Abstrak: Skripsi ini membahas mengenai bentuk kebijakan Zero Complaint serta implementasinya di Rumah Sakit Bhayangkara Tk I R Said Sukanto yang ditinjau dari kondisi lingkungan rumah sakit, hubungan antar unit rumah sakit, sumber daya rumah sakit, serta karakteristik dan kapabilitas Unit Humsar Dumas. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Hasil penelitian mengatakan bahwa dalam implementasi kebijakan Zero Complaint masih ada faktor yang belum mendukung terlaksananya implementasi kebijakan Zero Complaint. Faktor yang belum mendukung yaitu dari kondisi lingkungan rumah sakit, terdiri dari kendala sumber daya, sosio kultural, keterlibatan penerima program, dan infrastruktur, dari faktor sumber daya rumah sakit yaitu komitmen birokrasi, dan dari faktor karakteristik dan kapabilitas Unit Humsar Dumas yaitu keterampilan petugas, komunikasi dalam unit, kepemimpinan kepala unit, dan komitmen pelaksana. Meskipun demikian hasil implementasi kebijakan Zero Complaint sudah mencapai tujuan yang sudah ditetapkan dan berhasil menciptakan perubahan yang lebih baik bagi rumah sakit baik secara internal dan eksternal.

---

This study is focusing on the Zero Complaint policy and its implementation in Bhayangkara Tk I R Said Sukanto Hospital. The study reviewed hospital environmental conditions, the relationships between unit in hospital, hospital resources, and characteristics and capabilities of Humsar Dumas Unit. This study is a descriptive qualitative research. The study revealed that there are several factors which are not supporting the implementation of Zero Complaint policy, which include human resources constraints, socio-cultural, the involvement of program beneficiaries from environmental condition factor, commitment of bureaucracy, personnel skills, communication within the unit, unit leadership, and executive commitment from characteristic and capabilities of Humsar Dumas Unit. Nevertheless the results of policy implementation Zero Complaint has reached a predefined goal and managed to create a better change for the hospital, both internally and externally.

Abstrak:

---

Abstrak:

Abstrak: Kepatuhan terhadap Standar Prosedur Operasional (SPO) merupakan komponenpenting dalam menajemen keselamatan pasien dan merupakan indikator kinerja rumahsakit. Tujuan penelitian adalah untuk memperoleh gambaran faktor-faktor yangmempengaruhi kepatuhan perawat IGD dalam pelaksanaan SPO pemasangan infus yangdihubungkan dengan kejadian flebitis di IGD RS Bhayangkara TK I R Said SukanntoJakarta. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan cross sectional untukmengetahui kepatuhan perawat pada SPO pemasangan infus dan faktor yangmempengaruhi (umur, lama kerja, jenis kelamin, Pendidikan, kepemilikan STR, SIPP,tingkat pengetahuan , motivasi , Pelatihan BTCLS, Sosilaisasi SPO, Pelatihan TerapyIntra Vena, Persepsi Imbalan dan Sumber Daya). Instrumen penelitian menggunakankuesioner, lembar observasi dan wawancara. Analisa data menggunakan univariat,Bivariat , Multivarit dan uji T-Test untuk variabel dependen dengan kejadian flebitis).Hasil uji analisis diperoleh gambaran bahwa kepemilikan STR, SIPP, motivasi, umur,lama kerja, jenis kelamin, pendidikan, sosilaisasi SPO, pelatihan terapy intra vena,persepsi Imbalan dan sumber daya tidak berpengaruh terhadap kepatuhan perawat. Hasilpenelitian menunjukan 50% perawat tidak memiliki STR, 75% perawat tidak memilikiSIPP, rata-rata kepatuhan perawat pada SPO pemasangan infus pada CI95% adalah59,57% s/d 62,13%, faktor yang mempengaruhi kepatuhan perawat IGD adalah pelatihanBTCLS dan tingkat pengetahuan. Dalam penelitian ini diketahui bahwa infus yang dipasang perawat yang tidak patuh pada SPO beresiko 4,37 kali dibandingkan dengan infusyang dipasang sesuai SPO.Kata kunci : IGD, kepatuhan perawat , Standar Prosedur Operasional.

Abstrak: Di Indonesia, upaya mengendalikan resistensi antimikroba salah satunya melalui dpembentukan Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba (KPRA) dan dibentuknya Permenkes no 8 Tahun 2015 tentang Program Pengendalian Resistensi Antimikroba di Rumah Sakit. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam terhadap implementasi kebijakan Program Pengendalian Resistensi Antimikroba di Rumah Sakit dibandingkan antara rumah sakit pemerintah dengan rumah sakit swasta yaitu RS Persahabatan dan RS PMI, untuk selanjutnya dapat menjadi masukan dalam perumusan strategi pengendalian resistensi antimikroba yang efektif dan efisien di rumah sakit. Metode penelitian merupakan studi deskriptif dengan analisis kualitatif melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pelaksanaan Program Pengendalian Resistensi Antimikroba di Rumah Sakit Pemerintah lebih baik dari Rumah Sakit Swasta berdasarkan Permenkes No 8 Tahun 2015 tentang PPRA di Rumah Sakit. Saran yang diajukan adalah mempercepat peningkatan awwareness rumah sakit terhadap PPRA, Bagi RS Persahabatan dengan meningkatkan status tim menjadi Komite, bagi RS PMI dengan meningkatkan leadership tim PPRA. Kata kunci: PPRA, Resistensi Antimikroba, Rumah Sakit, Implementasi Kebijakan In Indonesia, an effort to control Antimicrobials Resistance at the hospital through the formation of Antimicrobials Resistance Control Commitee, and published Ministry of Health regulation no 8, 2015 about anti microbials resistance control program at the hospital. This research is to aim deeper The Implementation of The Regulation of Antimicrobials Resistance Control Program at the Hospital compare to public hospital with private hospital at Persahabatan Hospital and PMI Hospital, where next could be input in formulating the effective & efficient strategy of Antimicrobials Resistance Control at The Hospital. The research method is descriptive study with qualitative analysis through deep interview and studied document. The results concluded that the implementation of Antimicrobial Resistance Control Program in Government Hospital is better than Private Hospital based on Permenkes No. 8/2015 on PPRA at Hospital. The suggestion is to accelerate the increase of awareness of the hospital to PPRA, for Persahabatan Hospital by raising the status of the team to the Committee, for PMI Hospital by improving the leadership of PPRA team. Keywords: PPRA, Hospital, Antimicrobial Resistance, policy implementation

Abstrak: Abstrak

Tesis ini bertujuan untuk melakukan analisis implementasi administrasi klaim Jamkesmas di rumah sakit vertikal tahun 2012. Latar belakang permasalahan dalam penelitian ini adalah banyaknya permasalahan di rumah sakit daerah akibat keterlambatan klaim seperti cash flow rumah sakit, pembayaran insentif yang terlambat, dan pembelian obat terhambat. Di rumah sakit vertikal, efek dari keterlambatan pengajuan klaim Jamkesmas belum diketahui, karena belum pernah ada laporan tertulis mengenai implementasi administrasi klaim Jamkesmas sementara data dari Rekapnas menunjukkan adanya keterlambatan klaim di rumah sakit vertikal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam dari informan terpilih.

Hasil penelitian menunjukkan dari berdasarkan kepada teori implementasi kebijakan Edward III faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan birokrasi, serta kendala yang menyebabkan keterlambatan klaim.

Kesimpulannya,implementasi administrasi klaim Jamkesmas di rumah sakit vertikal telah berjalan baik meskipun ada kendala,yaituhambatan faktor komunikasi, sumber daya, dan komitmen. Kedua, belum ada pengawasan langsung terhadap jalannya proses administrasi klaim Jamkesmas di RS vertikal baik oleh Kemenkes ataupun rumah sakit. Saran peneliti bagi Kemenkes adalah membentuk tim casemix di setiap rumah sakit, dan menyusun format pengawasan sistem klaim.

This thesis aims to undertake an analysis of the implementation of the administrative claims Jamkesmas at hospital owned by Ministry of Health (MoH) in 2012. Background problem in this research is the large number of problems in the hospital area due to the delay in the claim such as cash flow, the incentive payment is late, and the purchase of drugs inhibited. At the hospital, the vertical effects of the delay in filing claim Jamkesmas unknown, because there has never been a written report regarding the implementation of the administrative claims data from temporary Jamkesmas national data claims showed a delay in hospital owned by MoH claims. This study used a qualitative approach by doing in-depth interviews of the selected informant.

The results showed of policy implementation based on the theory of Edward III communication factors, resources, disposition and bureaucracy, as well as the obstacles that cause delays in claims.

In conclusion, the implementation of administration claims Jamkesmas vertical hospital was going well despite the constraints, obstacles to communication factors, resources, and commitment. Second, there has been no direct supervision over the course of the administrative proceedings at hospital owned by MoH Jamkesmas claims either by Ministry of Health or the hospital itself. Advice for Ministry of Healthare forming teams of casemix at every hospital, and composing format of supervision claims.