Abstrak: Pelaksanaan SIK terintegrasi di Indonesia masih belum sepenuhnya terlaksanasecara optimal karena masih adanya fragmentasi pelaporan data dari daerahmenuju pusat. Skripsi ini membahas gambaran SIMPUS sebagai salah satu bentukSIK terintegrasi untuk mendukung manajemen pelayanan kesehatan melalui studikasus pelaksanaan di Kota Depok. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatifdengan studi desktriptif menggunakan pendekatan 7 komponen dari National e-Health Strategy Toolkit milik WHO serta proses dalam manajemen pelayanankesehatan. Penelitian ini menggunakan metode wawancara mendalam danobservasi untuk mendapatkan data primer, serta didukung oleh telaah dokumenuntuk mendapatkan data sekunder. Informan dalam penelitian ini adalah 1 orangpenanggung jawab pelaksanaan SIMPUS di Dinkes Kota Depok serta 11 orangpenanggung jawab pelaksanaan SIMPUS di UPT Puskesmas Kota Depok yangdidapatkan dari teknik purposive sampling. Hasil penelitian didapatkan bahwaberdasarkan National e-Health Strategy Toolkit dari WHO, aplikasi SIMPUSbelum cukup optimal dalam pelaksanaannya sebagai bentuk SIK Terintegrasi diKota Depok. Hal tersebut dapat dilihat dari infrastruktur jaringan dan sistem yangmasih sering eror, kompetensi tenaga kerja yang masih belum seragam dan sesuai,hingga belum adanya pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan dankebijakan. Selain itu, analisis dengan manajemen pelayanan kesehatanmenunjukkan SIMPUS masih membutuhkan optimalisasi di setiap tahapanprosesnya, yaitu planning (perencanaan), organizing (pengorganisasian),actuating (implementasi), evaluation (evaluasi), dan controlling (pengawasan danpengendalian).
Kata Kunci: SIK terintegrasi, SIMPUS, National e-Health Strategy Toolkit, aplikasi kesehatan,Interoperabilitas.

Abstrak: Tenaga kerja kesehatan atau Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) menjadi pilar utama atas keberhasilan berlangsungnya sistem kesehatan sehingga tercapai tujuan utama yakni meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dalam menjaga kualitas dan performa SDMK, salah satu hal yang paling penting adalah menjaga kesehatan pekerja. Rumah sakit merupakan salah satu tempat kerja yang paling berisiko bagi SDMK. Agar dapat menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja di rumah sakit, maka terdapat Program Pelayanan Kesehatan Kerja. RSUD Nganjuk sebagai rumah sakit rujukan tingkat kabupaten, serta di masa pandemi COVID-19 menjadi rumah sakit rujukan COVID-19, menyebabkan risiko bagi SDMRS akan semakin meningkat. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, proses dokumentasi data, monitoring, dan review di RSUD Nganjuk belum dapat dilaksanakan secara terintegrasi, konsisten, dan efisien. Suatu sistem informasi dapat mengatasi permasalahan ini dengan baik. Oleh karena itu diusulkan rancangan Sistem Informasi Pelayanan Kesehatan Kerja (SIPEKA) Berbasis Web-mobile. Perancangan SIPEKA dilakukan dengan metode prototyping. Dalam tahap awal pengembangan, dilakukan analisis kebutuhan pengguna yang bersifat kualitatif, menggunakan metode analisis stakeholder serta wawancara mendalam pada 12 SDM RSUD Nganjuk, serta telaah dokumen. Kemudian dibuat software prototype sesuai dengan hasil analisis kebutuhan pengguna. Dari proses tersebut, disimpulkan bahwa rancangan SIPEKA berpeluang untuk dikembangkan karena dukungan dari pihak struktural RSUD Nganjuk cukup baik. Akan tetapi, untuk dapat dikembangkan lebih lanjut pada tahap implementasi, diperlukan koordinasi dengan tim IT RSUD Nganjuk, serta membutuhkan umpan balik dari lebih banyak SDM RSUD Nganjuk tentang SIPEKA

---

Healthcare workers become the most important thing in the success ability of the health system, which the last aim is to improve community health and wellbeing. So that, maintaining the health of its workforce is so important to maintain the quality and performance of the healthcare workers. Hospital is one of the workplace with the highest risk of diseases occurrence among its workers. Occupational Health Service is a program to maintain the health and safety of workers in hospital. Public Hospital of Nganjuk is one of the referral hospital in the COVID-19 pandemic, making the risks of its workers higher. Unfortunately, the Occupational Health Service which was expected to be well implemented, still had some shortcoming in the terms of data documentations, monitoring, and review which could not be well integrated, less consistent, and not efficient. Information systems can handle these problems well. So that, it was proposed a development of Occupational Health Service Information System (SIPEKA) based on web-mobile. The development using prototyping methodology. In the initial stage of development, user requirement analysis was done with stakeholder analysis and in-depth interview to 12 (twelve) staff of Public Hospital of Nganjuk, and documents review. Based on that, the software prototype was made. From the research, resulted that SIPEKA development has great opportunity to be implemented in the next stage because of the stakeholders support was good enough. But, to be on the next development stage (implementation), coordination with the IT staff and more feedback from the Public Hospital is needed

Abstrak: Pada era SJSN tonggak utama pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan primer sebagai gatekeeper. Kementerian Kesehatan memberikan pengecualikan dan pengkhususan di wilayah DKI Jakarta untuk melayani beberapa pelayanan tambahan diluar layanan standar dalam program JKN. Skripsi ini membahas tentang kapitasi, jenis pelayanan, biaya, besaran biaya untuk memberikan pelayanan kesehatan lanjutan dan dampak pembiayaan pelayanan kesehatan lanjutan dengan kapitasi terhadap pelayanan kesehatan dasar. Jenis penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain cross sectional, menggunakan data sekunder dari register kunjungan dan data peserta JKN tertanggung . Hasil penelitian memperoleh bahwa dana kapitasi yang diperoleh oleh Puskesmas Jagakarsa sebesar Rp2.059.704.000,- selama periode Januari-Juni 2014 dengan jumlahh rata-rata peserta JKN perbulan 57.214. Jenis pelayana kesehatan tingkat lanjutan yang dimanfaatkan adalah pelayanan dokter spesialis, rongent, fisioterapi, akupuntur dan pelayanan laboratorium lanjutan. Angka rata-rata utilisasi tergolong rendah (1,16%) dengan pelayanan yang paling banyak dimanfaatkan adalah palayanan laboratorium lanjutan (0,75%) dan paling kecil adalah pelayanan dokter spesialis anak (0,02%). Biaya yang berlaku sesuai dengan Pergub no.68 Tahun 2012 dengan nilai ratarata Rp.22.400,-. Dari hasil perhitungan diperoleh besaran biaya pelayanan kesehatan lanjutan sebesar Rp.128.945.000 atau Rp. 257.890.000,- setahun (6,26% dari dana kapitasi). Tidak ada pengaruh yang berarti terhadap pelayanan kesehatan dasar karena biaya untuk pelayanan dasar hanya sebesar 4,91% dari total kapitasi. Sehingga masih banyak dana yang belum digunakan.
Kata kunci : Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Beban Kapitasi

---

In Era National Social Security System, a mayor milestone of health care is primary health care as a gatekeeper. The Ministry of Health provided specialization in Jakarta to serving some additional services beyond standard in JKN program. This study discusses capitation, types of service, cost, total cost to provided secondary health service and impact of secondary health financing with capitation for basic health services. Type of research using quantitative approach with cross-sectional design, using secondary data from the visit registers and JKN participants data. Result of study found that capitation funds obtained by PHC Jagakarsa of Rp. 2.059.704.000,- during period from January to June 2014, with average participant per mouth 57.214. Type of secondary level health service is utilized are specialist services, rongent, physiotherapy, acupuncture and secondary laboratory services. The utilization rate is low (1,16%) with the most widely used service is secondary laboratory service (0,75%) and the smallest is a pediatrician service (0,02%). Costs applicable in accordance with the Gubernur regulation Number 68 of 2012 with an average value Rp.22.400,- . From calculations, the secondary health care costs by Rp.128.945.000,- or Rp 257.890.000/year (6,26% of the fund capitation). There is no significant impact on basic health services because of costs for basic services only 4,91% of total capitation. So, there is still plenty of unused funds.
Key word : Secondary health services, National Health Insurance (JKN), Capitation Expense

Abstrak: UHC (Universal Health Coverage) merupakan tujuan utama dari reformasi kesehatan hampir di seluruh negara dan juga menjadi prioritas WHO dimana setiap masyarakat memiliki akses ke layanan kesehatan yang diperlukan. Untuk mendukung terwujudnya UHC maka pemerintah melaksanakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sejak 1 Januari 2014. Peneltian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh JKN terhadap pemanfaatan pelayanan kesehatan rawat inap dan jumlah hari rawat inap di Pulau Timor, Flores, dan Sumba Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017. Penelitian ini menggunakan desain studi cross-sectional dengan menggunakan data sekunder Susenas Tahun 2017. Hasil analisis logit dan negatif binomial membuktikan bahwa program JKN meningkatkan probabilitas utilisasi rawat inap sebesar 1,58 kali dengan peningkatkan jumlah hari rawat inap sebesar 0,318 hari rawat inap. Oleh sebab itu, dibutuhkan penguatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dengan meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan.

Abstrak: Ketidakpastian akan terjadinya penyakit di masa depan, mendorong individu untuk memiliki jaminan kesehatan sebagai upaya pemenuhan layanan kesehatan yang memadai. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui determinan perilaku kesehatan secara keseluruhan dan hubungan kepemilikan jaminan kesehatan dengan out-of-pocket pengeluaran kesehatan rumah tangga di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS) untuk mengestimasi parameter garis regresi dan variabel dependen terbatas (limited dependen variable) model Tobit. Hasil penelitian menggunakan Model Tobit menunjukan bahwa kepemilikan jaminan kesehatan nasional terbukti signifikan memiliki hubungan signifikan dapat menurunkan out-of-pocket pengeluaran kesehatan rumah tangga sebesar 7.379 rupiah. Semakin banyak rumah tangga yang memiliki jaminan kesehatan nasional (JKN) maka out-of-pocket pengeluaran kesehatan rumah tangga akan semakin rendah, terutama pada rumah tangga yang memiliki balita dan lansia, rumah tangga yang melakukan kunjungan rawat inap dan rawat jalan.

Abstrak:

Latar belakang: Semua ibu hamil memerlukan akses cepat ke perawatan emergensi obstetric melalui sistem rujukan yang efektif. Fasilitas Kesehatan Primer sebagai lini pertama sistem rujukan memiliki peran dalam keputusan merujuk dan mengantarkan ibu mendapatkan perawatan emergensi obstetric dengan aman dan tepat waktu. Kelemahan dalam manajemen kesehatan beresiko meningkatkan keterlambatan yang mengancam keselamatan ibu hamil.
Metode: Desain penelitian Explanatory sequential mixed methods dengan populasi yaitu Puskesmas dan Praktek Bidan. Pada tahap kuantitatif menggunakan desain cross sectional dengan pendekatan studi ekologi untuk menilai kapasitas deteksi dini komplikasi dan pengiriman rujukan, membuat pemetaan antar Kabupaten/Kota dan mengidentifikasi faktor manajemen yang mempengaruhinya. Pengumpulan data melalui telaah dokumen, wawancara, dan observasi. Data dianalisis menggunakan regresi logistik berganda. Tahap kualitatif dilakukan wawancara mendalam pada Bidan dan Pasien yang dirujuk untuk mengali informasi tentang proses rujukan. Validitas data melalui triangulasi sumber dan dianalisis secara tematik.
Hasil: Kapasitas layanan rujukan maternal dalam kategori baik sangat rendah yaitu 19,7%, kapasitas deteksi dini komplikasi sebesar 48,7%, kapasitas perawatan stabilisasi sebesar 35,3% dan kapasitas pengiriman rujukan sebesar 43,6%. Penyebabnya staf kurang kompeten, kekurangan obat-obatan essensial, lemahnya pendokumentasian, rendahnya kepatuhan staf pada standar pelayanan, dan kurangnya komunikasi antar fasilitas. Penggunaan sistem informasi rujukan, pengembangan kompetensi staf, dan akreditasi menjadi faktor penentu manajemen kesehatan yang dapat meningkatkan layanan rujukan serta di dukung kesiapan pasien dan keluarga dalam mempersiapkan persalinan.
Kesimpulan: Potensi kematian ibu di Provinsi Lampung tinggi karena sekitar 80% pasien dengan komplikasi maternal yang dirujuk beresiko mengalami keterlambatan tipe I dan II. Fasilitas Kesehatan Primer belum memiliki kapasitas yang baik dalam melakukan deteksi dini komplikasi, perawatan stabilisasi dan pengiriman rujukan. Diperlukan intervensi yang terarah untuk mengatasi masalah kompetensi staf, ketersediaan sumber daya essensial, perbaikan sistematis dalam pendokumentasian dan pengawasan terhadap kepatuhan staf pada standar serta meningkatkan komunikasi yang efektif antar fasilitas kesehatan. Pemanfaatan teknologi informasi dan penguatan akreditasi menjadi pendorong utama yang didukung persiapan persalinan yang baik dan pemberdayaan masyarakat di wilayah pedesaan

---

Background: All pregnant women need rapid access to emergency obstetric care through an effective referral system. Primary Health Facilities as the first line of referral systems have a role in the decision to refer and deliver mothers to receive emergency obstetric care safely and on time. The weakness of Primary Health Facilities in health management is at risk of delays that threaten the safety of pregnant women.
Method: An explanatory sequential mixed-methods research design was used, with the population consisting of Primary Health Care Centres (Puskesmas) and Midwife Practices. In the quantitative phase, a cross-sectional design with an ecological study approach was used to assess the capacity for early detection of complications and referral processes, create a mapping between districts/cities, and identify management factors influencing these processes. Data collection was conducted through document review, interviews, and observations. Data were analysed using multiple logistic regression. The qualitative stage involved in-depth interviews with midwives and referred patients to explore information about the referral process. Data validity was ensured through triangulation of sources and analysed thematically.
Results: The capacity of maternal referral services in the good category is very low at 19.7%, the capacity for early detection of complications is 48.7%, the capacity for stabilization care is 35.3% and the capacity for sending referrals is 43.6%. The causes are incompetent staff, lack of essential medicines, weak documentation, low staff compliance with service standards, and poor communication between facilities. The use of a referral information system, staff competency development, and accreditation are determining factors in health management that can improve referral services and are supported by patient and family readiness in preparing for childbirth.
Conclusion: The potential for maternal mortality in Lampung Province is high because around 80% of patients with maternal complications who are referred are at risk of experiencing type I and II delays. Primary Health Facilities do not yet have good capacity in carrying out early detection of complications, stabilization care and referral delivery. Targeted interventions are needed to address issues of staff competence, availability of essential resources, systematic improvements in documentation and supervision of staff compliance with standards and improving effective communication between health facilities. The use of information technology and strengthening accreditation are the main drivers supported by good preparation for childbirth and community empowerment in rural areas.