Abstrak: Rumah sakit membutuhkan logistik dalam pelaksanaan kegiatannya. Sama sepertipengelolaan obat di Instalasi Farmasi, pengelolaan bahan medis habis pakai yangtersedia di ruang rawat perlu juga dilakukan monitoring dan evaluasi agarpengelolaan BMHP di ruang rawat dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya.Penelitian bertujuan untuk mengevaluasi penggunaan BMHP floor stock untuksepuluh tindakan keperawatan dan menemukan permasalahannya di Unit RawatInap Gedung A. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif dankualitatif dengan teknik pengumpulan data triangulasi antara telaah dokumen,Focus Group Discussion (FGD) dan wawancara mendalam. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa secara umum, tidak ada perbedaan yang signifikan antarapenggunaan BMHP Floor Stock untuk sembilan tindakan keperawatan di Lantai 4dan 7. Satu tindakan keperawatan tidak dapat dibandingkan karena keterbatasandata. Ada perbedaan yang signifikan pada aspek kode CMG, Shift kerja,pendidikan terakhir, jabatan, serta level kompetensi untuk tindakan tertentu.Sedangkan untuk lama kerja, jenis kelamin dan usia tidak ada perbedaan yangsignifikan. Terdapat pengaruh Input Man (sumber daya manusia), Money(Pendanaan), Machine, Methode serta fungsi pelaksanaan dan pengawasanterhadap penggunaan dan pendokumentasian BMHP Floor Stock untuk tindakankeperawatanKata Kunci: Evaluasi; Bahan Medis Habis Pakai;Tindakan Keperawatan.

Abstrak:

ABSTRAK

Tesis ini membahas Rencana Strategis Unit Pelayanan Terpadu RSCM Kencana RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun 2013 – 2017. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan operation research. Tehnik yang digunakan adalah wawancara mendalam dan Consensus Decision Making Group (CDMG). Hasil Penelitian ini adalah terbentuknya visi dan misi serta diketahuinya aspek internal dan eksternal yang mempengaruhi RSCM Kencana. Aspek internal (kekuatan dan kelemahan) dan aspek eksternal (peluang dan ancaman) yang mempengaruhi RSCM Kencana. Hasil penelitian menghasilkan analisa SWOT RSCM Kencana ada di kuadran tiga dengan strategi Turn Around, Matriks TOWS ada di internal fix it dan analisa dengan matriks IE RSCM Kencana ada di kuadran III, V dan VII yaitu Hold and Maintenance. Dimana alternatif strategi dianalisa adalah pengembangan produk. Pengembangan produk yang dipilih sebagai prioritas dari matriks QSPM adalah pembuatan paket layanan.

ABSTRACT

This thesis discussed Strategic Plan of Integrated Services Unit RSCM Kencana at RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo for 2013-2017. This study used qualitative with the operation research approach. The techniques used were in-depth interviews and Consensus Decision Making Group (CDMG). This study result is the new vision and mission. The result of the research discussed internal aspects (strengths and weaknesses) and external aspects (opportunities and threats) influencing the RSCM Kencana. The results of SWOT analysis in third quadrant with Turn Around strategy, TOWS matrix in internal fix it and IE matrix analysis is at quadrant III, V and VII which strategy used are Hold and Maintenance. Where the alternative strategy is product development. The choice of the priority development products from the QSPM matrix is making the service packet. Keywords: vision, mission and strategic planning.

Abstrak: Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis implementasi kebijakanpengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3) pasca akreditasi JCI di RSUPNdr.Cipto Mangunkusumo Jakarta Tahun 2014. Fokus penelitian ini adalahimplementasi kebijakan pengelolaan B3 dan faktor-faktor yang mempengaruhinyayaitu komunikasi, sumber daya,disposisi dan stuktur birokrasi. Permasalahan yangdiangkat dalam penelitian ini adalah berdasarkan data dari laporan rondemanajemen dimana banyak temuan-temuan pengelolaan B3 di lapangan pascaakreditasi JCI yang tidak sesuai dengan prosedur-prosedur yang telah ditetapkandalam kebijakan pengelolaan B3 dan juga dilihat dari data Unit K3RS dimanaterjadi beberapa insiden yang dilaporkan terkait dengan pengelolaan B3 pascaakreditasi JCI. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi tak berstruktur dan telaah dokumen. Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling. Analisadata dalam penelitian ini menggunakan analisis isi (content analysis).Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan B3 pasca akreditasi JCI di RSUPN dr.Cipto Mangunkusumo belum berjalan dengan baik. Pada faktor komunikasi: Transmisi yang kurang maksimal,ketidakjelasan kebijakan dimana secara isi yang belum lengkap danpenyampaiannya ke lapangan belum optimal serta pelaksanaan kebijakan yangbelum konsisten. Selanjutnya, pada faktor sumber daya: SDM, fasilitas dananggaran masih belum memadai. Pada faktor disposisi implementor yang jugabelum baik, para pelaksana kebijakan secara umum kurang cukup kuat memiliki komitmen untuk mendukung pelaksanaan kebijakan pengelolaan B3 ini. Terakhirfaktor struktur birokrasi: Mekanisme pelaksanaan, koordinasi dan monitoringyang belum berjalan efektif.
Kata Kunci: FMS JCI , Implemetasi, Kebijakan, Pengelolaan B3.

Abstrak: ABSTRAK Pada peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil disebutkan Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan terhadap Negara. Naik pangkat dapat menjadi dorongan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk lebih meningkatkan prestasi kerja dan pengabdiannya. Karena kenaikan pangkat merupakan penghargaan dan setiap penghargaan memiliki nilai apabila kenaikan pangkat diberikan tepat orang dan tepat waktu. Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo merupakan Rumah Sakit Pendidikan dimana memiliki tenaga medis subspesialistik yang beragam, memiliki kompetensi dan masa kerja yang cukup lama. Berdasarkan data yang ada pada Unit Sumber Daya Manusia (SDM) Departemen Mata tercatat 14 Dokter Spesialis Mata yang berstatus Dodiknis dari 30 Dokter Spesialis Mata yang berstatus PNS sehingga masih terdapat 16 Dokter yang belum melakukan inpassing dan 10 staf medis belum memiliki jabatan fungsional pendidikan. Diketahui Ketepatan kenaikan pangkat bagi staf medis di Departemen Mata dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satu faktor yang adalah variabel penilaian diri sendiri dengan nilai p=0,015. Dilakukan analisis dengan wawancara mendalam kepada staf medis dimana diperoleh informasi yang mempegaruhi keterlambatan kenaikan pangkat bagi staf medis yaitu staf tidak mengerti proses inpassing dan belum memiliki publikasi sehingga belum dapat mengurus kenaikan jabatan akademik dosen. Rumitnya proses administrasi baik kenaikan pangkat ataupun proses inpassing membuat sebagian staf lebih memilih untuk melakukan pelayanan dibandingkan melakukan penilitian. Kata kunci: Naik pangkat, staf medis, jabatan fungsional ABSTRACT In the government regulation of the Republic of Indonesia Number 99 of year 2000 concerning the Promotion of Civil Servants mentioned the promotion is an award given for the work performance and dedication of the concerned Civil Servants to the State. Promotion can be a boost to Civil Servants to further improve their work performance and service. Because promotion is an award and each award has a value if the promotion is given to the right person and on time. Cipto Mangunkusumo Hospital is a Teaching Hospital where it has a variety of subspecialty medical personnel, has competency and has a long working period. Based on the data available at the Department of Human Resources (SDM), there were 14 Dodiknis Ophthalmologists from 30 Ophthalmologists who were civil servant status so that there were still 16 Doctors who had not done inpassing and 10 medical staff did not have functional educational positions. It is known that the accuracy of promotion for medical staff at Department of Ophthalmology is influenced by several factors, one of the factors is the selfassessment variable with a value of p = 0.015. An analysis was conducted with in-depth interviews with medical staff where information was obtained which affected the delay in promotion for medical staff, staff did not understand the inpassing process and did not have publications so that they could not take care of the increase in academic lecturer positions. The complexity of the administrative process both promotion and inpassing process makes some staff prefer to do service rather than doing research Keywords: Civil servants, medical staf, fungtional structure

Abstrak:

---

Abstrak: Abstrak
esis ini dilatarbelakangi oleh banyaknya penggunaan obat non DPHO dan tingginya beban cost sharing obat pada pasien ASKES di rawat inap gedung A RSCM. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan peresepan obat non DPHO yang terdiri dari faktor Dokter Penanggung Jawab Pasien (pendidikan, spesialisasi), faktor pasien (umur, jenis kelamin), faktor kelas ruang rawat terhadap rerata biaya obat non DPHO. Penelitian ini merupakan penelitian analitik dengan menggunakan desain cross sectional.Hasil penelitian menunjukkan rerata biaya obat non DPHO per pasien adalah Rp 1.511.626 atau 55,3% dari total biaya obat. Pendidikan dan spesialisasi DPJP, umur dan jenis kelamin pasien, serta kelas ruang rawat berhubungan dengan rerata biaya obat non DPHO. Rerata biaya obat non DPHO Konsultan lebih tinggi daripada Spesialis, rerata biaya obat non DPHO paling tinggi pada spesialisasi Syaraf dan paling rendah pada Gigi Mulut, rerata biaya obat non DPHO tertinggi pada pasien kelompok umur tua dan paling rendah pada anak, rerata biaya obat non DPHO pasien laki-laki lebih tinggi daripada perempuan,dan rerata biaya obat non DPHO paling tinggi pada kelas VIP (4 bed) dan VVIP, paling rendah pada kelas 2 dan 3.

---

This study is triggered by the heavy use of drugs of non-DPHO and the high burden of drug cost sharing for ASKES? patients hospitalized in Gedung A RSCM. The purpose of the study was to determine the factors associated with the prescriptions of non-DPHO comprising factors of Responsible Patient Physician (i.e. education, specialization), patient factors (i.e. age, gender), the room class factor toward the average cost of non-DPHO drugs. This study is an analytical one using cross-sectional design.The results showed that the average drug cost per patient non DPHO is Rp. 1,511,626 or 55.3% of total drug costs. Education and specialization of DPJP, age and sex of the patient, as well as room class have relationship toward non-DPHO average drug costs. The average of cost of medication non DPHO from Consultant is higher than that of drugs prescribed by Specialist. The highest cost for non-DPHO is neural specialization while Dental Mouth is the lowest. Furthermore, the average cost of non DPHO in older age groups are the highest whilst children are the lowest. Finally, male patients are higher than the female, as well as VIP class (4 beds) and VVIP are the highest and the class 2 and 3 are the lowest.

Abstrak:

---

Abstrak:

Abstrak:

Diagnostic Related Groups (DRGs) yaitu suatu sistem yang mengklasifikasikan pasien-pasien rawat inap rumah sakit ke dalam kelompok-kelompok (grup) yang menggunakan sejumlah sumber daya yang relatif sama berdasarkan karakteristik seperti diagnosa, prosedur, umur, komplikasi ataupun penyakit yang menyertai (comorbidity). Diagnose Related Groups (DRG’s) merupakan suatu sistem pembiayaan rumah sakit dengan menggunakan mekanisme penggantian biaya (reimbursement payment mechanism) yang berguna untuk melakukan pengukuran terhadap sumber daya rumah sakit yang digunakan untuk memberikan pelayanan yang optimal terhadap pasien dengan menjamin efektivitas dan efisiensi pelayanan kesehatan yang diberikan rumah sakit kepada pasien (Willems et al. 1989). Selain memberikan fokus dalam masalah penghitungan biaya, Casemix juga memberikan standar nasional mengenai berapa biaya yang harus dikenakan untuk diagnosis tertentu. Hal ini memberikan kepastian sekaligus transparansi pada masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan kesehatan. Dengan demikian, biaya dapat diprediksi, dan keuntungan yang diperoleh rumah sakit pun dapat lebih pasti. Kelahiran bayi dapat dilakukan secara per abdominal melalui seksio caesaria maupun pervaginam baik secara spontan maupun dengan bantuan alat (vakum dan forcep). Walaupun insidens partus pervaginam dengan bantuan instrument hanya 1 diantara 10 persalinan, namun tindakan ini dapat mengakibatkan risiko mortalitas dan morbiditas yang cukup tinggi terhadap ibu dan janin sehingga operator yang melakukan tindakan haruslah seseorang yang benar – benar kompeten (Hayman 2005). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola penyakit penyulit dan penyerta (casemix) AR-DRG berbeda dengan pola penyakit DRG Indonesia khususnya pada tindakan vakum dan forsep dimana AR-DRG hanya mengklasifikasikan pola penyakit penyerta dan penyulit menjadi with severe comorbidity and complication dan without comorbidity and complication. Sedangkan DRG Indonesia (dengan pengambilan sampel di RSCM) mengklasifikasikan pola penyakit pada tindakan ekstraksi vakum dan forsep menjadi : EV/EF Murni, EV/EF dengan penyerta, EV/EF dengan penyakit penyulit dan EF/EV dengan penyerta dan penyulit. Penyakit Penyulit yang menjadi pola penyakit antara lain PreEklamsia Berat, Pre-Eklamsia Ringan, Hipertensi dalam kehamilan, Ketuban pecah dan Inersia PK 1 Aktif. Penyakit penyerta yang menjadi pola penyakit adalah bekas seksio. Penyakit penyerta dan penyulit yang menjadi pola penyakit antara lain PEB dan Bekas Seksio dan Ketuban Pecah & Bekas Seksio. Cost of Treatment tindakan ekstraksi vakum & forsep murni (O02B) adalah sebesar Rp. 3,570,552.54, dengan lama hari rawat 2 hari. Cost of Treatment tindakan ekstraksi vakum & forsep dengan penyerta (O02A) adalah sebesar  Rp 3,810,507.42, dengan lama hari rawat 3 hari, Cost of Treatment tindakan ekstraksi vakum & forsep dengan penyulit (O02A) rata – rata Rp 3,528,798.93 dengan lama hari rawat 4 hari. Terakhir, Cost of Treatment tindakan ekstraksi vakum & forsep dengan penyakit penyerta dan penyulit (O02A) Rp. 3,615,238.61 dengan lama hari rawat 4 hari. Terdapat penurunan tarif yang signifikan antara tarif tindakan ekstraksi vakum dan forsep mulai dari 14 % sampai dengan 30 % apabila komponen gaji dan obat dikeluarkan dari perhitungan. Perlunya telaah lebih lanjut terhadap adanya INA CBG’s (Indonesia Case-Based Group) sebagai kelanjutan dari INA DRG yang mulai diberlakukan oleh Kementrian Kesehatan RI pada tahun 2011. Daftar Bacaan : 31 (1986 – 2010)

---

 

Diagnostic Related Groups (DRGs) is a system that classifies patients who were hospitalized in groups (group) that uses a number of resources which are relatively similar based on characteristics such as diagnosis, procedures, age, complications or illnesses that accompany (comorbidity). Diagnose Related Groups (DRG's) is a system of hospital’s financing using the reimbursement payment mechanism which is useful to make the measurement of hospital resources and used to provide optimum service to patients by ensuring the effectiveness and efficiency of health services (Willems et al. 1989). Besides focusing on costing issue, case mix also provides national standards on how costs should be imposed for a specific diagnosis. This provides certainty as well as transparency in public as a user of health services. Thus, predictable cost and hospital’s revenue can be more certain. The birth of a baby can be done by abdominal or caesarean section either spontaneously with the help of instrument (vacuum and forceps). Although the incidence of vaginal parturition with the aid of instruments only 1 in 10 deliveries, but this action could result in risk of mortality and morbidity to mother and fetus so the operators should be someone who is competent (Hayman 2005). The study reported that patterns of complications and comorbidity diseases (case mix) of AR-DRG has different patterns with INA DRG, especially on vacuum and forceps extraction where the AR-DRG only classify patterns  with severe complication and comorbidity and without comorbidity and complication. While DRG Indonesia (with sampling in RSCM) classify the pattern of disease in vacuum extraction and forceps action becomes: without comorbidity and complication, with comorbidity, with complications and with severe comorbidity and complications. Disease that became the pattern of disease complications including severe pre-eclampsia, Mild Pre-eclampsia, Hypertension in pregnancy, premature ruptur of the membrane and active phase inertia. Comorbidities that became the pattern of disease is a former delivery with caesarean section. Severe Complication and comorbidity are include mixture of former delivery with caesarean section and severe pre-eclamptia and premature rupture of the membrane and former delivery with caesarean section. Cost of Treatment vacuum & forceps extraction wo/ complication and comorbidity (O02B) is 3,570,552.54 IDR, with average length of stay 2 days. Cost of treatment vacuum & forceps extraction with comorbidity (O02A) is Rp 3,810,507.42 IDR, with average length of stay 3 days, cost of treatment vacuum & forceps extraction with complications (O02A) is 3,528,798.93 IDR with average length of stay 4 days and the Cost of Treatment vacuum & forceps extraction with severe comorbidities and complications (O02A) 3,615,238.61 IDR with average length of stay 4 days. There is a significant reduction in vacuum and forceps extraction’s tariff ranging from 14% to 30% if the salary component and the drugs excluded from the calculation. The need for further study of the CBG's INA (Indonesia Case-Based Group) as a continuation of the INA DRG which will be started by the Ministry of Health of Indonesia in 2011. References : 31 (1986 – 2010)