Program pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat miskin atau Askeskin bertujuan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Pelayanan Askeskin di RSUD Kabupaten Tangerang menghadapi masalah penggunaan obat non formularium karena menjadi beban rumah sakit. Penelitian ini keseluruhan bertujuan untuk mengevaluasi pelayanan obat bagi masyarakat miskin sesuai pedoman pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat miskin. Penelitian ini berada dalam lingkup farmako ekonomi dengan disain comparative non experimental study dengan cara Pengukuran Sesudah Kejadian (PSK) atau ex-post pacto. Hasil penelitian menunjukan bahwa obat-obat formularium untuk pelayanan Askeskin tidak mencakup seluruh pelayanan obat untuk penyakit atau penderita yang di Rawat inap RSUD Kabupaten Tangerang. Dari 432 nama obat yang digunakan dalam pelayanan Askeskin terdapat 125 obat non formularium. Pelayanan kesehatan bagi pasien rawat inap bangsal kelas III Askeskin lebih banyak obat non formularium yang diberikan oleh dokter lama (lama kerja lebih dari 5 tahun) dan dokter dengan status kerja sebagai residen. Jenis obat non formularium banyak diberikan pada pasien lakilaki dan umumnya diberikan untuk pasien NCB KMK (Neonatus Cukup Bulan Kurang Masa Kehamilan), serta diresepkan paling banyak pada pasien yang dirawat di ICU. Melihat apa yang dapat disimpulkan dari hasil penulisan, dapat menjadi acuan untuk meningkatkan pelayanan rawat inap rumah sakit terhadap pasien miskin dan menjadi telaah bagi pihak yang berkepentingan terhadap peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Dan diusulkan agar jenis obat non formularium yang banyak digunakan dimasukkan ke dalam jenis formularium.

Health care program for poor community or Askeskin as a mean to upgrade access and health service quality for needy community in order to reach the optimal degree of health community. Askeskin service at Tangerang Regency Public Hospital faces a non formularium medicines?s using problem because it becomes a responsibility for hospital. This research intends to evaluate medicines service for poor community according to health care for poor community?s manual. This research will be in farmaco economics area with comparative non experimental study design or ex-post facto. Result of the research shows that fomularium medicines for Askeskin service do not include all medicine service for illness or the sicks who take care at Tangerang Regency Public Hospital. From 432 medicine names which used in Askeskin service contain 125 non formularium medicines. Health service for patients of class III ward Askeskin much more non formularium medicines which given by senior doctors (more than 5 years of work time ) and doctors with resident statues. Many kinds of non formularium medicine given to men patients and generally given to MNC KMK patients, the patients who stay in ICU too. Looking at the result that can be concluded, it can be a reference to upgrade ward service of Hospital to poor community and be a study for interested parties toward upgrading of community health service on a whole scale. And suggested in order to kinds of non formularium medicines that many used may be included in formularium kinds.

Penelitian ini bertujuan agar mengetahui pelaksanaan standar pelayannan minimal pada RSUD Kabupaten Bekasi bagian rawat inap dan hambatanhambatan yang terjadi dalam pelayanannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam dari informan terpilih yang terkait dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di RSUD Kabupaten Bekasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi SOP khususnya pada rawat inap sudah terlihat kelengkapannya akan tetapi banyak tindakan yang tidak sesuai dengan SOP, sedangkan dari SDM memang suatu dilema rumah sakit pemerintah daerah yang kekurangan untuk tenaga ahlinya, dan dari segi sarana dan prasarana sudah cukup memadai, tetapi masih kurang dari sistem pemeliharaannya. Sehingga kesimpulannya, pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di RSUD Kabupaten Bekasi belum dilaksanakan secara maksimal, karena keadaan rumah sakit yang masih sedikit banyak mempunyai kelemahan dan kekurangan yaitu baik dari segi SOP, SDM, dan juga sarana dan prasarana. Saran peneliti bagi RSUD Kabupaten Bekasi diharapkan dapat lebih bekerja sama dan melakukan koordinasi yang baik dengan pihak Pemerintah Daerah agar dapat dicarikan solusi yang terbaik, dan diharapkan RSUD Kabupaten Bekasi membuat SPM yang sesuai dengan keadaan dan kemampuan RSUD Kabupaten Bekasi dan direvisi serta ditingkatkan secara bertahap sesuai dengan ketentuan Departemen Kesehatan.

This study aimed to know the implementation of minimum service standard in General Hospitals Kabupaten Bekasi installation of inpatient care and obstacles that occur in the implementation. This study uses a quality approach with conduct and depth interviews with selected informants involved in the implementation of Minimum Service Standard in General Hospitals Kabupaten Bekasi. The results showed that in terms of the SOP specifically on the completeness of hospitalization would have seen but that a lot of action does not comply with the SOP, while the human resources is an issue that local government hospitals for lack of expertise, and in terms of facilities and infrastructure is adequate, but still less of system maintenance. So in summary, the implementation of Minimum Service Standards in General Hospitals Kabupaten Bekasi not optimally implemented, because the state hospital which is still a bit much to have weaknesses and shortcomings, namely in terms of SOP, Human Resources, and also the facilities and infrastructure. Researchers suggest the General Hospitals Kabupaten Bekasi is expected to more work together and do a good coordination with the local governments in order to find the best solution, and hoped to make Minimum Service Standards in General Hospitals Kabupaten Bekasi appropriate to the circumstances and the ability of General Hospitals Kabupaten Bekasi and revised and improved gradually in accordance with the provisions of the Health Department.

Rumah sakit merupakan suatu usaha pelayanan kesehatan yang perlu dikelola secara profesional. Dengan perubahan status rumah sakit pemerintah menjadi unit swadana, saat ini rumah sakit pemerintah tidak lagi dipandang sebagai suatu lembaga sosial melainkan sudah beralih menjadi lembaga sosio ekonomi. Dengan demikian rumah sakit pemerintah juga harus dikelola secara efektif dan efisien. Agar dapat mengelola keuangan secara efektif dan efisien diperlukan adanya informasi akuntansi yang akurat. Oleh karena itu sebagai syarat menjadi unit swadana harus menggunakan sistem akuntansi accrual basis dalam pengelolaan keuangan rupiah sakit.Rumah Sakit Umum Tangerang sudah menerapkan sistem akuntansi accrual basis untuk akuntansi pendapatan dan biaya rumah sakit. Hal ini didukung oleh pendapat dari Wakil Direktur Umum dan Keuangann. Sejauh ini Rumah Sakit Umum Tangerang belum pemah melakukan evaluasi terhadap jalannnya pelaksanaan sistem akuntansi seeara accrual. Untuk mengetahui sudah seberapa jauh pelaksanaan sistem accrual basis di Rumah Sakit Umum Tangerang perlu ditelaah secara mendalam.Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penatalaksanaan sistem akuntansi pendapatan dan biaya di Rumah Sakit Umum Tangerang, setelah lima tahun menjadi unit swadana daerah. Metodologi yang dipakai adalah metode telaah data dan observasi langsung. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, menggunakan check list serta penelusuran dokumen. Kemudian dilakukan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif.Dari hasil pcnelitian dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi accrual basis mulai diaplikasikan untuk akuntansi pendapatan dan biaya di Rumah Sakit Umum Tangerang ,walaupun masih dalam tahap awal. Masih banyak dijumpai berbagai kendala dalam pelaksanaannya, sehingga masih perlu terus menerus disempurnakan. Sementara itu untuk pertanggung jawaban keuangan rumah sakit ke pemerintah daerah masih menggunakan sistem akuntansi cash basis . Hal ini mengakibatkan sampai saat ini rumah sakit menggunakan dua sistem akuntansi dalam pengelolaan keuangannya.Sebagai saran untuk penyempumaan sistem akuntansi pendapatan dan biaya di Rumah Sakit Tangerang adalah dengan membuat pedoman tertulis yang teknis operasional untuk akuntansi pendapatan dan biaya sehingga dapat dijadikan acuan bagi staf akuntansi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Masih perlu disosialisaikan kembali akan pentingnya sistem akuntansi rumah sakit kepada seluruh staf di rumah sakit agar dapat dibuat suatu komitmen secara menyeluruh untuk menjalankan sistem akuntansi ini. Selain itu juga perlu dilakukan pendekatan kepada pemerintah daerah untuk membuat kebijakan pengelolaan keuangan rumah sakit dengan menggunakan sistem akuntansi accrual basis, seperti yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negri No : 92 tahun 1993, sehingga dapat membantu rumah sakit untuk berkonsentrasi pada satu sistem akuntansi dalam pengelolaan keuangannya.Kepustakaan : 17 (1989-2000)

A hospital constitutes a health service that should be managed professionally. With the change of status of government hospitals into self-funding units, nowadays a government hospital is not any more considered as a social institute, but has changed into a socio-economic institute. Thus government hospitals should also be managed effectively and efficiently. In order to operate its finances in an effective and efficient way, accurate accounting information is needed Therefore as a condition to become a self-funding unit, an accrual basis accounting system should he used in the financial management of a hospital.The Tangerang General Hospital has applied an accrual basis accounting system for the hospital's accounting of income and expenditures. This is supported by the opinion of the Vice Director for General Matters and Finance. So far the Tangerang General Hospital has never carried out any evaluation on the course of the implementation of the accounting system in a accrual way. To know in how far the accrual basis system has been implemented an in-depth study is needed.This research has the aim to evaluate the implementation of the accounting system for income and expenditures at the Tangerang General Hospital, after it has become a regional self-funding unit for five years. The methodology used is that of data examination and direct observation. The data are obtained through in-depth interviews, by using checklists and document investigation. Afterwards a descriptive analysis was made with a qualitative approach.From the results of research the conclusion could be made that the accrual basis accounting system has been applied for the accounting of income and expenditures at the Tangerang General Hospital, although still at a beginning stage. Many obstructions are still found in its implementation, so that it still needs continuous completion. Meanwhile for the hospital's financial responsibility to the regional government the cash basis accounting system is still in use Therefore until now the hospital still uses a dual accounting system in its financial management.As a proposal for the perfection of the accounting system for income and expenditures at the Tangerang Hospital a technical operational written guide shoal be compiled for income and expenditure accounting, as reference for the accounting staff in carrying out their task and function. The importance of the accounting system for the hospital should be resocialized to the entire hospital staff in order that a comprehensive commitment can be made to implement this accounting system. Besides, the regional government should be approached to form a policy for financial hospital management by using the accrual basis accounting system, as cast in the Decree of the Minister for Home Affairs year 1992 year 1993, in order to assist the hospital in concentrating on one accounting system in its financial management.Bibliography: 17 (1989 - 2000)