Abstrak:

ABSTRAK

Sistem Jaminan Sosial Nasional memberikan pertimbangan utama untuk memberikanjaminan sosial yang menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga semua rakyatIndonesia dapat memperoleh derajat kesehatan yang optimal agar dapat bekerja dan hidupdengan layak. Pada era SJSN tonggak utama pelayanan kesehatan adalah pelayanankesehatan primer sebagai gatekeeper. Saat ini jumlah puskesmas di kota Malang sebanyak 15puskesmas, jumlah tersebut belum berubah sejak tahun 2010 hingga tahun 2013, begitu jugadengan jumlah dokter di puskesmas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapanpuskesmas kota malang dalam menyongsong SJSN tahun 2014. Penelitian ini merupakanpenelitian deskriptif analitik dengan pendekatan Cross Sectional serta wawancara mendalampada informan dan studi literature. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan jumlahpuskesmas serta kurangnya ketersediaan tenaga kesehatan menyebabkan ketidaksiapanpuskesmas dalam menyongsong SJSN tahun 2014.

---

 

ABSTRACT

Universal coverage gives primary consideration to provide a comprehensive social securityfor all Indonesian people, so that all the people of Indonesia can obtain optimal health statusin order to work and live decently. Universal coverage a major milestone in the era of healthcare is primary health care as a gatekeeper. Currently the number of health centers in the cityof Malang as much as 15 health centers, that number has not changed since the year 2010until the year 2013, as well as the number of doctors in the health centers. This study aims toanalyze the city primary health center readiness in facing National Social Insurance in2014. This research is a descriptive analytical cross-sectional approach and in-depthinterviews with informants and the literature study. The results showed that the limitednumber of health centers and the lack of availability of health centers lead to unpreparednessin facing National Social Insurance in 2014.

Abstrak: Tesis ini membahas analisis kesiapan implementasi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di RS Aisyiyah Bojonegoro. Kebijakan implementasi KRIS JKN ini akan berdampak pada tata kelola rumah sakit perlunya penyesuaian kebutuhan pada sumber daya rumah sakit dan manajemen rumah sakit sesuai dengan Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 & Kepdirjenyankes Nomor HK.02.02/I/1811.2022. RS Aisyiyah Bojonegoro berada di Kabupaten Bojonegoro dengan cakupan UHC 98.76 %, merupakan RS swasta terbesar di Bojonegoro, tahun 2021 jumlah pasien rawat inap sebesar 50% jaminan JKN dan BOR 67.79%. Penelitian ini bertujuan mengetahui gambaran kesiapan sumber daya, proses manajemen dan rencana tindak lanjut RS Aisyiyah Bojonegoro untuk implementasi KRIS JKN Perkembangan program JKN dengan adanya peningkatan jumlah peserta JKN dan jumlah fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS (RS swasta 63.8%). Peningkatan pemanfaatan JKN dengan proporsi pembiayaan rawat inap yang terbesar. Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menjalankan implementasi kebijakan KRIS JKN mulai 1 Januari 2023 secara bertahap, untuk mewujudkan kesinambungan program JKN dan menjalankan amanah undang-undang SJSN dalam pemenuhan prinsip ekuitas

Abstrak: Latar belakang: Puskesmas adalah salah satu bentuk fasilitas pelayanan primeryang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan perseorangan.Penguatan pelayanan kesehatan primer menjadi fokus utama yang dikembangkandi dunia oleh WHO, dimana negara-negara berkembang didorong untukmelakukan reformasi dalam rangka penguatan pelayanan kesehatan primer. Sesuaidengan Peraturan yang ada puskesmas menjalankan fungsinya dengan lebihmengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatanyang setinggi-tingginya. Dalam rangka peningkatan mutu pelayanan, puskesmaswajib di akreditasi secara berkala paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali. Tujuanakreditasi adalah untuk meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanankesehatan perorangan dan masyarakat. Tujuan : Penelitian ini bertujuan untukmengetahui kesiapan puskesmas untuk penilaian akreditasi dengan tujuan khususadalah mengetahui kesiapan puskesmas dari segi administrasi manajemen,kualitas pelayanan UKM dan UKP, kesiapan dari segi ketersediaan SDMkesehatan dan diketahuinya kesiapan puskesmas dari segi pembiayaan kesehatan.Metode : Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif denganpendekatan studi kasus. Hasil : Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapanadministrasi manajemen, ketersediaan sarana dan prasarana dan SDM kesehatanserta pembiayaan cukup siap untuk mendukung penilaian puskesmas agarmendapat kategori terakreditasi. Kesimpulan :Puskesmas yang diusulkan untukpenilaian akreditasi telah siap untuk dilakukan survei oleh tim survior. Saran:Puskesmas masih harus terus mempertahankan dan meningkatkan kesiapandengan melakukan penyegaran dan penguatan komitmen serta melakukan kajibanding ke puskesmas yng talah terkareditasi.Kata kunci:analisiskesiapan, akreditasi, puskesmas

---

Background: Puskesmas is one form of primary care facilities that provide healthservices to communities and individuals. Strengthening primary health carebecomes the main focus being developed in the world by the WHO, wheredeveloping countries are encouraged to implement reforms in order to strengthenprimary health care. In accordance with Rule existing health centers to functionmore priority promotive and preventive efforts, goals to health level as high. Inorder to improve the quality of services, community health centers regularlyaccreditation mandatory in at least 3 (three) years. The purpose of accreditation isto improve performance in providing individual and community health services.Objective: This study aimed determine the readiness of health centers foraccreditation with the specific aim was to determine the readiness of puskesmasterms of administrative management, quality of service UKM and UKP, readinessin terms of availability of health human resources and health centers in terms ofknowing the readiness of health financing. Method: This study used a qualitativemethod with case study approach. Results: The results showed that theadministration's readiness management, availability of infrastructure and healthhuman resources and finance are quite prepared to support the assessment ofhealth centers in order to get accredited category. Conclusion: The proposedhealth center for the accreditation assessment has been prepared for a surveyconducted by a team survior. Suggestion: Puskesmas must continue to maintainand enhance the readiness to conduct refresher and strengthening the commitmentand conduct a review of an appeal to the clinic accredited.Keywords: readiness analysis, accreditation, puskesmas

Abstrak: Akreditasi Puskesmas merupakan upaya peningkatan mutu dan kinerja pelayananpuskesmas sebagaimana tercantum dalam Permenkes Nomor 46 Tahun 2015. Dari 38puskesmas di Kabupaten Brebes baru 10 puskesmas yang terakreditasi. Dasar pengajuanroadmap akreditasi puskesmas di Kabupaten Brebes hanya berdasarkan penunjukkanlangsung, tanpa mengukur kesiapan puskesmas baik dari segi kelengkapan dokumen,penilaian assessment, serta ketersediaan sumber daya meliputi SDM, dana dan fasilitassarana prasarana sesuai standar instrumen akreditasi puskesmas. Tujuan penelitian iniadalah mengetahui kesiapan akreditasi puskesmas di Kabupaten Brebes ditinjau dari sisiinput, proses dan output berdasarkan variabel sumber daya dan tahapan kesiapan pra-survei akreditasi. Penelitian kualitatif ini proses pengumpulan datanya dilakukan denganwawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwaketersediaan dana, sarana dan prasarana dinilai cukup siap untuk mendukung penilaianakreditasi puskesmas, namun hasil skoring assessment pada keterpemenuhankompetensi SDM dan kelengkapan dokumen masih rendah. Rekomendasi yang diajukanadalah memenuhi syarat pengembangan kompetensi SDM, dan melengkapi dokumenserta melakukan self assessment secara rutin dan terjadwal.

---

Accreditation of public health centers is an effort and performance enhancement publichealth centers services as listed in the Permenkes 46/2015. From 38 public healthcenters in Brebes District, just 10 public health centers are accredited. The basis of thefiling of a roadmap of accreditation of public health centers in Brebes District only uponappointment directly, without measuring the readiness of public health centers both interms of completeness, valuation assessment documents, as well as the availability ofresources includes human resources, funds and facilities infrastructure standardinstrument of accreditation of public health centers. The purpose of this research is toknow accreditation readiness of public health centers in Brebes District reviewed theinput, process and output based on variable phase and readiness resources pre-accreditation survey. Qualitative research is the process of collecting data using in-depthinterviews conducted with the review document. The results showed that the availabilityof funds and infrastructure are rated quite ready to support, but the public health centersaccreditation assessment skoring assessment results on the fulfillment of humanresource competency and the completeness of the documents is still low. A proposedrecommendation is a qualified human resource competencies, and complete paperworkand do a self assessment regularly and scheduled.

Abstrak:

---

Abstrak: Kesehatan adalah hak yang sangat mendasar bagi manusia, untuk itu negara harus hadirdalam pemenuhannya. Dalam era otonomi daerah, Standar Pelayanan Minimal (SPM)bidang kesehatan menjadi jaminan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan jenis danmutu pelayanan dasar yang sama. Salah satu jenis layanan dasar adalah SPM bidangkesehatan pada usia produktif (SPM BKUP). Jenis layanan dasar ini bernilai strategis bagikinerja Pemerintah Daerah, karena berdasarkan BPS (2017) komposisi penduduk usiaproduktif menempati proporsi 60-70% dari seluruh jumlah penduduk dan nilai strategisbagi pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) karena bentuk skrining. Analisiskesiapan ditujukan untuk melihat seberapa besar jarak antara kondisi ideal dengankenyataan yang sebenarnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknikWM, FGD dan telaah dokumen terkait. Hasil penelitian didapatkan 10 dari 13 indikatorkesiapan implementasi, belum lengkap dimiliki Kota Depok, meliputi konseling faktorrisiko PTM, Pelatihan teknis petugas skrining dan surveilans berbasis web, pelayananterpadu PTM, pencatatan pelaporan, monitoring evaluasi, komunikasi, sikap pelaksana,ketersediaan SDM, fasilitas dan dana. Sementara 3 indikator yang belum sama sekalidimiliki yaitu insentif bagi pelaksana yang mencapai target, SOP pelaksanaan SPM BKUPdan Tim penanggung jawab penyelenggaraan SPM BKUP. Kesimpulan didapatkan bahwaKota Depok memiliki kesiapan yang minimal dalam rangka implementasi SPM BKUP.Kata kunci: analisis kesiapan, kinerja pemerintah daerah, pelayanan kesehatan usiaproduktif, pengendalian PTM, standar pelayanan minimal

---

Health is a fundamental right for human being, in its fulfillment, the state must be presentto provide health services for all citizens. In the era of regional autonomy, MinimumService Standards (MSS) in the field of health becomes the guarantee of health servicedelivery with the same type and quality of basic services. One type of basic service is theSPM field of health at the productive age (MSSPA). This type of basic service is ofstrategic importance to the performance of the regional government, since based on BPS(2017) the composition of the productive age population occupies a proportion of 60-70%of the total population and the strategic value for the control of Non-CommunicableDiseases (NCD) due to the form of screening. Preparation analysis is intended to see howmuch distance between ideal conditions and actual reality. This research uses qualitativemethod with indepth interview technique, FGD and study related documents. The results ofthe study were 10 out of 13 indicators of implementation readiness, not yet fully owned byDepok City, including NCD risk factor counseling, technical training of screening officersand web-based surveillance, NCD integrated service, reporting recording, evaluationmonitoring, communication, dispotition, human resources availability, facilities and funds.While 3 indicators that have not yet been owned are incentives for implementers whoachieve the target, SOP implementation MSSPA and the team responsible for theimplementation of MSSPA. The conclusion found that Depok City has minimalpreparedness in order to implement MSSPA.Key words: preparation analysis, local government performance, productive healthservice age, NCD control, minimum service standard.

Abstrak:

ABSTRAK Nama : Ernawati Roeslie Program Studi : Ilmu Kesehatan Masyarakat Judul : Analisis Kesiapan Implementasi Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Indikator 8: Kesehatan Jiwa) di Kota Depok tahun 2018 Pembimbing : dr. Adang Bachtiar, MPH., DSc. Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) adalah program prioritas Kementerian Kesehatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas. Indikator 8: Kesehatan Jiwa belum mendapat perhatian khusus di Kota Depok, kasus Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat mengalami peningkatan dari 3986 kasus pada tahun 2016 menjadi 5768 kasus pada tahun 2017, dimana kasus skizofrenia dan gangguan psikotik kronik lainnya mengalami kenaikan dari 1687 kasus pada 2016 menjadi 2342 kasus pada 2017. Analisis kesiapan implementasi PIS-PK (Indikator 8: Kesehatan Jiwa) di Kota Depok tahun 2018 merupakan tahapan penting sebagai penentu keberhasilan kinerja Pemerintah Daerah dalam bidang kesehatan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesiapan implementasi program PIS-PK (Indikator 8: Kesehatan Jiwa)  di Kota Depok Tahun 2018 dilihat dari variabel komunikasi, disposisi, sumber daya dan struktur birokrasi menggunakan Teori Edward III. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, Focus Grup Discussion (FGD) dan telaah dokumen. Hasil penelitian didapatkan kesiapan implementasi PIS-PK (Indikator 8: Kesehatan Jiwa) di Kota Depok berdasarkan 4 (empat) variabel implementasi menurut teori Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi dinilai belum siap untuk dilaksanakan. Rekomendasi pada penelitian ini yaitu keberhasilan implementasi akan dicapai bila dilakukan perbaikan dari kekurangan, baik dari sisi komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Di samping itu hambatan program yang ada bisa diatasi dengan tersedianya pendanaan yang cukup. Saran dari penelitian ini adalah agar meningkatkan pemberdayaan peran keluarga dan potensi masyarakat dengan metode pelatihan untuk peningkatan kesehatan jiwa dan mengurangi stigma di masyarakat. Kata kunci: Analisis Kesiapan Implementasi; Kebijakan; Kesehatan Jiwa; Program Indonesia Sehat; Teori Edward III.

---

ABSTRACT Name : Ernawati Roeslie Study Program : Public Health Science Judul : Analysis of Implementation Readiness of Healthy Indonesia Program with Family Approach (Indicator 8: Mental Health) in Depok City 2018 Counselor : dr. Adang Bachtiar, MPH., DSc. The Healthy Indonesia Program with Family Approach (PIS-PK) is the Ministry of Health's priority program implemented by the Puskesmas. Indicator 8: Mental Health has not received special attention in Depok City, severe case of people with mental disorder increased from 3986 in 2016 cases to 5768 cases in 2017, where schizophrenia cases and other chronic psychotic disorders increased from 1687 cases in 2016 to 2342 cases in 2017. Analysis of PIS-PK implementation readiness (Indicator 8: Mental Health) in Depok 2018 is an important stage as a success determinant of local government performance in the health sector. This research is a qualitative research with descriptive design. The purpose of this research is to determine the implementation readiness of PIS-PK (Indicator 8: Mental Health) in Depok 2018 reviewed from communication, disposition, resources and bureaucratic structure using Edward III theory. Data collection method was performed using in-depth interviews, Focus Group Discussion (FGD) and document review. The research result indicates that PIS-PK implementation (Indicator 8: Mental Health) in Depok were not ready based on 4 (four) implementation variables according to Edward III theory, ie communication, resources, disposition and bureaucracy structure. The research recommends to improve the all aspect of communication, resources, disposition and bureaucratic structure in order to achieve the successful implementation. In addition, the program contraints can be reduced by sufficient funding availability. The research suggests to increase the empowerment of family role and community contribution using training method in order to improve the mental health and reduce the stigma in society. Key words: Analysis of Implementation Readiness; Edward III Theory; Healthy Indonesia Program; Mental Health; Policy.

Abstrak:

---