dinikmati; atau subsidi Rumah Sakit saat ini dinikmati oleh siapapun yang dirawat, baik pasien miskin maupun mampu; (4) kelemahan pembukuan terdapat pada sistem akuntansi, dimana rekening (account) yang ada belum menjangkau jenis tindakan yang jumlahnya banyak (comprehensive), seperti tindakan pelayanan pasien Askes belum seluruhnya dibukukan dalam akuntansi Rumah Sakit; (5) Pola tarif RS Perjam sampai saat ini belum ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.Saran yang dapat diberikan adalah agar Rumah Sakit dapat mengembangkan jenis pelayanan luar paket, karena tarifnya mendekati tarif Rumah Sakit. Secara aktif memberikan masukan kepada PT. Askes agar dilakukan peninjauan kembali tarif paket. Pengolahan dan pencatatan transaksi keuangan agar dilakukan secara terintegrasi antara Bagian Keuangan dan Bagian Akuntansi sehingga laporan keuangan dapat diuji kelayakannya dan wajar. Selanjutnya perlu dilakukan percepatan penagihan (klaim) biaya pelayanan kepada PT. Askes, karena akan membantu likuiditas Rumah Sakit. Depkes perlu segera menetapkan Pola Tarif Rumah Sakit Perjam dan mengupayakan penambahan premi peserta Askes.

---

Analysis of Service Subsidies to Obligatory Participating Patients in PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia at the In-Patient Installation Unit of Persahabatan Hospital Jakarta Year 2001 Health development aims to improve individual awareness, willingness and ability to lead a healthy-life in order achieve an optimum status of health. Hospital as the facility of health care service is required, although in limited funds, to survive and get ready to serve general public and members of Askes. To keep it survive, the hospital should adjust the rate to be paid by patients. Well, the rate charged on the Askes-member patients is usually lower than that on general patients.Data collected from the Persahabatan Hospital of common rate-based income in 2001 show that the income raised significantly on to 52% from that in the previous year (2000), and the largest income is drawn from In-Patient service, raised 39%. Although In-Patient Income raised, less difference still occurred since the income (according to the rate of Askes) is only 32%. This is because lower rate of Askes-member patients than that of general patient. Such a thing makes the Hospital bear relatively larger subsidies and thus troubles its liquidity and leads to budget-deficit. Therefore, further review of the income needs an Askes-based estimation. It is this which underlies the research.This research aims at revealing the picture of difference between income and amount of subsidies according to its re-estimation and distribution at the In-Patient Installation Unit due to the different rate of Askes from that of general patient and considering rate policies in the future. This research is qualitative in manner carried out through observation and evaluation by reviewing secondary data estimates and discussion/interview.From results of research, one may come to the following conclusions that (1) difference of output exists between income and subsidy estimates by the hospital party and that in this research; 68% in the former and 54% in the latter, respectively (2) Askes patients using service facilities extend their rights without paying any full different rate. It becomes, therefore, a subsidy charged on the Hospital whereas the hospital should, otherwise, impose this charge on the patients rather than Askes subsidies, (3) Subsidy for Askes patients occurs progressively, viz., the higher level of Civil Servant and Pension receiver, the greater the subsidy he or she enjoys and that it draws a conclusion that hospital subsidy are currently received by any patient, be poor or able patients, (4) weak book-keeping entries occur in the accounting system in which the existing account does not yet record comprehensively such as Askes-patient care service. Rate schemes for Public-Owned Hospital have not been determined by the Minister for Health.A suggestion that may be proposed is to get the Hospital develop services included in the fist of external package, since rate of the Askes approaches that of the Hospital. Another suggestion is to provide active input to PT. Askes in order to have rate of package reviewed. Financial data processing and account should be integrated between Finance Department and Accounting Department and therefore financial statement is allowable to test its reasonable feasibility. Further, claim for service costs should be accelerated to PT. Askes for it would help the hospital liquidity. The Department of Health should really determine the Rate Schemes for Public-Owned Hospital and exert to increase premium for Askes-members.

Abstrak:

Kerugian ekonomi akibat adanya gangguan kesehatan yaog dialami seseorang berdampak terhadap pembiayaan kesehatan pemerintah dao pengeluaran rumah tangga. Dalam periode tahun 2005-2006, jumlah kasus penyakit infeksi akut lain saluran pernafasao atas menempati posisi teratas dalam proporsi sepuluh penyakit terbesar di kota Jambi. Tahun 2005 sebaoyak 108.292 kasus (34,51 %) dao pada tahun 2006 sebaoyak 99.332 (32,75%). Untuk mencapai kesembuhan, seseorang yaog menderita sakit memerlukan tindakan pengobatan. Layaoao pengobatan yang dilakukan terhadap pasien, akao menimbulkao biaya pada provider selaku penyedia jasa layanan dan juga pada pasien yaog memanfaatkan jasa layanan. Biaya yang timbul pada sisi provider maupun pasien masing-masing diklasifikasikan sebagai biaya laogsung (drect cost) dan biaya tak langsung (indirect cost). Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang besarao biaya yaog ditimbulkan akibat sakit (cost of illness) untuk rawat jalao ISPA. Tujuao khusus penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang : karakteristik responden dan pasien rawat jalao ISPA, besaran biaya langsung (direct cost) dan biaya tak langsung (indirect cost) pada sisi provider dan pasien yang melakukao kunjungan berobat untuk mencapai kesembuhan dalam satu periode sakit. Penelitian ini menggunakao desain studi analisis biaya, yaog dilaksanakao di wilayah kerja Puskesmas Simpaog rv Sipin pada bulao Jaouari s/d. Maret 2007, dengao jumlah sampel penelitiao 96 responden. Data yaog digunakao dalam penelitiao ini adalah data sekunder yaog diperoleh dari lokasi penelitiao serta data primer yaog diperoleh dari basil interview kepada responden. Hasil penelitian menunjukkao bahwa jumlah responden terbaoyak berusia kuraog dari atau sama dengao 31 tahun. Sebagiao besar responden berjenis kelamin perempuao dao berstatus sebagai ibu rumah tangga yaog tidak memiliki penghasilao. Berdasarkao jenis kelarnin, pasien terbaoyak adalah laki-laki. Jumlah pasien terbanyak pada kelompok umur 13 - 36 bulao. Untuk mencapai kesembuhan dalam satu periode sakit, 80,21 % dari seluruh pasien masing-masing melakukan 1 kali kunjungan berobat, sisanya 19,79 % masing-masing melakukan 2 kali kunjlUlgan berobat. Jumlah klUljlUlgan berobat dalam satu periode sakit yang dilakukan oleh setiap pasien lUltuk mencapai kesembuhan, sangat berpengaruh terhadap besaran biaya yang menjadi tangglUlgan provider mauplUl biaya yang harus dikeluarkan oleh pasien. Semakin banyak jumlah klUljlUlgan berobat yang di1akukan oleh pasien maka akan semakin besar biaya yang timbul pada sisi provider mauplUl pada sisi pasien. Opportunity cost tetap ada pada biaya yang dikeluarkan oleh repondenlpasien dalam memanfaatkan layanan rawat jalan ISPA. Untuk kese1uruhan pasien, total biaya pada provider lebih besar dari total biaya pada pasien. Cost of illness pasien rawat jalan ISPA adalah Rp 2.316.259,45 dengan rata-rata Rp 24.127,70. Untuk pasien yang melakukan 1 kali kunjungan berobat, total biaya pada provider lebih besar dari total biaya pada pasien. Cost of illness pasien rawat jalan ISPA adalah Rp 1.597.144,85 dengan rata-rata Rp 20.742,14. Untuk pasien yang melakukan 2 kali kunjlUlgan berobat, total biaya pada provider lebih besar dari total biaya pada pasien. Cost of illness pasien rawat jalan ISPA adalah Rp 719.114,60 dengan rata-rata Rp 37.848,14. Saran yang dapat disampaikan adalah : Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten serta sarana kesehatan pemerintah yang memberikan layanan pengobatanl perawatan perlu melakukan perhitlUlgan dan analisis biaya secara menyeluruh berdasarkan kegiatan dalam memberikan pelayanan. Puskesmas seyogyanya mempertahankan dan meningkatkan penerapan pola pelayanan pengobatan sesuai standar. Perlu dilakukan pengembangan model perhitlUlgan biaya ini ke dalam bentuk perangkat lunak komputer. Kepada peneliti lain diharapkan dapat melakukan penelitian serupa terhadap jenis penyakit lainnya.

---

Economic loss due to health disorder experienced by patient have an impact to governmenthealth financing and household health expenditure. From 2005 to 2006 period, acute respiratory infection disease was in first place of top ten diseases in Jambi City. In 2005 there were 108.292 cases (34,51%) and in 2006 were 99.332 cases (32,75%). The patient needs medical care to recover from the illness. Medical service for patient will incur the cost upon the provider who provides the service and the patient who uses the service. The cost incurred upon both the provider and the patients are classified into direct cost and indirect cost. The aim of this study was to describe the amount of the cost of illness for acute respiratory infection disease outpatient. The particular objectives were to describe characteristics of the participant and patient of acute respiratory infection disease outpatient, the amount of direct cost and indirect cost upon provider and the patient who performed medical visit to get recovery from the illness period. This study used cost analysis design, carried out in Simpang IV Sipin Public Health Centre from January to March2007, with 96 participants. Datawere secondary data collected from study area and primary data obtained from interviewed participants. The findings demonstrated that most patients were less or equal to 31 years old. Majority of them female and housewives. Base on gender the most patients were male. The most patients were in 13 -36 months age group. To get recovery in one illness period, 80,21% of total patients performed once medical visit, the remaining patients did twice medical visit. The medical visit patient performs in one illness period to get recovery from the illness highly influence the amount of cost upon provider and the patient. The more visits patient has, the higher the cost required upon provider and the patient. Opportunity cost I remains upon the patients expenditures in using acute respiratory infection outpatient services. For all patients, the total costs upon provider were higher than the total costs uponpatient. Cost of illness for acute respiratory infection out patient was. Rp 2.316.259,45 with Rp 24.127,70 on average. For the patients who did once medical visit, the total costs upon provider were higher than total costs upon patients. Cost of illness foracute respiratory infection out patient were Rp1.597.144,85withRp. 20.742,14 on average. For the patients who did twice medical visit, the total costs upon provider were higher than total costs upon patients. Cost of illness for acute respiratory infection outpatient were Rp 719.114,60 with Rp. 37.848,14 on average. It is suggested that District Health and government health facilities that provide medical/nursing care are required to calculate and conduct cost analysis as a whole based on activities in providing services. Public Health Centre must maintain and improve medical service pattern application by standard. It is need to develop this cost calculation model into computer software. Further researchers are needed to do the similar study for other diseases.

Abstrak: ABSTRAK Prevalensi hipertensi di Indonesia terus meningkat dari 21,2% pada tahun 2010 menjadi 23,3% pada tahun 2014. Hipertensi dapat menyebabkan penyakit jantung koroner, stroke, dan kematian jika tidak terdeteksi dini dan diobati secara tepat. Antihipertensi yang efektif dalam menurunan tekanan darah dan mengurangi resiko kejadian penyakit jantung koroner adalah Valsartan dan Amlodipine. Biaya pengobatan selalu menjadi penghalang untuk pengobatan yang efektif. Oleh karena itu, perlu dilakukan kendali mutu dan kendali biaya. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis evaluasi ekonomi dengan mengetahui gambaran biaya dan outcome dari penggunaan Valsartan dan Amlodipine selama tiga bulan pengobatan pada pasien hipertensi primer dengan tekanan darah stage I. Penelitian ini bersifat observasional dengan teknik pengambilan data secara retrospektif pada tahun 2016. Outcome berupa rata-rata penurunan tekanan darah sistolik dan diastolik, proporsi tekanan darah terkontrol, dan proporsi tekanan darah tidak terkontrol. Biaya yang diambil dari perspektif pasien yang berupa biaya langsung medis. Hasil penelitian diperoleh bahwa biaya penggunaan Amlodipine lebih rendah (Rp 872.666,02) dibandingkan Valsartan (Rp 1.064.621,00). Rata-rata penurunan tekanan darah pada penggunaan Amlodipine sebesar 16,33 / 7,88 mmHg, sedangkan pada Valsartan sebesar 14,05 / 5,00 mmHg. Proporsi tekanan drah terkontrol pada Amlodipine sebesar 80%, dengan proporsi kejadian penyakit jantung coroner sebesar 27,5%. Sedangkan proporsi tekanan darah terkontrol pada Valsartan 60%, dengan proporsi kejadian penyakit jantung koroner sebesar 72,5%. Pada diagram efektivitas biaya, Amlodipine terletak pada kuadran II dan Valsartan pada kuadran IV. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, Amlodipine dominan terhadap Valsartan karena membutuhkan biaya yang lebih rendah dan menghasilkan outcome yang lebih baik. Kata Kunci: Hipertensi Primer, Amlodipine, Valsartan, Evaluasi Ekonomi Background: The prevalence of hypertension in Indonesia continues to increase from 21.2% in 2010 to 23.3% in 2014. Hypertension can lead to coronary heart disease, stroke, and death if not detected early and treated appropriately. Antihypertensives that effectively reducing blood pressure and reducing the risk of coronary heart disease are Valsartan and Amlodipine. Medical expenses have always been a barrier to effective treatment. Therefore, it is necessary to have quality control and cost control.The aims of this study was to analyze economic evaluation and to know the costs and outcomes of use of Valsartan and Amlodipine during three months of treatment in primary hypertension patients with stage I blood pressure. Methods: This study was observational study with retrospective data retrieval technique in 2016. The outcome was the mean reduction of systolic and diastolic blood pressure, the proportion of controlled and uncontrolled blood pressure. Costs taken from the patient's perspective in the form of direct medical costs. Results: The results obtained that the cost of using Amlodipine is lower (Rp 872.666.02) than Valsartan (Rp 1,064,621.00). The mean reduction of blood pressure of Amlodipine was 16.33 / 7.88 mmHg, while Valsartan was 14.05 / 5.00 mmHg. Proportion of controlled blood pressure of Amlodipine was 80%, with a proportion of coronary heart disease events was 27.5%. While the proportion of controlled blood pressure of Valsartan was 60%, with the proportion of coronary heart disease events was 72.5%. In the costeffectiveness diagram, Amlodipine was in quadrant II and Valsartan was in quadrant IV. Conclusion: Amlodipine is dominant against Valsartan because it requires lower cost and better outcome. Key words: Primary Hypertension, Amlodipine, Valsartan, Economic Evaluation

Abstrak:

---