Diabetes Mellitus Tipe 2 merupakan salah satu penyakit tidak menular dengan beban pembiayaan tertinggi dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Tingginya biaya layanan rawat jalan dan rawat inap penderita DM Tipe 2 berpotensi memberikan tekanan signifikan terhadap keberlanjutan pembiayaan JKN. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan biaya rawat jalan dan rawat inap rumah sakit peserta JKN penderita DM Tipe 2 di Indonesia. Penelitian ini menggunakan desain potong lintang (cross-sectional) dengan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder sampel klaim BPJS Kesehatan tahun 2025 dengan total sampel sebesar 3.865 peserta. Analisis data dilakukan secara univariat dan bivariat menggunakan uji t-test dan ANOVA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok usia, jenis kelamin, hak kelas rawat, segmentasi peserta, dan hubungan keluarga berhubungan signifikan dengan biaya layanan DM Tipe 2 (p < 0,05). Sementara itu, status perkawinan dan jenis FKTP tidak sepenuhnya berhubungan signifikan dengan biaya layanan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor demografis dan kepesertaan JKN berperan penting dalam menentukan besaran biaya layanan DM Tipe 2. BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan disarankan untuk memperkuat strategi pengendalian biaya berbasis karakteristik peserta guna menjaga efisiensi dan keberlanjutan pembiayaan JKN.

Type 2 Diabetes Mellitus is one of the non-communicable diseases with the highest financial burden in Indonesia's National Health Insurance (JKN) program. The high costs of outpatient and inpatient services for Type 2 DM patients pose a significant threat to the financial sustainability of JKN. This study aimed to analyze factors associated with outpatient and inpatient hospital costs among JKN participants with Type 2 DM in Indonesia. A cross-sectional quantitative design was employed using secondary data from BPJS Kesehatan claims sample of 2025, with a total sample of 3,865 participants. Data were analyzed using univariate and bivariate analyses t-test an ANOVA. The results showed that age group, sex, inpatient class entitlement, participant segmentation, and family relationship status were significantly associated with Type 2 DM service costs (p < 0.05). Meanwhile, marital status and type of primary healthcare facility were not fully associated with service costs. This study concludes that demographic and JKN membership factors play an important role in determining the magnitude of Type 2 DM service costs. BPJS Kesehatan and the Ministry of Health are recommended to strengthen cost-control strategies based on participant characteristics to maintain the efficiency and sustainability of JKN financing.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis utilisasi dan biaya pelayanan hipertensi serta faktor-faktor yang berhubungan pada peserta BPJS Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) di Indonesia tahun 2024. Penelitian ini menggunakan desain deskriptif-analitik dengan pendekatan kuantitatif menggunakan data klaim BPJS Kesehatan periode Januari–Desember 2024. Analisis dilakukan secara univariat dan bivariat untuk melihat hubungan antara karakteristik peserta, fasilitas pelayanan kesehatan, dan kondisi klinis dengan utilisasi serta biaya pelayanan hipertensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan hipertensi lebih banyak dimanfaatkan dalam bentuk tanpa rawat inap (65,2%) dibandingkan rawat inap (34,8%). Namun, median biaya pelayanan rawat inap per individu (Rp2,16 juta) jauh lebih tinggi dibandingkan pelayanan tanpa rawat inap (Rp198 ribu). Variabel wilayah FKRTL (p-value=0,000), tipe FKRTL (p-value=0,000), dan kondisi klinis (p-value=0,000) menunjukkan perbedaan biaya pelayanan hipertensi yang signifikan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa variasi utilisasi dan biaya pelayanan hipertensi dipengaruhi oleh karakteristik fasilitas pelayanan kesehatan, pola pemanfaatan layanan, dan kondisi klinis pasien. Pelayanan rawat inap menjadi kontributor utama pembiayaan hipertensi dalam sistem JKN.

This study aimed to analyze the utilization and healthcare costs of hypertension services, as well as the associated factors among BPJS Kesehatan participants at Advanced Referral Healthcare Facilities (FKRTL) in Indonesia in 2024. A descriptive-analytic study design with a quantitative approach was employed using BPJS Kesehatan claims data from January to December 2024. Univariate and bivariate analyses were conducted to examine the relationships between participant characteristics, healthcare facility characteristics, clinical conditions, and the utilization and costs of hypertension services. The results showed that hypertension services were utilized more frequently in non-inpatient care (65.2%) than inpatient care (34.8%). However, the median cost of inpatient care per individual (IDR 2.16 million) was substantially higher than that of non-inpatient care (IDR 198 thousand). FKRTL region (p-value=0.000), FKRTL type (p-value=0.000), and clinical condition (p-value=0.000) were significantly associated with differences in hypertension healthcare costs. This study concludes that variations in the utilization and costs of hypertension services are influenced by healthcare facility characteristics, healthcare utilization patterns, and patients’ clinical conditions. Inpatient care was identified as the main contributor to hypertension-related healthcare expenditures within Indonesia’s National Health Insurance (JKN) system.

Penyakit pulpa dan periapikal merupakan masalah kesehatan gigi yang memerlukan Perawatan Saluran Akar (PSA) di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL). Rendahnya utilisasi PSA di FKRTL pada peserta JKN dapat meningkatkan angka pencabutan gigi dan menaikkan beban biaya jangka panjang. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan utilisasi tersebut pada peserta JKN di FKRTL Tahun 2024. Metode penelitian ini adalah potong lintang dengan menggunakan Data Sampel BPJS Kesehatan tahun 2025. Hasil studi menemukan sebagian besar peserta memanfaatkan pelayanan PSA dengan kategori utilisasi sederhana (≤5 kali kunjungan) sebesar 86,0%, sementara utilisasi kompleks (>5 kali kunjungan) sebesar 14,0%. Analisis bivariat menunjukkan (p<0,05) pada semua variabel. Faktor utama yang berhubungan dengan utilisasi kompleks adalah diagnosis nekrosis pulpa (OR=1,854; 95% CI: 1,807–1,903), fasilitas swasta (OR=1,982; 95% CI: 1,935–2,030), dan tindakan PSA lanjutan (OR=1,052; 95% CI: 1,022–1,083). Utilisasi pelayanan Perawatan Saluran Akar di FKRTL masih didominasi oleh kategori utilisasi sederhana. Diagnosis nekrosis pulpa dan pelayanan di fasilitas swasta merupakan prediktor utama utilisasi kompleks. Diperlukan penguatan verifikasi klaim, pedoman klinis yang lebih ketat, serta peningkatan program promotif-preventif untuk mengoptimalkan efisiensi dan mencegah potensi kecurangan.

Pulp and periapical diseases are dental health problems that require Root Canal Treatment (RCT) at Advanced Referral Health Facilities (FKRTL). Low utilization of RCT at FKRTL among JKN participants can increase the number of tooth extractions and raise long-term cost burdens. This study aims to analyze the factors associated with the utilization of such services among JKN participants at FKRTL in 2024. This research used a cross-sectional design with secondary data from the BPJS Kesehatan Sample Data in 2025. The study results found that most participants used RCT services in the simple utilization category (≤5 visits) at 86.0%, while complex utilization (>5 visits) accounted for 14.0%. Bivariate analysis showed significant relationships (p<0.05) with all variables. The main factors associated with complex utilization were pulp necrosis diagnosis (OR=1.854; 95% CI: 1.807–1.903), private facilities (OR=1.982; 95% CI: 1.935–2.030), and retreatment RCT (OR=1.052; 95% CI: 1.022–1.083). The utilization of Root Canal Treatment services at FKRTL is still dominated by the simple utilization category. Pulp necrosis diagnosis and services at private facilities are the main predictors of complex utilization. Strengthening claim verification, stricter clinical guidelines, and improving promotive-preventive programs are needed to optimize efficiency and prevent potential fraud.

Pendahuluan: Diabetes Mellitus (DM) merupakan penyakit tidak menular kronis dengan prevalensi tinggi di Indonesia yang memberikan beban signifikan terhadap sistem pelayanan rawat inap di FKRTL. Lama rawat inap (length of stay/LOS) merupakan indikator efisiensi pelayanan sekaligus cost driver utama dalam pembiayaan JKN, tetapi, bukti empiris mengenai hubungannya dengan tingkat keparahan DM dalam skala nasional masih terbatas. Metode: Penelitian analitik Cross - Sectional menggunakan data sekunder Dataset Sampel Reguler FKRTL BPJS Kesehatan tahun 2023. Setelah cleaning dan merging dengan dataset diagnosis sekunder dan kepesertaan, diperoleh 5.512 observasi kunjungan rawat inap pasien DM peserta JKN. Analisis univariat digunakan untuk menggambarkan distribusi variabel, lalu, analisis bivariat menggunakan uji Kruskal-Wallis, Mann-Whitney dengan koreksi Bonferroni, uji Spearman, dan Chi-Square untuk menguji hubungan antar variabel. Hasil: Dari 5.512 observasi, mayoritas memiliki tingkat keparahan ringan (58,51%), dengan rata-rata LOS 4 hari (SD: 2,76). Tingkat keparahan DM berhubungan signifikan dengan LOS (χ² = 472,145; p < 0,0001), dengan median LOS meningkat seiring tingkat keparahan: ringan (3 hari), sedang (4 hari), dan berat (5 hari). Komorbid/diagnosis sekunder juga berhubungan signifikan dengan LOS (χ² = 209,378; p < 0,0001), dimana pasien dengan komorbid memiliki median LOS lebih panjang (4 hari) dibanding tanpa komorbid (3 hari). Tipe FKRTL (χ² = 274,613; p < 0,0001) dan region tarif INA-CBGs (χ² = 84,694; p < 0,0001) juga menunjukkan hubungan signifikan. Sebaliknya, umur, jenis kelamin, dan kelas rawat tidak berhubungan signifikan dengan LOS. Distribusi komorbid berbeda signifikan berdasarkan jenis kelamin (chi² = 56,635; p < 0,0001) dan kelompok umur (chi² = 114,046; p < 0,0001). Kesimpulan: Tingkat keparahan DM, komorbid/diagnosis sekunder, tipe FKRTL, dan region tarif merupakan faktor yang berhubungan signifikan dengan lama rawat inap pasien DM peserta JKN di FKRTL. Temuan ini dapat menjadi dasar evaluasi efisiensi pelayanan dan kebijakan pembiayaan INA-CBGs, khususnya dalam pengelolaan pasien DM dengan tingkat keparahan tinggi dan profil komorbid yang kompleks.

Introduction: Diabetes Mellitus (DM) is a chronic non-communicable disease with a high prevalence in Indonesia, placing a significant burden on the inpatient care system at primary health care facilities (FKRTL). Length of stay (LOS) is an indicator of service efficiency and a major cost driver in the National Health Insurance (JKN) financing system (JKN). However, empirical evidence regarding its relationship with DM severity at a national scale is still limited. Methods: This cross-sectional analytical study used secondary data from the 2023 BPJS Kesehatan Regular Sample FKRTL Dataset. After cleaning and merging with secondary diagnosis and membership datasets, 5,512 observations of inpatient visits for DM patients participating in JKN were obtained. Univariate analysis was used to describe the distribution of variables, followed by bivariate analysis using the Kruskal-Wallis test, Mann-Whitney with Bonferroni correction, Spearman test, and Chi-Square test to examine the relationship between variables. Results: Of the 5,512 observations, the majority had mild severity (58.51%), with a mean LOS of 4 days (SD: 2.76). DM severity was significantly associated with LOS (χ² = 472.145; p < 0.0001), with median LOS increasing with severity: mild (3 days), moderate (4 days), and severe (5 days). Comorbidities/secondary diagnoses were also significantly associated with LOS (χ² = 209.378; p < 0.0001), where patients with comorbidities had a longer median LOS (4 days) than those without comorbidities (3 days). FKRTL type (χ² = 274.613; p < 0.0001) and INA-CBGs tariff region (χ² = 84.694; p < 0.0001) also showed significant associations. In contrast, age, gender, and treatment class were not significantly associated with LOS. The distribution of comorbidities differed significantly by gender (chi² = 56.635; p < 0.0001) and age group (chi² = 114.046; p < 0.0001). Conclusion: DM severity, comorbidities/secondary diagnoses, FKRTL type, and tariff region are factors significantly associated with the length of stay of DM patients participating in JKN at FKRTL. These findings can be the basis for evaluating the efficiency of services and financing policies of INA-CBGs, especially in the management of DM patients with high severity and complex comorbid profiles.

Secara global kanker paru merupakan tiga terbesar kasus penyakit kanker di dunia dan menempati urutan pertama sebagai penyebab kematian akibat penyakit kanker pada laki laki dan perempuan (Globocan, 2022) Di Indonesia, kanker paru menjadi penyebab utama kematian akibat kanker di samping kanker payudara dan kanker kolorektal (WHO, 2022). Kanker paru ditempatkan sebagai beban utama biaya pengobatan yang bersifat katastropik dengan menyerap anggaran besar dari total belanja kesehatan negara dalam Diasease Account 2023. Besaran biaya klaim penyakit kanker paru sangat ditentukan oleh berbagai faktor yang memengaruhi tingkat keparahan dan intensitas pemanfaatan layanan. Oleh karena itu diperlukan analisis untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan biaya kanker paru. Metode: Penelitian menggunakan Data Sampel BPJS Kesehatan dengan desain cross sectional. Hasil: Terdapat hubungan signifikan antara usia, jenis kelamin, segmen kepesertaan, hak kelas rawat, metastasis, kunjungan rawat inap, kunjungan rawat jalan, kepemilikan rumah sakit, tipe rumah sakit, dan wilayah regional FKRTL dengan biaya klaim. Faktor yang paling berhubungan yaitu metastasis (p value <0,001; AOR 11,045). Kesimpulan: Diperlukan peningkatan deteksi dini melalui skrining nasional, pemerataan akses, dan peninjauan tarif INA CBGs

Lung cancer is among the three most common cancers worldwide and remains the leading cause of cancer-related mortality in both men and women (GLOBOCAN, 2022). In Indonesia, lung cancer is one of the primary causes of cancer deaths, alongside breast and colorectal cancer (WHO, 2022). It also represents a major catastrophic health expenditure, accounting for a substantial proportion of national healthcare spending as reported in the Disease Account 2023. The magnitude of lung cancer treatment costs is influenced by various factors related to disease severity and healthcare utilization. Therefore, an analysis is needed to identify factors associated with lung cancer treatment costs. Methods: This study used secondary data from the BPJS Kesehatan Sample Data and employed a cross-sectional study design. Data were analyzed using bivariate and multivariate logistic regression analyses to identify factors associated with lung cancer claim costs. Results: Significant associations were found between age, sex, membership segment, inpatient class entitlement, metastasis status, inpatient visits, outpatient visits, hospital ownership, hospital type, and regional referral healthcare facility (FKRTL) location with lung cancer claim costs. Metastasis was identified as the factor most strongly associated with high claim costs (p-value < 0.001; AOR = 11.045). Conclusion: Strengthening early detection through a national lung cancer screening program, improving equitable access to healthcare services, and reviewing INA-CBGs tariffs are recommended to reduce the economic burden of lung cancer and improve the efficiency of healthcare financing under the National Health Insurance (JKN) system.

Latar Belakang: PPOK merupakan penyakit kronis saluran napas dengan beban kesehatan dan ekonomi yang terus meningkat di Indonesia, dengan total belanja BPJS Kesehatan untuk PPOK mencapai Rp1,8 triliun pada periode 2018–2022. Namun, data Cost of Illness (COI) PPOK yang komprehensif dan berskala nasional berbasis klaim BPJS Kesehatan hingga saat ini belum tersedia. Tujuan: Menganalisis besaran rata-rata COI PPOK pada peserta JKN serta faktor-faktor yang memengaruhinya berdasarkan Data Sampel BPJS Kesehatan Tahun 2025. Metode: Penelitian kuantitatif dengan desain cross-sectional menggunakan data sekunder dari Data Sampel BPJS Kesehatan Tahun 2025, mencakup 4.400 peserta JKN dengan diagnosis PPOK (J44) pada periode pelayanan Januari–Desember 2024. Analisis dilakukan secara univariat, bivariat (Chi-Square dan regresi logistik sederhana), dan multivariat, dengan seluruh estimasi biaya menggunakan data terbobot (weighted) untuk merepresentasikan populasi peserta JKN dengan PPOK secara nasional. Kategorisasi COI ditentukan berdasarkan nilai median (Rp1.173.448). Hasil: Berdasarkan estimasi terbobot, total COI peserta JKN dengan PPOK secara nasional diperkirakan sebesar Rp919.452.637.279 untuk 405.246 peserta, terdiri dari biaya medis langsung sebesar Rp756.652.637.279 (82,3%) dan biaya tidak langsung sebesar Rp162.800.000.000 (17,7%), dengan rata-rata COI per peserta sebesar Rp2.253.992 per tahun. Sebanyak 53,3% peserta termasuk kategori COI rendah dan 46,7% kategori COI tinggi. Seluruh 11 variabel independen (jenis kelamin, usia, segmentasi peserta, hak kelas rawat, tipe FKRTL, kepemilikan FKRTL, status eksaserbasi, komorbiditas, kunjungan RJTL, kunjungan RITL, dan lama hari rawat) memiliki hubungan yang signifikan dengan COI (p-value = 0,001). Kesimpulan: Setelah dikontrol seluruh variabel, frekuensi kunjungan RJTL lebih dari tiga kali merupakan determinan COI terkuat, diikuti status eksaserbasi akut, komorbiditas, usia ≥60 tahun, tipe FKRTL, kepemilikan FKRTL, hak kelas rawat, segmentasi peserta, dan jenis kelamin. Variabel kunjungan RITL dan lama hari rawat tidak dapat diikutsertakan dalam model multivariat akibat kondisi complete separation, meskipun keduanya menunjukkan hubungan signifikan pada analisis bivariat.

Background: COPD is a chronic respiratory disease with an escalating health and economic burden in Indonesia, with BPJS Kesehatan expenditure reaching IDR 1.8 trillion during 2018–2022. However, comprehensive national-level COI data for COPD based on BPJS Kesehatan claims remains unavailable. Objective: To analyze the average COI of COPD among JKN participants and its associated factors using BPJS Kesehatan Sample Data 2025. Methods: A quantitative cross-sectional study using secondary data from the BPJS Kesehatan 2025 Sample Data, covering 4,400 JKN participants diagnosed with COPD (J44) during January–December 2024. Univariate, bivariate (Chi-Square and simple logistic regression), and multivariate analyses were conducted, with all cost estimates weighted to represent the national population of JKN participants with COPD. COI categorization was based on the median value (IDR 1,173,448). Results: Based on the weighted estimate, total national COI reached IDR 919,452,637,279 for 405,246 participants, comprising direct medical costs of IDR 756,652,637,279 (82.3%) and indirect costs of IDR 162,800,000,000 (17.7%), with a mean COI per participant of IDR 2,253,992 per year. A total of 53.3% of participants were categorized as low COI and 46.7% as high COI. All 11 independent variables (sex, age, participant segmentation, inpatient class entitlement, FKRTL type, FKRTL ownership, exacerbation status, comorbidities, outpatient visit frequency, inpatient visit frequency, and length of stay) showed significant associations with COI (p-value = 0.001). Conclusion: After controlling for all variables, outpatient visit frequency exceeding three times was the strongest determinant of COI, followed by acute exacerbation status, comorbidities, age ≥60 years, FKRTL type, FKRTL ownership, inpatient class entitlement, participant segmentation, and sex. Inpatient visit frequency and length of stay could not be included in the multivariate model due to complete separation, despite showing significant associations in the bivariate analysis.

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menempatkan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) sebagai garda terdepan dalam pelayanan kesehatan melalui sistem rujukan berjenjang. Namun, dalam implementasinya, masih ditemukan tingginya angka rujukan dari FKTP ke fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut (FKRTL). Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan karakteristik rujukan peserta JKN pada dua Puskesmas di Jakarta Selatan, yaitu Puskesmas dengan angka rujukan tertinggi (Jagakarsa) dan terendah (Setiabudi) sepanjang tahun 2024. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan angka rujukan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti jumlah dan rate ketersediaan dokter, kecukupan fasilitas penunjang, ketersediaan laboratorium klinik, serta ketersediaan obat-obatan. Meskipun kedua Puskesmas telah memiliki fasilitas penunjang yang sesuai dengan Permenkes No. 43 Tahun 2019, keterbatasan SDM, beban kerja, dan diagnosa medis pasien turut mendorong terjadinya rujukan yang sebenarnya dapat dihindari. Penelitian ini menyarankan perlunya evaluasi berkala terhadap rate dokter dan manajemen fasilitas, serta penguatan tata kelola layanan dan distribusi tenaga kesehatan agar sistem rujukan berjalan lebih efisien dan tepat sasaran.

The National Health Insurance (JKN) program places primary healthcare facilities (FKTP) at the forefront of health services through a tiered referral system. However, in its implementation, there is still a high rate of referrals from FKTP to advanced referral health facilities (FKRTL). This study aims to compare the referral characteristics of JKN participants at two Puskesmas in South Jakarta, namely Puskesmas with the highest (Jagakarsa) and lowest (Setiabudi) referral rates throughout 2024. This research was conducted using in-depth interviews, observation, and document review. The results showed that the difference in referral rates was influenced by several factors such as the number and ratio of doctor availability, adequacy of supporting facilities, availability of clinical laboratories, and availability of medicines. Although both Puskesmas have supporting facilities in accordance with Permenkes No. 43 of 2019, limited human resources, workload, and patient medical diagnoses also encourage referrals that can actually be avoided. This study suggests the need for periodic evaluation of doctor ratios and facility management, as well as strengthening service governance and health worker distribution to make the referral system run more efficiently and on target.

Latar Belakang: Osteoarthritis (OA) merupakan salah satu penyakit muskuloskeletal kronis yang berdampak pada kualitas hidup dan fungsi gerak, terutama pada kelompok usia lanjut. Fisioterapi menjadi salah satu layanan penting dalam penanganan OA, khususnya di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan (FKRTL). Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis utilisasi pelayanan rawat jalan fisioterapi pada peserta BPJS Kesehatan dengan diagnosis Osteoarthritis. Metode: Penelitian ini menggunakan desain penelitian non-eksperimental dengan pendekatan kuantitatif berdasarkan data sekunder dari sampel BPJS Kesehatan tahun 2024. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar peserta dengan osteoarthritis (OA) memanfaatkan fisioterapi di FKRTL dengan frekuensi rendah (<8 sesi), yakni sebesar 88,6%. Seluruh variabel independen (karakteristik peserta dan pelayanan) memiliki hubungan signifikan terhadap pemanfaatan layanan fisioterapi. Faktor dominan adalah variabel usia, terutama pada kelompok dewasa akhir (36–45 tahun) dengan OR 1,90 (95% CI: 1,81–2,01). Kesimpulan: Temuan ini menunjukkan perlunya peningkatan edukasi dan intervensi promotif-rehabilitatif secara lebih aktif, khususnya pada kelompok yang memiliki risiko tinggi osteoarthritis, guna mendorong pemanfaatan fisioterapi secara optimal dalam pengelolaan osteoarthritis.

---

Background: Osteoarthritis (OA) is one of the most common chronic musculoskeletal disorders that affects quality of life and physical function, particularly among the elderly. Physiotherapy plays an essential role in OA management, especially in advanced referral health facilities (FKRTL). Objective: This study aims to analyze the utilization of outpatient physiotherapy services among BPJS Kesehatan participants diagnosed with osteoarthriti. Methods: This research employed a non-experimental study design with a quantitative approach, using secondary data from the 2024 BPJS Kesehatan sample. Results: The results show that the majority of osteoarthritis (OA) participants utilized physiotherapy services at advanced referral health facilities (FKRTL) with low frequency (<8 sessions), accounting for 88.6%. All independent variables comprising both participant and service characteristics were significantly associated with physiotherapy utilization. The dominant factor was age, particularly in the late adulthood group (36–45 years), with an odds ratio (OR) of 1.90 (95% CI: 1.81–2.01). Conclusion: These findings highlight the need for increased education and more active promotive-rehabilitative interventions, especially among groups at high risk of osteoarthritis, to encourage optimal physiotherapy utilization in OA management.