Sejak adanya laporan penelitian Heinrich tahun 1951 yang memperlihatkan bahwa perlaku tidak aman bertanggung jawab atas lebih dari 90% kecelakaan kerja dan telah banyak perusahaan dan industri yang menggunakan pendekatan behavioral based safety (BBS) dalam program kesehatan dan keselamatan kerjanya. Sebagai sebuah industri kimia, PT Pupuk Sriwijaya (PT Pusri) juga memiliki banyak resiko kecelakaan kerja bagi karyawannya dan sejak tahun 2012 PT Pusri telah melaksanakan program K3. Pada tahun 2012 PT Pusri berada pada level 3 dari maksimum level 5 berdasarkan hasil survai Safety Culture Maturity Level (SCML). Tujuan utama dari penelitian ini adalah melakukan tinjauan terhadap pelaksanaan BBS dalam program K3 di PT Pusri Palembang. Penilitian ini adalah sebuah penelitian potong lintang yang menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, dilaksanakan pada bulan Mei 2013 dengan fokus utama pada implementasi 9 kriteria BBS yaitu ownership, ketetapan baku definisi safe/unsafe behavior, pelatihan, observasi, pengukuran performa program, umpan balik, reinforcement, goal-setting dan review di PT Pusri Palembang. Sampel penelitian adalah karyawan dan manejer yang telah bekerja sekurang-kurangnya satu tahun yang setuju menjadi partisipan dalam penelitian ini, dengan 44 orang dari unit produksi dipakai sebagai informan kunci. Data dikumpulkan dengan memakai kuesioner yang dirancang khusus, daftar tilik, observasi dan wawancara mendalam. Semua data kemudian dianalisis secara deskriptif dan analisis konten serta analisis triangulasi. Ditemukan bahwa pelaksanaan program K3 di PT Pusri masih belum sejalan dengan kriteria pencapaian BBS. Walaupun demikian ditemukan juga adanya kesadaran akan kelemahan tersebut dan adanya sikap positif dikalangan pimpinan dan staf untuk memperbaiki kekurangan yang ada. Berdasarkan temuan ini peneliti ingin memberikan rekomendasi kepada PT Pusri untuk merancang ulang program K3 yang disesuaikan dengan pendekatan BBS sebagaimana telah dilaksanakan oleh perusahaan dan industri besar diseluruh dunia.

Since Heinrich reproted in 1951 that unsafe behaviors were responsible for up to 90% of harms and injuries among workers, Behavioral Based Safety approach has been implemented by many industries and corporates around the world. As a chemical industry, PT Pupuk Sriwijaya brings occupational risks to the workers and since 2012 Occupational Health and Safety (K3) programs has been implemented. In 2012 PT Pusri was in level 3 from maximum level of 5, according to Safety Culture Maturity Level (SCML) score. The main objective of this study is to review the implementation of Behavioral Based Safety (BBS) approach integrated in the Occupational Health and Safety Prorams at PT Pusri Palembang. This is a crosssectional study with quantitative and qualitative approach, carried out in May 2013 focusing at the implementation of the 9 BBS criteria i.e., ownership, predetermined definitions of the safe/unsafe behaviors, trainings, observations, program performance assessment, feedbacks, reinforcements, goal-setting and reviews as practiced so far at PT Pusri Palembang. The study participants are managements and labors of PT Pusri who have been working at least for one year and agree to take part in the study, of which 44 of the participants from the production unit were treated as key source-persons. Data and information were collected by means of a specially devised questionnaire, check-lists, observations and in-depth interviews. All data were analyzed using descriptive analysis, content-analysis and triangulation analysis. It was found out that the K3 programs performed at PT Pusri has not been in line with the BBS implementation criteria yet. However it is fortunate to find out that the awareness of the flaws and the need of improvement are profound among the PT Pusri management. Based on these findings, I would like to recommend PT Pusri to redesign its K3 programs according to the BBS criteria as already practised by others big corporates around the world.

Seiring dengan peningkatan pendidikan, semakin banyak masyarakat Indonesia yang
bekerja di perkantoran. Sektor perkantoran tidak luput dari berbagai potensi bahaya dan
risiko, baik yang berasal dari pekerjaannya ataupun dari lingkungan kerjanya. Oleh
karena itu, implementasi K3 di lingkungan perkantoran diperlukan untuk mencegah dan
mengurangi penyakit akibat kerja dan penyakit lain, serta kecelakaan kerja pada
karyawan, dan menciptakan perkantoran yang aman, nyaman, dan efisien untuk
meningkatkan produktivitas kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
implementasi standar K3 perkantoran di kantor PT X Gandul, menganalisis faktor yang
berhubungan dengan hasil implementasi tersebut, dan memberikan rekomendasi
perbaikan terkait implementasi K3 Perkantoran. Penelitian menggunakan metode analisis
deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui observasi, wawancara, dan telaah
dokumen untuk menilai penerapan K3 pada aspek kebijakan, keselamatan kerja,
kesehatan kerja, ergonomi, dan kesehatan lingkungan kerja. Hasil penilaian menunjukkan
bahwa implementasi K3 di kantor PT X Gandul secara umum berada pada kategori sangat
baik dengan capaian total 84%, di mana aspek kebijakan (100%), keselamatan kerja
(91%), ergonomi (85%), dan kesehatan lingkungan kerja (92%) memperoleh nilai sangat
baik, sementara aspek kesehatan kerja berada pada kategori baik dengan capaian 66%.
Faktor utama yang mendukung keberhasilan implementasi K3 di kantor PT X Gandul
adalah komitmen manajemen, ketersediaan sumber daya, tingkat pengetahuan dan
awareness pekerja, serta evaluasi dan pemantauan berkala. Namun, ditemukan beberapa
indikator yang belum terpenuhi seperti ketiadaan water sprinkler dan heat detector,
ketiadaan stopper pada slot parkir, ketiadaan jalur khusus troli, belum optimalnya fasilitas
ruang ASI, serta pengelolaan sampah yang perlu ditingkatkan. Penelitian ini
merekomendasikan PT X untuk melakukan peningkatan pada fasilitas pendukung,
pemerataan program kesehatan kerja pada seluruh kantor PT X, membuat KPI perprogram, dan melakukan pembagian tugas secara spesifik sesuai pilar K3KL. Selain itu,
peneliti juga merekomendasikan adanya pengkajian ulang indikator penilaian pada
Permenkes Nomor 48 Tahun 2016 dan Instrumen Penilaian Mandiri, agar lebih fleksibel
dan relevan dengan kondisi nyata perkantoran di Indonesia. Hasil penelitian ini
diharapkan dapat menjadi acuan dalam pengembangan kebijakan dan praktik K3
perkantoran yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Along with the increase in education, more and more Indonesian people work in offices. The office sector is not free from various potential hazards and risks, both from their work and from their work environment. Therefore, the implementation of K3 in the office environment is needed to prevent and reduce occupational diseases and other diseases, as well as work accidents in employees, and to create a safe, comfortable, and efficient office to increase work productivity. This study aims to analyze the implementation of K3 office standards at the PT X Gandul office, analyze factors related to the results of the implementation, and provide recommendations for improvements related to the implementation of K3 Office. The study uses a descriptive analysis method with a qualitative approach through observation, interviews, and document reviews to assess the implementation of K3 in the aspects of policy, occupational safety, occupational health, ergonomics, and work environment health. The assessment results show that the implementation of K3 at the PT X Gandul office is generally in the very good category with a total achievement of 84%, where the aspects of policy (100%), occupational safety (91%), ergonomics (85%), and work environment health (92%) received very good scores, while the occupational health aspect is in the good category with an achievement of 66%. The main factors supporting the success of K3 implementation in PT X Gandul office are management commitment, availability of resources, level of knowledge and awareness of workers, and periodic evaluation and monitoring. However, several indicators were found that have not been met such as the absence of water sprinklers and heat detectors, the absence of stoppers in parking slots, the absence of special trolley lanes, suboptimal breastfeeding room facilities, and waste management that needs to be improved. This study recommends PT X to improve supporting facilities, equalize occupational health programs in all PT X offices, create KPIs per program, and divide tasks specifically according to the K3KL pillars. In addition, the researcher also recommends a review of the assessment indicators in Permenkes Number 48 of 2016 and the Independent Assessment Instrument, to be more flexible and relevant to the real conditions of offices in Indonesia. The results of this study are expected to be a reference in developing more effective and sustainable office K3 policies and practices.