Abstrak: Pada tahun 2020 ini terjadi pandemi penyakit Coronavirus Disease (COVID-19) yang jumlah kasusnya terus meningkat di dunia dan Indonesia. Dalam hal pembiayaan pelayanan kesehatan. pasien COVID-19 di rumah sakit, pergantian biaya pelayanan dibayarkan oleh Kementerian Kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis biaya pelayanan COVID-19 dan perbandingannya dengan tarif Kementerian Kesehatan pada pasien rawat jalan di RSUD Matraman tahun 2020. Desain penelitian ini adalah penelitian operasional dengan mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif. Variabel penelitian meliputi jenis kelamin, usia, diagnosa, komorbid pasien, dan biaya rata-rata pelayanan pasien rawat jalan COVID-19 di RSUD Matraman. Kemudian dilakukan analisa perbandingan biaya pelayanan pasien di rumah sakit dan tarif Kementerian Kesehatan. Biaya pelayanan pasien COVID-19 ditinjau berdasarkan perspektif rumah sakit (health provider) dengan melihat komponen tagihan biaya konsultasi, bmhp, obat, tindakan medis dan pemeriksaan penunjang. Dari 84 berkas tagihan/billing pasien didapatkan biaya rata-rata pelayanan pasien rawat jalan COVID-19 yang terbesar adalah pada diagnosa Suspek COVID-19 dengan komorbid yaitu Rp. 654.331 dan yang terkecil pada diagnosa Terkonfirmasi COVID-19 dengan komorbid yaitu sebesar Rp. 330.817. Komponen biaya terbesar pada pelayanan pasien rawat jalan COVID-19 di RSUD Matraman adalah biaya tindakan medis dan penunjang yaitu sebesar 77%. Terdapat perbedaan rata-rata biaya yang signifikan antara variable usia, jenis kelamin, diagnosa, komorbid terhadap biaya pelayanan pasien rawat jalan COVID-19 (p <0.005). Selisih antara biaya pelayanan dengan tarif kementerian kesehatan terbesar adalah pada suspek COVID-19 dengan komorbid (-) Rp. 208.069/Pasien, diikuti oleh Suspek COVID-19 tanpa komorbid (-) Rp. 180.087/pasien, dan Terkonfirmasi COVID-19 tanpa komorbid (-) Rp. 50.064. Evaluasi biaya pada pelayanan pasien COVID-19 sangat perlukan untuk meningkatkan kendali mutu dan kendali biaya di rumah sakit

---

Abstrak: Latar belakang : Pelayanan laboratorium klinik merupakan pelayanan penunjang yang sangat penting dalam pengelolaan pasien namun merupakan komponen biaya yang cukup besar dalam perawatan pasien. Pada era JKN saat ini, rumah sakit harus melakukan efisiensi di berbagai bidang termasuk dalam pemeriksaan laboratorium. Untuk itu tarif pemeriksaan laboratorium sebaiknya sudah didasarkan pada biaya satuan serta kemampuan, kemauan membayar dari pasien dan Cost Recovery Rate (CRR). Namun tarif pemeriksaan laboratorium di RSUD Pasar Minggu masih didasarkan atas Pergub 117 tahun 2012 dimana sejak ditetapkan pada tahun 2012, tarif Pergub tersebut belum pernah mengalami perubahan. Untuk itu ingin dilakukan analisa tarif setiap jenis pemeriksaan laboratorium berdasarkan perhitungan biaya satuan serta mempertimbangkan CRR Penyebab 22 pemeriksaan masih mempunyai CRR<100 adalah tarif yang berlaku yang lebih rendah dibandingkan biaya satuan, karena kapasitas pemeriksaan tidak tercapai serta pengadaan jenis pemeriksaan yang tumpeng tindih hanya berbeda nama pemeriksaan. Biaya satuan serta tarif pemeriksaan laboratorium sebaiknya selalu dicermati karena komponen biaya yang sewaktu-waktu dapat berubah dan menimbulkan kerugian pada akuntansi rumah sakit. Perlu dilakukan peningkatan kapasitas pemeriksaan

Abstrak:

RSUD Pasar Rebo bezmula hanya sebagai Rumah Sakit Rakyat pada tahun 1945, yang dikenal sebagai Pos PBK. PMI. Dalam perkembangannya mmah sakit ini menjadi rumah sakit khusus TBC pam sampai akhimya berkembang menjadi rumah sakit swadana pada tahun 1996. Perkembangan terakhir memmjukan adanya persiapan yang dilakukan oleh rumah sakit ini menuju organisasi yang lebih dinamis dan mandiri lagi yaitu bentuk organisasi BUMD yang diharapkan dapat lebih menjawab tantangan di masa depan.PKS adalah salah satu instalasi produksi di RSUD Pasar Rebo, pertama kali diselenggarakan pada tahun 1993 dengan hanya melayani 4 klinik yaitu klinik paru, umum, gigi dan mulut dan klinik Perloembangan terakhir tahun 2002 berkembang menjadi 16 pelayanan klinik spesialis dan subspesialis yang berapm. Pada awalnya PKS diselenggarakan untuk Iebih meningkatkan layanan kepada masyarakat sekaligus mendapatkan tambahan penghasilan untuk karyawaxmya dengan cara lebih mendayagunakan fasilitas yang idle pada sore hari. Didalam perkembangan organisasi yang lebih mandid dan target pasar menengah-atas yang tidak memerlukan subsidi maka diharapkan pula diperoleh dana tambahan untuk subsidi silang dan menjadi sumber pendapatan tambahan rumah sakit dari aktivitas penyelenggarasm PKS ini.Tujuan penelitian ini xmtuk melihat tingkat kinerja keuangan penyelenggaraan Instalasi PKS dengan melihat tingkat kemampuan pengernbalian biaya Instalasi PKS melalui pendapatan yang diperoleh dari pelayanan kepada pasiennya dan memdapatkan gambaran umum mengenai pemanfaatan neraca surplusnya.Penelitian merupakan penelitian kualitatif-deskriptif dengan melakukan analisis biaya terhadap penyelenggaraan PKS dan dilakukan dengan metoda cross sectional. Analisis tingkat pengembalian biaya dilakukan melalui anaiisis biaya yang dilakukan dengan metode activity based costing untuk melihat aktivitas dan besarnya biaya aktivitas tersebut, Selanjutnya identitikasi sumber pendapatan untuk mendapatkan jumlah pendapatan yang diperoleh dari aktivitas PKS. Perbandingan antara pendapatan dan biaya dari masing-masing poliklinik merupakan informasi tingkat kemampuan pengembalian biayanya (cost recovery rate=CRR). CRR di atas 100% berarti instalasi atau cost object telah mampu membiayai seluruh biaya yang menjadi bebannya melalui pendapatannya, sedangkan CRR di bawah 100% artinya cost object belum mampu membiyai seiuruh biaya yang menjadi bebannya atau masih mendapat subsidi. Surplus merupakan selisih antara pendapatan dan biaya cost object tersebut.Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa hanya 4 klinik dari 16 pelayamin klinik yang telah mencapai CRR di atas 100%, yaitu Klinik Anal; Bedah, Gigi dan Klinik Kebidanan Selain itu hasil penelitian ini tidak menemukan kebijakan khusus mengenai pemanfaalan dana neraca surplus dari penyelenggaraan PKS ini.Saran dari penelitian ini adalah melakukan pembenahan dan perbaikan terhadap pencatatan di pengelola anggaran, aturan mengisi fonnulir srruk pembqyaran PKS kenaikan tarif, cost containment, peningkatan mum produk dan promosi mengenai produk PKS.

---

 

In 1945 Pasar Rebo District General Hospital known as "hospital for the people", part of P3K Indonesia Red Cross division. The hospital was established as a TBC hospital and then converted to an autonomous (swadana) hospital since 1996. At the moment, the hospital is being prepared to be converted as a more dynamic and autonomous institution (BUMD) to respond any challenge in the future.One of production unit in Pasar Robo District General Hospital is Private Outpatient Department (PKS) established in 1993, which only provided four clinics: pulmonary clinic, general clinic, dental clinic and nutrition clinic. In 2001 number of clinics were 16 specialist and sub-specialist services. In the begirming Private Outpatient Department was set up to extend service for the public and to increase income for employees by utilizing idle facilities alter fomial oiiice hours, As a more self-suflicient institution and the clinics is expecting to catch up the middle-up socio economic market provides cross-subsidy.The aim of the study was to analyze financial performance of Private' Outpatient Department or its cost recovery rate and to obtain information about on how to use its surplus.The research is a descriptive-qualitative study using cost analysis on Private Outpatient Department services with cross-sectional design. Cost analysis was conducted by using activity based costing method. Total revenue from Private Outpatient Department was also identiiied. If cost recovery rate (CRR) more than l00%, meaning that the department potential to recover its costs and vice versa. Surplus was obtained by subtracting total cost from total revenue. It was concluded that only 4 (four) out of 16 (sixteen) clinics reached CRR more than 100% i.e. Pediatric, Surgery, Dental and Obstetric/gynecology clinics. And there was no panicular policy on using its surplus.It is recommended to Pasar Rebo District General Hospital to improve thc recording system on its expenses, to [ill in the billing sheet properly, to adjust the tariff to apply cost containment program, to improve product quality and product promotion.