Abstrak: Anemia adalah kondisi jumlah kebutuhan hemoglobin tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan fisiologis tubuh. Anemia merupakan indikator buruknya kondisi nutrisi ibu hamil. Anemia ibu hamil terjadi jika kadar hemoglobin <11 g/dl (WHO, 2011). Di Asia, anemia ibu hamil adalah penyebab utama kedua dari kematian ibu yang disebabkan karena perdarahan postpartum (Khaskheli et al., 2016). Di Indonesia, proporsi anemia ibu hamil pada tahun 2013 sebesar 37,1% dan tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi sebesar 48,9% (Kemenkes RI, 2018). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan anemia ibu hamil dengan mengolah data Program Percepatan Pengentasan Daerah Tertinggal di Kabupaten Kupang. Desain yang digunakan adalah cross sectional dengan sampel sebanyak 708 ibu hamil. Hasil penelitian menunjukan prevalensi anemia ibu hamil sebesar 58,1%. Hasil model akhir multivariat adalah status KEK dan usia kehamilan trimester 3 berhubungan signifikan dengan anemia ibu hamil. Ibu hamil KEK berpeluang 2,155 kali lebih besar mengalami anemia. Usia kehamilan trimester 3 berpeluang 2,718 kali lebih besar mengalami anemia dan menjadi faktor yang paling dominan terhadap anemia ibu hamil.

Abstrak: ABSTRAK Rendahnya akses sanitasi, jumlah desa Stop Buang Air Besar Sembarangan dan regulasi terkait sanitasi di daerah tertinggal menjadi alasan utama penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesenjangan fisik dan non fisik yang mempengaruhi proporsi Stop Buang Air Besar Sembarangan di daerah tertinggal. Penelitian dilakukan terhadap 122 kabupaten yang ditetapkan sebagai daerah tertinggal. Penelitian dengan desain potong lintang ini dilakukan pada tahun 2018 menggunakan data tahun 2017 yang dipublikasi dalam jaringan oleh berbagai institusi. Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan aplikasi sistem informasi geografi dan statistik. Median dari proporsi Stop Buang Air Besar Sembarangan di daerah tertinggal adalah 1,01%. Korelasi yang kuat terdapat pada variabel Intervensi Program Sanitasi yaitu sebesar 0,743 dan Akuntabilitas & Tindak Lanjut Program Sanitasi sebesar 0,610. Sementara itu korelasi yang sedang terdapat pada variabel Kinerja Pemerintah Daerah (0,49), Regulasi Sanitasi (0,572) dan Kepadatan Penduduk (0,562). Sedangkan korelasi yang lemah terdapat pada variabel Investasi Air Minum (0,372), Pendanaan Sanitasi (0,398) dan Indeks Pembangunan Manusia (0,389). Seluruh variabel independen memiliki korelasi yang signifikan terhadap Stop Buang Air Besar Sembarangan. Hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen hampir seluruhnya memiliki arah yang positif kecuali pada variabel kemiskinan. Berdasarkan analisis kai kuadrat terdapat empat variabel yang bernilai signifikan yaitu variabel intervensi program sanitasi, sarana air minum (OR 6,47), pendanaan sanitasi (OR 6,039) dan regulasi sanitasi (6,47). Meskipun nilai p untuk intervensi sanitasi paling signifikan (0,000) namun besarnya OR tidak dapat ditentukan. Faktor penentu Stop Buang Air Besar Sembarangan di Daerah Tertinggal Indonesia adalah Intervensi Program Sanitasi. Hasil uji analisis multivariat diperoleh hasil bahwa variabel intervensi program sanitasi yang berhasil masuk kedalam pemodelan akhir regresi linear. Kata kunci: Daerah Tertinggal, Sanitasi, Stop Buang Air Besar Sembarangan The low level of sanitation access, the number of open defecation free status villages and the sanitation regulations in disadvantaged region are the main reasons for this study. This study aims to determine the physical and non-physical gap that affects the proportion of open defecation free in the remote area. The study was conducted on 122 districts decreed as disadvantaged region. This crosssectional study was conducted in 2018 using 2017 data published in the network by various institutions. The collected data was analyzed using geographic information and statistical information system application. The median of the proportion of open defecation free status in the underdeveloped area was 1.01%. A strong correlation is found in the Sanitation Program Intervention variable of 0.743 and Accountability & Follow-up Sanitation Program of 0.610. Meanwhile, the correlation is on Local Government Performance variables (0.49), Sanitation Regulation (0,572) and Population Density (0,562). While the weak correlation is found in the variables of Clean Water Investment (0.372), Sanitation Financing (0.398) and Human Development Index (0.389). All independent variables have a significant correlation to open defecation free. The relationship between the independent variables to the dependent variable almost entirely has a positive direction except in the variable of poverty. Based on chi square analysis, there are four significant variables are sanitation program intervention, clean water facilities (OR 6.47), sanitation funding (OR 6.303) and sanitation regulation (6.039). Then, although the p value for sanitation intervention is most significant but the magnitude of OR can not be determined. Determinants of ODF in Indonesia's underdeveloped areas are the Sanitation Program Intervention. Multivariate analysis test results obtained that the intervention variables of successful sanitation program into the final modeling using linear regression. Key words: Underdeveloped Areas, Sanitation, Open Defecation Free

Abstrak: Penyelenggaraan program Keluarga Berencana di wilayah DTPK bukan hanya berbicara mengenai pembatasan jumlah anak, namun melainkan upaya pemerintah dalam pemenuhan hak-hak reproduksi para Pasangan Usia Subur (PUS) melalui penggunaan kontrasepsi modern. Selain itu, penyelenggaraan pelayanan KB modern merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mencapai salah satu tujuan RPJMN 2020-2024 yaitu Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Mampu Berkualitas dan Berdaya Saing. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan rancangan pontong lintang dan menggunakan analisis multivariat bertingkat dalam proses analisisnya, yaitu regresi linear berganda dan regresi logistic berganda. Pengumpulan data dilakukan melalui data sekunder yaitu Laporan Pengendalian Lapangan (Dallap) dan Pelayanan Kontrasepsi (Pelkon) BKKBN Pusat periode bulan Januari-Desember Tahun 2020. Hasil penelitian menunjukan bahwa rata-rata kesertaan KB modern di wilayah Tertinggal sebesar 63,32%, wilayah Perbatasan 71,87% dan wilayah Kepulauan 72,13% dan kabupaten DTPK sebesar 67,89%. Hasil uji bivariate tahap I menunjukan terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata kesertaan KB modern di daerah tertinggal (nilai P = 0,000) dan kabupaten yang termasuk wilayah DTPK (nilai P = 0,001) serta terdapat hubungan yang signifikan antara frekuensi penyuluhan KB (nilai P = 0,011), ketersediaan dokter terlatih (nilai P = 0,047) dan ketersediaan bidan terlatih (nilai P = 0,048) dengan kesertaan KB modern. Hasil uji multivariat regresi linear berganda menunjukkan bahwa variabel karakteristik daerah tertinggal memiliki hubungan signifikan (nilai P = 0,000, koefisien Beta = 0,268) dengan kesertaan KB modern. Sedangkan hasil uji bivariat tahap II dengan menggunakan analisis regresi logistik sederhana menunjukan bahwa variabel ketersediaan alat dan obat kontrasepsi modern, gerak MUYAN KB, ketersediaan dokter terlatih, ketersediaan bidan terlatih, ketersedian penyuluh KB Bangga Kencana dan frekuensi penyuluhan KB memiliki hubungan signifikan dengan daerah tertinggal dan tiap variabel memiliki nilai P = 0,000

Abstrak:

Sebanyak 22 dari 62 kabupaten daerah tertinggal (35,48%) belum mencapai target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagaimana ditetapkan dalam Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2020–2024. Oleh karena itu, dilakukan penelitian ini yang bertujuan untuk mengevaluasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pencapaian IPM melalui program afirmasi kesehatan dalam Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAN-PPDT). Metode yang digunakan dengan pendekatan kualitatif, melalui analisis data sekunder dari laporan realisasi dan evaluasi program, serta wawancara mendalam dengan pengampu program afirmasi dari Kementerian Desa PDTT, Kementerian Kesehatan, BKKBN, serta perwakilan dari daerah tertinggal yang telah dan belum mencapai target. Evaluasi dilakukan menggunakan enam kriteria dari teori evaluasi William N. Dunn, yakni efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa hambatan utama dalam pencapaian IPM meliputi ketidaksinkronan perencanaan dan penganggaran, rendahnya realisasi kegiatan, dan distribusi program yang belum merata. Sementara faktor pendukungnya mencakup kesesuaian program dengan prioritas nasional, pemanfaatan data ketertinggalan, serta komitmen lintas sektor. Kesimpulannya bahwa program afirmasi kesehatan berkontribusi positif terhadap peningkatan IPM, terutama melalui intervensi kesehatan dasar. Namun, efektivitas program belum optimal, efisiensinya terganggu oleh ketidaksinkronan perencanaan dan penganggaran, kecukupannya belum memenuhi kebutuhan riil di daerah, pemerataannya masih timpang, responsivitasnya sudah adaptif terhadap kebutuhan, serta ketepatannya sudah sesuai untuk mendukung IPM. Rekomendasi perbaikan yang disarankan mencakup penguatan perencanaan dan implementasi secara terpadu melalui sinkronisasi lintas sektor, penganggaran berbasis kebutuhan, serta sistem monitoring terintegrasi dalam upaya meningkatkan dampak program afirmasi kesehatan terhadap peningkatan IPM di daerah tertinggal.

---

 

Out of 62 underdeveloped regencies in Indonesia, 22 (35.48%) have not yet achieved the  Human Development Index (HDI) targets set in the National Strategy for the Acceleration  of Underdeveloped Regions Development 2020–2024. This study aims to evaluate the  supporting and hindering factors affecting HDI improvement through the health  affirmation program within the National Action Plan for the Acceleration of  Underdeveloped Regions Development (RAN-PPDT). A qualitative approach was used,  involving secondary data analysis from program realization and evaluation reports, as  well as in-depth interviews with officials from the Ministry of Villages, Development of  Disadvantaged Regions and Transmigration; the Ministry of Health; BKKBN; and  representatives from underdeveloped regions that have and have not met the HDI targets.  The evaluation is based on six criteria from William N. Dunn’s evaluation theory:  effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness. The  findings indicate that key barriers include the lack of synchronization between planning  and budgeting, low implementation realization, and uneven program distribution.  Supporting factors include program alignment with national priorities, utilization of  underdevelopment data, and cross-sectoral commitment. The health affirmation program  contributes positively to HDI improvement, especially through basic health interventions,  although not yet optimal. Recommended improvements involve strengthening integrated  planning and implementation through cross-sectoral synchronization, needs-based  budgeting, and an integrated monitoring system to enhance the program’s impact on HDI  in underdeveloped regions.