Abstrak: Indonesia merupakan salah satu negara dengan beban malaria tertinggi di Asia Tenggara. Diperkirakan 35 persen penduduk Indonesia tinggal di daerah dengan Annual Parasite Incidence (API) yang berisiko tertular malaria. Perilaku pencegahan penyakit malaria dilakukan untuk menurunkan angka kejadian malaria di Indonesia terutama di wilayah berpotensi malaria. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor hubungan perilaku pencegahan malaria dengan kejadian malaria di provinsi Bengkulu tahun 2013. Penelitian menggunakan data RISKESDAS 2013 dengan desain studi cross sectional. Dengan desain efek dua, maka jumlah minimum sampel adalah 3.412 responden. Sampel penelitian ini adalah seluruh individu di rumah tangga di provinsi Bengkulu yang terpilih menjadi responden RISKESDAS 2013 yaitu 18.120 responden. Faktor dominan perilaku pencegahan yang mempengaruhi kejadian malaria yaitu jenis kelamin, klasifikasi wilayah, dan konsumsi obat pencegahan. Dimana jenis kelamin laki-laki berpeluang terkena malaria sebesar 1,2 kali dibandingkan dengan perempuan setelah di kontrol umur, pendidikan, pekerjaan, klasifikasi wilayah, kelambu berinsektisida, obat nyamuk bakar, kasa nyamuk, repelen, rumah di semprot insektisida, dan konsumsi obat pencegahan. Kata Kunci: Malaria, Bengkulu, Perilaku Pencegahan Indonesia is one country with the highest malaria burden in Southeast Asia. An estimated 35 percent of Indonesia's population live in areas with Annual Parasite Incidence (API) that is at risk of contracting malaria. Malaria prevention behaviors done to reduce the incidence of malaria in Indonesia, especially in the area of potential malaria. The purpose of this study is knowing the relationship between the behavior to prevent malaria with malaria with malaria incidence in Bengkulu province in 2013. The study used data RISKESDAS 2013 with cross sectional study design using the data RISKESDAS 2013. With two design effects, the minimum number of samples was 3412 respondents. Samples were all individuals in households in Bengkulu province were elected to the respondent RISKESDAS 2013 ie 18 120 respondents. The dominant factor affecting the behavior of the incidence of malaria prevention: gender, region classification, and prevention of drug consumption. Where the male chance of getting malaria by 1.2 times compared with women after control variables age, education, occupation, region classification, insecticide-treated nets, mosquito coils, mosquito netting, repellent, home insecticide spray, and prevention of drug consumption. Keywords: Malaria, Bengkulu, Behavioral Prevention

Abstrak:

---

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian stunting pada anak usia 12-59 bulan di Provinsi Bengkulu pada tahun 2018. Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder dari Riskesdas tahun 2018. Penelitian dengan desain potong lintang ini menemukan prevalensi kejadian stunting pada anak usia 12-59 bulan di Provinsi Bengkulu adalah sebesar 25,3%. Pekerjaan ibu (PR: 2,26; 95% CI: 1,39-3,68), tinggi badan ibu (PR: 1,78; 95% CI: 1,27-2,51), umur anak (PR: 1,83 95% CI: 1,09-3,08), dan tempat tinggal (PR: 2,26; 95% CI:1,46-3,5) ditemukan berhubungan secara signifikan dengan kejadian stunting pada anak usia 12-59 bulan di Provinsi Bengkulu. Tempat tinggal ditemukan menjadi confounder dalam hubungan antara panjang badan lahir dengan kejadian stunting pada anak usia 12-59 bulan di Provinsi Bengkulu. Meningkatkan awareness masyarakat luas terhadap isu stunting, kerjasama lintas sektor dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting, serta pelaksanaan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dengan memberikan perhatian lebih pada kelompok-kelompok berisiko dapat mencegah dan menanggulangi stunting pada anak balita.

Abstrak: Kebijakan pengendalian demam berdarah dengue (DBD) yang telah berjalan sejak tahun 1992 tidak membuat Indonesia bebas DBD bahkan wilayah endemis DBD semakin meluas. Hingga tahun 2012 Kota Bengkulu merupakan penyumbang DBD yang besar di Provinsi Bengkulu. Dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian DBD, Kota Bengkulu berpedoman langsung pada kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Dalam pelaksanaannya, beberapa kegiatan tidak dilakukan oleh Kota Bengkulu. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pengendalian DBD mulai tingkat pusat hingga Kota Bengkulu. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan arah evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pengendalian DBD di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu dan Kementerian Kesehatan. Metode analisa yang digunakan adalah content analysis dengan melakukan proses triangulasi. Hasil analisa yang didapat menunjukkan bahwa Kementerian Kesehatan sudah melakukan pengendalian DBD sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan. Provinsi Bengkulu juga sudah melaksanakan hanya saja tidak ada peran pemerintah provinsi melalui APBD terutama tahun 2013 dan 2014. Pelaksanaan kebijakan pengendalian DBD di Kota Bengkulu tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan disebabkan penyampaian informasi mengenai kebijakan yang kurang baik, kurangnya dukungan sumber daya manusia dan anggaran serta sarana dan prasarana. Kata Kunci : Demam berdarah dengue, pelaksanaan kebijakan, Kota Bengkulu

Abstrak: Pelaksanaan terkait inspeksi kesehatan lingkungan sarana air minum merupakan kegiatan pengawasan yang dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi. Kurangnya data dan informasi yang didapatkan, mempengaruhi belum tercapainya cakupan akses air minum layak. Adapun evaluasi terkait dengan pelaksanaan inspeksi kesehatan lingkungan sarana air minum bertujuan untuk mengetahui gambaran pelaksanaannya ditingkat Puskesmas Kabupaten Seluma dan Kota Bengkulu. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan rancangan Cross Sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh puskesmas di Kabupaten Seluma dan Kota Bengkulu yakni sebanyak 42 puskesmas. Sampel dalam penelitian ini adalah 30 puskesmas (sampel minimal) yang dipilih secara acak sederhana atau simple random sampling (SRS) di Kabupaten Seluma dan Kota Bengkulu. Analisis data menggunakan analisis statistik dan uji kurva ROC. Komponen yang di teliti diperoleh hasil bahwa struktur manajemen surveilans pelaksanaan inspeksi kesehatan lingkungan yaitu legal aspek dan pelaksanaan surveilans masih kurang baik. Adapun fungsi dasar pelaksanaan inspeksi kesehatan lingkungan yaitu konfirmasi dan interprestasi masih kurang baik. Selain itu, fungsi pendukung pelaksanaan inspeksi kesehatan lingkungan diantaranya pedoman, pelatihan, sistem komunikasi, sarana dan prasarana kurang baik. Sedangkan pada mutu surveilans pelaksanaan inspeksi kesehatan lingkungan yang terdiri dari kualitas data, kesederhanaan, juga masih kurang baik. Berdasarkan uji sensitivitas-spesifisitas diantara tingkat risiko inspeksi kesehatan lingkungan pada sarana air minum terhadap kejadian diare tidak menunjukan hasil yang signifikan. Oleh sebab itu, dibutuhkan dukungan dan kerjasama dari semua pihak terkait, baik pemerintah pusat dan daerah, dinas kesehatan maupun puskesmas untuk mencapai tujuan pelaksanaan kegiatan inspeksi kesehatan lingkungan di bidang kesehatan lingkungan menjadi lebih baik.

---

Implementation of environmental health inspection of drinking water is a surveillance activity conducted to obtain data and information. Lack of data and information obtained, affecting the unprecedented coverage of drinking water access. The evaluation is related to the implementation of environmental health inspection of drinking water aims to know the description of the implementation of primary healthcare in Seluma and Bengkulu. This type of research is descriptive research using the Cross Sectional design. The population in this study is the entire primary healthcare in Seluma and Bengkulu in the city of 42 primary healthcare. The samples in this study were 30 primary healthcare (minimal sample) which were chosen at random simple or simple random sampling (SRS) in Seluma District and Bengkulu City. Analyze data using statistical analysis and ROC curve testing. Components that are carefully obtained the results that the management structure of the implementation of environmental health inspection is legal aspects and implementation of surveillance is still lacking good. The basic function of environmental health inspection is that confirmation and inner achievement is still less good. Besides, the function of supporting the implementation of environmental health inspection includes guidelines, training, communication systems, facilities, and infrastructure is not good. While in the quality surveillance of the implementation of Environmental health inspection consisting of data quality, simplicity is also still less good. Based on the sensitivity – specificity test among the risk level of environmental health inspection in drinking water to the incidence of diarrhea does not show significant results. results of the evaluation of the implementation of environmental health inspection of drinking water facilities there are 12 variables that are not good Therefore, the support and cooperation of all stakeholders, both central and local governments, public health agencies, and primary healthcare to achieve the objectives of environmental health inspection activities in the field of environmental health is better.

Abstrak: Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah suatu infeksi virus sistemik, yang ditularkan antarmanusia dengan perantaraan nyamuk Aedes. Saat ini, DBD merupakan vector-borne disease dengan tingkat penyebaran tercepat di dunia dan tingkat prevalensi tertinggi di wilayah tropis dan subtropis. Indonesia menempati urutan kedua tertinggi jumlah kasus DBD di antara 30 negara endemis DBD di dunia. Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat berkontribusi sebesar 33% dari total kasus DBD di seluruh Indonesia pada periode 1999-2018, sedangkan Provinsi Bengkulu merupakan peringkat terendah jumlah kasus DBD. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor iklim terhadap jumlah kasus DBD di periode 1999-2018.Penelitian ini menggunakan disain studi ekologi timetrend dengan kriteria inklusi yaitu kabupaten/kota yang di wilayah administrasinya terdapat stasiun pemantau cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dengan seluruh wilayah administrasinya berada di dalam wilayah radius 15km dari titik lokasi stasiun pemantau cuaca BMKG. Kasus DBD tertinggi Kota Bandung dan Kota Bengkulu terjadi di periode Januari-Februari, sedangkan Kota Administrasi Jakarta Pusat terjadi di periode Maret-April-Mei. Curah hujan tertinggi Kota Bandung dan Kota Bengkulu terjadi di periode November-Desember, sedangkan Kota Administrasi Jakarta Pusat terjadi di periode Januari-Februari-Maret. Suhu udara tertinggi Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Kota Bandung terjadi di periode September-Oktober, sedangkan Kota Bengkulu terjadi di periode April-Mei. Kelembaban udara tertinggi Kota Bandung dan Kota Bengkulu terjadi di periode November-Desember, sedangkan Kota Administrasi Jakarta Pusat terjadi di periode Januari-Februari. Terdapat hubungan yang signifikan (nilai-p<0,05) antara curah hujan dengan kasus DBD pada lag 2 bulan di Kota Administrasi Jakarta Pusat (15 tahun), Kota Bandung (13 tahun) dan Kota Bengkulu (3 tahun). Terdapat hubungan yang signifikan (nilai-p<0,05) antara suhu udara dengan kasus DBD pada lag 2 bulan di Kota Administrasi Jakarta Pusat (10 tahun), Kota Bandung (2 tahun) dan Kota Bengkulu (2 tahun). Terdapat hubungan yang signifikan (nilai-p<0,05) antara kelembaban relatif dengan kasus DBD pada lag 2 bulan di Kota Administrasi Jakarta Pusat (13 tahun), Kota Bandung (10 tahun) dan Kota Bengkulu (2 tahun).

---

Dengue is a systematic viral infection, which is transmitted between humans by the Aedes mosquito. Currently, dengue is the fastest spreading vector-borne disease in the world and the highest prevalence rate di the tropical and subtropical regions. Indonesia ranks the second highest in dengue cases among 30 dengue endemic countries in the world. DKI Jakarta and West Java Provinces contributed approximately 33% of the total dengue cases throughout Indonesia in the 1999-2018 period, while Bengkulu Province ranks the lowest for the number of dengue cases within the same period. This study aims to find the effects of climate factors to the number of dengue case in 1999-2018 period. Timetrend ecologic study design is conducted in this research. The inclusion criteria for the district or city to be selected as sample study, is that the district or city must have at least one weather station within its administrative area, and that the whole administrative area (100%) of the district or city must be within 15 kilometers radius from the location of the weather station. The highest number of dengue case in Bandung City and Bengkulu City occurred in January-February period, while in the Administrative City of Central Jakarta occurred in March-April-May period. The highest rainfall in Bandung City and Bengkulu City occurred in November-December period, while in the Administrative City of Central Jakarta occurred in January-February-March period. The highest temperature in the Administrative City of Central Jakarta and Bandung City occurred in September-October period, while in Bengkulu City occurred in April-May period. The highest relative humidity in Bandung City and Bengkulu City occurred in November-December period, while in the Administrative City of Central Jakarta occurred in January-February period. Rainfall is significantly associated (pvalue<0.05) with the number of dengue case at 2-months lag in the Administrative City of Central Jakarta (15 years), Bandung City (13 years) and Bengkulu City (3 years). Temperature is significantly associated (pvalue<0.05) with the number of dengue case at 2-months lag in the Administrative City of Central Jakarta (10 years), Bandung City (2 years), and Bengkulu City (2 years). Relative humidity is significantly associated (pvalue<0.05) with the number of dengue case at 2-months lag in the Administrative City of Central Jakarta (13 years), Bandung City (10 years), and Bengkulu City (2 years)