Ditemukan 4 dokumen yang sesuai dengan query :: Simpan CSV
Wahyu Eka Arini; Pembimbing: Dumilah Ayuningtyas; Penguji: Bambang Wispriyono, Puput Oktamianti, Roy Himawan, Pamian Siregar
Abstrak:
Nilai impor bahan baku obat di Indonesia mencapai 11,4 triliun rupiah yang merupakan 96% dari total bisnis bahan baku obat di Indonesia pada tahun 2012. Pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016 untuk mengembangkan industri farmasi nasional. Kementerian Kesehatan kemudian mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan yang salah satu tujuaannya adalah mewujudkan kemandirian bahan baku obat untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri dan ekspor. Penelitian ini bertujuan mengetahui implementasi kebijakan kemandirian bahan baku obat dalam Permenkes Nomor 17 Tahun 2017. Penelitian ini dengan metode kualitatif dengan data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan data sekunder melalui telaah dokumen. Penelitian menggunakan teori analisis kebijakan Van Meter dan Van Horn dengan variabel ukuran dan tujuan, sumber daya, karakteristik badan pelaksana, komunikasi antar organisasi, disposisi pelaksana, serta lingkungan ekonomi, sosial, dan politik yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Hasil penelitian adalah bahwa ukuran dan tujuan kebijakan telah jelas namun masih terkendala pada sumber daya, karakteristik badan pelaksana yang terbatas, komunikasi antar organisasi yang terkendala pada lintas sektoral, dan disposisi pelaksana yang masih kurang dari segi pemahaman, serta lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang cukup mendukung. Kesimpulan dari penelitian ini adalah implementasi belum berjalan dengan optimal dengan kendala pada variabel yang cukup berpengaruh yaitu komunikasi antar organisasi karena banyak pihak yang terkait dalam pelaksanaan kebijakan. Penelitian ini merekomendasikan dibentuknya konsorsium atau suatu badan yang terdiri atas Kementerian dan Lembaga terkait, sistem data jumlah kebutuhan dan impor bahan baku, serta adanya penghargaan dan sanksi yang jelas bagi pelaksnaa kebijakan
Read More
T-5618
Depok : FKM-UI, 2019
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Hotman Sinaga ... [et al.]
CDK No.127
Jakarta : Kalbe Farma, 2000
Indeks Artikel Jurnal-Majalah Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Sulastri; Pembimbing: Wachyu Sulistiadi; Penguji: Helen Andriani, Vetty Yulianty Permanasari, Pamian Siregar, Ayu Amalia Rachman
Abstrak:
Read More
Pengembangan bahan baku obat dalam negeri mutlak diperlukan untuk mencapai kemandirian sektor farmasi Indonesia. Pemerintah telah mengeluarkan Inpres Nomor 6 Tahun 2016 guna mewujudkan hal tersebut dengan mendorong kerja sama lintas sektor. Namun demikian, hingga saat ini impor bahan baku obat masih sangat tinggi. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Inpres tersebut, khususnya pelaksanaan tugas masing-masing Kementerian/Lembaga terkait. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan memanfaatkan data hasil wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Inpres Nomor 6 Tahun 2016 dikatakan belum berhasil (unsuccessful implementation), masih terdapat kesenjangan antara tujuan dan capaian kebijakan. Dimensi kebijakan, pengoperasian, serta perencanaan implementasi dan sumber daya belum cukup baik dalam mendukung implementasi Inpres, meskipun dimensi lain, yaitu kepemimpinan, pemangku kepentingan, dan umpan balik sudah cukup baik. Selain itu, masih terdapat sejumlah dukungan kebijakan yang diperlukan industri farmasi dalam rangka pengembangan bahan baku obat. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan pada dimensi-dimensi yang belum cukup baik dalam mendorong keberhasilan implementasi Inpres, peninjauan terhadap kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan Kementerian/Lembaga terkait dan/atau penyusunan kebijakan baru yang diperlukan.
The development of local drug raw materials is urgently needed to achieve the independence of Indonesia's pharmaceutical sector. The government has issued Presidential Instruction No. 6/2016 to realize this by encouraging cross-sector collaborations. However, the import of drug raw materials is still very high. For this reason, this study aims to analyze the implementation of the Presidential Instruction, particularly the execution of each Ministry/Agency's responsibilities. The research was conducted using a qualitative approach by utilizing data from in-depth interviews and document review. The research showed that the implementation of Presidential Instruction No. 6/2016 was unsuccessful; there is still a gap between policy objectives and achievements. The dimensions of policy, operations, and implementation planning and resources are not good enough to support the implementation of the Presidential Instruction, although the other dimensions such as leadership, stakeholders, and feedback are quite good. Other than that, there are several policy supports that the pharmaceutical industry still needed in order to develop drug raw materials. Therefore, it is necessary to improve the dimensions that are not good enough to encourage the successful implementation of the Presidential Instruction, review the policies that have been issued by related Ministries/Institutions and/or develop the new policies as needed.
T-6869
Depok : FKM-UI, 2024
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉
Ulfi Bahari; Pembimbing: Puput Oktamianti; Penguji: Helen Andriani, Mardiati Nadjib, Muhammad Jasrif Teguh
Abstrak:
Read More
Ketergantungan Indonesia terhadap bahan baku obat (BBO) impor masih menjadi tantangan utama dalam penguatan ketahanan farmasi nasional. Pemerintah telah mendorong penggunaan BBO lokal melalui kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), prioritas penggunaan produk dalam negeri, dan mekanisme pengadaan melalui e-Katalog. Namun, implementasi penggunaan BBO lokal di tingkat industri masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek teknis, ekonomi, maupun kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan BBO lokal pada produksi obat HIV di salah satu industri farmasi nasional dengan meninjau faktor input, proses, dan output berupa kinerja penjualan produk. Penelitian ini menggunakan desain observasional dengan metode kualitatif melalui wawancara mendalam, yang dilengkapi dengan analisis kuantitatif deskriptif untuk menjelaskan kinerja penjualan produk. Data diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap delapan informan dari fungsi Research and Development (R&D), Quality Assurance, produksi, keuangan/costing, dan komersial, serta melalui telaah dokumen perusahaan, data pasar IQVIA, dan regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan BBO lokal memiliki nilai strategis dalam meningkatkan TKDN dan memperkuat posisi produk pada pasar pengadaan pemerintah. Namun, penggunaan BBO lokal belum sepenuhnya memberikan efisiensi biaya bagi industri farmasi karena sebagian besar harga BBO lokal masih lebih tinggi dibandingkan BBO impor, sehingga berdampak pada peningkatan harga pokok produksi. Meskipun demikian, seluruh produk yang dianalisis masih menghasilkan gross margin positif dengan tingkat margin yang bervariasi antarproduk. Dari sisi proses, penggunaan BBO lokal memerlukan kesiapan R&D, evaluasi karakteristik bahan baku, validasi proses, pengendalian mutu, serta optimasi produksi. Keberhasilan penggunaan BBO lokal sangat bergantung pada konsistensi mutu, kontinuitas pasokan, harga yang kompetitif, kesiapan teknis industri, dan dukungan kebijakan pengadaan yang selaras dengan agenda ketahanan farmasi nasional.
Indonesia’s dependence on imported active pharmaceutical ingredients (APIs) remains a major challenge in strengthening national pharmaceutical resilience. The government has promoted the use of local APIs through the Domestic Component Level (TKDN) policy, the prioritization of domestic products, and procurement mechanisms through the e-Catalogue system. However, the implementation of local API utilization at the industry level continues to face various challenges, including technical, economic, and policy-related aspects. This study aims to analyze the use of local APIs in the production of HIV drugs or antiretrovirals in one national pharmaceutical industry by examining input, process, and output factors, with the output represented by product sales performance. This study used an observational design with a qualitative method through in-depth interviews, supported by descriptive quantitative analysis to explain product sales performance. Data were obtained through in-depth interviews with eight informants from the Research and Development (R&D), Quality Assurance, production, finance/costing, and commercial functions, as well as through reviews of company documents, IQVIA market data, and relevant regulations. The results showed that the use of local APIs has strategic value in increasing TKDN and strengthening product positioning in the government market. However, local API utilization has not fully provided cost efficiency for the pharmaceutical industry, as most local APIs remain more expensive than imported APIs, thereby increasing the cost of goods manufactured. Nevertheless, all analyzed products still generated positive gross margins, with margin levels varying across products. From the process perspective, the use of local APIs requires R&D readiness, evaluation of raw material characteristics, process validation, quality control, and production optimization. The successful utilization of local APIs depends on quality consistency, supply continuity, competitive pricing, industry technical readiness, and procurement policy support aligned with the national pharmaceutical resilience agenda.
T-7705
Depok : FKM-UI, 2026
S2 - Tesis Pusat Informasi Kesehatan Masyarakat
☉