Hasil Pencarian :: Kembali

Ditemukan 8 dokumen yang sesuai dengan query ::  Simpan CSV
cover
Rosiyana; Pembimbing: Adang Bachtiar; Penguji: Dian Ayubi, Anhari Achadi, Suyuti Syamsul, Achmad Rois
Abstrak: Implementasi kebijakan akreditasi puskesmas dimulai sejak 2015 hal ini sebagai jawaban atas adanya tantangan di era globalisasi ini. Pada tahun 2021 BPJS mensyaratkan adanya sertifikat akreditasi bagi puskesmas untuk menjalin kerja sama. Hal ini mendapat tanggapan yang bervariasi baik positif maupun negatif. Merupakan penelitian kuantitatif dengan desain cross sectional. Sampel sebanyak 133 responden yang dilakukan pada bulan April tahun 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan rerata kepuasan kerja pegawai berdasarkan status akreditasi puskesmas (p=0,0005)
The implementation of accreditation policies in primary healthcare centres have been implemented since 2015, as a response towards the challenges in this globalization era. Recently in 2021, the Indonesian government made it mandatory for primary healthcare centres to have an accreditation certificate, as a prerequisite for them to be covered by the government health insurance (BPJS). This recent policy was met with a variety of opinions, both positive and negative. This study is a quantitative study with a cross sectional design. A total of 133 samples taken in April 2021. The results showed that there was a significant difference of average employee satisfaction scores between the different primary healthcare centres (p = 0,0005).
Read More
T-6301
Depok : FKM-UI, 2022
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Meily Arovi Qulsum; Pembimbing: Adang Bachtiar; Penguji: Wachyu Sulistiadi, Dumilah Ayuningtyas, Pujiyanto; Saraswati; H K M Taufiq
Abstrak: Akreditasi Puskesmas adalah pengakuan yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan setelah memenuhi standar akreditasi. Tahun 2015 2016 jumlah Puskesmas di Provinsi Jawa Timur yang capaian akreditasi kab/kota terbanyak adalah Kota Surabaya sebanyak 20 (8,3%). Kinerja Puskesmas dapat diukur dengan menggunakan Malcolm Baldrige. Penelitian ini adalah kuantitaif dengan desain penelitian cross sectional dengan model rancangan pre test post test design, dengan total populasi menjadi total sampel yaitu 20 Puskesmas. Pengumpulan data dengan menggunakan standar instrumen akreditasi Puskesmas yang sudah dipadankan dengan 6 kriteria Malcolm Baldrige. Hasil penelitian Hasil dari penelitian pengaruh status akreditasi terhadap kinerja Puskesmas dengan menggunakan teori Malcolm Baldrige dari 6 kriteria hanya 1 yang berpengaruh yaitu fokus operasi dan yang lainnya tidak berpengaruh, kriteria kepemimpinan kesimpulannya ada penurunan kinerja Puskesmas dengan p value 0,245, perencanaan startegis penurunan dengan p value 0,525, fokus pelanggan penurunan dengan p value 0,207, pengukuran, analisis dan manjemen informasi penurunan dengan p value 0,349, fokus SDM penurunan dengan p value 0,960 dan fokus operasi tidak ada penurunan yang siginifikan dengan p value 0,040.Kesimpulan hasil penelitian didapatkan bahwa kinerja Puskesmas pada setiap status akreditasi mengalami penurunan pada saat post test. Perlu adanya pemahaman yang sama terkait proses akreditasi dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas, antara Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Puskesmas
Read More
T-5718
Depok : FKM-UI, 2019
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Nurkarti Azni; Pembimbing: Ede Surya Darmawan, Vetty Yulianty Permanasari; Penguji: Pujianto, Punto Dewo, Daria Juliana Rasinta Ginting
Abstrak: Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (P2PTM),merupakan salah satu Upaya Kesehatan Masyarakat esensial yang dilaksanakan olehPuskesmas. Akreditasi Puskesmas adalah bentuk program menjaga mutu dan bentukstandarisasi terhadap pelayanan Puskesmas agar dapat memberikan pelayananberkualitas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dilakukan pada bulan April-Mei 2018, bertujuan untuk melihat pengaruh akreditasi terhadap kinerja puskesmaskhususnya pada Penyelenggaraan Program P2PTM. Hasil penelitian, secara umumOutput penyelenggaraan program P2PTM pada Puskesmas terakreditasi lebih baikdibandingkan Puskesmas belum terakreditasi. Kegiatan kemitraan dan dana ygbersumber dari masyarakat belum berjalan, Skrining Iva test dan CBE dan skrining DMmasih sekitar 5%, hal ini menunjukkan kurangnya partisipasi masyarakat dan kurangefektifnya pemberdayaan masyarakat. Komponen Input SDM, dana, sarana danpetunjuk Pelaksanaan belum memadai. Komponen Proses perencanaan (P1),Pengorganisasian dan penggerakkan (P2) pada Puskesmas terakreditasi lebih baikdibandingkan Puskesmas belum terakreditasi, P3 sudah berjalan walaupun belumoptimal di beberapa Puskesmas. Perlu meningkatkan kerjasama lintas sektor dan upayapemberdayaan masyarakat untuk mendukung Program P2PTM. Perlu mendorongPuskesmas untuk meningkatkan pennerapan Manajemen Puskesmas dan melakukanContiniously Quality Improvement untuk mencapai peningkatan kualitas sebagai tujuanutama Akreditasi Puskesmas.
Read More
T-5285
Depok : FKM UI, 2018
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Farini; Pembimbing: Amal Chalik Sjaaf; Penguji: Wachyu Sulistiadi, Purnawan Junadi, Muhtar Lintang, Anang Sujana
Abstrak: Latar belakang: Puskesmas adalah salah satu bentuk fasilitas pelayanan primeryang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan perseorangan.Penguatan pelayanan kesehatan primer menjadi fokus utama yang dikembangkandi dunia oleh WHO, dimana negara-negara berkembang didorong untukmelakukan reformasi dalam rangka penguatan pelayanan kesehatan primer. Sesuaidengan Peraturan yang ada puskesmas menjalankan fungsinya dengan lebihmengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatanyang setinggi-tingginya. Dalam rangka peningkatan mutu pelayanan, puskesmaswajib di akreditasi secara berkala paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali. Tujuanakreditasi adalah untuk meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanankesehatan perorangan dan masyarakat. Tujuan : Penelitian ini bertujuan untukmengetahui kesiapan puskesmas untuk penilaian akreditasi dengan tujuan khususadalah mengetahui kesiapan puskesmas dari segi administrasi manajemen,kualitas pelayanan UKM dan UKP, kesiapan dari segi ketersediaan SDMkesehatan dan diketahuinya kesiapan puskesmas dari segi pembiayaan kesehatan.Metode : Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif denganpendekatan studi kasus. Hasil : Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapanadministrasi manajemen, ketersediaan sarana dan prasarana dan SDM kesehatanserta pembiayaan cukup siap untuk mendukung penilaian puskesmas agarmendapat kategori terakreditasi. Kesimpulan :Puskesmas yang diusulkan untukpenilaian akreditasi telah siap untuk dilakukan survei oleh tim survior. Saran:Puskesmas masih harus terus mempertahankan dan meningkatkan kesiapandengan melakukan penyegaran dan penguatan komitmen serta melakukan kajibanding ke puskesmas yng talah terkareditasi.Kata kunci:analisiskesiapan, akreditasi, puskesmas
Background: Puskesmas is one form of primary care facilities that provide healthservices to communities and individuals. Strengthening primary health carebecomes the main focus being developed in the world by the WHO, wheredeveloping countries are encouraged to implement reforms in order to strengthenprimary health care. In accordance with Rule existing health centers to functionmore priority promotive and preventive efforts, goals to health level as high. Inorder to improve the quality of services, community health centers regularlyaccreditation mandatory in at least 3 (three) years. The purpose of accreditation isto improve performance in providing individual and community health services.Objective: This study aimed determine the readiness of health centers foraccreditation with the specific aim was to determine the readiness of puskesmasterms of administrative management, quality of service UKM and UKP, readinessin terms of availability of health human resources and health centers in terms ofknowing the readiness of health financing. Method: This study used a qualitativemethod with case study approach. Results: The results showed that theadministration's readiness management, availability of infrastructure and healthhuman resources and finance are quite prepared to support the assessment ofhealth centers in order to get accredited category. Conclusion: The proposedhealth center for the accreditation assessment has been prepared for a surveyconducted by a team survior. Suggestion: Puskesmas must continue to maintainand enhance the readiness to conduct refresher and strengthening the commitmentand conduct a review of an appeal to the clinic accredited.Keywords: readiness analysis, accreditation, puskesmas
Read More
T-4708
Depok : FKM-UI, 2016
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Selvia Kusdwiyanti; Pembimbing: Kusdinar Achmad; Penguji: Puput Oktamianti, Wachyu Sulistiadi, Ganda R.P Sinaga, Marion Siagian
Abstrak: ABSTRAKPeran kepemimpinan memiliki arti yang sangat penting dalam peningkatan mutumelalui akreditasi pada organisasi pelayanan kesehatan primer. Kepemimpinanyang efektif berpengaruh terhadap proses menuju keberhasilan akreditasi. Tujuanpenelitian ini adalah untuk menganalisis peran kepala puskesmas dalam persiapanakreditasi puskesmas di Puskesmas Beber Kabupaten Cirebon Jawa Barat tahun2016. Puskesmas Beber merupakan puskesmas yang telah melalui tahap persiapanakreditasi dan puskesmas pertama di Jawa Barat yang akan dilakukan surveiakreditasi nasional. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif.Prosedur sampling yang digunakan adalah non-probability sampling denganprinsip kecukupan dan kesesuaian. Metode pengumpulan data dilakukan melaluiwawancara mendalam dengan Kepala Puskesmas Beber dan focus groupdiscussion (FGD) terhadap 16 staf Puskesmas Beber yang terbagi dalam duakelompok FGD. Untuk keabsahan data, dilakukan triangulasi sumber, metodedan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukan peran kepemimpinan kepalapuskesmas merupakan hal yang utama dalam persiapan akreditasi. Dari informasiyang didapatkan dari hasil FGD dan wawancara mendalam, peran kepemimpinandalam persiapan akreditasi adalah penetapan tujuan organisasi dengan komitmendan visi yang jelas, membangun pondasi organisasi dengan tim yang kuat danmemiliki kapabilitas, membangun kemauan staf untuk berpartisipasi denganmenunjukan nilai-nilai kepemimpinan, menghasilkan ide-ide termasuk melakukankajibanding untuk perbaikan mutu, dan melakukan perubahan denganmenggerakan semua sumberdaya yang ada. Secara umum dapat disimpulkanbahwa peran kepemimpinan kepala puskesmas dalam persiapan akreditasimerupakan kunci utama. Peran kepemimpinan tersebut pada akhirnya mendorongsistem yang kuat yang dapat membawa seluruh staf puskesmas untuk bersama-sama dalam satu visi, meningkatkan mutu pelayanan melalui akreditasipuskesmas.Kata kunci : akreditasi puskesmas; peningkatan mutu; peran kepemimpinan;persiapan akreditasi.
The process of communication, collaboration and coordination have a majorimpact on the effectiveness of the organization and an important element in theachievement of quality health services. The purpose of this study to analyzepatterns of communication, collaboration and coordination in Puskesmas IbrahimAdjie - Bandung, which has implemented a quality standard ISO 9001: 2008 andas the best health center in 2016 in West Java. The research method uses aqualitative approach is confirmatory. To maintain the validity of the data wasperformed using triangulation sources and methods of data collection is done byin-depth interviews to four people who are important in the process, focus groupdiscussions by six staff, observation and study of the document. The resultsshowed there is a pattern of all levels and channels of communication. Thepattern of broad-spectrum collaboration is secondary. Coordination patterns arestrengthening and expansion. Barriers that often happens, the choice of prioritydelivery of information, the dual role, misunderstanding, trouble harmonize timeactivities with other agencies, the repetition of the process of coordination whenthere is change of officials such as district or village heads, the delay in theapproval of program activity reports from the district and village. Suggestions areto continue to maintain the existing pattern and increase, the need for advocacyfor the strengthening of human resources, the need for a MoU, it is necessary totransfer the pattern of the process that has been ongoing basis to the health centerpersonnel. Outside agencies similar to apply the pattern of the existing processes.Keywords: communication patterns; collaboration patterns; coordinationpatterns; puskesmas
Read More
T-4779
Depok : FKM-UI, 2016
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Deny Ardi Lourina; Pembimbing: Dumilah Ayuningtyas; Penguji: Puput Oktamianti, Anhari Achadi, Sri Nani Purwaningrum, Ismawan Nur Laksono
Abstrak: Akreditasi Puskesmas merupakan upaya peningkatan mutu dan kinerja pelayananpuskesmas sebagaimana tercantum dalam Permenkes Nomor 46 Tahun 2015. Dari 38puskesmas di Kabupaten Brebes baru 10 puskesmas yang terakreditasi. Dasar pengajuanroadmap akreditasi puskesmas di Kabupaten Brebes hanya berdasarkan penunjukkanlangsung, tanpa mengukur kesiapan puskesmas baik dari segi kelengkapan dokumen,penilaian assessment, serta ketersediaan sumber daya meliputi SDM, dana dan fasilitassarana prasarana sesuai standar instrumen akreditasi puskesmas. Tujuan penelitian iniadalah mengetahui kesiapan akreditasi puskesmas di Kabupaten Brebes ditinjau dari sisiinput, proses dan output berdasarkan variabel sumber daya dan tahapan kesiapan pra-survei akreditasi. Penelitian kualitatif ini proses pengumpulan datanya dilakukan denganwawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwaketersediaan dana, sarana dan prasarana dinilai cukup siap untuk mendukung penilaianakreditasi puskesmas, namun hasil skoring assessment pada keterpemenuhankompetensi SDM dan kelengkapan dokumen masih rendah. Rekomendasi yang diajukanadalah memenuhi syarat pengembangan kompetensi SDM, dan melengkapi dokumenserta melakukan self assessment secara rutin dan terjadwal.
Accreditation of public health centers is an effort and performance enhancement publichealth centers services as listed in the Permenkes 46/2015. From 38 public healthcenters in Brebes District, just 10 public health centers are accredited. The basis of thefiling of a roadmap of accreditation of public health centers in Brebes District only uponappointment directly, without measuring the readiness of public health centers both interms of completeness, valuation assessment documents, as well as the availability ofresources includes human resources, funds and facilities infrastructure standardinstrument of accreditation of public health centers. The purpose of this research is toknow accreditation readiness of public health centers in Brebes District reviewed theinput, process and output based on variable phase and readiness resources pre-accreditation survey. Qualitative research is the process of collecting data using in-depthinterviews conducted with the review document. The results showed that the availabilityof funds and infrastructure are rated quite ready to support, but the public health centersaccreditation assessment skoring assessment results on the fulfillment of humanresource competency and the completeness of the documents is still low. A proposedrecommendation is a qualified human resource competencies, and complete paperworkand do a self assessment regularly and scheduled.
Read More
T-5320
Depok : FKM UI, 2018
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Ita Ainy Ulfah; Pembimbing: Tris Eryando; Penguji: Martya Rahmaniati Makful, Milla Herdayati, Erizon Safari, Indah Rachmawati
Abstrak: Pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas masih menemui hambatan di Indonesia. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan melaksanakan akreditasi puskesmas. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota berperan penting dalam penyelenggaraan akreditasi puskesmas sebagai pendamping yang bertugas untuk menyiapkan puskesmas dalam menghadapi survei akreditasi oleh Komite Akreditasi. Kegiatan pendampingan akreditasi merupakan bagian dari kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian yang menjadi tugas pokok Suku Dinas Kota. Sayangnya kegiatan ini banyak menemui hambatan karena penjadwalan, pencatatan dan pelaporan manual menyebabkan kesulitan dalam hal koordinasi, penyimpanan, pengawasan dan penentuan rencana tindak lanjut. Penelitian ini bertujuan untuk merancang prototipe aplikasi E-Binwasdal akreditasi puskesmas yang mampu menjamin ketersediaan data dan informasi kegiatan pendampingan yang berkualitas secara cepat dan mudah diakses sehingga mempermudah upaya pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap status akreditasi puskesmas. Penelitian terdiri dari analisis kebutuhan sistem, perancangan prototipe dan uji penerimaan pengguna. Hasil penelitian adalah prototipe E-Binwasdal akreditasi puskesmas dengan platform berbasis web. Sistem informasi yang dikembangkan dapat memberikan kemudahan mengakses informasi akurat, relevan dan terkini; menghemat kebutuhan biaya; menjamin pengendalian penyimpanan dan keamanan data; fleksibel, mudah dan nyaman digunakan oleh pengguna dalam kegiatan pendampingan akreditasi. Sistem informasi memberikan solusi dalam mengidentifikasi informasi capaian status akreditasi puskesmas di Jakarta Pusat
Quality basic health services are still facing obstacles in Indonesia. One of the efforts that can be done is to carry out accreditation of puskesmas. The District/City Health Office plays an important role in implementing the accreditation of puskesmas as a companion in charge of preparing puskesmas to face the accreditation survey by the Accreditation Committee. Accreditation assistance activities are part of the guidance, supervision and control activities which are the main tasks of the City Service Office. Unfortunately, this activity encountered many obstacles because manual scheduling, recording and reporting caused difficulties in terms of coordination, storage, monitoring and determining follow-up plans. This study aims to design a prototype of the E-Binwasdal application for puskesmas accreditation which is able to ensure the availability of quality data and information on mentoring activities that are quickly and easily accessible so as to facilitate efforts to develop, supervise and control the accreditation status of puskesmas. The research consists of system requirements analysis, prototype design and user acceptance test. The result of the research is a prototype of E-Binwasdal accreditation of puskesmas with a web-based platform. The developed information system can provide easy access to accurate, relevant and up-to-date information; save costs; ensure the control of data storage and security; flexible, easy and convenient for users to use in accreditation assistance activities. The information system provides a solution in identifying information on the achievement of the accreditation status of puskesmas in Central Jakarta
Read More
T-6147
Depok : FKM-UI, 2021
S2 - Tesis   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
cover
Farah Ainun Nabilah; Pembimbing: Septiara Putri; Penguji: Adang Bachtiar, Tri Wahyu Kusumawati
Abstrak:
Perubahan pada Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 yang sesuai dengan arahan Presiden RI berpengaruh terhadap setiap indikator kinerja, salah satunya pada indikator sasaran strategis FKTP Terakreditasi. Pada tahun 2024 ditargetkan FKTP (puskesmas dan klinik) terakreditasi adalah 100%, tetapi pada semester I tahun 2023 jumlah FKTP Terakreditasi masih sebesar 42,7% dan jumlah puskesmas yang sudah terakreditasi tidak mengalami perubahan sejak tahun 2020. Kementerian Kesehatan lalu menyusun regulasi sebagai dasar pelaksanaan akreditasi puskesmas sehingga pemenuhan target RPJMN dapat tercapai. Regulasi tersebut adalah petunjuk teknis yang berpedoman pada Permenkes Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi. Dengan adanya regulasi terbaru terkait program akreditasi puskesmas, penyelenggaraan teknis survei akreditasi juga mengalami perubahan sehingga butuh evaluasi yang bisa menilai efektivitas penyelenggaraan program akreditasi puskesmas tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif berupa wawancara mendalam dan telaah dokumen dengan pendekatan Input, Proses, dan Output. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada aspek input, SDM yang terlibat adalah Tim Kerja MPK Puskesmas sebagai regulator dan LPA sebagai pelaksana survei akreditasi, anggaran yang digunakan adalah APBN, APBD, dana hibah, dan dana cadangan lain, tidak memerlukan sarana dan prasarana tertentu, adanya regulasi Permenkes Nomor 34 Tahun 2022 dan aturan turunannya berupa Kepmenkes, Kepdirjen, dan SE, serta penggunaan SINAF. Pada aspek proses, Kementerian Kesehatan melaksanakan perancanaan berupa perencanaan kebijakan, anggaran, dan sistem informasi, pengorganisasian tugas dengan membagi PIC provinsi, pelaksanaan survei dilakukan oleh LPA sesuai Kepdirjen Nomor HK.02.02/I/3991/2022, dan pengawasan dilakukan dengan metode Binwas berupa validasi. Output pada indikator FKTP Terakreditasi masih di bawah target, yaitu 68,69% dari target 90%. Sementara itu, per April 2024 masih terdapat 1.672 puskesmas yang belum terkareditasi. Kendala pada input berupa kesulitan memastikan kualitas surveior, anggaran terbatas, penyesuaian kebijakan, dan sulit mengakses sistem informasi; kendala pada proses berupa perencanaan cukup lama, dilema etik, sulit menjamin kualitas survei, dan waktu yang singkat untuk menyelesaikan masalah; serta kendala pada output berupa cakupan persentase akreditasi puskesmas yang masih di bawah target.

Changes to the Ministry of Health's 2020-2024 Strategic Plan by the direction of the President of the Republic of Indonesia affect every performance indicator, one of which is the strategic target indicator for Accredited Primary Health Care. In 2024, the target for accredited primary health care (community health centers and clinics) is 100%, but in the first semester of 2023 the number of accredited primary health care is still 42.7% and the number of accredited community health centers has not changed since 2020. The Ministry of Health then drafted regulations as a basis for implementing accreditation of community health centers so that fulfillment of RPJMN targets can be achieved. These regulations are technical instructions that are guided by Minister of Health Regulation Number 34 of 2022 concerning Accreditation of Community Health Centers, Clinics, Health Laboratories, Blood Transfusion Units, Doctors' Independent Practices, and Dentists' Independent Practices. With the latest regulations regarding the community health center accreditation program, the technical implementation of the accreditation survey has also changed so that an evaluation is needed that can assess the effectiveness of the implementation of the community health center accreditation program. This research uses qualitative research methods in the form of in-depth interviews and document review with an Input, Process, and Output approach. The results of the research show that in the input aspect, the human resources involved are the Puskesmas Health Service Quality Work Team as the regulator and the LPA as the implementer of the accreditation survey, the budget used is APBN, APBD, grant funds, and other reserve funds, does not require certain facilities and infrastructure, there is regulation of Minister of Health No. 34 of 2022 and its derivative regulations in the form of Kepmenkes, Kepdirjen, and SE, as well as the use of SINAF. In the process aspect, the Ministry of Health carries out planning in the form of planning policies, budgets, and information systems, organizing tasks by dividing provincial PICs, carrying out surveys carried out by LPA by the Director General's Decree Number HK.02.02/I/3991/2022, and supervision is carried out using the monitoring method in the form of validation. The output on the Accredited FKTP indicator is still below the target, namely 68.69% of the target of 90%. Meanwhile, as of April 2024 there are still 1,672 community health centers that have not been accredited. Input constraints include difficulty in ensuring the quality of surveyors, limited budget, policy adjustments, and difficulty accessing information systems; process constraints include long planning, ethical dilemmas, difficulty in ensuring survey quality, and short time to resolve problems; and output constraints include the percentage coverage of puskesmas accreditation that is still below the target.
Read More
S-11579
Depok : FKM-UI, 2024
S1 - Skripsi   Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
:: Pengguna : Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
Library Automation and Digital Archive