Abstrak: Defisit yang dialami oleh BPJS-Kesehatan sebagai pelaksana program JKN diperkirakan mencapai Rp16.5 triliun. Salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi defisit yang terjadi pada BPJS-Kesehatan, memberikan dana talangan sebesar Rp. 4.9 triliun namun upaya tersebut belum mengatasi akar penyebab dari defisit itu sendiri. Diungkapkan bahwa bahwa salah satu penyebab terjadinya defisit adalah besaran iuran belum sesuai dengan perhitungan aktuaria. Penelitian ini akan mengidentifikasi besaran ability to pay (ATP) iuran jaminan kesehatan nasional dengan menggunakan data Susenas 2017 dengan unit analisis rumah tangga di seluruh Indonesia. Hasil didapatkan median ATP masyarakat Indonesia pada tahun 2017 adalah sebesar Rp 131.902 per rumah tangga. Dari besaran median ATP didapatkan nilai per orang per bulan adalah Rp 39.000. Apabila iuran ditetapkan sebesar Rp 42.714 per orang per bulan hanya ada 34.69% rumah tangga yang mampu membayar iuran. Hipotesis terbukti bahwa faktor sosial demografi, faktor kesehatan, faktor sumberdaya secara statistik berhubungan dengan besaran ATP dan dari keseluruhan variabel independen, variabel yang paling berpengaruh terhadap besaran ATP adalah status sosial ekonomi.

Abstrak: Pemanfaatan rawat jalan yang semakin meningkat salah satunya disebabkan oleh meningkatnya kasus Penyakit Tidak Menular (PTM). Salah satu faktor risikonya adalah status merokok. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan rawat jalan dengan teori Andersen. Desain pada penelitian ini adalah crosssectional dengan jenis data kuantitatif. Faktor predisposing (predisposisi) yang dikaitkan dengan status merokok dan riwayat PTM, umur lansia, pria, tidak bekerja, pendidikan rendah, menikah adalah kelompok berisiko dalam memanfaatan pelayanan rawat jalan yang tinggi. Faktor enabling (pemungkin) yang jika dikaitkan dengan status merokok dan riwayat PTM, status ekonomi rendah, memiliki jaminan kesehatan swasta dan pemerintah, dan tinggal di pedesaan adalah kelompok berisiko dalam memanfaatkan pelayanan rawat jalan yang tinggi. Faktor need (kebutuhan) yang jika dikaitkan dengan status merokok dan riwayat PTM, mantan perokok dan memiliki keadaan morbiditas adalah kelompok berisiko dalam memanfaatkan pelayanan rawat jalan yang tinggi Adanya keterkaitan antara status merokok, riwayat PTM, dan jaminan kesehatan dirasa perlu untuk membangun kebijakan berdasarkan ke tiga hal tersebut dan membangun kerjasama lintas sektoral.

Abstrak: Pendahuluan: Persentase penduduk yang memanfaatkan rawat inap di puskesmas masih lebih rendah dibandingkan rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta dari tahun 2015 hingga tahun 2017. Sedangkan fungsi puskesmas sebagai gate keeper dalam pelayanan kesehatan. Rendahnya pemanfaatan puskesmas dapat disebabkan ketidakpuasan terhadap pelayanan dan kurangnya kualitas pelayanan baik dari segi medis dan non medis (responsiveness). Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh responsiveness terhadap kepuasan pasien. Metode: Penelitian ini menggunakan data sekunder dari hasil Riset Ketenagaan di Bidang Kesehatan tentang responsiveness di Puskesmas rawat inap tahun 2017 oleh Badan Litbangkes Kementerian Kesehatan. Jenis penelitian merupakan penelitian kuantitatif dengan desain penelitian cross-sectional. Hasil penelitian diolah secara univariat untuk memberikan gambaran karakteristik responden, faktor situasional, dan responsiveness. Analisis hasil penelitian untuk melihat pengaruh domain responsiveness terhadap kepuasan menggunakan structural equation modeling (SEM). Hasil: Mayoritas responden berada dalam rentang usia produktif (78,7%), perempuan (67,8%), menikah (73,5%), pendidikan menengah (75,9%), tidak bekerja (48,1%), mempunyai akses yang mudah ke pelayanan kesehatan (96,3) dan menggunakan asuransi JKN (65,3%). Domain responsiveness yang berpengaruh terhadap kepuasan pasien adalah sikap sopan dan hormat petugas kesehatan (t-values = 2,23), komunikasi (t-values = 3,40), kecepatan mendapatkan pelayanan (t-values = 2,64), kualitas tempat pelayanan kesehatan (t-values = 8,37), akses ke dukungan sosial (t-values = 2,20). Kualitas tempat pelayanan kesehatan merupakan variabel paling dominan yang mempengaruhi kepuasan pasien. Domain responsiveness secara bersama-sama dapat menjelaskan kepuasan pasien sebesar 45%. Kesimpulan: Sikap sopan dan hormat petugas kesehatan, komunikasi, kecepatan mendapatkan pelayanan, kualitas tempat pelayanan kesehatan, akses ke dukungan sosial mempengaruhi kepuasan pasien

Abstrak: Masalah kemiskinan tidak terlepas dari masalah kesehatan, keduanya memiliki hubungan yang timbal balik yang tidak dapat dipisahkan. Semakin tinggi angka kemiskinan akan semakin menciptakan kondisi kesehatan yang semakin buruk pula. Salah satu upaya Pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan yaitu melalui program jaminan kesehatan guna mengatasi ketimpangan akses terhadap pelayanan kesehatan. Namun pada kenyataannya, masih terdapat ketimpangan akses terhadap pelayanan kesehatan antara masyarakat miskin dan kaya. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui determinan pemanfaatan pelayanan kesehatan pada masyarakat miskin periode pra dan pasca JKN tahun 2013 dan 2017. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2013 dan 2017 dengan unit analisis individu pada kuintil 1 dan 2 yang memiliki jaminan kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi kunjungan rawat jalan pada masyarakat miskin mengalami penurunan dari pra JKN tahun 2013 ke pasca JKN tahun 2017, dengan rasio kunjungan tertinggi yaitu 1-3 kali. Sedangkan proporsi kunjungan rawat inap mengalami peningkatan dari pra JKN tahun 2013 ke pasca JKN tahun 2017, dengan rasio hari rawat inap tertinggi yaitu 1-10 hari. Faktor predisposisi, pemungkin, dan kebutuhan memiliki hubungan yang signifikan dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan pada masyarakat periode pra dan pasca JKN Tahun 2013 dan 2017. Faktor yang paling dominan terhadap pemanfaatan rawat jalan dan rawat inap periode pra dan pasca JKN tahun 2013 dan 2017 adalah keluhan kesehatan.

Abstrak: Kota Bogor sudah memiliki Perda KTR sejak tahun 2009, yang merupakan komitmen untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dari paparan asap rokok orang lain. Dalam pelaksanaannya, belum sepenuhnya hotel dan tempat hiburan bebas asap rokok. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor pengelola yang berhubungan dengan Kepatuhan Pelaksanaan Perda KTR pada hotel dantempat hiburan di Kota Bogor. Desain penelitian adalah cross-sectional dengan pendekatan kuantitaif dengan penguatan kualitatif dan wawacara mendalam kepada Sejretaris Daerah dan Dinas Kesehatan Kota Bogor. Data kepatuhan dikumpulkan menggunakan lembar observasi dan data pengelola melalui wawancara terstruktur. Kepatuhan di hotel dan tempat hiburan terhadap Perda KTR masih rendah (44,9%). Faktor yang berhubungan bermakna adalahpengetahuan dan sikap pengelola. Pengetahuan menjadi faktor yang paling berhubungan dengan nilai OR 6,6. Hambatan pelaksanaan Perda KTR di hotel dan tempat hiburan selama ini adalah sosialisasi yang tidak tepat sasaran, penyebaran media sosialisasi yang tidak merata dan penegakan hukum yang belum sesuai aturan Perda. Dibutuhkan strategi sosialisasi yang tepat dengan memaksimalkan peran media massa dan meningkatkan pengawasan yang berjenjang dan terus menerus. Kata Kunci : Kepatuhan, Peraturan Kawasan Tanpa Rokok, Pengelola, Hotel dan tempat hiburan