Abstrak: Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dapat diwujudkan melalui pelayanan konvensional dantradisional. Pelayanan kesehatan tradisional mengusung paradigma sehat yang menitikberatkan pada sisisehat, komplementer dari pelayanan kesehatan konvensional dan upaya promotif preventif. Puskesmasmerupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang mengutamakan promotif dan preventif untukmeningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Indikator puskesmas yang menyelenggarakan kesehatantradisional apabila memenuhi salah satu kriteria: mempunyai tenaga terlatih kesehatan tradisional, melaksanakan pembinaan, dan melaksanakan asuhan mandiri kesehatan tradisional. Provinsi Jawa Baratmempunyai jumlah puskesmas menyelenggarakan kesehatan tradisional lebih sedikit dibandingkandengan provinsi lain di pulau Jawa. Kabupaten Bogor sebagai kabupaten terpadat di Jawa Barat sudahmempunyai bidan/perawat terlatih akupresur di Puskesmas Ciawi, Puskesmas Caringin, dan PuskesmasCiomas. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menggali informasi implementasi kesehatan tradisional diPuskesmas Ciawi, Puskesmas Caringin, dan Puskemas Ciomas. Penelitian ini merupakan penelitiankualitatif dengan metode telaah dokumen, pengamatan, dan wawancara mendalam. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa tidak dilaksanakan pelayanan akupresur di ketiga puskesmas karena dipengaruhioleh beban kerja tenaga kesehatan, pembinaan kesehatan tradisional dapat ditingkatkan melaluiinventarisasi data kesehatan tradisional, identifikasi pelayanan kesehatan tradisional di wilayah kerjanya,dan pembinaan kepada penyehat tradisional. Ketiga puskesmas karena tidak mempunyai tenaga terlatihasuhan mandiri namun dapat dilaksanakan pemberdayaan masyarakat dengan TOGA dan sosialiasasiakupresur untuk keluhan ringan.
Kata kunci: Implementasi, kesehatan tradisional, puskesmas

---

Increasing public health status can be manifested through conventional and traditional medicines.Traditional medicines carry a health paradigm that focuses on the healthy, complementary side ofconventional medicine and preventive promotive efforts. Puskesmas is a health service facility thatprioritizes promotive and preventive to improve community health status. Puskesmas can be saidimplementing traditional health if they meet one of the criteria: have traditional medicine-trained staff,carry out coaching, and perform self-care traditional medicine. West Java Province has a smaller numberof health centers providing traditional health compared to other provinces in Java. Kabupaten Bogor(District of Bogor) as the most densely populated in the West Java Province has its midwives and nursesAnalisis implementasi..., Evita Diniawati, FKM UI, 2018ixUniversitas Indonesiacertified in acupressure in these Puskesmas: Ciawi, Caringin, and Ciomas. This study aims to discoverinformation of how traditional health program being implemented in Puskesmas Ciawi, PuskesmasCaringin, and Puskesmas Ciomas. This qualitative study uses following methods: document review,observation, and in-depth interview. The study reveals there were no acupressure services in those threepuskesmas because the health workers were kept occupied by other workload, traditional health guidancecould be improved through an inventory of traditional health data, identification of traditional healthservices in their working areas, and guidance to traditional health professionals. The three puskesmas didnot implement self-care traditional medicine because they do not have trained independent care staff butcan be implemented by community empowerment with TOGA and acupressure socialization for minorcomplaints.
Key words: implementation, integration, traditiona l medicine, primary health care

Abstrak: Belum adanya indikator kinerja dalam pelaksanaan kehumasan bidang kesehatan di Kabupaten Tangerang berimplikasi terhadap target luaran yang dihasilkan menjadi tidak jelas. Pedoman Umum Kehumasan Bidang Kesehatan pun belum tersosialisasikan dengan baik sehingga masih ditemui adanya kendala untuk menjalankan pedoman tersebut secara menyuluruh. Belum adanya tim kehumasan dalam bentuk jabatan fungsional turut menjadikan peran kehumasan belum dapat berjalan sesuai dengan standar aturan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis impelementasi kebijakan kehumasan bidang kesehatan di Kabupaten Tangerang dan melihat efektifitasnya berdasarkan teori Edward III. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan untuk mengembangkan strategi kebijakan atau tindakan evaluasi yang tepat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan kehumasan bidang kesehatan di Kabupaten Tangerang telah berjalan. Namun, masih belum optimalnya sosialisasi Pedoman Umum Kehumasan Bidang Kesehatan menghasilkan pemahaman yang kurang mendalam mengenai prinsip kegiatan kehumasan. Selain itu pula perlu ada indikator yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan kehumasan yang bertumpu pada prinsip kegiatan kehumasan di PMK nomor 81 tahun 2015, agar implementasi kebijakan kehumasan bidang kesehatan dapat berjalan lebih baik di Kabupaten Tangerang

---

The absence of performance indicators in the implementation of public relations in the health sector in Tangerang Regency has implications for the resulting outcome targets to be unclear. The General Guidelines for Public Relations in the Health Sector have not been well socialized so that there are still obstacles in carrying out these guidelines in a comprehensive manner. The absence of a public relations team in the form of a functional position has also contributed to the role of public relations that has not been able to run in accordance with the applicable rules. This study aims to analyze the implementation of public relations policy in the health sector in Tangerang Regency and see its effectiveness based on the theory of Edward III. The results of this study are expected to be input for developing appropriate policy strategies or evaluation actions. This study uses qualitative methods with in-depth interview techniques and document review. The results of the study indicate that the implementation of public relations in the health sector in Tangerang Regency has been running. However, the socialization of the General Guidelines for Public Relations in the Health Sector has not yet been optimal, resulting in a less in-depth understanding of the principles of public relations activities. Besides that, it is also necessary to have clear indicators in the implementation of public relations activities that are based on the principle of public relations activities in PMK number 81 of 2015, so that the implementation of public relations policies in the health sector can run better in Tangerang Regency.

Abstrak: Dengan adanya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran menyatakan bahwa dokter dan dokter gigi yang telah memiliki SIP dan memberikan pelayanan kedokteran atau memberikan konsultasi keahlian dalam hal diminta oleh suatu fasilitas pelayanan kesehatan. Penelitian ini dibatasi pada implementasi kebijakan ijin praktik dokter pada pelayanan kesehatan dengan melihat dari indikator kinerja, sumber daya, kejelasan tujuan, ketepatan dan konsistensi komunikasi, struktur birokrasi, pengaruh social, pengaruh politik, pemahaman tentang kebijakan serta tanggapan terhadap kebijakan sehingga diharapkan memberikan gambaran implementasi kebijakan pembuatan ijin praktik bagi dokter di pelayanann kesehatan sesuai dengan van meter van horn. Penelitian ini dilaksanakan di Pelayanan Kesehatan wilayah Kabupaten Bekasi Bulan Juli sampai dengan Oktober 2021. informan dipilih pada penelitian ini, Dinas Kesehatan, DPMPTSP Kab Bekasi, Rumah Sakit Swasta, Rumah Sakit Publik. Secara garis besar rumah sakit sudah mematuhi kebijakan dengan sesuai dengan permenkes 2052/Menkes/Per/X/2011

---

With the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 2052/Menkes/Per/X/2011 concerning Licenses for Practice and Implementation of Medical Practices, it is stated that dentists who already have SIP and provide services or provide expertise consultation if requested by a health service facility. This research is limited by the implementation of the practice of doctors' policies by looking at the performance indicators, resources, goal achievement, accuracy and consistency, organizational communication, social influence, understanding of policy, as well as on policy so that it is hoped that an overview of the implementation of the policy of making practice permits for doctors in service is expected. health according to van meter van horn. This research was carried out in the Health Service of the Bekasi Regency from July to October 2021. The selected informants in this study were the Health Office, DPMPTSP Bekasi Regency, Private Hospitals, Public Hospitals. The outline of the hospital has complied with the policy in accordance with the Minister of Health Regulation 2052/Menkes/Per/X/2011

Abstrak:

Abstrak: Instalasi Farmasi Rumah Sakit merupakan salah satu unit Revenue Center di rumah sakit. Banyaknya bagian terkait unit tersebut dalam proses kegiatannya, baik secara internal maupun eksternal rumah sakit, membuat manajemen rumah sakit sebaiknya memikirkan sistem pengelolaan yang tepat dan terintegrasi pada siklus manajemennya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif analitik. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa implementasi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai di IFRS Provita Jayapura pada tahun 2020 berdasarkan Permenkes No. 72 Tahun 2016, adalah terimplementasi sebagian dengan rata-rata capaian skoringnya adalah 73%. Hal yang paling baik terimplementasi adalah proses pada kegiatan penyimpanan dan sarana prasarana yang dimiliki oleh IFRS Provita. Sedangkan yang tidak terimplementasi adalah proses perencanaan baik perencanaan anggaran ataupun perencanaan kebutuhan obat tahunan. Hasil penelitian menyarankan bahwa manajemen sebaiknya segera membuat regulasi tentang perencanaan anggaran dan kebutuhan obat tahunan yang terintegrasi dengan pihak-pihak terkait dan dapat dievaluasi pelaksanaannya pada tahun berjalan saat operasional rumah sakit berjalan

---

Hospital Pharmacy Installation is one of the units in the hospital which is often categorized as a Revenue Center unit. The large number of related parts, both internal and external to the hospital, in the process of activities at the Hospital Pharmacy Installation, makes management better think about a good and integrated management system in the management cycle. This research is a qualitative research with analytical descriptive design. The results of this study show that the implementation of the management of pharmaceutical preparations, medical devices and medical consumables at IFRS Provita Jayapura based on Permenkes No. 72 of 2016 is partially implemented with an average score of 72%. The best thing to implement is the process of storage activities and infrastructure owned by IFRS Provita, while what is not implemented is the planning process, either budget planning or annual drug demand planning. The results of this study suggest that management should immediately make regulations regarding budget planning and annual drug needs that are integrated with related parties and can be evaluated for their implementation in the current year when hospital operations are running.

Abstrak: Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020, telah menyatakan bahwa Coronavirus Disease-19 (Covid-19) mewabah sebagai pandemi global. Pandemi ini telah memberikan dampak krisis bagi dunia kesehatan, khususnya di Indonesia sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menanggung semua biaya pengobatan pasien Covid-19 yang dirawat di rumah sakit. Pada kenyataannya proses pembayaran klaim memiliki beberapa kendala yang salah satunya Kementerian Kesehatan mengatakan kasus dispute rumah sakit mencapai 10,7 triliun rupiah. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan desain deskriptif untuk mengetahui bagaimana implementasi sistem klaim Covid-19 di DKI Jakarta tahun 2020 yang dilihat dari variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi serta faktor apa saja yang dapat mempengaruhi keberlanjutan sistem ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada umumnya hambatan yang terjadi pada sistem klaim pasien Covid-19 yaitu karena perbedaan persepsi antar petugas dan keterbatasan sumber daya manusia sehingga berkas yang dikumpulkan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan sistem ini antara lain kepastian kebijakan, pemahaman petugas terhadap kebijakan, kelengkapan dokumen, dan kecukupan sumber daya manusia. Oleh karena itu diharapkan pemerintah dapat melakukan sosialisasi atau pelatihan saat mengeluarkan kebijakan baru terkait sistem klaim ini agar implementasinya dapat berjalan dengan baik.

Abstrak: Latar belakang: Covid-19 adalah wabah pneumonia baru yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat termasuk di Indoesia. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk pencegahan dan penanggulangan Covid-19. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah daerah bersama Forkopimda adalah membentuk kampung Tangguh bencana Covid-19 di tingkat kelurahan. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Kampung Tangguh dalam upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Kota Payakumbuh. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualilatif dengan metode case study. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen. Dan upaya validitasi data dilakukan melalui triangulasi metode dan sumber. Hasil: Pelaksanaan Kampung Tangguh Payobasung dan Kampung Tangguh Kubang Gajah dalam upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 di Kota Payakumbuh telah berhasil sampai bulan Oktober, dibuktikan dengan tidak adanya kasus positif di kedua kampung Tangguh tersebut. Namun sejak terjadi kelonggaran pelaksanaan Kampung Tangguh terutama kegiatan piket di posko, pada bulan November sampai sekarang ditemukan peningkatan kasus positif di kedua Kampung Tangguh tersebut. Disamping itu di tahun 2021, ada beberapa pengalihan peran kader yang disesuaikan dengan kebijakan terbaru terutama dalam mensukseskan vaksinisasi. Kegiatan kader dalam mensosialisasikan dan memfasilitasi warga untuk vaksin telah berhasil mencapai cakupan vaksin di atas 30% pada kedua kampung tangguh tersebut. Kesimpulan: Kelonggaran pelaksanaan Kampung Tangguh Kubang Gajah disebabakan oleh kekurangan dana dan menurunnya kesadaran warga sejak diberlakukannya Adaptasi Kebiasaan Baru. Diharapkan semua pihak yang terlibat dapat berkolaborasi meningkatkan peran masing-masing dalam pengoptimalan pelaksanaan kampung tangguh sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19. Selanjutnya untuk Kelurahan lain dapat menerapkan/mengadopsi kekompakan kader dalam berkerja sama, pemanfaatan IT oleh Kampung Tangguh Kubang Gajah dan program Hatinya PKK sebagai Ketahanan Pangan Kampung Tangguh Payobasung untuk pencegahan dan pengendalian Covid-19 di kelurahan masing-masing.

---

Background: Covid-19 is a new pneumonia outbreak that has caused a public health emergency, including in Indonesia. Various efforts have been made by the Indonesian government and in collaboration with local governments for the prevention and control of Covid-19. One of the efforts made by the regional government together with Forkopimda is to form a Covid-19 disaster-resilient village at the village level. Therefore, this study aims to analyze the implementation of Kampung Tangguh in efforts to prevent and control Covid-19 at Payakumbuh city. Method: This study uses a qualitative approach with a case study method. Data collection techniques are conducted through in-depth interviews, observations and document studies.And data validity efforts are carried out through triangulation of methods and sources. Result: The implementation of Kampung Tangguh Payobasung and Kubang Gajah in an effort to prevent and control Covid-19 in Payakumbuh City has been successful until October, as evidenced by the absence of positive cases in both Kampung Tangguh. However, since the implementation of Kampung Tangguh has been relaxed, especially picket activities at the post, in November until Now, an increase in positive cases has been found in both Kampung Tangguh. Besides that, in 2021, in 2021, there are several transfer of cadre roles adapted to the latest policies, especially in the success of vaccination.Cadre activities in socializing and facilitating citizens for vaccines have managed to achieve vaccine coverage above 30% in both Kampung Tangguh. Conclusion: The loose implementation of Kampung Tangguh Kubang Gajah is caused by underfunding and decreased awareness of citizens since the enactment of New Habit Adaptation. It is expected that all parties involved can collaborate to increase their respective roles in optimizing the implementation of resilient villages as an effort to prevent and control Covid-19. Furthermore, for other villages can apply / adopt the cohesiveness of cadres in cooperation, IT benefits by Kampung Tangguh Kubang Gajah and Hatinya PKK program as Food Security of Kampung Tangguh Payobasung for the prevention and control of Covid-19 in their respective villages

Abstrak: Latar Belakang: Adanya pandemi Covid-19 menyebabkan program Keluarga Berencana tidak dapat berjalan maksimal. Penyebaran Virus Covid-19 yang sangat cepat membuat pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menekan angka penularan Covid-19 yaitu dengan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan anjuran physical distancing. Namun, adanya kebijakan PSBB menyebabkan gangguan dalam pasokan alat kontrasepsi di berbagai daerah, selain itu penyebaran Virus COVID-19 menyebabkan kekhawatiran dan rasa takut pada calon pengguna kontrasepsi maupun akseptor KB, sehingga berakibat untuk menunda atau tidak pergi ke pelayanan kesehatan. Hal tersebut menyebabkan terjadinya penurunan kunjungan dan penggunaan alat kontrasepsi di seluruh wilayah di Indonesia salah satunya di Kota Surakarta. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana membuat kegiatan pelayanan Keluarga Berencana yaitu Safari MKJP dan Gugur Gunung. Namun di masa pandemi kegiatan tersebut sempat terhenti dan kembali berjalan pada bulan September. Menurut George C Edwards III faktor keberhasilan suatu program dipengaruhi oleh faktor komunikasi, faktor sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi Metode: Penelitian ini menggunakan desain studi deskriptif observasional dengan pendekatan kualitaitif dan pengambilan data dilakukan dengan wawancara mendalam Hasil: Komunikasi diberikan kepada petugas pelaksana secara langsung sehingga mengurangi timbulnya kesalahpahaman dalam penerimaan informasi. Faktor sumber daya terpenuhi dengan baik sehingga mendukung berjalannya implementasi program. Faktor disposisi yang terpenuhi terlihat dari peran staf yang ikut serta dalam pelaksanaan program. Faktor struktur birokrasi berjalan ideal sehingga kegiatan berjalan dengan lancar. Kesimpulan: Implementasi program KB dalam penggunaan kontrasepsi di masa pandemi berjalan dengan baik. Implementasi program dipengaruhi oleh faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

---

Abstrak: Makanan prelakteal adalah makanan atau minuman selain ASI yang diberikan kepada bayi sebelum menyusui dalam 3 hari pertama kehidupan yang dapat menyebabkan gagalnya pemberian ASI Eksklusif dan mendorong risiko infeksi dan malnutrisi yang kemudian berdampak pada stunting. Satu dari dua bayi yang pernah diberikan ASI di Indonesia pernah diberikan makanan prelakteal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor determinan perilaku pemberian makanan prelakteal pada bayi di pulau Sumatera. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari SDKI tahun 2017 dengan rancangan studi cross sectional. Sampel penelitian ini adalah ibu yang memiliki bayi usia 0 ? 23 bulan yang memenuhi kriteria inklusi dengan jumlah 1.224 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 54,4 persen ibu yang memberikan makanan prelakteal. Pada analisis hubungan didapatkan hasil bahwa usia ibu, paritas, IMD, dan jenis persalinan memiliki hubungan yang signifikan dengan pemberian makanan prelakteal pada bayi (p-value < 0,05). Hasil uji regresi logistik ganda menunjukkan IMD sebagai faktor dominan yang menyebabkan pemberian makanan prelakteal pada bayi di pulau Sumatera (OR 6,06) yakni ibu yang terlambat memberikan IMD berpeluang 6 kali lebih berisiko untuk memberikan makanan prelakteal pada bayi di pulau Sumatera setelah dikontrol oleh variabel berat lahir, ANC, jenis persalinan, usia ibu, paritas, dan tenaga penolong persalinan.

---

Prelacteal is anything other breastmilk that given to infants before breastfeeding in the first 3 days of life which can cause failure of exclusive breastfeeding and may increased risk of infection and malnutrition which then will impact on stunting. One in two babies who have been breastfed in Indonesia have been given prelacteal. This study aims to determine the determinants of prelacteal feeding behavior in infants on the island of Sumatra. This study uses data from the 2017 IDHS with a cross sectional study design. The sample of this study was mothers who had babies aged 0-23 months with the inclusion criteria with a sum of 1,224 respondents. The results showed that there were 54.4% of mothers who gave prelacteal. From correlations analysis it was found that maternal age, parity, IMD, and type of delivery were associated with prelacteal feeding to infants (p-value < 0.05). The results of the logistic regression analysis showed that IMD as the dominant factor that causes prelacteal feeding (OR: 6.06) where mothers who are late in giving IMD are 6 times more likely to giving prelacteal to infants after being controlled by weight. birth, ANC, type of delivery, maternal age, parity, and birth attendants.