Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tersisanya anggaran JPSBK bantuan Pemda DKI tahun 2001 di RSUD Tarakan sebanyak Rp.383.647.977 yang belum sempat dimanfaatkan oleh Keluarga Miskin (Gakin) dan dikembalikan kepada Pemda DKI Jakarta, sementara adanya Rumah Sakit yang mengeluh tentang kurangnya data dalam pelayanan Gakin. Seperti diketahui anggaran JPSBK diturunkan pemerintah ke Rumah Sakit untuk pelayanan keluarga miskin secara cuma-cuma melalui program Kartu Sehat. Ada dua macam anggaran yang diturunkan ke RSUD yakni anggaran JPSBK dari Pemda DKI Jakarta dan anggaran dari APBN berupa anggaran Subsidi BBM dengan prosedur dan waktu pertanggung jawaban yang berbeda. Dibandingkan dengan dua (2) RSUD lainnya yakni RSUD Koja dan RSUD Budhi Asih anggaran tersebut dapat diserap secara penuh. Melihat kenyataan tersebut diatas perlu dilakukan suatu analisis sejauh mana pemanfaatan RSUD Tarakan oleh Gakin bila dikaitkan dengan anggaran JPSBK yang tersedia dengan tujuan mengidentifikasi faktor-faktor dari Rumah Sakit baik dari organisasinya maupun dari providernya serta dari Gakin sendiri. Penelitian merupakan penelitian kualitatif dari faktor-faktor Rumah Sakit dan penelitian kuantitatif dari 107 orang Gakin yang mempunyai Kartu Sehat dari 3 kelurahan yang berjarak dekat dengan RSUD Tarakan. Hasil penelitian kualitatif menunjukkan bahwa RSUD Tarakan telah menjalankan fungsi manajerialnya cukup baik dengan pembentukan Tim, Adanya Prosedur Tetap Pelayanan, Kebijakan Direktur tentang pelayanan Gakin. Tersisanya anggaran bantuan JPSBK kemungkinan disebabkan adanya kecenderungan menggunakan anggaran APBN terlebih dahulu yang mempunyai prosedur yang lebih jelas dan fleksibel. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian RSUD Tarakan yang bisa mempengaruhi juga penyerapan anggaran yakni belum meratanya sosialisasi tentang anggaran JPSBK, masih kurangnya koordinasi dengan Dinas Kesehatan Tingkat II dalam rangka sosialisasi anggaran dan sikap dalam pelayanan serta kurangnya fleksibiiitas dalam penerimaan pasien Gakin baru Rawat jalan di Loket penerimaan karena dalam petunjuk pelaksanaan diharuskan ada rujukan dari puskesmas. Hasil penelitian kuantitatif di tiga Kelurahan Kecamatan Tambora kemungkinan juga akan mempengaruhi peayerapan anggaran di RSUD Tarakan karena hanya 49.5 % Gakin yang memanfaatkan kartu sehatnya di RSUD Tarakan sementara yang tidak memanfaatkan sebagian besar disebabkan oleh tidak mengerti dalam penggunaan Kartu Sehat dan memilih menggunakan fasilitas kesebatan lain. Secara statistik ada hubungan yang sangat bermakna antara pengetahuan kartu sehat dengan pemanfaatan pelayanan RSUD Tarakan. Sebanyak 44,4 % (4 orang) yang dirawat inap mengeluh pelayanan kurang baik dengan harapan pelayanan dengan senyum dan ramah. Saran diberikan kepada RSUD Tarakan untuk menindak lanjuti hal-hal yang ditemukan dalam penelitian ini. Perlu intervensi dari Pemda DKI dalam perbaikan kebijakan pertanggungjawaban anggaran JPSBK petunjuk pelaksanaan serta prosedur pengganaannya serta penajaman sasaran Gakin dan perubahan nama Kartu Sehat. Untuk Depkes diperlukan kebijakan sosialisasi anggaran yang berasal dari Subsidi BBM.

Rumah Sakit dikenal dengan organisasi yang sangat kompleks, dan merupakan komponen yang penting dalam sistem pelayanan kesehatan. Dalam posisi yang sangat sulit disatu pihak rumah sakit dituntut masyarakat untuk memberikan mutu pelayanan yang lebih baik, namun umumnya tidak didukung dengan pola pembiayaan yang memadai. Krisis di Indonesia yang terjadi sejak tahun 1998 hingga kini masih belum pulih. dimana tingkat inflasi yang berfluktuasi dari tahun ke tahun . Dampak dari hal ini antara lain adalah menyebabkan harga makanan pokok masih tetap tinggi. Dengan melihat keadaan tersebut maka instalasi Gizi mengalokasikan dana yang lebih akurat dan pengelolaan dan pengelolaan dana yang efisien dan efektif.Rumah Sakit Pasar Rebo belum pernah melakukan perhitungan unit cost makanan. Informasi biaya satuan ini dapat dipakai sebagai salah satu faktor menetapkan tariff perawatan. Dari data keuangan. diperoleh informasi bahwa rawat inap kelas III mengalami defisit sebesar Rp. 106,593,262.Tujuan dari penelitian ini adalah diperolehnya gambaran mengenai biaya makan rawat inap tiap kelas perawatan tahun 2003. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif - kuantitatif dengan menggunakan metode analisa ABC ( Activity Based Costing) yang juga menggunakan data skunder. Penelitian diiakukan pada bulan Februari hingga Mei tahun 2004.Dari hasil penelitian ini diperoleh biaya satuan actual dan normative yang dihitung dengan menyertakan nilai investasi dan tanpa investasi. Pada hasil tanpa investasi UC actual kelas I sebesar Rp.44,361,- kelas II sebesar Rp. 35,422,- dan kelas III sebesar Rp. 30.838,- sebesar Rp. 10.838,- , dimana unit cost actual kelas 3 dikurangi dengan tarif rawat inap kelas 3 sebesar Rp. Untuk menutupi biaya ini, maka rumah sakit mengeluarkan kebijaksanaan subsidi silang badi kelas III. Tetapi dengan issue adanya rumah sakit swadana menjadi rumah sakit BUMD, maka, rumah sakit harus lebih efisien lagi mengelola keuangannya. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan permintaan dana bagi pimpinan ke pada Pemerintah daerah.

Analysis of Inpatient Unit Cost in Pasar Rebo District General Hospital Jakarta Tahun 2003Hospital has been known as a complex organization which is a very important component in health services . In Under circumstances hospital has challenges to provide more excellence health services, but in generally a hospital is supported with good financial system. Since 1998 Indonesia has faced crisis, where the rate inflation of inflation become fluctuating. The impact of this situation , the price of goods and services increased. Its makes prices of food changes every years. Within this condition hospital nutrition unit need to more accurately allocated fund to achieve more efficiently and effectively.Pasar Rebo district general hospital has never calculated its food unit cost , where the information of this unit cost can be used as one of the factor for arranging the inpatient Tariff. From financial data is known that the third class inpatient wards having financial deficit at the Rp. 106,593,262,-.The aim for this research is to describe the food cost need for inpatient class for every class in the year of 2003. Type of this research is descriptive-quantitative. The analysis is using ABC (Activity Bused Costing,) using secondary data. This research was done from first February until May 2004. This research rest: III actual and normative with and without investment .Actual unit cost without investment is Rp. 44,361,- and class 2 is Rp. 35,422,- and class 3 Rp. 30,838,- respectively, which is actual unit cost of food class 3 subtract price is Rp. 10.838,-. To cover this cost, government develop a cross-subsidy policy but with the current issue of self supporting hospital to become BUMD hospital, the budget should be more efficiently and effectively managed.The result of this research may provide consideration to government and to Health Department or cost of food, and also to hospital director in deciding patient tariff.