Ditemukan 9 dokumen yang sesuai dengan query :: Simpan CSV
The Province of Jakarta is is among the top five provinces in Indonesia with the highest proportion of electronic cigarette use, particularly among young people, including university students. This study aimed to identify the factors influencing electronic cigarette use behavior among college students in Jakarta by employing the Problem Behavior Theory (PBT) framework. This theory was selected because it effectively explains how deviant behaviors, including the use of addictive substances such as electronic cigarettes, are formed through complex interactions among individual factors, the social environment, and behavioral systems. The study involved 281 college students aged 20–24 years from the five administrative regions of Jakarta who served as respondents. Data were collected online and analyzed using descriptive statistics, chi-square tests, and multiple logistic regression. The results showed that 17.8% of respondents were active users of electronic cigarettes, 35.9% had tried using them, and 41% reported having quit. Among active users, 56% used electronic cigarettes daily, and most had been using them for more than two years. The primary reasons for using electronic cigarettes included taste, aroma, convenience, and the perception of e-cigarettes as an alternative to conventional cigarettes. Significant factors influencing electronic cigarette use behavior included gender, family structure, parental smoking behavior, congruence of values between parents and peers, and peer rejection of deviant behavior, with gender emerging as the most dominant factor, indicating that male students were more likely to use electronic cigarettes than female students. The recommendations focus on developing gender- and family-based health promotion modules in collaboration with universities, strengthening surveillance systems and smoke-free zones on campuses, utilizing digital and social media for educational outreach, empowering students as peer leaders and micro-influencers, and implementing participatory monitoring through digital feedback mechanisms. Further research using longitudinal approaches is recommended to better understand the long-term dynamics of electronic cigarette use behavior
Hipertensi yang tidak terkontrol merupakan masalah kesehatan masyarakat yang serius secara global dan berkontribusi besar terhadap beban penyakit kardiovaskular dan ginjal. Di Indonesia, tingkat kontrol hipertensi masih rendah, terutama di provinsi padat penduduk seperti Jawa Barat yang memiliki prevalensi hipertensi dan komplikasinya yang tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prevalensi dan faktor determinan yang berhubungan dengan kejadian hipertensi tidak terkontrol pada individu yang telah terdiagnosis hipertensi di wilayah rural dan urban Provinsi Jawa Barat.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain cross-sectional berdasarkan data sekunder dari Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023. Sampel terdiri dari 4.321 responden berusia ≥15 tahun yang telah terdiagnosis hipertensi. Analisis dilakukan untuk mengetahui prevalensi hipertensi tidak terkontrol serta faktor-faktor yang memengaruhinya di wilayah rural dan urban jawa barat. Hasil: Dari total responden, 13,5% (n = 584) berasal dari wilayah rural dan 86,5% (n = 3.737) dari wilayah urban. Prevalensi hipertensi tidak terkontrol tercatat sebesar 89,4% di wilayah rural dan 80,8% di wilayah urban. Di wilayah rural, faktor paling signifikan adalah obesitas sentral (AOR = 1,785; 95% CI: 1,05–3,04; p = 0,033). Faktor lain yang berpengaruh meliputi minum obat tidak teratur, konsumsi garam berlebih, jenis kelamin perempuan, dan usia lanjut. Di wilayah urban, faktor paling dominan adalah akses layanan kesehatan dasar (AOR = 2,023; 95% CI: 1,62–2,54; p < 0,001), disusul oleh kontrol rutin dan minum obat, obesitas sentral, tingkat stres tinggi, konsumsi buah dan sayur yang kurang, usia lanjut, serta pendidikan rendah. Kesimpulan: Prevalensi hipertensi tidak terkontrol di wilayah rural dan urban Jawa Barat sangat tinggi. Obesitas sentral menjadi faktor utama di rural, sementara akses layanan kesehatan dasar menjadi faktor dominan di urban. Intervensi harus difokuskan pada peningkatan akses layanan kesehatan, edukasi dan motivasi tentang kepatuhan minum obat dan kontrol tekanan darah secara rutin, pencegahan pengolahan obesitas sentral perbaikan pola makan sehat dan aktivitas fisik cukup (misalnya melalui diet DASH), serta regulasi nasional pengurangan konsumsi garam untuk menurunkan angka hipertensi tidak terkontrol dan komplikasinya.
Kata kunci: Hipertensi tidak terkontrol, faktor determinan, obesitas sentral, akses layanan kesehatan rural, urban, SKI 2023 Jawa Barat
Uncontrolled hypertension remains a major public health issue globally, contributing significantly to the burden of cardiovascular and renal complications. In Indonesia, hypertension control rates remain low, particularly in populous provinces such as West Java, where the prevalence of hypertension and its complications is high. The objective of this study to determine the prevalence and determinant factors associated with uncontrolled hypertension among diagnosed hypertensive individuals in rural and urban areas of West Java. This is a quantitative analytic study with a cross-sectional design, using secondary data from the 2023 SKI (Health Indicators Survey). The study included 4,321 respondents aged ≥15 years who had been diagnosed with hypertension. Data analysis was performed to assess the prevalence of uncontrolled hypertension and identify associated risk factors. Among the total respondents, 13.5% (n = 584) were from rural areas and 86.5% (n = 3,737) from urban areas. The prevalence of uncontrolled hypertension was 89.4% in rural and 80.8% in urban settings. In rural areas, the most significant determinant factor was central obesity (AOR = 1.785; 95% CI: 1.05–3.04; p = 0.033). Other associated factors included irregular medication intake, high salt consumption, female gender, and older age. In urban areas, the strongest determinant was limited access to primary healthcare services (AOR = 2.023; 95% CI: 1.62–2.54; p < 0.001), followed by irregular monitoring and medication intake, central obesity, high stress levels, low consumption of fruits and vegetables, older age, and lower education levels. The prevalence of uncontrolled hypertension in both rural and urban areas of West Java is alarmingly high. Central obesity in rural areas and inadequate access to primary healthcare in urban areas were the most significant predictors. Interventions should focus on improving healthcare access, promoting medication adherence and monitoring blood tension, preventive action for central obecity with dietary modifications (e.g., DASH diet), and national policies to reduce salt intake to help control hypertension and reduce associated complications. Keywords: Uncontrolled hypertension, determinant factor, central obesity, healthcare access in rural, urban, SKI 2023 West Java
Pemanfaatan ketiga indikator (casemix, CMI, dan HBR) secara berkala untuk mempertahankan mutu sembari menjaga efisiensi pelayanan RS di era JKN. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan strategi peningkatan capaian indikator casemix, casemix index dan hospital baserate RSU Bali Royal tahun 2019 - 2024.
Penelitian dilakukan di RSU Bali Royal selama bulan Mei - Juni 2025, menggunakan data primer wawancara mendalam dan focus group discussion dan sekunder yang didapatkan dari rekapitulasi elektronik klaim (e-klaim) Kemenkes, laporan keuangan, dan laporan rumah sakit. Penelitian ini menggunakan studi observasional pendekatan kualitatif untuk menganalisis capaian indikator Casemix, CMI dan HBR rawat inap dan rawat jalan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat unsur struktur (sumber daya manusia, material, mesin, anggaran, dan metode) dan unsur proses (manajemen pasien, manajemen koding, dan manajemen klaim) membuahkan unsur output (indikator casemix, casemix index, dan hospital baserate) Dinamika penambahan unsur struktur berdampak pada proses pelayanan pasien, efisiensi koding hingga 50%, dan keberhasilan klaim. Casemix rawat jalan tahun 2019 – 2024 diperoleh 11.393; 16.037; 32.763; 59.520; 111.193; dan 129.423. Casemix rawat inap kelas 1 tahun 2019 – 2024 diperoleh 907; 1.321; 2.657; 3.165; 3.829; dan 4.014. Casemix rawat inap kelas 2 tahun 2019-2024 diperoleh 818; 1.013; 1.800; 2.511; 3.052; dan 3.309. Casemix rawat inap keas 3 tahun 2019 – 2024 diperoleh 205; 539; 1.557; 2.023; 2.646; dan 3.038. Nilai CMI rawat jalan tahun 2019 – 2024 diperoleh 0,98; 1,11;1,16; 1,21; 1,35;dan 1,24. CMI rawat inap kelas 1 tahun 2019 – 2024 diperoleh 1,32; 1,60; 1,84; 1,57; 1,45; dan 1,37. CMI rawat inap kelas 2 tahun 2019 – 2024 diperoleh 1,17; 1,36; 1,58; 1,41; 1,33; dam 1,33. CMI rawat inap kelas 3 tahun 2019 – 2024 diperoleh 1,46; 1,82; 1,67; 1,54; 1,53; dan 1,45. HBR rawat jalan tahun 2019 – 2024 diperoleh 354.393; 333.231; 257.536; 243.675; 226.650; dan 238.494. HBR rawat inap kelas 1 tahun 2019 – 2024 diperoleh 5.257.416; 6.028.120; 5.477.120; 5.970.918; 6.542.667; dan 7.082.825. HBR rawat inap kelas 2 tahun 2019 – 2024 diperoleh 4.449.693; 5.628.665; 4.817.066; 4.993.043; 5.156.750; dan 5.563.012. HBR rawat inap kelas 3 tahun 2019 – 2024 diperoleh 3.616.138; 4.594.204; 3.746.071; 4.325.317; 4.584.260; dan 4.789.356. Nilai casemix dan casemix index mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan capaian CMI di atas standar rumah sakit swasta kelas C regional 2. HBR rawat jalan pada tahun 2021-2024 dibawah HBR nasional, namun HBR rawat inap kelas 1, 2, dan 3 selalu berada di atas HBR nasional. Strategi yang dapat ditempuh untuk peningkatan casemix, casemix index, dan penurunan HBR adalah optimalisasi unsur struktur dengan perbaikan sumber daya manusia dan pengkajian metode, efisiensi mesin, material, dan anggaran, dan evaluasi pada unsur proses (manajemen pasien, koding, dan klaim).
Latar belakang: Swamedikasi adalah upaya individu untuk mengatasi sendiri keluhan kesehatan yang dirasakan, sebelum meminta bantuan tenaga medis di fasilitas kesehatan. Kota Depok merupakan satu dari lima wilayah di Jawa Barat dengan persentase tertinggi penduduk dengan keluhan kesehatan dan tidak pergi berobat jalan dengan alasan mengobati sendiri. Tujuan: Mengetahui faktor apa saja yang berhubungan dengan perilaku swamedikasi yang dilakukan oleh masyarakat di Kota Depok. Metode: Kuantitatif observational desain cross cectional pada 335 responden didapatkan melalui consecutive non-probability sampling. Pengumpulan data secara self administrated menggunakan aplikasi google form dan analisis regresi logistik berganda. Hasil: Sebanyak 50,4% responden melakukan swamedikasi untuk mengatasi keluhan kesehatan yang dirasakan. Tindakannya berupa membeli obat sendiri tanpa resep dokter di apotek/toko obat (23,0%); warung/swalayan (6,9%); atau secara online (1,2%); menggunakan obat sisa di rumah (15,5%); dan mengonsumsi jamu/herbal (3,9%). Swamedikasi menggunakan jenis obat bebas/bebas terbatas (63,9%); obat keras (17,8%) dan obat bahan alam (16%) dan tidak ditemukan penggunaan antibiotik. Variabel-variabel berhubungan signifikan dengan perilaku swamedikasi: keyakinan swamedikasi tinggi (OR=4,17; 95%CI 2,385–7,281); keluhan kesehatan gejala ringan (OR=10,06; 95%CI 5,671–17,830); dan adanya pengaruh sebaya/keluarga (OR=3,45; 95%CI 1,894–6,298). Keluhan kesehatan yang paling berhubungan signifikan dengan perilaku swamedikasi. Responden dengan keluhan kesehatan bergejala ringan berpeluang 10,06 kali untuk melakukan swamedikasi dibandingkan dengan responden bergejala sedang/berat, setelah dikontrol oleh keyakinan pada swamedikasi, pengaruh sebaya/keluarga, jenis kelamin dan pekerjaan.
Background: Self-medication is an individual's attempt to treat their own health problems before seeking medical assistance at a health facility. Depok is one of five regions in West Java with the highest percentage of residents with health problems who do not seek outpatient treatment because they treat themselves. Objective: To identify the factors associated with self-medication behavior among residents of Depok City. Method: A quantitative observational cross-sectional design was used with 335 respondents selected through consecutive non-probability sampling. Data collection was conducted via self-administered google forms, and analysis was performed using multiple logistic regression. Results: A total of 50.4% of respondents self-medicated to address their health problems. Their actions included purchasing medication without a doctor's prescription at pharmacies/drug stores (23.0%); small shops/supermarkets (6.9%); or online (1.2%); using leftover medication at home (15.5%); and consuming herbal medicine (3.9%). Self-medication involved the use of over-the-counter/restricted medications (63.9%); prescription medications (17.8%); and natural remedies (16%), with no use of antibiotics observed. Variables significantly associated with self-medication behavior included: high self-medication belief (OR=4.17; 95% CI 2.385–7.281); mild health problems (OR=10.06; 95% CI 5.671–17.830); and peer/family influence (OR=3.45; 95% CI 1.894–6.298). Health problems were most significantly associated with self-medication behavior. Respondents with mild health problems were 10.06 times more likely to engage in self-medication compared to those with moderate/severe symptoms, after controlling for beliefs about self-medication, peer/family influence, gender, and occupation.
Abstrak
Stunting di Kabupaten Bantaeng masih menjadi tantangan dengan prevalensi 15,8%. Keberhasilan dalam menekan angka ini menjadi dasar untuk menelaah peran strategis KPM sebagai garda terdepan dalam program konvergensi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menelaah implementasi peran KPM dalam upaya pencegahan stunting serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat efektivitasnya di Kabupaten Bantaeng. Penelitian ini menggunakan desain kualitatif fenomenologi dengan total 24 informan yang terdiri dari 7 KPM, 3 kepala desa, 5 tenaga kesehatan, 3 kader posyandu, dan 6 perwakilan masyarakat sasaran. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen , yang kemudian dianalisis secara tematik. Hasil penelitian menunjukkan peran KPM sangat efektif dalam memfasilitasi akses terhadap layanan KIA, sanitasi, dan jaminan kesehatan, berkat kolaborasi lintas sektor dan dukungan penuh pemerintah desa. Namun, masih kurang optimal dalam intervensi yang bersifat edukatif untuk mengubah perilaku, seperti pada aspek konseling gizi dan partisipasi PAUD. Faktor penghambat utamanya adalah norma sosial yang kuat di masyarakat dan keterbatasan sumber daya untuk program edukasi yang terstruktur. Penelitian ini menyimpulkan implementasi peran KPM efektif pada intervensi yang didukung program pemerintah yang konkret dan terukur, namun lemah dalam mengubah pengetahuan dan norma sosial. Lebih lanjut, ditemukan pula kesenjangan antara kualifikasi pendidikan formal KPM dengan kompleksitas tugas edukasi dan konseling gizi yang harus diemban secara efektif. Disarankan agar Pemerintah Daerah mengembangkan kampanye sosialisasi untuk mengubah norma sosial dan mengalokasikan dana untuk program edukasi terstruktur. Selain itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) perlu mengevaluasi kembali standar rekrutmen KPM dan merancang pelatihan terstandar dan berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas KPM.
